Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Masalah-Masalah Hukum

mmh
Website

Published by Universitas Diponegoro

ISSN : - EISSN : 25274716 DOI : -

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Arjuna Subject : -

Articles 742 Documents

4 5 6 7 8

LEASING SEBAGAI ALTERNATIF PEMBIAYAAN KAPAL BAGI NELAYAN KECIL DI KOTA PEKALONGAN Siti Malikhatun Badriyah; Siti Mahmudah; Amiek Soemarmi
Masalah-Masalah Hukum Vol 48, No 2 (2019): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan perikanan tangkap. Meskipun demikian eksplorasi sumber daya laut belum dapat dilakukan secara optimal. Salah satu daerah yang memiliki potensi perikanan tangkap yang besar adalah Kota Pekalongan. Penelitian ini bertujuan mengungkap latar belakang dan implementasi leasing sebagai alternatif pembiayaan kapal bagi nelayan kecil. Metode penelitian yang digunakan adalah mixed methode yang memadukan antara penelitian kuantitatif dan kualitatif dengan pendekatan legal pluralism. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perikanan merupakan sektor primer yang menjadi andalan dalam perkembangan perekonomian Kota Pekalongan dan sekitarnya. Kapal merupakan modal utama dalam kegiatan operasional nelayan. Namun demikian masih banyak nelayan terutama nelayan kecil di Kota Pekalongan yang tidak memiliki kapal sendiri karena ketiadaan modal. Leasing sebagai pembiayaan dalam pengadaan modal dapat menjadi alternatif pengadaan kapal bagi nelayan kecil

KEBIJAKAN EGO SEKTORAL DAN RENDAHNYA IMPLEMENTASI HUKUM SEBAGAI PEMICU KONFLIK TANAH HAK ULAYAT Sukirno Sukirno
Masalah-Masalah Hukum Vol 39, No 1 (2010): Masalah-Masalah Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Recognize of the existence of traditional law society and their right including communal land is acknowledged, distributed in various regulations and laws. However, the existence of this regulation does not give much meanings because it is still underestimated by the regional government, proven that there are still many territorial right land conflicts. This research is conducted to findout solutions for the problems relating to the rearangement of territorial of communal right land with the purpose of being able to find out and formulate the appropriate arangement model both from the aspect of format and legal formulation. The research results conclude: firstly, horizontally and vertically, the are many laws and orders that are not synchronous, harmonious, overiaping to each other, and they prone to couse conflicts, especially the matters concerning the communal land. Secondly, the regulations that will be created would be better if they have an equal level to Acts as mandated in the Second Amendment of 1945 Constitution. Thirdly, the formulation that should exist in that Act should at least include: 1) acknowledgment of traditional law society with their communal right land from the government; 2) utilization of FPIC (Free, Prior and Informed Concent) instruments reflected in UNDRIP (United Nations Declaration on the Right of Indigenous Peoples) as the conditions of communal right land usage by outside parties; 3) measurement, communal right land mapping, and construction of pole s borders; 4) issuence of proprietary right certificatea or usage right upon the communal right land by paying attention to the characteristics of the traditional law society

REKONSTRUKSI PERAN POLRI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP DI LUAR PENGADILAN Poniman Poniman
Masalah-Masalah Hukum Vol 45, No 4 (2016): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Secara faktual POLRI menangani sengketa lingkungan hidup secara mediasi di luar pengadilan. Walaupun Undang-Undang Lingkungan Hidup (UU NRI Nomor 32 Tahun 2009) tidak mengatur, namun hal ini nyata manfaatnya bagi masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian sociolegal dengan paradigma Post Positivisme. Penelitian kualitatif dengan analisa dan metodenya induktif. Berdasarkan hasil penelitian bahwa idealnya POLRI sebagai mediator adalah: 1. Respons terhadap persoalan, memahami aspirasi yang bersengketa, memahami peraturan-peraturan lingkungan hidup dan penegakan hukumnya berorientasi pada keadilan substansif, 2. Berwawasan lingkungan yang ekosentris melihat manusia sebagai bagian dari lingkungan bukan diatas lingkungan, 3. Berwawasan Good Governance dalam melaksanakan tugas administrasi publik secara bersih, responsif dan akuntabel.

