Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Masalah-Masalah Hukum

mmh
Website

Published by Universitas Diponegoro

ISSN : - EISSN : 25274716 DOI : -

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Arjuna Subject : -

Articles 742 Documents

1 2 3 4 5

OTONOMI PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA PTN-BH Kartika Widya Utama
Masalah-Masalah Hukum Vol 46, No 1 (2017): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Sebagai sebuah entitas baru, PTN-BH membutuhkan pengaturan dan pengkajian aturan yang telah ada guna memberikan rasa aman terhadap setiap stakeholder yang terlibat, baik sebagai pembuat aturan, pelaksana aturan, atau pihak-pihak yang terdampak atas berubahnya status PTN menjadi PTN-BH. Salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan PTN-BH adalah mengenai pengelolaan sumber daya manusia. Artikel ini akan membahas beberapa peraturan terkait SDM PTN Badan Hukum khususnya mengenai PNS dengan pendekatan yuridis normatif.

ISTILAH NEGARA HUKUM DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA Manan Sailan
Masalah-Masalah Hukum Vol 40, No 2 (2011): Masalah-Masalah Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

State Law is a dream almost every sovereign state. Because the conception of law implies the state government must be executed under the law. Also means that government must be held for public purposes reather than for the benefit of certain individuals or groups. Thus, state law is constitutional state based on law not based on sheer power. Kata kunci: Negara Hukum, Sistem Ketatanegaraan Rl

KONSTRUKSI MEDIA, MULTIKULTURALISME, DAN EKSISTENSI UNDANG -UNDANG PENYIARAN DI INDONESIA Agus Maladi Irianto
Masalah-Masalah Hukum Vol 40, No 3 (2011): Masalah-Masalah Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Media has developed not only to represent knowledge, idea and point of view which then it develops a solid structure as well as in the stable society where there is no conflict of interest. The recent media has build a social reality from an industry that is presented to a community which is dynamic, contemporer and constantly changing. The sibbholeth of "Bhineka Tunggal lka· today is no longer about the ethnic and the cultural diversity but it is about the cultural diversity that exists in Indonesian society. The main reference for the establishment of Indonesia's multicultural society is multiculturalism, an ideology that recognizes and exalts the difference in the equality of both individually and culturally. The presence of media - in line with the multiculturalism spirit - should be the adhesive of some separate identities (importances). It has to be admitted that the national integration, which is constructed by the media (especially by television) has created the interest uniformity that no longer relevant with the spirit of global democracy and multiculturalirm. The condition occured because the Broadcasting Act (UU Penyiaran No. 3212002) that control the presence of the television industry in Indonesia is not functioning properly and it is violated by the Indonesian television worker. The Broadcasting Act is not functioning properly because the authority holder of the broadcasting act in Indonesia is in weak position.

KORUPSI SKALA KECIL DALAM PELAYANANPUBLIK (Studi Kasus Pada Sebuah Rumah Susun di Jakarta) Istarti A. Sigit
Masalah-Masalah Hukum Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 3, Tahun 2013
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Abstract This article described such practice of petit bribery at the low cost renting apartment Melati, Penjaringan, North Jakarta, an asset of the government of Jakarta province. To understand the basic related problems to such issue may provides a reflection on the mismatch between what is stated as government’s program and its real implementation and how to engineer appropriate solutions for the similar problems in the time to come. Keywords : corruption, public service, rent apartment. Abstrak Artikel ini mendeskripsikan praktik dari suap skala kecil pada rumah susun sewa murah Melati, Penjaringan, Jakarta Utara, sebuah aset dari pemerintah propinsi DKI Jakarta. Memahami permasalahan mendasar yang bertalian dengan masalah tersebut dapat menyediakan suatu refleksi tentang kesenjangan antara apa yang dinyatakan sebagai program pemerintah dan implementasi riilnya dan bagaimana merekayasa jalan keluar yang berpadan untuk permasalahan yang mirip dalam waktu yang akan datang. Kata Kunci : Korupsi, Pelayanan Publik, Rumah Susun Sewa.

STRATEGI PENYELESAIAN TINDAK KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK MELALUI RUU KEKERASAN SEKSUAL Ani Purwanti; Marzellina Hardiyanti
Masalah-Masalah Hukum Vol 47, No 2 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Pelanggaran hak asasi manusia terjadi pada semua subyek hukum termasuk perempuan dan anak dimana kelompaok ini merupakan subyek yang rentan khususnya kekerasan seksual, hal ini terlihat dari semakin meningkatnya kasus dan beragam jenis kekerasan yang terjadi. Ruang lingkup pengaturan mengenai penghapusan kekerasan seksual meliputi pencegahan, penanganan, perlindungan dan pemulihan bagi korban, serta penindakan pelaku. Penghapusan kekerasan seksual yang diatur dalam RUU ini adalah elaborasi dari kewajiban negara dalam mengurangi dan mpenegakan hukum persoalan yang terkait dengan kekerasan seksual yang sering dialami oleh perempuan dan anak. Dalam implementasinya, selain dengan Aparat Penegak Hukum negara wajib melibatkan keluarga, komunitas, organisasi masyarakat, lembaga pers dan korporasi.

