Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Masalah-Masalah Hukum

mmh
Website

Published by Universitas Diponegoro

ISSN : - EISSN : 25274716 DOI : -

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Arjuna Subject : -

Articles 747 Documents

53 54 55 56 57

REVITALISASI KEBERPIHAKAN PROFESI ADVOKAT TERHADAP KLIEN YANG TIDAK MAMPU Agus Nurudin
Masalah-Masalah Hukum Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 1, Tahun 2012
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Revitalizing the role of advocate is very urgent now, so that its position is still worth mentioning as one of the elements of law enforcement, even as the front line in providing human rights protection, especially for people who can not afford to procedural law in court. The revitalization, especially on the function of an advocate role, the moral obligation to support a fair trial and right, position the community who can not afford equal before the law, provide free legal assistance to citizen who can not afford and using the law with a conscience.

PERUBAHAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DARI PAJAK PUSAT MENJADI PAJAK DAERAH Budi Ispriyarso
Masalah-Masalah Hukum Vol 40, No 4 (2011): Masalah-Masalah Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Duty of Acquisition Rights to Land and Building (BPHTB) is a tax imposed on the acquisition of land and or buildings. Its legal basis is the Act No. 21 of 1997 which was later amended by Act No. 20 of 2000. In its development under the provisions of Act No. 28 of 2009 on Local Taxes and Levies (PBOR). which was originally BPHTB change is the central tax became local taxes. The change of BPHTB of central taxes to local taxes is interesting to study, given that this change would have an impact also on its implementation

DEKONSTRUKSI STAGNASI PENEGAKAN HUKUM PEMBERANTASAN KORUPSI Siti Marwiyah
Masalah-Masalah Hukum Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 1, Tahun 2013
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Abstract In the hands of regular law enforcement apparatus, criminals find comfort and peace. Various forms of the efforts made by the state to revive him. One form of efforts by establishing the Corruption Eradication Commission (KPK). Establishment of the Commission by the state can be interpreted, that state law enforcement officials regularly call out loud, that this country shall be saved from the culture of corruption, not only by the Commission, but the role is also legally entrusted to the eradication of corruption. Keywords : corruption, stagnation, state Abstrak Di tangan oknum aparat penegak hukum reguler, koruptor mendapatkan kenyamanan dan kedamaian. Berbagai bentuk upaya dilakukan oleh negara untuk menyadarkannya. Salah satu bentuk upayanya dengan cara mendirikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pendirian KPK oleh negara ini dapat ditafsirkan, bahwa negara memanggil aparat penegak hukum reguler dengan suara keras, bahwa negara ini wajib diselamatkan dari budaya korupsi, bukan semata oleh KPK, tetapi oleh perannya yang memang secara yuridis juga diberi kepercayaan menjadi pemberantas korupsi. Kata kunci : pemberantasan korupsi, stagnasi, negara

PENYELESAIAN SENGKETA TANAH WAKAF YANG TIDAK TERSERTIFIKASI DI WILAYAH PESISIR UTARA JAWA TENGAH Dewi Hendrawati; Islamiyati Islamiyati
Masalah-Masalah Hukum Vol 47, No 1 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Kesenjangan aturan wakaf dengan realitas penyelesaian sengketa wakaf tanah tidak tersertifikasi di wilayah PANTURA Jawa Tengah menjadikan penelitian ini penting dilakukan. Tujuan penelitian untuk mengungkap dan menganalisis kasus sengketa tanah wakaf tidak tersertifikasi di Wilayah PANTURA Jawa Tengah, faktor penyebab dan upaya hukum penyelesaiannya. Jenis penelitian ini field research dengan sampel penelitian Kabupaten Kendal, Demak dan Kota Semarang. Metode pendekatannya juridis empiris, sumber datanya yakni data primer dan skunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier, data dianalisis secara kualitatif dengan bantuan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan di daerah PANTURA Jawa Tengah ditemukan tanah wakaf tidak tersertifikasi sebesar 11,8 %, hal ini rentan menimbulkan sengketa. Faktor penyebabnya adalah sumber daya wakif dan nazhir, faktor tempat, dan kesalahpahaman legalitas perwakafan. Upaya penyelesaiannya melalui mediasi (60 %).