MEDIASI PENAL SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN PERKARA PENGGELAPAN BENDA JAMINAN FIDUSIA Supriyadi Supriyadi
Masalah-Masalah Hukum Vol 43, No 3 (2014): Masalah-Masalah Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Fiduciary is born based on trust between the fiduciary giver (debtor) and the fiduciary receiver (creditor), in which in the fiduciary agreement, although the fiduciary receiver has provided fund to fiduciary giver, but the bail object is still controlled by fiduciary giver. With object mastered by the fiduciary giver, they often embezzled/transferred the object to a third party. The fraud settlement can be reached through litigation, namely through the regular judicial proceedings, and the need to take another alternative is through penal mediation to reduce the burden or even a buildup of cases in the courts related to embezzlement

EFEKTIVITAS PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH MELALUI MEKANISME FASILITASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) Dewi Nurul Musjtari; Ani Yunita; Muhammad Khaeruddin Hamsin
Masalah-Masalah Hukum Vol 49, No 1 (2020): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

OJK telah mempraktikkan model penyelesaian sengketa dengan fasilitasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektifitas penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui OJK dan implementasi model penyelesaian sengketa yang diterapkan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dan empiris yang menggunakan analisis kualitatif dengan paradigma konstruktif. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam praktiknya telah efektif menerapkan model penyelesaian sengketa yang dikenal dengan teknik fasilitasi, dengan melakukan klarifikasi kepada para pihak, dengan capaian seluruh pengaduan yang diterima OJK melalui bagian edukasi dan perlindungan konsumen di OJK DIY maupun Jawa Tengah dapat diselesaikan sesuai dengan jangka waktu yaitu 20 (dua puluh) hari kerja dengan perpanjangan hingga 30 (tiga) puluh hari kerja dengan tingkat keberhasilan 100 %.

TAJDID PADA AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BANK SYARIAH Shomad Abd.
Masalah-Masalah Hukum Vol 40, No 1 (2011): Masalah-Masalah Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Murabahah principle made by Syariah Banking does not exactly match the definition murabahah known in the scriptures Fiqih. Murabahah which is often described in books Fiqih only involve two parties, namely the seller and buyer. Methods of payment can be made in cash (naqdan) or repayment (bitsaman ajil). Meanwhile, in the Sharia Banking involve three parties. First Aqad made in cash between the bank (as purchaser) and the seller of goods contract is the second installment murabahah made between the bank (as seller) to the bank customers .. Aspects of banking including in Economic Law (Mu'amalah Madaniyah), namely the law that regulates relations in the areas of human wealth, property, and tasharurruf. Applications and modifications in the field muamalah is very possible because basically there is no syariat of absolute and applies to all the time, place. and circumstances (dhuru~. In Islamic Law there is al maqasid ash- syariah which contains the meaning or purpose of things to be ruled. To achieve the purpose, Islamic Syariat indeed itself is dynamic, in a sense can be changed as time requiered. Terms of muamalah, especially on issues related to the banks, is very possible to fit the needs of ijtihad.

MONOPOLI PADA LISENSI MEREK TERKENAL DAN KAITANNYA DENGAN PERSAINGAN USAHA Agung Sujatmiko Bambang Sugeng
Masalah-Masalah Hukum Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 2, Tahun 2013
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Abstract This research conducted to ask two problems, can license wellknown trademark support the competetion? and the dispute problems between licensor and licensee. Basically, the license agreement not only give benefit to the licensor, but also to the licensee. The licensor will take royalty from the licensee, and the licensee take the goodwill of wellknown trade mark. Its very usefull to get the consumer. Without advertising, the licensee get much cosumers easily. On the other hand, the license agreement, give much benefit to the consumers. The consumers have many choice to buy the goods or services. Its can reduce the price. When the price is decrease, it can support the competition. The problems between the licensor and the licensee can bring to the court or Alternative Dispute Resolution (ADR). Ke words : licensor, licensee, wellknown trade mark, competition. Abstrak Penelitian normatif ini dilakukan untuk menjawab dua permasalahan yakni apakah perjanjian lisensi merek terkenal dapat mendukung persaingan usaha yang sehat dan bagaimana penegakan hukum perdata perjanjian lisensi merek terkenal. Pada dasarnya perjanjian lisensi merek tidak hanya memberikan keuntungan dan manfaat pada pemberi lisensi, melainkan juga penerima lisensi. Pemberi lisensi akan menerima royalti dari penerima lisensi, dan penerima lisensi memperoleh “goodwill”, sehingga akan mudah untuk memperoleh konsumen. Pada sisi lain, konsumen juga memperoleh keuntungan, yakni memiliki banyak pilihan untuk membeli barang dan atau jasa, sehingga berakibat pada turunnya harga barang dan atau jasa. Jika harga turun, akan membantu dan mendukung terciptanya persaingan usaha yang sehat. Masalah yang timbul dari perjanjian lisensi merek dapat diselesikan melalui pengadilan atau arbitrase atau ADR (Alternative Dispute Resolution) Kata kunci : pemberi lisensi, penerima lisensi, merek terkenal, persaingan.

