Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Masalah-Masalah Hukum

mmh
Website

Published by Universitas Diponegoro

ISSN : - EISSN : 25274716 DOI : -

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Arjuna Subject : -

Articles 742 Documents

5 6 7 8 9

PENERAPAN UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM HUBUNGANNYA DENGAN PREDICATE CRIMES Artidjo Alkostar
Masalah-Masalah Hukum Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 1, Tahun 2013
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Abstract This paper departs from the criminal acts of any problems related to money laundering as suplementary crimes and is there a legal basis for implementing the transfer of the burden of proof is absolute (shifting burden of proof) in the process of money laundering. The results of the study concluded that in addition to corruption, crimes related to money laundering as well suplementary narcotics crimes, banking fraud, forgery letter as a predicate crime. The legal basis for implementing the transfer of the burden of proof is absolute (shifting burden of proof) in the process of money laundering is applied Article 69 of Law No. 8 In 2010, the point of origin or the predicate offense is not mandatory crime proved first. Keywords : money laundering, predicate crime. Abstrak Tulisan ini berangkat dari permasalahan tindak pidana apa saja yang terkait dengan pencucian uang sebagai suplementary crimes dan adakah landasan hukum untuk menerapkan pengalihan beban pembuktian secara mutlak (shifting burden of proof) dalam proses tindak pidana pencucian uang. Hasil kajian menyimpulkan, bahwa selain korupsi, tindak pidana yang terkait dengan pencucian uang sebagai suplementary crimes juga narkotika, perbankan, penipuan, pemalsuan surat yang menjadi predicate crime. Landasan hukum untuk menerapkan pengalihan beban pembuktian secara mutlak (shifting burden of proof) dalam proses tindak pidana pencucian uang diterapkan Pasal 69 UU No. 8 Tahun 2010, yang intinya tindak pidana asal atau predicate crime tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu. Kata Kunci : pencucian uang, predicate crime.

PELUANG PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA TENTANG TANAH MELALUI ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION Made Oka Cahyadi Wiguna
Masalah-Masalah Hukum Vol 47, No 1 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Sengketa tanah yang dimaksudkan dalam tulisan ini adalah sengketa perdata tentang tanah. Winwin solution dalam penyelesaian sengketa perdata tentang tanah relatif sulit dapat terwujud, apabila penyelesaiannya melalui sidang peradilan. Pilihan hukum yang dapat dipilih untuk memperoleh win-win solution dalam menyelesaikan sengketa perdata tentang tanah adalah melalui alternative dispute resolution. Dalam tulisan ini akan membahas mengenai peluang penyelesaian sengketa perdata pertanahan melalui Alternative Dispute Resolution dan asas-asas perjanjian yang berlaku dalam penyelesaian sengketa perdata pertanahan melalui Alternative Dispute Resolution. Peluang penyelesaian sengketa perdata tentang tanah didasarkan pada UndangUndang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman sebagai suatu pilihan hukum (choice of law). Dalam rangka penyelesaian sengketa perdata tentang tanah diselesaikan melalui alternative dispute resolution, maka penyelesaiannya harus memenuhi asas-asas hukum mengenai perjanjian sebagai prinsip dasar.

DEKONSTRUKSI STELSEL ABSORPSI DALAM PERBARENGAN TINDAK PIDANA SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN KEADILAN SUBSTANTIF Tongat Tongat
Masalah-Masalah Hukum Vol 44, No 2 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

This study aims to address the central issue of the public emergence of alleged lack of consistency in imposing criminal judge in the case perbarengan crime. The method used is normative research. Construction of the existing criminal stelsel in perbarengan criminal offense not to give clarity to the judge in a convict. So too there is no minimum threshold should be clear criminal judge imposed, thereby potentially causing injustice, especially when compared to criminal punishment in the case of a single criminal actPenelitian ini bertujuan untuk menjawab isu sentral munculnya dugaan publik atas tidak adanya konsistensi hakim dalam menjatuhkan pidana dalam hal terjadi perbarengan tindak pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Konstruksi existing tentang stelsel pidana dalam perbarengan tindak pidana tidak memberi kejelasan kepada hakim dalam menjatuhkan pidana. Demikianpun tidak ada batas minimum pidana yang jelas yang harus dijatuhkan hakim, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakadilan khususnya jika dibandingkan dengan penjatuhan pidana pada kasus tindak pidana tunggal