IMPLIKASI SISTEM PENGISIAN KEANGGOTAAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA TERHADAP NILAI-NILAI PANCASILA Ratna Herawati
Masalah-Masalah Hukum Vol 44, No 4 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Permasalahan dalam penelitian ini: 1) Bagaimanakah sistem pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Daerah berdasarkan UU No. 8 Tahun 2012? 2) Apasajakah implikasi sistem pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Daerah terhadap nilai-nilai Pancasila? Peninjauan terhadap implikasi sistem pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Daerah terhadap nilai-nilai Pancasila dilaksanakan dengan pendekatan yuridis normatif. Adapun wawancara hanya sebagai crosscheck data, yang didapatkan dari data sekunder.Kesimpulan dari hasil penelitian ini bahwa sistem pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Daerah berdasarkan UU No. 8 Tahun 2012 memakai sistem distrik berwakil banyak. Adapun implikasi sistem pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Daerah terhadap nilai-nilai Pancasila berkaitan dengan Pancasila sebagai tertib hukum Indonesia, Pancasila sebagai sumber hukum materiil, dan penjabaran nilai-nilai Pancasila dalam Asas-Asas HukumThe problems in this study: 1) How ismembership system of the House of Regional Representative based on Law No. 8 In 2012? 2) What is implicationmembership system the House of Regional Representative to the values of Pancasila? Review of the implications of membership system of the the House of Regional Representative against the values of Pancasila implemented with normative juridical approach. As for the interview just as crosscheck the data, obtained from secondary data.The conclusion from these results that the membership system of the House of Regional Representative based on Law No. 8 In 2012 the system uses a lot of proxy district. As for the implications of membership system of the House of Regional Representative against the values of Pancasila: Pancasila related to the rule of law as Indonesia, Pancasila as a source of substantive law, and the translation of the values of Pancasila in Principles of Law

KEBIJAKAN LEGISLATIF DALAM HUKUM PELAKSANAAN PIDANA DI INDONESIA Mompang L. Panggabean
Masalah-Masalah Hukum Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 2, Tahun 2012
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Abstract The regulation of execution law in Indonesia is not occurred integrally and still spread to many constitution regulations, and they are not classified into a law code. Whereas this law can’t be carried out by it self; can only be carried out by people. In the implementation of criminal law, is required some regulation has afford various rules can be occurred. Beside norm and sanction which are determined in material criminal law, and how is the implementation through law of criminal procedure, also need “the execution law”. But how can it be implemented in Indonesia? Keywords : execution law, criminal law. Abstrak Pengaturan hukum pelaksanaan pidana di Indonesia belum dilakukan secara integral dan masih tersebar dalam berbagai regulasi, dan belum diklasifikasikan ke dalam kodifikasi hukum. Sedangkan hukum seperti ini tidak dapat dijalankan dengan sendirinya, karena hanya dapat dilakukan oleh manusianya. Dalam pelaksanaan hukum pidana, diperlukan beberapa pengaturan yang dapat mengganti berbagai peraturan yang telah ada. Selain norma dan sanksi yang ditentukan dalam hukum pidana materiil dan bagaimana pelaksanaan melalui hukum acara pidana, juga perlu "hukum eksekusi". Tapi bagaimana hal itu dapat diterapkan di Indonesia? Kata Kunci : hukum pelaksanaan pidana, hukum pidana.

UU NO 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA SEBAGAI MANIFESTASI PENEGAKAN PASAL 18 B AYAT (2) UUD NRI TAHUN 1945 Amalia Diamantina
Masalah-Masalah Hukum Vol 45, No 1 (2016): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Pasal 18 B ayat (2) UUD NRI menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuankesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI. Diundangkannnya UU No 6/ 2014 tentang Desa merupakan momen penting dalam perkembangan pengaturan desa dan kemajuan desa, hal ini disebabkan karena UU No 6 Tahun 2014 mengatur Desa secara lebih komprehensif bila dibandingkan dengan pengaturan didalam undang undang yang ada sebelumnya. UU No 6/2014 sebagaimana disebutkan dalam penjelasan umumnya menyatakan bahwa tujuan pengaturan desa antara lain adalah untuk memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya NKRI serta memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas desa dalam sistem ketatanegaraan RI.

KONSTRUKSI PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENERAPAN PRINSIP INDIVIDUALISASI PIDANA DEMI MEWUJUDKAN PERLINDUNGAN ANAK C Maya Indah
Masalah-Masalah Hukum Vol 43, No 2 (2014): Masalah-Masalah Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

The penal individualization in juvenile justice is a main approach for reaching protection for the child.The judge should has a capacity for interpreting a characteristic inherent in the handling of juvenile offender to achieve juvenile justice in a legal,sosio and philosophy perspective .The socio legal research approach was used as the research method.The study concluded that in a empirical fact ,the concideration of the judge tend to eliminate the best interest for the child principle as a basic rights

