Garuda - Garba Rujukan Digital

Biomijuridika: Pemikiran Ilmu Hukum Pidana Berketuhanan dari Barda Nawawi Arief Muhammad Rustamaji
Undang: Jurnal Hukum Vol 2 No 1 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Jambi

This article discusses the legal thought from Barda Nawawi Arief, named biomijuridika. The concept of biomijuridika is actually an invitation for legal learner to reflect on whether the life of law and the development of law in Indonesia are secular. If jurisprudence contains in it the science of “regulating or arranging”, Barda questioned is not “God Most Regulating and Arranging”, and therefore the law must also be in accordance with God’s teachings. Therefore according to Barda, legal education and legal science in Indonesia should not be secular. Consequently, legal education and national law must also explore and examine the law of the One Godhead. This article shows that in the Indonesian context, the biomijuridika of Barda are actually in line with the Pancasila as the state foundation. On the basis of Pancasila, the life of the nation and state of Indonesia must be based on the Pancasila, which in the life of the law means must, one of them, be based on the One Godhead. However, the legal thought of biomijuridika from Barda still seems to leave a discourse space that seems to have not been answered thoroughly, namely when this concept was proposed as one of the alternative models of legal reform especially in the field of criminal law. Such criticism in particular can be examined in the facets of the development of theoretical and practical law. Abstrak Artikel ini membahas pemikiran hukum dari Barda Nawawi Arief yang diberi nama biomijuridika. Konsep biomijuridika sejatinya sebuah ajakan bagi pembelajar hukum untuk merenung tentang apakah kehidupan berhukum dan pengembangan hukum di Indonesia bersifat sekuler. Jika ilmu hukum mengandung di dalamnya ilmu “mengatur atau menata”, Barda mempertanyakan bukankah “Tuhan Maha Mengatur dan Maha Menata”, dan karenanya hukum pun mesti sesuai dengan ajaran Tuhan. Oleh karenanya menurut Barda pendidikan hukum dan ilmu hukum di Indonesia seharusnya tidak bersifat sekuler. Konsekuensinya, pendidikan tinggi hukum dan ilmu hukum nasional harus juga menggali dan mengkaji ilmu hukum berketuhanan Yang Maha Esa. Artikel ini menunjukkan bahwa dalam konteks Indonesia, biomijuridika dari Barda sesungguhnya sejalan dengan dasar negara Pancasila. Dengan dasar negara Pancasila, maka kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia mesti didasarkan pada Pancasila, yang dalam kehidupan berhukum berarti mesti, salah satunya, didasarkan pada “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Namun demikian, pemikiran hukum biomijuridika dari Barda tampaknya masih menyisakan ruang diskursus yang agaknya belum dijawab dengan tuntas, yaitu ketika konsep ini diajukan sebagai salah satu model alternatif pembaruan hukum utamanya pada bidang hukum pidana. Kritik demikian khususnya dapat dicermati pada faset pengembanan hukum teoretis dan pengembanan hukum praktis.

Penegakan Hukum dalam Perspektif Hukum Progresif M. Yasin al Arif
Undang: Jurnal Hukum Vol 2 No 1 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Jambi

