cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota jambi,
Jambi
INDONESIA
Undang: Jurnal Hukum
Published by Universitas Jambi
ISSN : 25987941     EISSN : 25987933     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Undang: Jurnal Hukum merupakan terbitan ilmiah berkala bidang ilmu hukum. Jurnal ini diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Jambi sebagai media pembahasan hukum––yang dalam bahasa Melayu disebut Undang––dalam merespons dinamika dan perubahan sosial. Terbit pertama pada April 2018, Undang: Jurnal Hukum terbit dua kali dalam setahun, yaitu pada bulan April dan Oktober. Dalam setiap terbitannya, Undang: Jurnal Hukum memuat tujuh artikel hasil penelitian atau pengkajian hukum dan satu artikel ulasan tokoh & pemikiran hukum.
Arjuna Subject : -
Articles 98 Documents
 6   7   8   9   10 
Otonomi Daerah dan Demokrasi: Kritik terhadap Pendapat Mujani dan Liddle tentang Mandat Populis Kepala Daerah Kurnia, Titon Slamet
Undang: Jurnal Hukum Vol. 6 No. 2 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/ujh.6.2.415-445

Abstract

This article discusses issue concerning local autonomy and democracy. Utilizing systematic interpretation, this article reconstructs the meaning of local autonomy in light of unitary State and presidentialism principles. The specific target is to criticize the opinion of Saiful Mujani and William Liddle, prominent political scientist on Indonesia, which states that local officials should have popular mandates. The opinion is to criticize the role of central government in replacing governors, district heads, and mayors whose terms end in 2022 or 2023 with temporary officials adjusted with the schedule of simultaneous general elections in 2024. According to Mujani and Liddle, this situation is undemocratic. This article opines that Mujani and Liddle’s claim is incorrect. Based on unitary State and presidentialism, this situation is not contrary to the principle of democracy because head of local governments is executive, whereas the president itself is chief executive. Under the dictate of presidentialism principle, head of local governments should not have popular mandates even the Constitution states otherwise. Therefore, local autonomy should not mean that head of local governments should be democratically elected. Abstrak Artikel ini hendak mendiskusikan isu tentang otonomi daerah dan demokrasi. Dengan menggunakan teknik interpretasi sistematis, artikel ini merekonstruksi makna otonomi daerah sesuai dengan asas negara kesatuan dan presidensialisme. Target spesifik artikel ini adalah untuk mengkritik pendapat Saiful Mujani dan William Liddle, ilmuwan politik terkemuka tentang Indonesia, yang menyatakan bahwa kepala daerah harus memiliki mandat populis. Pendapat tersebut ditujukan untuk mengkritik peran pemerintah pusat yang mengganti kepala daerah yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2022 dan 2023 dengan Penjabat Kepala Daerah dalam rangka penyesuaian jadwal pelaksanaan Pemilu Serentak 2024. Mujani dan Liddle menyatakan bahwa hal ini tidak demokratis. Artikel ini berpendapat bahwa klaim Mujani dan Liddle tidak tepat. Berdasarkan asas negara kesatuan dan presidensialisme, situasi demikian tidak bertentangan dengan demokrasi karena kepala daerah adalah eksekutif, sedangkan presiden sendiri adalah kepala eksekutif. Berdasarkan asas presidensialisme, kepala daerah seharusnya tidak memerlukan mandat demokratis meskipun ketentuan Konstitusi menyatakan sebaliknya. Dengan demikian, otonomi daerah tidak seyogianya bermakna kepala daerah harus dipilih secara demokratis.
Proses Kreasi dalam Penalaran Hukum dari Lensa Temporalitas Citrawan, Harison
Undang: Jurnal Hukum Vol. 6 No. 2 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/ujh.6.2.309-349