PRAKTIK PENGAWASAN RAPERDA DAN PERDA SERTA UPAYA REKONSTRUKSI PENGUJIANNYA SESUAI AMANAT UUD NRI TAHUN 1945 Umbu Rauta
Masalah-Masalah Hukum Vol 44, No 1 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

This study aims to assess and analyze the practice of monitoring the current draft legislation and regulation enactment of Law No. 32 of 2004 in conjunction with Law No. 28 of 2009, and efforts to reorganize the (reconstruction) testing system suitable draft legislation and regulations mandated by the Constitution of 1945. The method used in this research is juridical empirical data sources focusing on primary data supported secondary data. Collecting data through interviews and field observationsare supported by the literature study. Based on the results of research that reviewing local regulations and local regulation bill containproblematic, that the level of normative and practical. At thenormative level, there isa difference between setting the cancellation regulations of Law No.32 of 2004 juncto Law No. 23 of 2014by theArticle 24A of the 1945 Constitution. Inpractical level the problematic appears with regard to the scope of the evaluation of draft legislation, the standard of review, the legalform of the review results, follow-upreview, and implementation of filing and testing.Therefore, the system needs to reconstruction of reviewing local regulations and local regulations bill to complywiththe mandate of the 1945 Constitution. Reconstruction concerning the types of review of the local regulations and local regulation bill, and procedural law in local regulation review.Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis praktik pengawasan raperda dan perda saat berlakunya UU No. 32 Tahun 2004 juncto UU No. 28 Tahun 2009, dan upaya untuk mengatur kembali (rekonstruksi) sistem pengujian raperda dan perda yang sesuai amanat UUD 1945. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris dengan sumber data berfokus pada data primer yang didukung data sekunder. Pengumpulan data melalui wawancara danpengamatan lapangan yang didukung dengan studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian bahwa pengujian rancangan peraturan daerah dan peraturan daerah mengandung problematika, baik padatataran normatif dan praksis. Pada tataran normatif, ada perbedaan pengaturan pengujian dan pembatalan perda antara UU No. 32 Tahun 2004 juncto UU No. 23 Tahun 2014 dengan Pasal 24A UUD NRI 1945. Pada tataran praksis problematika berkenaan dengan ruang lingkup evaluasi raperda, batu uji, bentuk hukum hasil pengujian, tindak lanjut pengujian, dan waktu pengajuan dan pelaksanaan pengujian.Oleh karenanya dibutuhkan rekonstruksi sistem pengujian raperda dan perda agar sesuaidengan amanat UUD 1945. Rekonstruksi berkenaan dengan jenis pengujian raperda dan perda serta hukum acara pengujian.

Eksistensi Prinsip Responsibility to Protect Dalam Hukum Internasional Rahayu Rahayu
Masalah-Masalah Hukum Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 1, Tahun 2012
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

The responsibility to protect (R to P or R2P) is a norm or set of principles based on the idea that sovereignty is not a privilege, but a responsibility. R to P concept focuses on the three pillars. These are : the responsibility of each individual state to protect its population from genocide, war crimes, ethnic cleansing, and crimes against humanity and their incitement; the responsibility of the international community to undertake peaceful collective action to help states to exercise this responsibility; and the responsibility of the international community to be prepared to take collective action in a timely and decisive manner through the UN Security Council. Any form of a military intervention initiated under the premise of responsibility to protect must fulfill the following six criteria in order to be justified as an extraordinary measure of intervention : just cause, right intention, final resort, legitimate authority, proportional means and reasonable prospect.Keywords : Responsibility to protect, international community

PROSPEK PERADILAN RESTORATIF BERDASARKAN PANCASILA SEBAGAI SARANA NON PENAL DALAM PENANGGULANGAN DELINKUENSI ANAK DIMASA DATANG Nur Rochaeti
Masalah-Masalah Hukum Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 4, Tahun 2013
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Children have rights that are specifically different from human rights, and require special treatment and protection, particularly against acts that may harm the development of children, which is a guarantee of legal protection for them as well as any special protection aimed at children committing an offense, and behavioral deviation or also known as "delinquency". Restorative Justice held in an effort to produce a restorative justice, which is a process that involves all the litigants in a particular criminal act jointly solve the problem of how to change the result in the future.

