cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota pekanbaru,
Riau
INDONESIA
Jurnal Hukum Respublica
Published by Universitas Lancang Kuning
ISSN : 14122871     EISSN : 26156733     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Hukum Respublica ((ISSN 1412-2871; E-ISSN: 2615-6733) is a scientific journal for the field of legal science, published twice in Mei and November by the Faculty of Law, Universitas Lancang Kuning Pekanbaru. This journal warmly welcomes contributions from scholars and practitioners of related disciplines.
Arjuna Subject : -
Articles 139 Documents
 6   7   8   9   10 
Kewajiban Uji Berkala Kendaraan Bus di Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar Arben
Jurnal Hukum Respublica Vol. 20 No. 2 (2021): Jurnal Hukum Respublica
Publisher : Faculty of Law Universitas Lancang Kuning

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/respublica.v20i2.7228

Abstract

Bagaimanakah pelaksanaan kewajiban uji berkala kendaraan bus berdasarkan Undang-Undang nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan di dinas perhubungan kabupaten Kampar. bagaimanakah hambatan dan upaya kewajiban uji berkala kendaraan bus berdasarkan Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan di dinas perhubungan kabupaten Kampar. jenis penelitian ini adalah jenis penelitian hukum sosiologis. kewajiban uji berkala kendaraan bus berdasarkan undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan di kabupaten Kampar belum dapat terlaksana sebagaimana mestinya. hambatan dalam penelitian ini bahwa dikarenakan faktor geografis, faktor ekonomi dan faktor rendahnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pengujian berkala. upaya yang dilakukan dinas perhubungan kabupaten kampar adalah di pengaruhi oleh faktor geografis,. faktor ekonomi, dinas perhubungan faktor kesadaran pemilik.
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA TERHADAP PPPK YANG DILAKUKAN DI SMP NEGERI 15 PEKANBARU Fahmi, Sudi; Faridhi, Adrian; Hendayana, Nikko
Jurnal Hukum Respublica Vol. 20 No. 2 (2021): Jurnal Hukum Respublica
Publisher : Faculty of Law Universitas Lancang Kuning

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/respublica.v21i1.7229

Abstract

Bagaimana Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terhadap PPPK yang dilakukan di SMP Negeri 15 Pekanbaru. Bagaimana hambatan dan upaya dalam Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terhadap PPPK yang dilakukan di SMP Negeri 15 Pekanbaru. Metode yang dilakukan adalah metode sosiologis. Pelaksanaannya belum berjalan maksimal dikarenakan anggaran yang belum memadai, hambatan antara lain kurangnya anggaran,tidak linearnya pendidikan, durasi waktu mengajar dan kewajiban yang tidak berbeda dengan PNS sedangkan upayanya antara lain menyiapkan anggaran, memberikan gaji yang layak dan jumlah formasi juga harus ditambah.
Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Asuransi Jiwa terhadap Tertanggung dalam Pembayaran Klaim Asuransi Afrita, Indra; Arifalina, Wilda
Jurnal Hukum Respublica Vol. 20 No. 2 (2021): Jurnal Hukum Respublica
Publisher : Faculty of Law Universitas Lancang Kuning

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/respublica.v20i2.7232

Abstract

Bagaimana Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Asuransi Jiwa terhadap Tertanggung dalam Pembayaran Klaim Asuransi. Jenis penelitian yang dilakukan adalah hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan yang datanya diperoleh dari mengkaji bahan-bahan pustaka. Hasil dan pembahasan dari penelitian adalah Tanggung jawab hukum perusahaan asuransi jiwa terhadap tertanggung dalam pembayaran klaim asuransi dimana perjanjian asuransi jiwa yang disebut dengan polis berlaku apabila telah ditutup (telah ada persesuaian kehendak) berdasarkan ketentuan tersebut pembayaran uang santunan kepada pemegang polis atau tertunjuk wajib dilaksanakan oleh penanggung apabila telah terjadi evenemen atau resiko. Penyelesaian hukum yang dilakukan oleh perusahaan asuransi jiwa terhadap tertanggung dalam pembayaran klaim asuransi dalam hal kepailitan Perusahaan Asuransi, jaminan perlindungan terhadap pemegang polis asuransi telah diatur secara tegas pemegang polis mendapatkan pelunasan terlebih dahulu dari pada kreditur lainnya
Politik Hukum Undang-Undang Kewarganegaraan Sebagai Optimalisasi Peran Negara Terhadap Sepakbola di Indonesia Gelora Mahardika, Ahmad
Jurnal Hukum Respublica Vol. 21 No. 1 (2021): Jurnal Hukum Respublica
Publisher : Faculty of Law Universitas Lancang Kuning