This study aims to find the problem of law enforcement in Indonesia through social analysis and using the progressive legal as a new paradigm in law enforcement in Indonesia. So the assumption used is to make the law a social phenomenon. The formulation of the problem in this research are what the problem in law enforcement against respect for human dignity is, and how the progressive law provide a new paradigm in law enforcement so as not to deviate from the values that live in society. This study uses the socio-legal research method using social approach methods and normative juridical approaches. This article concludes, first, the problem of law enforcement is caused by the strong influence of the positivistic legal paradigm to make values in society hit and ignored; errors in interpreting the law which is interpreted in a letter from the written articles; and the lack of strictness of a provision contained in legislation that opens the gap for the possibility of deviation by the implementers. Second, progressive law can be an alternative as well as a solution in law enforcement that reflects the values of justice in society. With progressive law, actors in law enforcement must have a progressive perspective so that they are not confined to legal formalism in order to uphold the values of justice in society, including through “the law makes happiness”, “punishing it reconciles”, “seeing the context behind the text”; and “using conscience in law enforcement”. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menemukan problematika penegakan hukum di Indonesia melalui analisa sosial dan menggunakan hukum progresif sebagai paradigma baru dalam penegakan hukum di Indonesia. Asumsi yang digunakan adalah menjadikan hukum sebagai gejala sosial. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apa yang menjadi problem dalam penegakan hukum terhadap penghormatan martabat manusia, dan bagaimana hukum progresif memberikan paradigma baru dalam penegakan hukum agar tidak menyimpang dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode sosio-legal dengan pendekatan sosial dan yuridis normatif. Artikel ini menunjukkan, pertama, problematika penegakan hukum disebabkan kuatnya pengaruh paradigma legal positivistik sehingga nilai-nilai di masyarakat menjadi ditabrak dan diabaikan; kekeliruan dalam menafsirkan hukum yang dimaknai secara tekstual dari pasal-pasal yang tertulis; dan kurang tegasnya suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan sehingga membuka celah kemungkinan penyimpangan oleh para pelaksananya. Kedua, hukum progresif bisa menjadi alternatif sekaligus solusi dalam penegakan hukum yang mencerminkan nilai-nilai keadilan dalam masyarakat. Dengan hukum progresif, penegak hukum harus mempunyai cara pandang progresif agar tidak terkungkung pada formalisme hukum demi menegakkan nilai-nilai keadilan dalam masyarakat, antara lain melalui “hukum membuat bahagia”, “menghukum itu mendamaikan”, “melihat konteks di balik teks”; dan “menggunakan hati nurani dalam penegakan hukum”.

Kewajiban Negara dalam Proses Ratifikasi Perjanjian Internasional: Memastikan Keselarasan dengan Konstitusi dan Mentransformasikan ke Hukum Nasional Hikmahanto Juwana
Undang: Jurnal Hukum Vol 2 No 1 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Jambi

This article seeks to discuss responsibilities the state should take into consideration in the ratification process of international agreements. Such a discussion is needed due to many international agreements that Indonesia has participated in, either by signing orby ratification in the forms of legislations or presidential decrees. It is concluded from the article that there are two responsibilities have to be taken in the process of ratification; first, ensuring the compliance of any international agreements with the Constitution. Not only do the Constitution functions as agrand norm in the hierarchy of Indonesian law, the compliance with the Constitution is also urgent to ensure the uniformity of government perception when dealing with the international agreements with the people’s perception and to avoidany vested interests from other countries against the sovereignty of Indonesia considering that the international agreements might have been used as political instruments by one country over the others. Second, the responsibility to transform the international agreements into the national laws. The transformation, particularly of the international agreements with law making treaties, is essential to change any regulations of certain countries into legislations in other countries. Abstrak Artikel ini membahas kewajiban apa saja yang harus dilakukan negara dalam proses ratifikasi perjanjian internasional. Pembahasan ini diperlukan karena telah banyak perjanjian internasional yang diikuti oleh Indonesia, baik melalui penandatanganan maupun ratifikasi dalam bentuk pengesahannya berupa undang-undang atau peraturan presiden. Artikel ini menyimpulkan ada dua kewajiban yang harus dilakukan dalam proses ratifikasi, yaitu, pertama, memastikan keselarasan perjanjian internasional dengan Konstitusi. Selain karena Konstitusi merupakan norma tertinggi dalam hirarki peraturan perundang-undangan Indonesia, keselaran dengan Konstitusi juga diperlukan untuk memastikan kesamaan persepsi pemerintah ketika hendak mengikuti suatu perjanjian internasional dengan persepsi rakyat dan memastikan terhindarnya intervensi terselubung yang dilakukan oleh negara lain terhadap kedaulatan negara mengingat perjanjian internasional kerap dijadikan instrumen politik oleh satu negara terhadap negara lain. Kedua, kewajiban mentransformasikan perjanjian internasional ke dalam hukum nasional. Kewajiban transformasi ini, terutama pada perjanjian internasional yang memiliki substansi “law making treaties”, dilakukan untuk mengubah ketentuan yang berlaku dalam suatu negara, dalam hal ini berarti perlu penerjemahan ketentuan dalam perjanjian internasional ke dalam peraturan perundang-undangan suatu negara.