MEMBANGUN KONSTRUKSI POLITIK HUKUM MEDIASI PENAL SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN PERKARA PIDANA Umi Rozah
Masalah-Masalah Hukum Vol 39, No 3 (2010): Masalah-Masalah Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Build upon this research on "Building Leval Policy Construction on Penal Mediation as Alternative in Criminal Matters Settelement". obtained that practices of penal mediation in society which is popular as "kinship settlement" in certaint criminal cases, such as complaints offences (compalints delict), negligance offences, offences that result with small lost, offences in family relationship, and domestic abused offences. But nowadays, an agreement as result of penal mediation settlement in practices by society does't have binding of law cause of no provision that regulate it. Furthermore, even if an restitution has fulfielled for victim could be prosecuted in criminal justice process cause of his/her offences. Thile in special cases, practices of penal mediation could be performed in all stages in criminal justice process, such as in process og investigation, prosecution, and justice. However, an agreement as result of penal mediation between performance. An agreement just could be used to be one of reasons to consider to make light of punishment. Facts show up that society and law enforcement officer need alternative settlement in criminal institutionalization of penal mediation in special cases. Furthermore its need acknowledment and institutionalization of penal mediation as part of criminal justice process under penal mediation enactment. The needs of penal mediation accordance with penal law reform concept in draft Indonesia Penal Code 2008 (RUU KUHAP) in article 145, that enacted penal mediation (settlement out of court) as one of reasons to come off presecution authority. In this initial research, created legal polity construction in penal mediation, and established of policy in penal mediation performance in future such as juridical definition, offences could be solved by penal mediation, principles of penal mediation, and penal mediation settlement either perform out of criminal justice process or within criminal justice process. This research base on Research Methods with socio legal research-doctrinal approach, specification by descriptive analysis, that need primary and secondary data. Primary data be obtained by interview with Police Departement Officers, Prosecutors, and Judges. Analysis methods use qualitative analysis.Kata Kunci : Membangun, Konstruksi, Politik Hukum, Mediasi penal.

ANTARA UANG PENGGANTI DAN KERUGIAN NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI Kristwan Genova Damanik
Masalah-Masalah Hukum Vol 45, No 1 (2016): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui makna uang pengganti dan kerugian negara dalam tindak pidana korupsi; dan untuk mengetahui penerapan hukum pembayaran uang pengganti sebesar kerugian negara dalam tindak pidana korupsi apakah sudah tepat dan sesuai dengan asas kepastian hukum dan keadilan. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan Uang pengganti adalah uang yang dibayar terdakwa sebesar harta benda yang “diperoleh atau dinikmatinya” dari tindak pidana korupsi, bukan sebesar kerugian negara yang ditimbulkannya. Penerapan hukum untuk menyatakan kerugian negara sebagai uang pengganti yang harus dibayar terdakwa tanpa didasarkan pada alat bukti adalah mencederai asas kepastian hukum dan keadilan serta hak asasi, dan merupakan kesalahan dalam penerapan hukum.

UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DILIHAT DARI PASAL 18 B AYAT 2 UUD 1945 Hanif Nurcholis
Masalah-Masalah Hukum Vol 43, No 1 (2014): Masalah-Masalah Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

The status of Village has still been outside of the government bureucratic-system. It is still being positioned as a community that regulated by State and given the governmental tasks. The Law Number 6/ 2014 regarding The Village not includes it into the local government system. This research was conducted in Wilalung Village. The aim of it was to evaluate whether or not the Village in practice has been currently relevant with Article 18 B Verse (2) of Constitution 1945. The Data were collected through several ways: field observation, in-depth interview, focus group discussion, and literature study. This study found that regulation of Village is on the out side bases of the Article 18 B Verse (2).Therefore, the Village-Administration needs to be restructured and into the local government system.