HUKUM DAN RENCANA TATA RUANG KOTA: URGENSI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERKOTAAN BERBASIS SUSTAINABLE ECO CITY F.C. Susila Adiyanta
Masalah-Masalah Hukum Vol 48, No 2 (2019): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Pembangunan kawasan perkotaan dan pemukiman oleh pemerintah dan swasta menimbulkan dampak bagi lingkungan hidup, untuk itu mereka perlu menyusun rencana tata kota berbasis sustainable eco city. Isu pokok dari penelitian ini adalah latar belakang, parameter, dan urgensi pembangunan tata kota yang berbasis sustainable eco city. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiolegal, dan bertujuan untuk mendeskripsikan, serta menjelaskan berbagai faktor yang menjadi pertimbangan bagi penetapan kebijakan rencana tata kota yang berbasis sustainable eco city. Hasil penelitian: a) kondisi geografis, topografis, isu-isu sosial, ekonomi, dan lingkungan adalah dasar pertimbangan pembangunan tata kota berbasis sustainable eco city; b) prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan keberlanjutan merupakan parameter pembangunan tata kota berbasis sustainable eco city; dan c) urgensi tata kota berbasis sustainable eco city adalah terwujudnya kesejahteraan umum. Rekomendasi penelitian ini adalah: a) perencanaan kegiatan pembangunan dan pengembangan kawasan pemukiman harus memenuhi syarat-syarat perijinan, analisis dampak lingkungan dan aspirasi masyarakat; b) perlu adanya penguatan kapasitas lembaga pengawasan yang melibatkan publik dalam semua kegiatan pelaksanaan kebijakan pembangunan dan pengembangan kawasan pemukiman.

APLIKASI CALON PERSEORANGAN SEBAGAI KEPALA DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI DAERAH Retno Saraswati
Masalah-Masalah Hukum Vol 39, No 4 (2010): Masalah-Masalah Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Candidate of Chief of Local Government in local election is not can only nominated by political party or alliance of political parties, but it can nominated by individual. The masterpiece of chief of local government as a transformative leader is synchronization of local government system based on political system and presidential of democracy, according to commendation of UUD 1945. The worried that existence of individual candidate susceptible peeps out problems for stabilization of presidential government-system because that it doesn't get political support from Local Parliament simply unprovable in Garut district. Political relation between Chief of Local Government and Local Parliament as element of local government-management based on the relation of parallelism and partnership in the effort to get public prosperous.

Page 55 of 75 | Total Record : 747

53 54 55 56 57

Filter by Year

2010 2025

Filter By Issues

All Issue Vol 54, No 3 (2025): MASALAH-MASALAH HUKUM (in press) Vol 54, No 2 (2025): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 54, No 1 (2025): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 53, No 3 (2024): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 53, No 2 (2024): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 53, No 1 (2024): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 52, No 3 (2023): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 52, No 2 (2023): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 52, No 1 (2023): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 51, No 4 (2022): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 51, No 3 (2022): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 51, No 2 (2022): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 51, No 1 (2022): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 50, No 4 (2021): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 50, No 3 (2021): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 50, No 2 (2021): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 50, No 1 (2021): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 49, No 4 (2020): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 49, No 3 (2020): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 49, No 2 (2020): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 49, No 1 (2020): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 48, No 4 (2019): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 48, No 3 (2019): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 48, No 2 (2019): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 48, No 1 (2019): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 47, No 4 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 47, No 3 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 47, No 2 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 47, No 1 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 46, No 4 (2017): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 46, No 3 (2017): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 46, No 2 (2017): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 46, No 1 (2017): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 45, No 4 (2016): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 45, No 3 (2016): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 45, No 2 (2016): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 45, No 1 (2016): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 44, No 4 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 44, No 3 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 44, No 2 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 44, No 1 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 43, No 4 (2014): Masalah-Masalah Hukum Vol 43, No 3 (2014): Masalah-Masalah Hukum Vol 43, No 2 (2014): Masalah-Masalah Hukum Vol 43, No 1 (2014): Masalah-Masalah Hukum Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 4, Tahun 2013 Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 3, Tahun 2013 Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 2, Tahun 2013 Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 1, Tahun 2013 Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 4, Tahun 2012 Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 3, Tahun 2012 Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 2, Tahun 2012 Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 1, Tahun 2012 Vol 40, No 4 (2011): Masalah-Masalah Hukum Vol 40, No 3 (2011): Masalah-Masalah Hukum Vol 40, No 2 (2011): Masalah-Masalah Hukum Vol 40, No 1 (2011): Masalah-Masalah Hukum Vol 39, No 4 (2010): Masalah-Masalah Hukum Vol 39, No 3 (2010): Masalah-Masalah Hukum Vol 39, No 2 (2010): Masalah-Masalah Hukum Vol 39, No 1 (2010): Masalah-Masalah Hukum More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota semarang,

Jawa tengah

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota semarang, Jawa tengah INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota semarang,

Jawa tengah

INDONESIA