Penghapusan Paten Terdaftar di Indonesia: Perkembangan dan Penyebabnya Alif Muhammad Ardani
Undang: Jurnal Hukum Vol 2 No 1 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Jambi

This article discusses the cancellation or revocation of patents registered in Indonesia and their causes. Revocation or cancellation of a patent is a form of law enforcement of patents that have been registered, because the invention given a patent is not eligible for a patent or the patent owner does not carry out his obligations. With a revocation, the exclusive right of the inventor or patent holder to use his invention will be lost. The results showed, first, the revocation of patents so far was dominated by patents and not simple patents, and most of them were from abroad. However, this fact does not mean that domestic patents are far more applicable or more compliant with statutory provisions, but it must also be related that the number of patents registered in Indonesia so far is mostly from abroad. Second, the revocation of patents was dominated by patent holders who do not carry out patent maintenance fees. This is because patents that have been registered are considered unproductive so it is difficult to apply in the industry; research development that requires a large enough cost so that it results in accumulation of patent maintenance payments; and the transition of provisions regarding the cost and maintenance period of patents from the old Patent Law (2001) to the new Law (2016) which is relatively unknown. Abstrak Artikel ini membahas perkembangan pembatalan atau penghapusan paten terdaftar di Indonesia beserta faktor yang menyebabkannya. Penghapusan atau pembatalan paten merupakan suatu bentuk penegakan hukum terhadap paten yang sudah terdaftar, disebabkan invensi yang diberi paten tidak layak mendapatkan paten atau pemilik paten tidak melaksanakan kewajibannya. Dengan pembatalan atau penghapusan, maka hak eksklusif inventor atau pemegang paten untuk menggunakan invensinya akan menjadi hilang. Hasil penelitian menunjukkan, pertama, pembatalan atau penghapusan paten terdaftar sejauh ini didominasi pada paten dan bukan paten sederhana, dan sebagian besar berasal dari luar negeri. Namun demikian fakta ini tidak berarti bahwa paten dalam negeri jauh lebih aplikatif atau lebih mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, melainkan juga harus dikaitkan bahwa jumlah paten terdaftar di Indonesia sejauh ini memang sebagian besar berasal dari luar negeri. Kedua, penghapusan paten terdaftar didominasi oleh pemegang paten yang tidak melakukan biaya pemeliharaan paten. Hal ini bisa jadi disebabkan oleh paten yang telah terdaftar dinilai tidak produktif sehingga sulit diterapkan dalam industri; pengembangan riset yang memerlukan biaya yang cukup besar sehingga mengakibatkan akumulasi pembayaran pemeliharaan paten; dan peralihan ketentuan mengenai biaya dan masa pemeliharaan paten dari UU Paten lama (Tahun 2001) ke UU baru (Tahun 2016) yang relatif belum dipahami.

Pemikiran Organisasi Islam tentang Penerapan Hukum Pidana Islam: Tinjauan Hukum Hak Asasi Manusia M. Syafi'ie
Undang: Jurnal Hukum Vol 2 No 2 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Jambi