HACKER DALAM PERSPEKTIF HUKUM INDONESIA Bambang Hartono
Masalah-Masalah Hukum Vol 43, No 1 (2014): Masalah-Masalah Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Hackeris a Cyber Crimes, often occurbut untilnowthere has been nolegalbasis of the mostpowerful tohandlethe cases, eventhe development of cybercrime in the world is getting fierce. In addition to using advanced tools, modes of cybercrime is also quiteneat. Thisis so great crimes can bedevastating even internationally. Cybercrime is quite complicated dynamics. Therefore, do notrecognizenational boundariesand regions. In addition, the time the crime was difficult to determine. Cyber? Crime is a phenomenonfullrankcandidatesforthe biggestcrimein the future

BEKERJANYA HUKUM TENTANG DESA DI RANAH PEMBERDAYAAN POLITIK, SOSIAL, DAN EKONOMI PEREMPUAN DESA Kushandajani Kushandajani
Masalah-Masalah Hukum Vol 47, No 4 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Kehadiran UU No. 6/2014 tentang Desa diharapkan berperan sebagai daya ungkit pembangunan desa, dimana secara eksplisit mengakui peran perempuan di dalamnya. Namun apakah perempuan yang tinggal di desa mampu menjawab persoalan ini melalui penelusuran tiga dimensi pemberdayaan perempuan yaitu politik, sosial, dan ekonomi ? Penelitian kualitatif non-doktriner dipilih dengan penggunaan teknik pengumpulan data wawancara mendalam dan FGD. Hasil penelitian menunjukkan di ranah politik keikutsertaan perempuan di struktur pemerintahan desa maupun di Badan Permusyawaratan Desa sangat sedikit dan tidak ambil peran penting dalam proses pengambilan keputusan. Dalam dimensi sosial, perempuan terlibat kuat di bidang pendidikan, kesehatan, pendampingan hukum, dan penanggulangan kemiskinan.. Dalam dimensi ekonomi perempuan juga kuat perannya dalam pengembangan ekonomi lokal, seperti pertanian dan industri rumah tangga. Simpulan riset menunjukkan bahwa pemberdayaan perempuan terlihat kuat di non-politik area.

Page 3 of 75 | Total Record : 742

1 2 3 4 5

Filter by Year

2010 2025

Filter By Issues

All Issue Vol 54, No 2 (2025): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 54, No 1 (2025): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 53, No 3 (2024): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 53, No 2 (2024): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 53, No 1 (2024): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 52, No 3 (2023): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 52, No 2 (2023): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 52, No 1 (2023): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 51, No 4 (2022): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 51, No 3 (2022): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 51, No 2 (2022): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 51, No 1 (2022): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 50, No 4 (2021): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 50, No 3 (2021): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 50, No 2 (2021): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 50, No 1 (2021): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 49, No 4 (2020): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 49, No 3 (2020): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 49, No 2 (2020): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 49, No 1 (2020): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 48, No 4 (2019): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 48, No 3 (2019): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 48, No 2 (2019): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 48, No 1 (2019): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 47, No 4 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 47, No 3 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 47, No 2 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 47, No 1 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 46, No 4 (2017): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 46, No 3 (2017): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 46, No 2 (2017): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 46, No 1 (2017): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 45, No 4 (2016): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 45, No 3 (2016): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 45, No 2 (2016): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 45, No 1 (2016): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 44, No 4 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 44, No 3 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 44, No 2 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 44, No 1 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 43, No 4 (2014): Masalah-Masalah Hukum Vol 43, No 3 (2014): Masalah-Masalah Hukum Vol 43, No 2 (2014): Masalah-Masalah Hukum Vol 43, No 1 (2014): Masalah-Masalah Hukum Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 4, Tahun 2013 Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 3, Tahun 2013 Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 2, Tahun 2013 Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 1, Tahun 2013 Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 4, Tahun 2012 Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 3, Tahun 2012 Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 2, Tahun 2012 Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 1, Tahun 2012 Vol 40, No 4 (2011): Masalah-Masalah Hukum Vol 40, No 3 (2011): Masalah-Masalah Hukum Vol 40, No 2 (2011): Masalah-Masalah Hukum Vol 40, No 1 (2011): Masalah-Masalah Hukum Vol 39, No 4 (2010): Masalah-Masalah Hukum Vol 39, No 3 (2010): Masalah-Masalah Hukum Vol 39, No 2 (2010): Masalah-Masalah Hukum Vol 39, No 1 (2010): Masalah-Masalah Hukum More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota semarang,

Jawa tengah

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota semarang, Jawa tengah INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota semarang,

Jawa tengah

INDONESIA