Abstract

This article examines creative process in legal reasoning from the law as process approach. It specifically analyzes the inherent temporal dimension of legal reasoning. Building on philosophical and phenomenological conversations on legal temporalities, this study argues that creativity in legal reasoning is a process of justification based on scheme of intelligibility that expresses the virtuality of norms and facts into the actual case. Such an expression of the virtual into the actual essentially signifies that time is inherent in law and legal reasoning. At the same time, temporality in legal reasoning is fundamental in recognizing the role of ‘experiential temporal frame’ in facilitating judge’s creative and transformative capacity. Ultimately, borrowing from Postema’s jurisprudential vision of legal time-mindfulness, we will arrive at a conceptualization of creative process in legal reasoning which carries a variety of reflective considerations and transformative potential within a cross-temporal community. Abstrak Artikel ini menjelaskan proses kreasi dalam penalaran hukum dari pendekatan hukum sebagai proses. Secara khusus, analisis dilakukan terhadap dimensi temporalitas yang inheren dalam penalaran hukum. Bertumpu pada studi filsafat dan fenomenologi tentang hukum dan waktu, studi ini berargumen bahwa proses kreasi dalam penalaran hukum merupakan bagian dari sebuah proses justifikasi berdasarkan skema kejelasan dalam mengekspresikan kemayaan norma dan fakta ke dalam kasus nyata. Ekspresi dari yang maya ke yang nyata tersebut pada hakikatnya menandakan bahwa dimensi waktu melekat di dalam hukum dan penalaran hukum. Pada saat yang sama, temporalitas dalam penalaran hukum bersifat fundamental dalam upaya mengenali peran ‘waktu sebagai pengalaman’ yang dapat memfasilitasi kapasitas kreatif dan transformatif para hakim. Akhirnya, meminjam visi yurisprudensi tentang kepekaan hukum atas waktu (legal time-mindfulness) oleh Postema, kita akan tiba pada sebuah konseptualisasi tentang proses kreasi dalam penalaran hukum yang mengemban ragam pertimbangan reflektif serta potensi transformatif di dalam suatu komunitas dari waktu ke waktu.
Genitoplasti untuk Disforia Gender di Indonesia: Justifikasi Status Positif Negara Taqwa, Muhamad Dzadit; Boasrifa, Kimberly Natali; Rusdiana, Rofy Candra
Undang: Jurnal Hukum Vol. 7 No. 1 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/ujh.7.1.75-117

Abstract

State intervention in the issue of genital surgery (genitoplasty) for gender affirmation can spark a constitutional rights debate. Proponents of state involvement, allowing or even providing facilities for genitoplasty, base their arguments on the constitutional right of individuals to benefit from scientific and technological advancements to improve quality of life and access healthcare services. Furthermore, every individual is presumed to have the freedom to determine any treatment they wish to undergo for their body. On the other hand, opponents argue that the state has a justification for not fulfilling its positive status, as it also holds the responsibility to protect individuals from medical decisions that could jeopardize their health. Additionally, the legalization of genitoplasty could be considered contrary to religious values in Indonesia. The legal question addressed in this paper is: should the state entirely prohibit genitoplasty, or should it legalize and provide the necessary infrastructure, particularly in the context of Indonesia? Through the use of proportionality as a systematic method to assess the justification for state intervention, this paper argumentatively concludes that the state should refrain from fulfilling its positive status in this context. Abstrak Intervensi negara dalam isu operasi genital (genitoplasti, genitoplasty) untuk afirmasi posisi gender dapat memunculkan suatu perdebatan hak konstitusional. Pihak yang pro terhadap keterlibatan negara untuk membolehkan atau bahkan menyediakan fasilitas genitoplasti dilandaskan pada hak konstitusional individu untuk mendapatkan manfaat dari ilmu dan teknologi demi meningkatkan kualitas hidup dan memperoleh pelayanan kesehatan; terlebih setiap individu, dianggap, memiliki kebebasan untuk menentukan perlakuan apa pun yang dapat dilakukan terhadap tubuhnya. Di sisi lain, pihak yang berpandangan sebaliknya, melihat bahwa negara memiliki justifikasi untuk tidak merealisasikan status positifnya karena negara juga berkewajiban untuk melindungi individu dari keputusan medis yang dapat membahayakan kesehatan mereka. Di samping itu, legalisasi genitoplasti dapat dianggap bertentangan dengan nilai agama di Indonesia. Pertanyaan hukum dalam tulisan ini: apakah negara harus melarang sama sekali atau melegalkan dan menyediakan infrastrukturnya, khususnya dalam konteks di Indonesia? Melalui pendekatan proporsionalitas sebagai metode sistematis untuk melihat justifikasi intervensi negara tersebut, tulisan ini secara argumentatif berpandangan bahwa negara tidak seharusnya merealisasikan status positifnya.
Aspek-aspek yang Terabaikan dalam Pendaftaran Tanah Desa Adat di Bali Utama, Tody Sasmitha Jiwa; Sari, Almonika Cindy Fatika
Undang: Jurnal Hukum Vol. 7 No. 1 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/ujh.7.1.43-74