PENERAPAN SAKSI PIDANA KORPORASI PADA BANK DAN IMPLIKASINYA Yudha Ramelan
Masalah-Masalah Hukum Vol 48, No 1 (2019): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

A criminal act by corporation is criminal offense that can be asked for criminal liability to the corporation in accordance with the laws and regulations concerning the corporation. Banks as corporate legal entities can be prosecuted before the law and tried if in carrying out their business activities the bank is suspected of committing a crime that is threatened with criminal sanction, including committing a crime of money laundering or corruption. Corporation can be punished to pay fine penalties and other additional penalties such as dissolution or revocation of business licenses. As a trust-based financial institution, if a bank commits a crime, the impact caused by the crime is not only detrimental to the bank itself, damages the reputation of the bank but also harms the community of depositors and other parties responsible for handling bank resolutions. Looking at the impact, the application of corporate criminal responsibility to banks must be carried out carefully and selectively. If these sanctions happen to a large-scale bank (systemic bank), it can be multiple effects cause.

PENEROBOSAN TERHADAP BATAS-BATAS KEBEBASAN KEKUASAAN KEHAKIMAN I Gusti Ketut Ariawan
Masalah-Masalah Hukum Vol 39, No 4 (2010): Masalah-Masalah Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Question of free Judicial Power are deemed completed when there is agreement (consensus) of the scientific principle of freedom of the judiciary, which is universal, because it has been accepted through the doctrine and constitution. Scientific consensus on the freedom of judiciary actually don't do discourse or legal discourse is stopped at one point, but in fact it triggers a new discourse that is abuse of the freedom of judicial power. Misuse ofpoweris manifested in the form of arbitrariness on the part of the Supreme Court in the form of creating "new law", which was born out of the office and the authority. In an effort to create the new law, sometimes the Supreme Court made a decision that really significant "contrary to Law". The abuse of judicial power appears in the Supreme Court decision No.275 K/Pmd/1983, that "smoking can be petitioned for an appeal by the prosecutor", and the decision of the Judicial Review No 55/Pid/1996 on the judicial review may be classified as a decision containing prescriptive-ratio (matter of law), that is the new law, recognizes the authority of the prosecutor to filed a judicial review. In its decision the Supreme Court has been remarkably free to abuse the freedom of the judiciary, which the Supreme Court had violated the criminal procedure code (KUHAP), on the creation of new legal regulations. Supreme Court actually has exceeded its competence by taking arbitrarily the competence of legislator, because in essence to the new law that created are publicly binding

PROGRAM LEGISLASI DAERAH SEBAGAI PENGAWAL POLITIK HUKUM DI DAERAH H.M. Soerya Respationo
Masalah-Masalah Hukum Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 3, Tahun 2012
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

ABSTRACT Since the passing of reforms in 1998 has brought changes to the constitutional system of centralized to decentralized Indonesia, it means a government authority handed over to autonomous regions, except for the central government affairs. The principle of autonomy emphasizes providing government authority to local governments to regulate and manage their own affairs within the unity state of framework. Follow-up of these reforms have also been carried out by the 1945 Amendment to change the power to make laws that are on the government initially submitted to parliament. National legal and political system was changed to affect the formation of the orientation and priorities of legislation, including legislation as part of program activities inherent in the process of formation of national law. Accordingly, any establishment of legislation to do with the deepening of the material, the synchronization and harmonization with other legislation, as well as open access and dissemination to increase community participation. One of the priorities that must be done within the framework of the development of national law is to harmonize legislation to establish a form of regulatory legal instruments that guarantee the implementation of the rule of law while providing the broadest possible benefits for thewelfare of the people, namely the Local Legislation Program. Keywords: Local Legislation, Legal Policy, Local Government. ABSTRAK Sejak bergulirnya reformasi tahun 1998 telah membawa perubahan pada sistem ketatanegaraan Indonesia dari sentralistik menjadi desentralistik, artinya sejumlah wewenang pemerintahan diserahkan kepada daerah otonom, kecuali urusan pemerintahan pusat. Prinsip otonomi daerah menekankan pada pemberian kewenangan pemerintahan kepada pemerintahan daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya dalam kerangka NKRI. Tindak lanjut dari reformasi ini juga telah dilakukan Perubahan UUD 1945 dengan merubah kekuasaan membentuk undang-undang yang pada mulanya berada pada Pemerintah diserahkan kepada DPR. Sistem dan politik hukum nasional pun berubah yang mempengaruhi orientasi dan prioritas pembentukan peraturan perundang-undangan termasuk kegiatan program legislasi sebagai bagian yang inheren dalam proses pembentukan hukum nasional. Sejalan dengan hal tersebut, maka setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus dilakukan dengan pendalaman materi, sinkronisasi dan harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan lain, serta diseminasi untuk membuka akses dan meningkatkan partisipasi masyarakat. Salah satu prioritas yang harus dilakukan dalam rangka pembangunan hukum nasional adalah melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan dengan membentuk suatu instrumentasi hukum berupa peraturan yang lebih menjamin terlaksananya kepastian hukum sekaligus memberikan kemanfaatan yang seluas-luasnya bagi kesejahteraan rakyat, yaitu program legislasi daerah. Kata Kunci: Legislasi Daerah, Politik Hukum, Pemerintahan Daerah.

