Garuda - Garba Rujukan Digital

Hubungan Agama dan Negara di Indonesia: Polemik dan Implikasinya dalam Pembentukan dan Perubahan Konstitusi Ahmad Sadzali
Undang: Jurnal Hukum Vol 3 No 2 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/ujh.3.2.341-375

For ages, the relationship between state and religion in Indonesia is always become a controversy, and the tension were getting higher in the early period before the declaration of independence. This article discusses how the controversy was occurred within period of Constitution making, and its influence in the text of Constitution, amendment or replacement of the Constitution. The debate on the issue of state and religion were focused on weather Indonesia would become a religious state (Islamic state) or secular state. The issue was consciously repeated in the event of amendment or replacement of Constitution. The implication of the discourse between state and religion lead to the gentlemen agreement on Pancasila, which one of the principles is “Believe in one God”. Therefore, the principle is reflected in Constitution such as recognition of certain religions; equality among the officially recognized religions; guaranteeing of freedom of religion; human rights protection which consider religious values; and developing national education system that based on religious aspect. Abstrak Polemik tentang hubungan antara agama dan negara di Indonesia sesungguhnya telah berlangsung lama, dan semakin meningkat tensinya pada saat kemerdekaan Indonesia sedang dipersiapkan. Artikel ini membahas bagaimana polemik itu berlangsung dalam kaitannya dengan pembentukan dan perubahan Konstitusi, dan bagaimana pula implikasinya pada Konstitusi yang dibentuk, diganti, dan diamandemen. Dalam artikel ini ditunjukkan, polemik hubungan agama dan negara berlangsung sengit pada masa persiapan kemerdekaan, atau jika dikaitkan dengan Konstitusi berarti pada saat Konstitusi pertama sedang dirumuskan. Polemik itu berkutat pada perdebatan apakah Indonesia menjadi negara agama (Islam) ataukah negara yang tidak didasarkan pada agama tertentu. Polemik semacam ini ternyata kembali berulang pada saat Konstitusi diganti dan diamandemen. Pada perkembangannya, polemik ini berimplikasi pada lahirnya kesepakatan mulia berupa Pancasila, di mana negara didasarkan salah satunya pada “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dalam isi atau batang tubuh Konstitusi, kesepakatan semacam ini menimbulkan implikasi turunannya berupa pengakuan negara terhadap eksistensi agama tertentu; perlakuan secara sama terhadap semua agama yang diakui; pemberian jaminan kebebasan penduduk untuk memeluk dan menjalankan ajaran agama; pengakuan dan penghormatan hak asasi yang mempertimbangkan nilai-nilai agama; dan pengembangan pendidikan nasional yang berbasis dan berorientasi pada peningkatan aspek spiritual keagamaan.

Relevansi Pemeriksaan Calon Tersangka sebelum Penetapan Tersangka Erdianto Effendi
Undang: Jurnal Hukum Vol 3 No 2 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/ujh.3.2.267-288

