Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Masalah-Masalah Hukum

mmh
Website

Published by Universitas Diponegoro

ISSN : - EISSN : 25274716 DOI : -

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Arjuna Subject : -

Articles 747 Documents

6 7 8 9 10

ORANG ASING SEBAGAI SUBJEK HAK ATAS TANAH DI INDONESIA FX. Sumarja
Masalah-Masalah Hukum Vol 44, No 3 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

This research aims at finding foreigners who may be the subject of Land Use Rights and Lease Rights for the building. The results of the study indicate: 1) Period, BAL-PP 41 of 1996, and the period of 2010 - now, foreigners who can be the subject of land rights are foreigners as the resident of Indonesia; 2) Period, PP 41 of 1996 - in 2010, foreigners who may be the subject of land rights was expanded into foreigners as both a resident of Indonesia and has a residence permit in Indonesia.

HAMBATAN TEKNIS DI BIDANG PERDAGANGAN DALAM KAITANNYA DENGAN KASUS TEMBAKAU INDONESIA-AMERIKA SERIKAT FX.Joko Priyono
Masalah-Masalah Hukum Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 2, Tahun 2013
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Abtract Unfair trade practices often happen in international trade inter alia non tariff barrier. Technical barrier is a part of non tariff barrier. WTO members esepcially developed countries often do this measure. Its classical ground is to protect life or health of human, animal and plant. This measures sometime is aimed at protecting domestic industries against import attact. It happens in US-Indonesia case on Indonesia Clove Cigarette marketed in US and regarded as a threat to like cigarette producers. Due to protection of human health, US Government restricted Indonesia Clove Cigarette while there was a light cigarette as like product at the same market. This measure has no legal basis and unproved. Hence, US Government Policy of restricting Indonesia Clove Cigarette should be revoked and open market access Indonesia Clover Cigarette and another cigarette. Keywords : Non-tariff barrier, protection of human health, Indonesia Clove Cigarette Abstrak Dalam praktek perdagangan internasional sering terjadi paraktek-praktek yang tidak sehat antara lain hambatan non tarif. Hambatan teknis merupakan bagian dari hambatan non tarif. Negara-negara anggota WTO terutama negara-negara industri maju sering melakukan tindakan ini. Alasan klasiknya adalah perlindungan kehidupan atau kesehatan manusia, hewan dan tanaman. Terkadang tindakan ini sebenarnya dimaksudkan untuk melindungi industri dalam negeri terhadap serangan impor. Kondisi ini terjadi pada Kasus US-Indonesia tentang rokok kretek Indonesia yang dipasarkan di AS dan mengancam produsen rokok sejenis. Dengan alasan perlindungan kesehatan manusia, rokok kretek di Indonesia dihambat di AS padahal di pasar yang sama terdapat pula “light cigarette” buatan AS yang merupakan produk sejenis (like product). Tindakan AS ini tidak berdasar dan tidak terbukti. Oleh karena itu, kebijakan AS yang membatasi “Clove Cigarette” Indonesia harus dicabut dan membuka akses pasar bagi rokok kretek Indonesia dan lainnya. Kata kunci : Hambatan non tarif, perlindungan kesehatan manusia, Rokok Kretek Indonesia

PEMISAHAN KEKUASAAN HUBUNGAN PRESIDEN DAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH DALAM FUNGSI LEGISLASI Zulfan Zulfan
Masalah-Masalah Hukum Vol 46, No 2 (2017): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Masalah pemisahan kekuasaan terkait hubungan presiden dan Dewan Perwakilan Daerah, mengalami pasang surut di Indonesia. Penelitian ini ingin menjawab apakah dasar dan prosedur pemisahan kekuasaan dalam fungsi legislasi era Kabinet Kerja? Penelitian ini beranjak dari rekonstruksi kritis teori berkaitan pembagian fungsi kekuasaan dengan berfokus pada era Kabinet Kerja. Kabinet ini merupakan Transisi rezim reformasi. Pemisahan kekuasaan dalam pemerintahan Jokowi secara utuh baik lembaga eksekutif, legislatif maupun yudikatif tidak mandiri serta saling menguasai melalui deal politik Koalisi Merah Putih dan Indonesia Hebat berakhir pada pengharapan membagi kekuasaan.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA/BURUH PENYANDANG DISABILITAS DI INDONESIA Suhartoyo Suhartoyo
Masalah-Masalah Hukum Vol 43, No 4 (2014): Masalah-Masalah Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