IMPLEMENTASI UU WAKAF DALAM PENYELESAIAN SENGKETA WAKAF DI WILAYAH PESISIR JAWA TENGAH Islamiyati Islamiyati; Ahmad Rofiq; Ro’fah Setyowati; Dewi Hendrawati
Masalah-Masalah Hukum Vol 48, No 4 (2019): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Praktek wakaf di masyarakat bagian utara wilayah Jawa Tengah menimbulkan sengketa hukum wakaf. Penelitian menganalisis implementasi Pasal 62 UU No. 41/2004 dalam penyelesaian sengketa wakaf di Jawa Tengah tahun 2016 dan model penyelesaiannya. Jenis penelitian field research dengan sampel penelitian dari wilayah Kabupaten Kendal, Demak dan Kota Semarang. Metode pendekatan yang digunakan adalahyuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan penyelesaian sengketa wakaf di daerah Jawa Tengah Bagian Utara menggunakan metode sesuai Pasal 62 UU Wakaf, yakni jalur litigasi dan non litigasi. Para pihak lebih banyak menggunakan jalur non litigasi melalui musyawarah (23 %) dan melalui mediasi (60,8 %).

Page 7 of 75 | Total Record : 742

5 6 7 8 9

Filter by Year

2010 2025

Filter By Issues

All Issue Vol 54, No 2 (2025): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 54, No 1 (2025): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 53, No 3 (2024): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 53, No 2 (2024): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 53, No 1 (2024): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 52, No 3 (2023): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 52, No 2 (2023): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 52, No 1 (2023): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 51, No 4 (2022): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 51, No 3 (2022): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 51, No 2 (2022): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 51, No 1 (2022): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 50, No 4 (2021): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 50, No 3 (2021): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 50, No 2 (2021): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 50, No 1 (2021): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 49, No 4 (2020): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 49, No 3 (2020): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 49, No 2 (2020): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 49, No 1 (2020): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 48, No 4 (2019): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 48, No 3 (2019): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 48, No 2 (2019): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 48, No 1 (2019): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 47, No 4 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 47, No 3 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 47, No 2 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 47, No 1 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 46, No 4 (2017): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 46, No 3 (2017): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 46, No 2 (2017): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 46, No 1 (2017): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 45, No 4 (2016): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 45, No 3 (2016): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 45, No 2 (2016): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 45, No 1 (2016): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 44, No 4 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 44, No 3 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 44, No 2 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 44, No 1 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 43, No 4 (2014): Masalah-Masalah Hukum Vol 43, No 3 (2014): Masalah-Masalah Hukum Vol 43, No 2 (2014): Masalah-Masalah Hukum Vol 43, No 1 (2014): Masalah-Masalah Hukum Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 4, Tahun 2013 Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 3, Tahun 2013 Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 2, Tahun 2013 Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 1, Tahun 2013 Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 4, Tahun 2012 Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 3, Tahun 2012 Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 2, Tahun 2012 Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 1, Tahun 2012 Vol 40, No 4 (2011): Masalah-Masalah Hukum Vol 40, No 3 (2011): Masalah-Masalah Hukum Vol 40, No 2 (2011): Masalah-Masalah Hukum Vol 40, No 1 (2011): Masalah-Masalah Hukum Vol 39, No 4 (2010): Masalah-Masalah Hukum Vol 39, No 3 (2010): Masalah-Masalah Hukum Vol 39, No 2 (2010): Masalah-Masalah Hukum Vol 39, No 1 (2010): Masalah-Masalah Hukum More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota semarang,

Jawa tengah

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota semarang, Jawa tengah INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota semarang,

Jawa tengah

INDONESIA