In Indonesian criminal procedure law, there is no requirement for an investigator to first conduct an examination of a potential suspect until the determination as a suspect. The determination of a suspect is deemed sufficiently reasonable if it is based on examination of evidence, ranging from witness testimony, expert testimony, document and other evidence. After the Decision of the Constitutional Court Number 21/PUU-XII/2014, there were differences in interpretation and debate regarding the examination of the potential suspect, because this examination was mentioned in the consideration of the decision as a necessity but not part of the verdict. In this article, it is revealed that the designation of a person as a suspect is part of forced efforts and is almost equivalent to the designation of a person as a convicted person due to the similarities in the various restrictions and deprivation of rights that can be applied as a result of the two determinations, for example in detention. The shift in the meaning of the determination of a suspect as part of this forced effort encourages that citizens’ rights be protected not only when a person is a suspect, but also before becoming a suspect. Thus, the rights inherent in a suspects also needs to be given to those who will be designated as suspects, also called as potential suspects. Abstrak Dalam hukum acara pidana Indonesia, tidak ada keharusan bagi penyidik untuk terlebih dahulu melakukan pemeriksaan calon tersangka sehingga sampai pada penetapannya sebagai tersangka. Penetapan tersangka dipandang telah cukup beralasan apabila didasarkan pada pemeriksaan alat bukti, mulai dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, dan bukti lainnya. Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, terjadi perbedaan penafsiran dan perdebatan tentang pemeriksaan calon tersangka ini, disebabkan pemeriksaan ini disebut dalam bagian pertimbangan putusan sebagai suatu keharusan namun tidak menjadi bagian amar putusan. Dalam artikel ini ditunjukkan, penetapan seseorang sebagai tersangka merupakan bagian dari upaya paksa dan bahkan hampir setara dengan penetapan seseorang sebagai terpidana, disebabkan kesamaan berbagai pembatasan dan perampasan hak yang dapat diterapkan akibat dari dua penetapan tersebut, misalnya dalam penahanan. Perubahan pemaknaan penetapan tersangka sebagai bagian dari upaya paksa ini mendorong agar hak-hak warga negara telah harus dilindungi tidak saja ketika seseorang sudah berstatus tersangka, tetapi juga pada saat sebelum menjadi tersangka. Dengan demikian, hak-hak yang melekat dalam diri tersangka juga perlu diberikan kepada mereka yang akan ditetapkan sebagai tersangka, atau disebut calon tersangka.

Integrasi Prinsip Syariah dalam Fungsi Intermediasi Lembaga Keuangan Syariah Dewi Sukma Kristianti
Undang: Jurnal Hukum Vol 3 No 2 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/ujh.3.2.315-339

As a financial intermediary institution, Sharia Financial Institutions (LKS) have the responsibility to carry out their business activities by complying with sharia principles, which in the Indonesian context are stated in a number of Fatwas from the National Sharia Council-Indonesian Ulema Council (DSN-MUI). This article discusses why compliance with sharia principles has so far been a problem in LKS business activities, even though the presence of LKS in Indonesia has been nearly a quarter of a century. In this article it is shown that the legal substance of the principles of sharia, as stated in a number of DSN-MUI Fatwas, is still general in nature, so it is not operational and leads to inappropriate interpretations. As a result, the intermediation function of LKS is equated with the intermediation function of conventional financial institutions, and Islamic financing is also equated with credit or receivables. Apart from the fact that the provisions in the DSN-MUI Fatwa are still abstract, another factor that causes the practice not to comply with sharia principles is the weakness of the supervisory element in the LKS, namely the sharia supervisory board (DPS), which is placed parallel to the board of directors, making supervision difficult to be effective. Moreover, DPS membership turned out to be possible to be concurrently in several LKS, so that the supervisory function was not focused and was potentially biased. In the future, it is hoped that the fatwa will contain more operational content and institutional supervision must be made effective and focused. Abstrak Sebagai lembaga intermediasi keuangan, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan usahanya dengan memenuhi prinsip syariah, yang dalam konteks Indonesia sebagaimana tercantum dalam sejumlah Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Artikel ini membahas mengapa kepatuhan prinsip-prinsip syariah sejauh ini masih menjadi persoalan dalam kegiatan usaha LKS, padahal kehadiran LKS di Indonesia sudah hampir seperempat abad lebih. Dalam artikel ini ditunjukkan, substansi hukum tentang prinsip-pinsip syariah, sebagaimana yang tercantum dalam sejumlah Fatwa DSN-MUI, masih bersifat umum, sehingga tidak operasional dan menimbulkan interpretasi yang tidak tepat. Akibatnya, fungsi intermediasi LKS disamakan dengan fungsi intermediasi Iembaga keuangan konvensional, dan pembiayaan syariah disamakan pula dengan kredit atau utang piutang. Selain ketentuan dalam Fatwa DSN-MUI yang masih abstrak, faktor lain yang menyebabkan ketidakpatuhan pada prinsip syariah adalah lemahnya unsur pengawas dalam LKS, yaitu dewan pengawas syariah (DPS), yang ditempatkan sejajar dengan direksi, sehingga pengawasan menjadi sulit efektif. Terlebih lagi keanggotaan DPS ternyata dimungkinkan untuk dirangkap dalam beberapa LKS, sehingga fungsi pengawasan tidak terfokus dan potensial bias. Ke depan diharapkan fatwa berisi materi muatan yang lebih operasional, dan kelembagaan pengawasan juga mesti dibuat efektif dan terfokus.