This study aims to investigate the implementation of the legal protection given to workers/laborers Disability in Indonesia. Another aim is to describe the charactestic the legal protection given to disability workers/laborers in Indonesia. The method used juridical empirical research. Results of the study found that First, the legal protection against employees/workers with disabilities in Indonesia at the level of policy and regulation is sufficient, while in practicaly, the legal protection of disability workers are not to be done enought. Second, In the companies that hire employees/workers with disability has given legal protection to workers/laborers with disabilities either in the form of arrangements set out in the Work Agreement, Companyregulations and in the Form of Joint Work Agreement ( PKB-Perjanjian Kerja Bersama). Keywords: Legal Protection , Labor , DisabilityPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum yang diberikan kepada pekerja /buruh Penyandang Disabilitas Di Indonesia. Tujuan lainnya adalah menguraikan bentuk -bentukperlindungan hukum yang diberikan bagi pekerja / buruh Penyandang Disabilitas di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan Penelitian pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian ditemukan bahwa Pertama, Perlindungan hukum terhadap Pekerja/Buruh penyandang disabilitas di Indonesia dalam tataran kebijakan dan regulasi sudah cukup memadai, Hanya saja dalam pelaksanaannya ,perlindungan hukum terhadap Pekerja/Buruh penyandang disabilitas belum terlaksana dengan baik. Kedua,Pada perusahaan-perusahaan yang mempekerjakan Pekerja/Buruh penyandang disabilitas telah memberikan perlindungan hukum kepada pekerja/buruh penyandang disabilitas, baik dalam bentuk pengaturan yang tertuang dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan maupun dalam bentuk Perjanjian Kerja bersama (PKB). Kata Kunci:Perlindungan Hukum, Buruh, Penyandang Disabilitas.

INTERVENSI KEMANUSIAAN DALAM PERSPEKTIF PEMIKIRAN KOSMOPOLIT Joko Priyono
Masalah-Masalah Hukum Vol 40, No 3 (2011): Masalah-Masalah Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

The end of the cold war has open the opportunities to some liberal states to encourage their hegemony by strengthen of human rights principles, democracy and environment. Humanitarian intervention has obtained the legitimacy on the global level and be strengthened by the cosmopolit thinking of scholars such as Immanuel Kant, Emmanuel Levinas and Jacques Derrida. Cosmopolit approach has spawned a new principle called Responsibily to Protect (R2P). Its approach permit and legitimate states in humanitarian intervention both collectively and by Securffy Council mechanism or by another mechanism in international organization such as NATO. In order to reduce that excessive hegemony, empowering civil society has to be strengthened.

PROBLEMATIKA POSISI BURUH PADA PERUSAHAAN PAILIT Tri Budiyono
Masalah-Masalah Hukum Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 3, Tahun 2013
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Abstract The company which is stated in bankruptcy, sometimes have to face crucial problem in accordance with employees’ right to recieve sum of money, which is called normative rights. The Indonesian legal system has protected the employees’ right by classifying the employees’ wage as a privilege debt. However, in empiric manner the employees’ rights are often ignored because another creditors have the right to pay previously than employees. In this condition, employees and their federation try to file the lawsuit in Constitution Court, to cancel the rule that weakens the employees’ normative rights, but unfortunately employees’ effort was fail. Nevertheless, Constitution Court sent ethical messages that is necessary social programs to cover the weakness of the law. Those ethical messages was addresed to the government. According to the ethical messages, the Government should have the improvement of legal rule in order to give a certainty of the employees’ right. Key words : bankruptcy, employee, normative rights, corporation/ employer, privilege right. Abstrak Perusahaan yang dinyatakan pailit, seringkali menghadapi permasalahan krusial dengan para pekerjanya nerkenaan dengan pembayaran hak normatifnya. Sistem hukum Indonesia telah memberikan perlindungan terhadap hak-hak buruh dengan mengklasifikan hak buruh atas pembayaran gajinya sebagai hutang preferen (dengan hak mendahulu). Namun demikian, secara empirik hak buruh tersebut seringkali terabaikan karena kreditor memiliki hak mendahulu yang derajadnya lebih tinggi dibanding dengan hak buruh. Dalam keadaan yang demikian pekerja melalui Federasi Pekerja mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk membatalkan ketentuan hukum dalam UU Kepailitan yang memperlemah posisi buruh, sayangnya gugatan tersebut ditolak. Namun demikian, MK memberikan memberikan perintah etis kepada pemerintah. Perintah etis tersebut pada dasarnya meminta negara untuk mengembangkan ketentuan hukum agar memberikan kepastian terhadap hak-hak pekerja. Kata kunci : pailit, pekerja, hak normatif, perusahaan, hak preferen

IMPLEMENTASI AKAD WAKALAH DALAM PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA BANK NEGARA INDONESIA (BNI) SYARIAH CABANG SURAKARTA Haryo Normala Meilano; Burhanudin Harahap
Masalah-Masalah Hukum Vol 47, No 2 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Tujuan penulisan artikel ini untuk mengetahui dan mengkaji bagaimanakah aplikasi akad wakalahditerapkan, untuk memenuhi rukun jual beli dalam pembiayaan murabahah, apakah sudah sesuai dengan ketentuan syariah maupun hukum yang berlaku demi tercapainya kemaslahatan. Metode penelitian hukum yang digunakan untuk mencapai tujuan penelitian hukum, menggunakanmetode pendekatan empiris.Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deduktif dan penafsiran hukum.Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa akad Pembiayaan Murabahah di Bank BNI Syariah cabang Surakarta tidak sesuai dengan ketentuan fatwa DSN no 04/DSNMUI/IV/2000 sebagai pedoman dalam pelaksanaan produkpembiayaan tersebut