This paper elaborates the view of Islamic organizations in Indonesia about the application of Islamic criminal law in the form of cutting off hands, stoning, and whipping, and examining them based on human rights law. The Islamic Organizations whose views are explored here are Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Indonesian Mujahidin Council (MMI), and Jemaah Anshorut Tauhid (JAT). This article concludes, first, there are two different views of the Islamic Organization studied: one sees its application as a necessity or mandatory, and the other views it as the state responsibility that needs to consider the social interests according to its context. Of the four Islamic organizations studied, the first view was reflected in MMI and JAT, and the second view was on NU and Muhammadiyah. Second, the law of cutting off hands, stoning, and whipping, which for some Islamic organizations is seen as the right to practice worship and belief, cannot be justified by human rights norms. Although the rights to religion and belief are rights that are categorized as non derogable right, the implementation and application of religious teachings is actually categorized as derogable rights. Therefore, for reasons of protection of public security, public order, public health, morals, and fundamental rights and freedoms of others, the application of religious teachings, in this case the punishment for cutting off hands, stoning, and whipping, can be limited. Abstrak Artikel ini menguraikan pandangan atau pemikiran organisasi Islam di Indonesia tentang penerapan hukum pidana Islam berupa hukuman potong tangan, rajam, dan cambuk, dan menelaahnya berdasarkan hukum hak asasi manusia. Organisasi Islam yang digali pandangannya di sini adalah Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), dan Jemaah Anshorut Tauhid (JAT). Artikel ini menyimpulkan, pertama, ada dua pandangan berbeda dari Organisasi Islam yang diteliti: yang satu memandang pemberlakuannya sebagai keharusan atau wajib, dan yang satu lagi memandangnya sebagai tanggungjawab negara yang perlu mempertimbangkan kepentingan sosial masyarakat sesuai konteksnya. Dari empat Organisasi Islam yang diteliti, pandangan pertama tercermin pada sikap MMI dan JAT, dan pandangan kedua pada NU dan Muhammadiyah. Kedua, hukum potong tangan, rajam, dan cambuk, yang bagi sebagian organisasi Islam dilihat sebagai hak untuk menjalankan ibadah dan keyakinan, tidak dapat dibenarkan oleh norma hak asasi manusia. Sekalipun hak beragama dan berkeyakinan merupakan hak yang terkatagori non derogable right, implementasi dan penerapan ajaran agama sesungguhnya terkatagori derogable rights. Karena itu, dengan alasan perlindungan keamanan publik, ketertiban publik, kesehatan publik, moral, serta hak dan kebebasan fundamental orang lain, maka implementasi ajaran agama, dalam hal ini hukuman potong tangan, rajam, dan cambuk, menjadi bisa dibatasi.

Fungsionalisasi dan Implikasi Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum: Studi Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Mashuril Anwar; M. Ridho Wijaya
Undang: Jurnal Hukum Vol 2 No 2 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Jambi

The principle of best interest for children requires sanctions of deprivation of liberty as a last resort. Therefore, the principle of the best interests of children must be considered in the resolution of cases of children in conflict with the law. This article, which focuses on the decision of the Tanjung Karang High Court, discusses the functionalization of the best interests principle for children in conflict with the law and the implications of their application. This article concludes, judges in deciding cases of children in conflict with the law in general have not considered the principle of the best interests of the child. Of the 22 cases of children in conflict with the law at the Tanjung Karang High Court in 2011-2016, only three decisions that can be categorized have considered the principle of the best interests of the child. Of the three decisions, two were sentenced not prison and one sentenced to prison. The application of the best interest principle for children in conflict with the law can have both positive and negative implications. It has positive implications, especially for offenders, because it protects children’s rights and reduces the burden of court cases and correctional institutions. But it can also have negative implications, because it is feared not to provide a deterrent effect and invite negative public perceptions of the judiciary. Abstrak Asas kepentingan terbaik bagi anak menghendaki sanksi perampasan kemerdekaan sebagai upaya terakhir. Oleh karenanya, asas kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan dalam penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum. Artikel ini, yang berfokus pada putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, membahas fungsionalisasi asas kepentingan terbaik bagi anak yang berkonflik dengan hukum dan implikasi penerapannya. Artikel ini menyimpulkan, hakim dalam memutus perkara anak yang berkonflik dengan hukum pada umumnya belum mempertimbangkan asas kepentingan terbaik bagi anak. Dari 22 perkara anak yang berkonflik dengan hukum pada Pengadilan Tinggi Tanjung Karang pada 2011-2016, hanya tiga putusan yang dapat dikategorikan telah mempertimbangkan asas kepentingan terbaik bagi anak. Dari tiga putusan tersebut, dua divonis bukan penjara dan satu divonis penjara. Penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak yang berkonflik dengan hukum bisa berimplikasi positif sekaligus negatif. Ia berimplikasi positif terutama bagi pembuat delik, karena melindungi hak-hak anak dan mengurangi beban perkara pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Namun ia juga bisa berimplikasi negatif, karena dikhawatirkan tidak memberikan efek jera dan mengundang persepsi negatif masyarakat terhadap lembaga peradilan.