Aktualisasi Pancasila sebagai Sumber Hukum dalam Pembentukan Undang-Undang Arfa'i Arfa'i; Bahder Johan Nasution; Febrian Febrian
Undang: Jurnal Hukum Vol 3 No 2 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/ujh.3.2.377-407

In the Indonesian legal system, Pancasila is the source of all sources of law, the basis of the national law, and functions as rechtsidee. With such a position, all positive laws should reflect and be in line with Pancasila values. This article aims at exploring how Pancasila values actualized in the legislation of law. This article demonstrates that despite the vital role of Pancasila as long the legislation of law is concerned, there are no clear indicators and variables indicating that a law has reflected and been in line with Pancasila values. It is also found that there is no model or mechanism for testing whether the law which under legislation has been appropriate and conformed with Pancasila. The current indicators and variables are the ones set by the Agency for National Law Development (BPHN) and the Agency for Pancasila Ideology Education (BPIP), and are used to evaluate a positive law. In fact, they are not the ones intended to to evaluate a law which is currently in the level of legislation. This article argues that in order to actualize Pancasila values in the established law, indicators and variables regarding Pancasila values need to be regulated in a law. Besides, it is encouraged that the evaluation and testing mechanisms be implemented during legislation process. Abstrak Dalam sistem hukum Indonesia, Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum, dasar hukum nasional, dan cita hukum. Dengan kedudukan yang demikian itu, maka sudah seharusnya semua hukum yang dibentuk mencerminkan atau selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Artikel ini bermaksud menelusuri bagaimana nilai-nilai Pancasila diaktualisasi dalam pembentukan suatu undang-undang. Dalam artikel ini ditunjukkan, sekalipun Pancasila memiliki peran yang sangat penting bagi suatu undang-undang yang dibentuk, ternyata belum ada indikator dan variabel tentang undang-undang yang mencerminkan atau selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Artikel ini juga menunjukkan, belum ada model atau mekanisme pengujian apakah undang-undang yang sedang dalam tahap pembentukannya telah sesuai dan selaras dengan Pancasila. Indikator dan variabel yang ada sejauh ini ialah yang ditetapkan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional dan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, dan digunakan untuk mengevaluasi suatu undang-undang yang telah berlaku, bukan yang sedang dalam tahap pembentukannya. Karena itu, agar nilai-nilai Pancasila semakin teraktualisasi dalam undang-undang yang dibentuk, maka indikator dan variabel tentang nilai-nilai Pancasila perlu diatur dalam undang-undang, dan mekanisme evaluasi dan pengujiannya perlu didorong agar dapat dilakukan pula pada saat undang-undang sedang dalam tahap pembentukannya.

Penanganan Anak ISIS dalam Perspektif Hukum Indonesia Mohamad Rapik; Bunga Permatasari
Undang: Jurnal Hukum Vol 3 No 2 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/ujh.3.2.289-314