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/respublica.v21i2.8302

Abstract

Sepakbola merupakan salah satu cabang olahraga paling populer di Indonesia. Akan tetapi popularitas tersebut berbanding terbalik dengan prestasi tim nasional Indonesia dalam kompetisi-kompetisi internasional baik di tingkat Asia Tenggara maupun Asia. Salah satu tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah dalam upayanya untuk meningkatkan prestasi sepakbola Indonesia adalah dengan melakukan pewarganegaraan/naturalisasi melalui jalur istimewa yaitu didasarkan pada kepentingan negara sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI. Akan tetapi, sejumlah pemain yang melakukan naturalisasi justru tidak berkontribusi terhadap tim nasional Indonesia. Hal tersebut disebabkan pemain yang dinaturalisasi sebagian besar telah melewati usia produktif. Berdasarkan permasalahan itu, penelitian ini hendak menjawab pertanyaan terkait bagaimanakah politik hukum yang tepat dalam mengoptimalkan ketentuan dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI sebagai upaya pengembangan sepakbola nasional. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah yuridis normatif. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah diperlukan perubahan terhadap Pasal 20 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI untuk memastikan ketentuan tersebut benar-benar dimaksimalkan untuk kepentingan negara bukan kepentingan klub atau kepentingan pribadi
Perbandingan Asas Legalitas Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Hukum Islam Sihaloho, Helen Sondang Silvina Sihaloho
Jurnal Hukum Respublica Vol. 21 No. 1 (2021): Jurnal Hukum Respublica
Publisher : Faculty of Law Universitas Lancang Kuning

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/respublica.v21i2.8315

Abstract

Di Indonesia, pengaturan hukum pidana materil diatur dalam Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP). Sedangkan Hukum pidana formil mengatur tentang tata cara pelaksanaan hukum pidana materiil. Di Indonesia, pengaturan hukum pidana formil telah disahkan dengan UNDANG-UNDANG nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana (KUHAP). Hukum Pidana di Indonesia hanya mengenal dua jenis perbuatan, yang mana keduanya juga telah termuat di dalam KUHP; yaitu Kejahatan dan Pelanggaran. Kejahatan ialah perbuatan yang tidak hanya bertentangan dengan undang-undang tetapi juga bertentangan dengan nilai moral, nilai agama dan rasa keadilan masyarakat, kita ambil sebagai contoh mencuri, membunuh, berzina, memperkosa dan sebagainya. Sedangkan pelanggaran ialah perbuatan yang hanya dilarang oleh undang-undang, seperti tidak pakai helm, tidak menggunakan sabuk pengaman dalam berkendaraan, tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan sebagainya.
Analisis Yuridis Pembubaran Perseroan Terbatas (PT) Yang Tidak Beroperasi (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1618 K/Pdt/2016 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 63/PUU-XVI/2018) Yosephin, Priscila Patricia
Jurnal Hukum Respublica Vol. 21 No. 1 (2021): Jurnal Hukum Respublica
Publisher : Faculty of Law Universitas Lancang Kuning