Kekuatan Pembuktian Fotokopi Surat yang Tidak Dapat Dicocokkan dengan Aslinya dalam Perkara Perdata Devina Puspita Sari
Undang: Jurnal Hukum Vol 2 No 2 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Jambi

The photocopy acceptable in the court if it matched with the original letter and the strength of that photocopy is the same as the original letter. However, sometimes the original letter has been lost so that it cannot be shown at trial. This paper discusses whether a photocopy that cannot be matched with the original letter can be accepted in the civil procedural law and if it can be accepted how the strength of it, then the discussion will look at the judge’s consideration in two cases related to the issue. The results of discussions are that photocopies that cannot be matched with the original letter can be accepted as evidence if the photocopy matches or is strengthened with other evidence, as the jurisprudence of Decision Nr. 112 K/Pdt/1996 and Decision Nr. 410 K/pdt/2004. The jurisprudence has been followed by similar cases, which is the Decision of the Central Jakarta District Court Nr. 164/Pdt.G/2004/PN.Jkt.Pst jo. Decision of The Jakarta High Court Nr. 234/Pdt/2005/PT.DKI jo. Decision of The Supreme Court Nr. 1498 K/Pdt/2006 which in this case a photocopy can be accepted because it is strengthened by the recognition of the opposing party and The Pontianak District Court Nr.52/Pdt.G/2003/PN.Ptk which received a photocopy because it was strengthened with witness testimony. The photocopy has a free power of proof (depends on the judge’s assessment). The use and assessment of the strength of the photocopy cannot be independent, but must be linked to other valid evidence. Abstrak Fotokopi surat dapat diterima dalam persidangan apabila dapat dicocokkan dengan aslinya, dan kekuatan pembuktiannya sama seperti surat aslinya. Tulisan ini membahas, dalam hal surat aslinya tidak dapat ditunjukkan di persidangan, apakah fotokopi surat dapat diterima dalam pembuktian hukum acara perdata, dan, apabila dapat diterima, bagaimanakah kekuatan pembuktiannya. Artikel ini menunjukkan, fotokopi surat yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dapat diterima sebagai alat bukti surat jika bersesuaian atau dikuatkan dengan alat bukti lain, sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 dan Putusan Nomor 410 K/pdt/2004 yang telah menjadi yurisprudensi. Yurisprudensi ini telah diikuti dalam perkara serupa, yaitu dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 164/Pdt.G/2004/PN.Jkt.Pst jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 234/Pdt/2005/PT.DKI jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1498 K/Pdt/2006, di mana dalam perkara ini fotokopi surat dapat diterima karena dikuatkan dengan pengakuan pihak lawan. Demikian juga dalam Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 52/Pdt.G/2003/PN.Ptk, yang menerima fotokopi surat yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena dikuatkan dengan alat bukti keterangan saksi. Dengan demikian, fotokopi surat memiliki kekuatan pembuktian yang bebas, artinya diserahkan kepada penilaian hakim. Penggunaan dan penilaian kekuatan pembuktian fotokopi tersebut tidak dapat berdiri sendiri, tetapi harus dikaitkan dengan alat bukti lainnya yang sah.