The involvement of children in the ISIS network has left a complex problem in the legal discourse in Indonesia, including how to deal with children involved in this terrorism network. This article aims to expose the problem of children in conflict with the law in the crime of terrorism. Due to this problem, the Indonesian government is often faced a dilemma between the neccessity to apply serious efforts to eradicate terrorism and the obligation to guarantee a protection to the children. Through a juridical-normative approach, focusing on ISIS children, this article demonstrates that one of the problems in dealing with children involved in terrorism networks lies in the vagueness of the rules addressing the children involved in this terrorism network as well as its implementation by the government. Therefore, this article argues that in order to be able to deal with children involved in terrorism networks, some of the legal instruments concerning the issue, especially the law on terrorism and the laws of children in conflict with the law as long as terrorism is concerned needs to be revised just to accommodate this issue in a more obvious normsto actually maintain a balance between the responsibility to protect the children and the need to preserve stability of the nation and state. Under the new revised laws, the government is hoped to work with and apply the provisions regarding children in conflict with the law in the case of terrorism crimes in the frame of justice and protection for children. Abstrak Keterlibatan anak dalam jaringan ISIS menyisakan permasalahan yang kompleks dalam wacana hukum di Indonesia berikut penanganan anak yang terlibat dalam jaringan terorisme ini. Artikel ini bertujuan untuk memaparkan masalah penangangan anak yang berkonflik dengan hukum dalam tindak pidana terorisme. Terkait hal ini, pemerintah Indonesia seringkali dihadapkan pada dilema antara upaya serius untuk memberantas tindak pidana terorisme dan kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada anak. Melalui pendekatan yuridis-normatif, dengan mengambil kasus anak-anak ISIS, artikel ini memperlihatkan bahwa salah satu masalah yang ditemui dalam penanganan anak yang terlibat dalam jaringan terorisme terletak pada ketidakjelasan aturan sejauh menyangkut masalah penangangan anak tersebut berikut pelaksanaannya di lapangan oleh negara. Oleh karena itu, artikel ini berargumen bahwa untuk bisa menangani anak-anak yang terlibat dalam jaringan terorisme, beberapa instrumen hukum yang mengatur masalah ini, utamanya undang-undang terorisme dan undang-undang yang berhubungan dengan anak yang berkonflik dengan hukum harus direvisi guna mengakomodasi permasalahan ini secara lebih jelas yang benar-benar menjaga keseimbangan antara kepentingan anak dan kepentingan bangsa dan negara. Selanjutnya, pemerintah sejatinya mampu mengacu dan menerapkan segala ketentuan hukum yang berlaku mengenai anak yang berkonflik dengan hukum dalam kasus tindak pidana terorisme sebagaimana yang diakomodasi dalam undang-undang tersebut.

Pengembangan dan Perkembangan Pemikiran Hukum Pertanian di Indonesia Tristam Pascal Moeliono; Koerniatmanto Soetoprawiro
Undang: Jurnal Hukum Vol 3 No 2 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/ujh.3.2.409-440

Agricultural law is an emerging specialized field in Indonesian legal discourse and the public as well as academics has yet to get acquainted with this new perspective. The importance of agricultural law should be placed in relation with the fact that the Indonesian government, even after more then 75 year of independence, did not seriously address the plight of peasants and fishermen, living in rural areas throughout Indonesia. Agricultural law as a perspective is developed to bring back the focus of national development to agriculture in its widest sense. The focus of analysis of this approach will be on policies and rules regarding agriculture and how it affects peasants-farmers working in informal-semi formal setting as well those working in the agroindustry and business. Other basic concepts employed relates to ecological-social justice, food sovereignty, security, and safety. Hopefully, this new approach to human development and agriculture may contribute to a better analysis of the plight of agriculture in Indonesia and how to improve this particular sector. Abstrak Hukum pertanian sebagai suatu kajian belum begitu dikenal dalam khasanah ilmu hukum Indonesia. Masyarakat umum, akademisi dan praktisi hukum masih harus berkenalan dengan pendekatan ini. Pentignya hukum pertanian harus ditempatkan dalam konteks kurangnya kepedulian rezim pemerintah Indonesia, bahkan dalam kurun waktu 75 tahun sejak merdeka, pada pembangunan sektor pertanian rakyat. Hukum pertanian merupakan satu upaya untuk mendorong kehidupan pertanian di Indonesia dan mayoritas masyarakat petani (bukan semata-mata perkebunan besar) menjadi bagian dari kehidupan modern yang manusiawi. Fokus kajian hukum pertanian adalah kebijakan dan aturan hukum yang diterbitkan pemerintah dari waktu ke waktu di bidang pertanian dalam arti luas yang bersentuhan dengan kehidupan petani-nelayan, mereka yang bekerja di sektor-sektor informal maupun semi formal sampai dengan agrobisnis dan industri. Sebagai titik tolak, digunakan konsep-konsep dasar keadilan sosial-ekologi, ketahanan-kedaulatan dan keamanan pangan. Salah satu sumbangan yang diharapkan adalah munculnya perspektif pemikiran dan solusi konstruksif yang baru untuk membangun manusia serta agrikultur dalam rangka menangani persoalan kemiskinan dan ketidakadilan sosial di Indonesia.