PERLINDUNGAN HAK ASASI TENAGA KERJA WANITA LOKAL PADA PERUSAHAAN TAMBANG DI KABUPATEN KONAWE UTARA Muntaha Muntaha
Masalah-Masalah Hukum Vol 46, No 3 (2017): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Hak asasi merupakan hak yang paling fundamental bagi setiap manusia, oleh karena setiap negara memberikan kedudukan yang begitu terhormat di dalam konstitusinya. Hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak secara sama serta kemudahan telah dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, sebagaimana termaksud di dalam ketentuan Pasal 28 H yang menyebutkan bahwa “setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama, guna mencapai persamaan dan keadilan”.Perlindungan hak asasi manusia, di bidang tenaga kerja, terutama bagi tenaga kerja wanita lokal, tidak terbatas hanya pada perlakuan ketentuan peraturan perundang-undangan secara formal, melainkan juga terhadap kontrol perlakuannya secara sosio-kultural, karena dalam beberapa aspek kedudukan wanita mempunyai perbedaan dengan laki-laki, namun tidak berarti dalam tuntutan hak asasinya berbeda, seperti pengupahan dan perlakuan.

REKONSTRUKSI PERLINDUNGAN HAK-HAK KORBAN TINDAK PIDANA Adil Lugianto
Masalah-Masalah Hukum Vol 43, No 4 (2014): Masalah-Masalah Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Victims as the suffred person because of crime, should receive the protection of their rights. Indonesian positive law (Penal Code and Criminal Procedure Code) was originally regulated only compensation to victims. Then, victims' rights later evolved to become more widespread in Law No. 13 of 2006 on the protection of witnesses and victims. However, the protection of victims' rights is not integrated to the criminal justice system. Therefore, the reconstruction of the protection of rights of victims was taken so that all victims can obtain the widest possible access to their rights. Keywords: Victims’ Rights and Laws Protection Korban sebagai pihak yang menderita akibat suatu tindak pidana, perlu mendapat perlindungan hukum terhadap hak-haknya. Hukum positif Indonesia (KUHP dan KUHAP) pada awalnya hanya memberikan hak ganti rugi terhadap korban. Hak-hak korban kemudian berkembang menjadi lebih luas dalam undang-undang nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban. Namun, perlindungan hak-hak korban dalam undang-undang tersebut tidak terintegrasi dalam jaringan sistem peradilan pidana. Rekonstruksi perlindungan hak-hak korban dilakukan supaya semua korban dapat memperoleh akses seluas-luasnya atas hak-haknya Kata kunci: Hak-hak Korban dan Perlindungan Hukum

QUO VADIS PERPOLISIAN KOMUNITAS? (COMMUNITY POLICING) Agus Pramono
Masalah-Masalah Hukum Vol 40, No 4 (2011): Masalah-Masalah Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Community policing is an approach whereby the police is actively engaging the community it setves. The scope of community policing may include efforts related to minimizing crime rate, transnational crimes. a rug trafficking, and compliance of laws community

Page 6 of 75 | Total Record : 742

4 5 6 7 8

Filter by Year

2010 2025

Filter By Issues

All Issue Vol 54, No 2 (2025): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 54, No 1 (2025): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 53, No 3 (2024): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 53, No 2 (2024): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 53, No 1 (2024): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 52, No 3 (2023): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 52, No 2 (2023): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 52, No 1 (2023): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 51, No 4 (2022): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 51, No 3 (2022): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 51, No 2 (2022): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 51, No 1 (2022): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 50, No 4 (2021): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 50, No 3 (2021): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 50, No 2 (2021): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 50, No 1 (2021): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 49, No 4 (2020): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 49, No 3 (2020): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 49, No 2 (2020): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 49, No 1 (2020): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 48, No 4 (2019): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 48, No 3 (2019): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 48, No 2 (2019): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 48, No 1 (2019): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 47, No 4 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 47, No 3 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 47, No 2 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 47, No 1 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 46, No 4 (2017): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 46, No 3 (2017): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 46, No 2 (2017): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 46, No 1 (2017): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 45, No 4 (2016): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 45, No 3 (2016): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 45, No 2 (2016): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 45, No 1 (2016): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 44, No 4 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 44, No 3 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 44, No 2 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 44, No 1 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 43, No 4 (2014): Masalah-Masalah Hukum Vol 43, No 3 (2014): Masalah-Masalah Hukum Vol 43, No 2 (2014): Masalah-Masalah Hukum Vol 43, No 1 (2014): Masalah-Masalah Hukum Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 4, Tahun 2013 Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 3, Tahun 2013 Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 2, Tahun 2013 Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 1, Tahun 2013 Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 4, Tahun 2012 Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 3, Tahun 2012 Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 2, Tahun 2012 Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 1, Tahun 2012 Vol 40, No 4 (2011): Masalah-Masalah Hukum Vol 40, No 3 (2011): Masalah-Masalah Hukum Vol 40, No 2 (2011): Masalah-Masalah Hukum Vol 40, No 1 (2011): Masalah-Masalah Hukum Vol 39, No 4 (2010): Masalah-Masalah Hukum Vol 39, No 3 (2010): Masalah-Masalah Hukum Vol 39, No 2 (2010): Masalah-Masalah Hukum Vol 39, No 1 (2010): Masalah-Masalah Hukum More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota semarang,

Jawa tengah

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota semarang, Jawa tengah INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota semarang,

Jawa tengah

INDONESIA