Relevansi Putusan Uji Materi oleh Mahkamah Konstitusi terhadap Sistem Checks and Balances dalam Pembentukan Undang-Undang Despan Heryansyah; Harry Setya Nugraha
Undang: Jurnal Hukum Vol 2 No 2 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Jambi

This article discusses the relevance of the judicial review decision by the Constitutional Court to the checks and balances system in law legislation in Indonesia. In the framework of checks and balances between state institutions, the existence of the authority of the Constitutional Court to examine laws against the Constitution can be seen as a limitation for the legislators. This is because the discretion of legislators, namely the President and the House of Representatives, in carrying out the legislation function can be limited by the interpretation of the Constitution carried out by the Constitutional Court. This article concludes, the checks and balances mechanism regulated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia is realized with the principle of power limited by power. Therefore, the authority and decision of the judicial review by the Constitutional Court is not an intervention on the authority of lawmakers so that it isi assumed to pass the checks and belances principle. The authority and decision of the judicial review by the Constitutional Court actually confirms the manifestation of the principle of power limited by power and affirming the supremacy of the Constitution. Thus, the principle of supremacy of the Constitution in the context of the rule of law places the Constitution as the highest law. Abstrak Artikel ini membahas relevansi putusan uji materi oleh Mahkamah Konstitusi terhadap sistem checks and balances dalam pembentukan hukum berupa undang-undang di Indonesia. Dalam kerangka checks and balances antar lembaga negara, adanya kewenangan Mahkamah Konstitusi menguji undang-undang terhadap Konstitusi dapat dipandang sebagai suatu pembatasan bagi pembentuk undang-undang. Sebab, keleluasaan pembentuk undang-undang, yaitu Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat, dalam menjalankan fungsi legislasi bisa dibatasi oleh adanya tafsir Konstitusi yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Artikel ini menyimpulkan, mekanisme checks and balances yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diwujudkan dengan prinsip kekuasaan dibatasi oleh kekuasaan. Karena itu, kewenangan dan putusan uji materi oleh Mahkamah Konstitusi bukanlah wujud intervensi terhadap kewenangan pembentuk undang-undang dan melampaui prinsip checks and balances. Kewenangan dan putusan uji materi oleh Mahkamah Konstitusi justru menegaskan wujud dari prinsip kekuasaan dibatasi kekuasaan dan meneguhkan supremasi Konstitusi. Demikianlah, prinsip supremasi Konstitusi dalam konteks negara hukum yang menempatkan Konstitusi sebagai hukum tertinggi.

Rasionalisasi Hukum Alam oleh Hugo Grotius: Dari Humanisasi Menuju Sekularisasi Aulia Rahmat
Undang: Jurnal Hukum Vol 2 No 2 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Jambi

Hugo Grotius is a figure who is recognized as a thinker from rational natural law. Grotius thought about law is interesting to review, because of their existence at the turn of the Middle Ages and the tendency to shift or change of thought and knowledge at that time. This article shows that the socio-historical background of Grotius was born and grew up influencing him as a humanist and secular legal figure. At first, the rationalization of law by Grotius was carried out by humanizing natural law, but at the next stage he cundocted secularization by limiting religious domination of state authority. This shift in thinking occurred during the Middle Ages, where reason was no longer intended to explain Divine reason but rather emphasized the ability of logical thinking in humans. In this way, the law-making authority is slowly shifted from God to human ratio. This article also shows that the rationalization of law by Grotius is urgent and relevant at this time, especially in the development of international humanitarian law, international treaty law, intellectual property law, alternative dispute resolution, and arbitration. For Indonesia, the legal idea from Grotius is also relevant in seeking the role of law that supports the development of the economic and tourism sector, which has recently become a priority. Abstrak Hugo Grotius merupakan tokoh yang dikenali sebagai pemikir dari kalangan hukum alam yang rasional. Pemikiran Grotius tentang hukum menarik untuk diulas, mengingat keberadaannya pada masa peralihan Abad Pertengahan dan kecenderungan pergeseran atau perubahan pemikiran dan pengetahuan pada masa itu. Artikel ini menunjukkan, latar belakang sosio-historis Grotius lahir dan besar turut memengaruhinya sebagai tokoh yang berhukum secara humanis sekaligus sekular. Apabila pada awalnya rasionalisasi hukum oleh Grotius dilakukan dengan melakukan humanisasi terhadap hukum alam, pada tahap berikutnya ia melakukan sekularisasi dengan mengadakan pembatasan dominasi agama terhadap otoritas kekuasaan negara. Pergeseran pemikiran ini terjadi pada masa peralihan Abad Pertengahan, di mana akal budi tidak lagi dimaksudkan untuk menjelaskan akal budi ilahiah melainkan lebih menekankan pada kemampuan berpikir logis manusia. Dengan begitu, otoritas pembuatan hukum perlahan digeser dari Tuhan kepada rasio manusia. Artikel ini juga menunjukkan, rasionalisasi hukum oleh Grotius urgen dan relevan pada saat ini terutama dalam pengembangan hukum humaniter internasional, hukum perjanjian internasional, hukum kekayaan intelektual, hukum perdamaian, alternatif penyelesaian sengketa, dan juga arbitrase. Bagi Indonesia, ide hukum dari Grotius juga relevan dalam mengupayakan peran hukum yang mendukung pengembangan sektor ekonomi dan pariwisata, yang belakangan ini menjadi prioritas.