Reformasi Hukum dan Realisasi Investasi Asing pada Era Presiden Joko Widodo Nandang Sutrisno; Sigar Aji Poerana
Undang: Jurnal Hukum Vol 3 No 2 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/ujh.3.2.237-266

This article discusses two reasearch questions, firstly, whether law reforms on investment by the issuance of policy packages involving massive numbers of regulations during the First Period of President Jokowi have been successful to increase the realization of foreign investments? Secondly, how is the projection of foreign investment policies in the Second Period Of President Joko Widodo to increase the realization of foreign investments? Theoretical framework used in this article methodologically places law as external environment for foreign investors, and that law is the priority factor and the most relevant for investment and economic growth. This article concludes that first, law reforms on investments by the issuance of massive regulations in the First Period, even though having been successful to increase the values of realization of cumulative foreign investments significantly, they have been unsuccessful in increasing the annual percentages of foreign investment growth. Second, Omnibus Law and the then implementing regulations that would be used to increase foreign investments have been inviting resistances from various components of the nation, due to lack of transparent procedures and degrading the interests of public at large, and bias of the intersets of investors. Therefore, the effectiveness of law reforms in the Second Period would be impeded by various resistant movements, and in turn, be contraproductive with the purposes of legal reforms. Abstrak Artikel ini membahas dua permasalahan utama, pertama apakah reformasi hukum investasi melalui serangkaian paket kebijakan dengan jumlah peraturan yang masif pada Periode Pertama Presiden Jokowi telah berhasil meningkatkan realisasi investasi asing? Kedua, bagaimanakah proyeksi kebijakan investasi asing pada Periode Kedua Presiden Jokowi untuk meningkatkan realisasi investasi asing? Kerangka teoretik yang digunakan dalam artikel ini secara metodologis menempatkan hukum sebagai lingkungan eksternal dari investasi asing, bahwa hukum merupakan faktor prioritas dan paling relevan untuk investasi dan pertumbuhan ekonomi. Kesimpulan dari artikel ini pertama, reformasi hukum investasi dengan mengeluarkan produk hukum yang masif pada Periode Pertama meskipun berhasil meningkatkan nilai investasi asing kumulatif secara signifikan, tetapi tidak berhasil meningkatkan persentase pertumbuhan pertahunnya. Kedua, Omnibus Law dan peraturan-peraturan pelaksanaanya yang akan diandalkan untuk meningkatkan investasi asing telah mengundang resistensi dari berbagai komponen bangsa, karena secara prosedur pembentukannya tidak transparan dan secara substantif mendegradasi kepentingan masyarakat luas serta lebih berpihak kepada kepentingan para investor. Dengan demikian efektivitas reformasi hukum pada Periode Kedua akan terganggu dengan berbagai gerakan resistensi yang akan menyebabkan kontraproduktif dengan tujuan dari reformasi hukum tersebut.