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/respublica.v21i2.8317

Abstract

Analisis Yuridis Atas Pembubaran Perseroan Terbatas (PT) Yang Tidak Lagi Beroperasi (Studi Putusan Mahkamah Agung No.1618 K/Pdt/2016 dan Putusan Mahkamah Konstitusi No.63/PUU-XVI/2018).Metode penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, penelitian ini bersifat yuridis analitis. Pembubaran PT yang tidak beroperasi dalam putusan Nomor 1618 K/PDT/2016, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa direksilah yang berhak untuk menyampaikan surat kepada instansi pajak terkait ketidakaktifan suatu PT. Demikian pula terkait uji materi penjelasan pasal 146 ayat 1 huruf C UU PT dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No 63/PUU-XVI/2018, Majelis Hakim berpendapat bahwa penjelasan tentang pasal tersebut tidak inkonstutisional dan telah memberikan penjelasan yang cukup bahwa meskipun tidak disebutkan direksi sebagai organ PT yang menyampaikan surat kepada instansi pajak terkait ketidakaktifan PT, harus secara jelas dipahami UU PT memberikan tanggung jawab kepengurusan hanya dilakukan oleh direksi.
Penegakan Hukum Perdagangan Perempuan (Trafficking In Women) Diwilayah Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru Yusuf, M Fadly daeng
Jurnal Hukum Respublica Vol. 21 No. 1 (2021): Jurnal Hukum Respublica
Publisher : Faculty of Law Universitas Lancang Kuning

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/respublica.v21i2.8319

Abstract

Terdapat beberapa kendala yang menyebabkan tindak pidana perdagangan perempuan masih terus saja terjadi, yaitu diakibatkan krisis ekonomi dan krisis moral rendahnya sanksi pidana,.Sebagai lembaga penegak hukum adalah Pengadilan Negeri Pekanbaru berfungsi untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara salah satunya perkara pidana untuk rakyat pencari keadilan di Wilayah Pekanbaru).Penelitian ini tentang Penegakan hukum perdagangan perempuan (Trafficking in women) diwilayah Pengadilan negeri Pekanbaru terdiri dari dua masalah pokok yaitu : 1.Bagaimana penegakan hukum tindak pidana perdagangan perempuan (trafficking in women) di wilayah Pengadilan Negeri Pekanbaru?, Bagaimana prosedur penyelesaian dalam penegakan hukum perdagangan perempuan (trafficking in women) di wilayah Pengadilan Negeri Pekanbaru?Untuk mendukung penelitian tersebut,penulis menggunakan metodelogi penelitian Hukum yuridis normatif dan Sosiologis dimana penelitian untuk melihat korelasi antara hukum dengan masyarakat yang terjadi dalam putusan di Pengadilan Negeri Pekanbaru. Sumber data berasal dari data primer yaitu berkas perkara,UU PTTPO,KUHP,KUHAP.
KETENTUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PELAKU MURTAD DIKAITKAN HAK ASASI MANUSIA BERDASARKAN HUKUM POSITIF INDONESIA Handoko, Duwi; Hasanah Rustam, Martha
Jurnal Hukum Respublica Vol. 21 No. 1 (2021): Jurnal Hukum Respublica
Publisher : Faculty of Law Universitas Lancang Kuning

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/respublica.v21i2.8320

Abstract

Konsep masuk agama Islam tidak ada pemaksaan tetapi keluar dari agama Islam terdapat hukuman bagi pelakunya pada hakikatnya adalah suatu penyampaian Rasulullah kepada umat manusia yang diperintahkan oleh Allah SWT Yang Maha Melihat akan hamba-hamba- Nya. Barangsiapa yang masuk Islam, sesungguhnya mereka telah mendapat petunjuk dan barangsiapa yang murtad, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan merekapun mencintai-Nya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang yang mukmin, yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir, yang berjihad di jalan Allah, dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Pengaturan pidana terhadap murtad dalam hukum pidana Islam adalah harus dibunuh setelah melewati tenggang waktu penasehatan dan eksekusi dilaksanakan oleh pihak berwenang, yakni atas perintah hakim. Sedangkan dalam hukum pidana positif di Indonesia, yang belum menerapkan hukum pidana Islam, maka orang murtad tidak dibunuh. Ketentuan hukum pidana Islam terhadap pelaku murtad dikaitkan dengan hak asasi manusia berdasarkan hukum positif Indonesia tentunya sesuatu hal yang tidak mungkin dilakukan saat ini.
Implementasi Sanksi Pidana Dalam Perlindungan Terbatas Jenis Ikan Terubuk Di Provinsi Riau. Hidayat, Tengku Arif; Lestari, Maria Maya; Diana, Ledy
Jurnal Hukum Respublica Vol. 21 No. 1 (2021): Jurnal Hukum Respublica
Publisher : Faculty of Law Universitas Lancang Kuning