Hak Cipta dalam Pandangan Kiai Pesantren: Respons dan Pendapat tentang Hak Eksklusif dalam Penggunaan Ciptaan Nur Shoib
Undang: Jurnal Hukum Vol 2 No 2 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Jambi

This article discusses the responses and views of Kiai Pesantren regarding the exclusive rights in the use of a work. This discussion based on the reasons that Kiai Pesantren is a public figure whose opinion is often used as references in the thoughts and behavior of the people, especially those who are Muslim and santri, so that they also influence the effectiveness of norms in society. There are four Kiai Pesantren in Semarang City that are the subjects of this study. This article concludes, first, the existence of the Copyright Act is considered important if the Act is intended to protect the interests of the creator. The existence of laws that protect the interests of the creators is said to be able to facilitate the fulfillment of the concept of huquq maliyah. However, they do not agree with the copyright model that puts forward the monopoly in exploiting a work. Second, efforts to protect the interests of the creator in the form of granting individual rights to exploit a work need to be limited, so that such exclusive rights do not actually cause the use of the creation for the dissemination of knowledge to be impeded. Therefore, in the future exclusive individual rights need to be balanced with aspects of the benefit of a work for the dissemination and development of knowledge. Abstrak Artikel ini membahas respons dan pandangan Kiai Pesantren tentang hak eksklusif dalam penggunaan suatu ciptaan. Pembahasan demikian didasarkan pada alasan Kiai Pesantren merupakan tokoh masyarakat yang pendapatnya sering dijadikan referensi dalam pemikiran dan perilaku masyarakat terutama yang beragama Islam dan apalagi dari kalangan santri, sehingga turut memengaruhi efektivitas keberlakuan suatu norma di masyarakat. Dalam artikel ini, ada empat Kiai Pesantren di Kota Semarang yang menjadi subyek penelitiannya. Artikel ini menunjukkan, pertama, keberadaan UU Hak Cipta dinilai penting oleh Kiai Pesantren jika peraturan tersebut dimaksudkan untuk melindungi kepentingan pencipta. Keberadaan UU yang melindungi kepentingan pencipta dikatakan mereka dapat memfasilitasi terpenuhinya konsep huquq maliyah. Namun demikian, mereka tidak sepakat dengan model hak cipta yang terlalu mengedepankan monopoli dalam mengeskploitasi suatu ciptaan. Kedua, upaya perlindungan kepentingan pencipta dalam bentuk pemberian hak individual untuk mengeksploitasi suatu ciptaan perlu dibatasi, sehingga hak eksklusif yang demikian tidak malah menyebabkan pemanfaatan ciptaan itu bagi penyebarluasan ilmu pengetahuan menjadi terhambat. Karena itu, ke depan hak eksklusif yang individual itu perlu diseimbangkan dengan aspek kemanfaatan suatu ciptaan bagi penyebarluasan dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota jambi,

Jambi

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota jambi, Jambi INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota jambi,

Jambi

INDONESIA