Bernard Arief Sidharta: Dari Pengembanan Hukum Teoretis ke Pembentukan Ilmu Hukum Nasional Indonesia Shidarta Shidarta
Undang: Jurnal Hukum Vol 3 No 2 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/ujh.3.2.441-476

Bernard Arief Sidharta has made a significant contribution to Indonesia in the development of the legal discipline. He took the lead in introducing the state-of-the art legal discipline, particularly within his translation of legal textbooks in Dutch. He is also a figure of Indonesian legal theorists and legal philosophers offering interesting ideas, which in this paper, his commentaries will be confined to three areas: the foundation for the theoretical legal functioning, legal reasoning, and the Indonesian national legal science. Arief conducted a very comprehensive study of the first two areas, which later became the basis for national legal science. The national legal science should be based on the legal idea of Pancasila, a view that was heavily influenced by the thoughts of Soediman Kartohadiprodjo and then Mochtar Kusuma-Atmadja. This legal idea is as an immanent value which becomes the base value for describing the source of Indonesia's material law, and as a transcendent value that directs where the Indonesian national legal system will proceed. Regrettably, Arief has not finished talking about the elaboration of the legal idea of Pancasila so that it can substantially and practically give a distinctive color to the national legal science that he aspires to. Abstrak Bernard Arief Sidharta memiliki kontribusi penting bagi Indonesia dalam pengembangan disiplin hukum. Ia adalah orang pertama yang memperkenalkan bangunan disiplin hukum dalam wacana kekinian, khususnya melalui karya terjemahannya atas buku-buku teks hukum berbahasa Belanda. Ia juga adalah sosok teoretisi hukum dan filsuf hukum Indonesia yang menawarkan pemikiran menarik, yang di dalam tulisan ini, akan dibatasi ulasannya pada tiga area. Bidang-bidang itu adalah tentang landasan pengembanan hukum teoretis, penalaran hukum, dan ilmu hukum nasional Indonesia. Arief melakukan kajian yang sangat komprehensif terhadap dua area yang pertama, untuk kemudian menjadikannya sebagai dasar-dasar bagi ilmu hukum nasional Indonesia. Ilmu hukum nasional tersebut harus berintikan cita hukum Pancasila, suatu pandangan yang banyak dipengaruhi pertama-tama oleh pemikiran Soediman Kartohadiprodjo dan kemudian oleh Mochtar Kusuma-Atmadja. Cita hukum ini berfungsi baik sebagai nilai imanen yang menjadi nilai-dasar untuk mendeskripsikan sumber hukum material Indonesia, maupun sebagai nilai transenden yang mengarahkan ke mana tata hukum nasional Indonesia itu akan berproses. Sangat disayangkan, Arief belum tuntas berbicara tentang penjabaran cita hukum Pancasila itu agar secara substansial dan implementatif dapat memberi warna yang khas bagi ilmu hukum nasional Indonesia yang dicita-citakannya.

Urgensi Penyerapan Nilai Hukum Islam dan Hukum Adat dalam Pengaturan Tindak Pidana Perzinaan Usman Usman; Sri Rahayu; Elizabeth Siregar
Undang: Jurnal Hukum Vol 4 No 1 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/ujh.4.1.125-157

Reflecting on the impact of adultery, adultery is a despicable act that deserves to be criminalized. Even so, the prohibition on adultery in Article 284 of the Criminal Code does not cover every form of adultery as in the view of the law that lives in society as reflected in Islamic and customary laws. The model for the formulation of the criminal act of adultery in the 2019 Criminal Code Bill has adopted the definition of adultery from the law that lives in society, although it does not yet view the perpetrator's marital status and pregnancy as burdensome elements. Likewise, it does not criminalize women who with their consent commit adultery because of trickery, and lightly penalize the perpetrators of living together as a family without being married. Therefore, the model for the formulation of the criminal act of adultery in the upcoming Criminal Code Bill should take into account: a) the marital status of the perpetrator and pregnancy as elements that are burdensome for the crime; b) a woman who with her consent commits adultery because of a trick is both a victim and a perpetrator so that she can be convicted; c) persons who live together as husband and wife outside of marriage should receive a heavier punishment than the basic form of adultery. Abstrak Bercermin dari dampak perzinaan, maka perzinaan merupakan perbuatan tercela yang pantas dikriminalisasi. Meskipun demikian, larangan perzinaan dalam Pasal 284 KUHP belum mencakup setiap bentuk perzinaan sebagaimana dalam pandangan hukum yang hidup dalam masyarakat yang tercermin dari hukum Islam dan hukum adat. Model perumusan tindak pidana perzinaan dalam RUU KUHP tahun 2019 telah mengadopsi definisi zina dari hukum yang hidup dalam masyarakat, meskipun belum memandang status perkawinan pelaku dan kehamilan sebagai unsur yang memberatkan. RUU juga tidak mengkriminalisasi perempuan yang dengan persetujuannya melakukan perzinaan karena tipu muslihat, dan memidana ringan pelaku hidup bersama sebagai keluarga tanpa nikah. Oleh karena itu model pengaturan tindak pidana perzinaan dalam RUU KUHP mendatang sebaiknya memerhatikan: a) status perkawinan pelaku dan kehamilan sebagai unsur yang memberatkan pidana; b) perempuan yang dengan persetujuannya melakukan perzinaan karena tipu muslihat merupakan korban sekaligus pelaku sehingga dapat dipidana; c) orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan seharusnya mendapat pidana lebih berat dibanding jenis perzinaan dalam bentuk pokok.