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/respublica.v21i2.8321

Abstract

implementasi sanksi pidana dalam perlindungan terbatas jenis ikan terubuk di provinsi riau. Metodologi menggunakan metode sosiologis. Proses pelaksanaan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan di provinsi riau masih hanya berupa pemberian teguran baik secara lisan maupun tertulis disertai dengan dilakukannnya proses sosialisasi secara berkelanjutan dengan melakukan penempelan stiker kepada kapal-kapal nelayan dan pembagian brosur tentang pelarangan pnagkapan ikan terubuk pada tempat tertentu dan pada waktu tertentu. Diharapkan dari adanya proses pemberian teguran dan sosialisasi secara berkelanjutan dapat dicapainya tujuan dari Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan berupa perlindungan ikan terubuk.
Investasi Pasar Modal Syariah Indonesia: Peluang Dan Tantangan Ditengah Pandemi Covid-19 (Dalam Perspektif Fatwa Ulama) Rachmat, Devie; Pratiwi Susanty, Ade
Jurnal Hukum Respublica Vol. 21 No. 1 (2021): Jurnal Hukum Respublica
Publisher : Faculty of Law Universitas Lancang Kuning

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/respublica.v21i2.8322

Abstract

Bagaimana dalil-dalil yang dapat dijadikan landasan pasar modal syariah? bagaimana tafsir maudhu’i tentang beberapa efek pasar modal syariah? bagaimana pemikiran Muslim tentang pasar modal syariah? bagaimana Fatwa Dewan Syariah Nasional yang mengatur tentang kegiatan investasi syariah? Agar kupasan dalam artikel ini memenuhi persyaratan ilmiah maka penulis menentukan metode penelitian, yaitu penelitian hukum normatif. Pembahasan artikel ini menyimpulkan transaksi pasar modal syariah dapat dilakukan melalui: Akad jual beli surat berharga, tidak mengandung unsur riba, tidak ada kebatilan, mencari karunia Allah, bersikap amanah, saling ridho dan tidak saling mendzalimi.Telah ada Fatwa Dewan Syariah Nasional yang mengatur tentang kegiatan investasi syariah adalah Nomor : 40/DSN-MUI/X/2003 tanggal 4 Oktober 2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal telah menentukan tentang kriteria produk-produk investasi yang sesuai dengan ajaran Islam.

Page 8 of 14 | Total Record : 139

 6   7   8   9   10 

Filter by Year

2016 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 24 No. 02 (2025): JURNAL RESPUBLICA Vol. 24 No. 01 (2024): Jurnal Respublica Vol. 23 No. 02 (2024): Jurnal Hukum Respublica Vol. 23 No. 01 (2023): Jurnal Hukum Respublica Vol. 22 No. 2 (2023): Jurnal Hukum Respublica Vol. 22 No. 1 (2022): Jurnal Hukum Respublica Vol. 21 No. 2 (2022): Jurnal Hukum Respublica Vol. 21 No. 1 (2021): Jurnal Hukum Respublica Vol. 20 No. 2 (2021): Jurnal Hukum Respublica Vol. 20 No. 1 (2020): Jurnal Hukum Respublica Vol. 19 No. 2 (2020): Jurnal Hukum Respublica Vol. 18 No. 1 (2018) Vol. 17 No. 2 (2018): Hukum Bisnis, Hukum Tata Negara, dan Hukum Pidana Vol. 17 No. 1 (2017): Hukum Bisnis, Hukum Tata Negara, dan Hukum Pidana Vol. 16 No. 2 (2017): Hukum Bisnis dan Hukum Tata Negara Vol. 16 No. 1 (2016): Hukum Bisnis, Hukum Tata Negara, dan Hukum Pidana More Issue