PENERAPAN METODE REGULATORY IMPACT ASSESSMENT (RIA) DALAM PENYUSUNAN REGULASI DAERAH Rahmad Satria
Masalah-Masalah Hukum Vol 44, No 2 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

The making of regional regulations so far has been in the form of legal drafting focusing on adjustability and obedience to the higher laws. However, it has not considered the aspirations and roles of stakeholders and public participation, RIA (Regulatory Impact Assessment) can be used as a systematical means of evaluation to regional regulations so that they will be more contextual, aspired, responsive, quality, effective , and efficient.Penyusunan regulasi daerah setingkat peraturan daerah selama ini lebih bersifat legal drafting, menekankan kepada kesesuaian dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, namun belum memandang penting aspirasi dan peran pemangku kebijakan serta partisipasi publik. RIA (Regulatory Impact Assessment) dapat dipergunakan sebagai piranti evaluasi secara sistematis terhadap regulasi daerah sehingga menjadi lebih kontekstual, aspiratif, responsif, berkualitas, efektif dan efisien

KEBIJAKAN IPTEK, JENDER DAN HAM DI INDONESIA Tri Lisiani Prihatina
Masalah-Masalah Hukum Vol 39, No 3 (2010): Masalah-Masalah Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Science is the study of nature and behaviour including the reasons why less women interested in science. Not only they have to face an internal problem, but also they face an external problem. this paper demonstrates that women rights on science have already been accomodated in some Educational Regulations, although there are some problems with those regulations which give more focus on economic functions instead of educating people. Therefore, the people with more economic capability will have more access on education including the science. Besides, those regulations are symmetry with some regulations of Intellectual Property. Feminists suggest to change technological regulation from masculine technology to feminime technology as they believe feminine technology will give women more educational access.Kata Kunci : perempuan, IPTEK, HAM

GLOBALISASI DAN PLURALISME HUKUM DALAM PEMBANGUNAN SISTEM HUKUM PANCASILA Sunaryo Sunaryo
Masalah-Masalah Hukum Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 4, Tahun 2013
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

The presence of globalization brings new values in society and law is one subjects which cannot be separated from its impacts. The study of this law will discuss the development of the legal system of Pancasila in the of globalization era and legal pluralism. The results of the study of law can be concluded that in the globalization era, in the development of national law, required responsive legal order, and Pancasila has to be an ideal paradigm of law. Pancasila as ideal law, not only to be a filter but also to harmonize between global values and pluralistic local wisdom values which are followed and are believed to be the nation's way of life and ideology.

Page 8 of 75 | Total Record : 747

6 7 8 9 10

Filter by Year

2010 2025

Filter By Issues

All Issue Vol 54, No 3 (2025): MASALAH-MASALAH HUKUM (in press) Vol 54, No 2 (2025): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 54, No 1 (2025): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 53, No 3 (2024): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 53, No 2 (2024): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 53, No 1 (2024): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 52, No 3 (2023): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 52, No 2 (2023): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 52, No 1 (2023): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 51, No 4 (2022): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 51, No 3 (2022): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 51, No 2 (2022): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 51, No 1 (2022): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 50, No 4 (2021): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 50, No 3 (2021): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 50, No 2 (2021): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 50, No 1 (2021): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 49, No 4 (2020): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 49, No 3 (2020): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 49, No 2 (2020): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 49, No 1 (2020): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 48, No 4 (2019): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 48, No 3 (2019): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 48, No 2 (2019): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 48, No 1 (2019): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 47, No 4 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 47, No 3 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 47, No 2 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 47, No 1 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 46, No 4 (2017): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 46, No 3 (2017): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 46, No 2 (2017): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 46, No 1 (2017): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 45, No 4 (2016): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 45, No 3 (2016): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 45, No 2 (2016): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 45, No 1 (2016): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 44, No 4 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 44, No 3 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 44, No 2 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 44, No 1 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 43, No 4 (2014): Masalah-Masalah Hukum Vol 43, No 3 (2014): Masalah-Masalah Hukum Vol 43, No 2 (2014): Masalah-Masalah Hukum Vol 43, No 1 (2014): Masalah-Masalah Hukum Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 4, Tahun 2013 Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 3, Tahun 2013 Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 2, Tahun 2013 Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 1, Tahun 2013 Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 4, Tahun 2012 Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 3, Tahun 2012 Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 2, Tahun 2012 Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 1, Tahun 2012 Vol 40, No 4 (2011): Masalah-Masalah Hukum Vol 40, No 3 (2011): Masalah-Masalah Hukum Vol 40, No 2 (2011): Masalah-Masalah Hukum Vol 40, No 1 (2011): Masalah-Masalah Hukum Vol 39, No 4 (2010): Masalah-Masalah Hukum Vol 39, No 3 (2010): Masalah-Masalah Hukum Vol 39, No 2 (2010): Masalah-Masalah Hukum Vol 39, No 1 (2010): Masalah-Masalah Hukum More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota semarang,

Jawa tengah

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota semarang, Jawa tengah INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota semarang,

Jawa tengah

INDONESIA