Hak atas Pekerjaan bagi Penyandang Disabilitas di Sektor Publik: Antara Model Disabilitas Sosial dan Medis Muhammad Dahlan; Syahriza Alkohir Anggoro
Undang: Jurnal Hukum Vol 4 No 1 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/ujh.4.1.1-48

The opportunity to fulfill the rights to work for persons with disabilities has been increasing since the ratification of Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD). Indonesia has adopted a “quota scheme” through the Law Number 8 of 2016 on Persons with Disabilities where government institution has set a minimum quantity of two percent as the number of workers for persons with disabilities as affirmative action targeted at promoting human rights. This article examines the progress of the legal framework for persons with disabilities by using a case study in civil cervants in the public sector. We argue that despite Indonesia’s disability legal regime has pushed the social model of disabilities that promotes human rights-based approach, its implementation is still based on the medical model of disability, in which it sees persons with disabilities on physical condition, and thus, they are assumed to be able to work in a certain field determined by the government. This article argues that affirmative policy does not provide equal opportunities to persons with disabilities as the special formation and medical requirements prevent them from applying for occupations that match their interests and educational background. The use of the medical model of disability in providing employment opportunities in the public sector prevents the level of participation and the formation of an inclusive workplace environment. Abstrak Peluang untuk memenuhi hak atas pekerjaan bagi para penyandang disabilitas terus meningkat sejak ratifikasi Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD). Indonesia mengadopsi “skema kuota” melalui UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas di mana institusi negara menetapkan minimal dua persen jumlah formasi pekerja bagi para penyandang disabilitas sebagai tindakan afirmatif yang ditargetkan untuk mempromosikan hak asasi manusia. Artikel ini memeriksa sejauh mana kerangka kerja hukum disabilitas di Indonesia memfasilitasi pemenuhan hak atas pekerjaan bagi penyandang disabilitas dengan menggunakan contoh kasus pada penyelenggaraan ketenagakerjaan di sektor publik. Kami berpendapat bahwa meskipun rezim hukum disabilitas di Indonesia menekankan model sosial disabilitas yang mempromosikan pendekatan berbasis hak asasi manusia, implementasinya masih didasarkan pada model medis disabilitas yang memandang penyandang disabilitas berdasarkan kondisi fisik dan karenanya diasumsikan hanya dapat masuk pada bidang pekerjaan yang telah ditentukan oleh negara. Artikel ini berpendapat bahwa kebijakan afirmatif tidak memberikan peluang yang setara bagi penyandang disabilitas karena formasi khusus dan persyaratan medis menghambat mereka untuk melamar pada bidang pekerjaan yang sesuai dengan minat dan latar belakang pendidikannya. Penggunaan model medis disabilitas dalam penyelenggaraan kesempatan kerja di sektor publik pada gilirannya menghambat tingkat partisipasi dan pembentukan lingkungan kerja yang inklusif.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota jambi,

Jambi

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota jambi, Jambi INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota jambi,

Jambi

INDONESIA