Abstract

This article examines the Comprehensive Systematic Land Registration (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, PTSL) program in Bali, Indonesia, amidst minimal state acknowledgment of adat land rights. Over a brief three-year period (2017-2019), PTSL successfully registered nearly a hundred thousand plots of customary village land. However, this accomplishment is not without its complexities and challenges. Conflicts arise among land rights holders concerning the continuity of possession and utilization, generating tensions between customary villages and their members (krama). Although these conflicts do not escalate into prominent turmoil, they illuminate crucial aspects overlooked in PTSL implementation. The first aspect highlights the neglect of diversity among adat land rights holders and variations in derivative rights (usufruct) beyond villages. The second underscores the disregard for meaningful consultation processes, neglecting to address disparities in land ownership within the customary system and imbalanced power relations within villages. The third aspect emphasizes that, despite efforts to establish tenurial certainty between residents and adat villages, the principal tenurial challenges lie in relationships between adat villages and the tourism industry and state projects. In conclusion, while PTSL achieves its primary goal of registering adat land, this article argues that pursuing the certainty of rights, without putting empirical diversity and complexity into account, may inadvertently lead to unforeseen uncertainties in the field. Abstrak Di tengah minimnya realisasi pengakuan negara atas hak masyarakat adat atas tanah di Indonesia, Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Bali justru berhasil mendaftarkan hampir seratus ribu bidang tanah desa adat dalam waktu kurang dari tiga tahun. Namun demikian, upaya ini tidak lepas dari dinamika dan tantangan. Pelaksanaan PTSL atas tanah desa adat diwarnai dengan kebingungan mengenai status kepemilikan tanah hingga keberlanjutan penguasaan dan pemanfaatan pasca pendaftaran. Kendati tidak sampai menimbulkan gejolak yang menonjol, konflik semacam ini mengindikasikan adanya aspek-aspek penting yang terabaikan dalam pelaksanaan PTSL. Aspek yang pertama adalah keragaman subjek pemegang hak adat selain desa adat dan pemegang hak turunan (guna pakai) atas tanah adat. Kedua diabaikannya proses konsultasi yang bermakna untuk merespon ketimpangan karakter penguasaan tanah dalam sistem adat dan negara. Aspek ketiga, pensertipikatan tanah desa adat di Bali lebih banyak diarahkan untuk memberikan kepastian relasi tenurial antara desa adat dan warganya sendiri. Padahal ancaman tenurial yang masif justru dibawa oleh ekspansi industri pariwisata dan proyek pembangunan negara. Pada akhirnya, kepastian hak yang menjadi tujuan pendaftaran dan sertipikasi tanah adat ini justru dapat menghasilkan rangkaian ketidakpastian ketika kompleksitas di lapangan terabaikan.
Kekerasan dan Kuasa Simbolik dalam Hukum: Sebuah Kritik Ideologi atas Legitimasi Cipta Kerja Syahwal, Syahwal
Undang: Jurnal Hukum Vol. 7 No. 1 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/ujh.7.1.1-41

Abstract

Artikel ini menyoroti keberlangsungan legitimasi Cipta Kerja, sebuah undang-undang yang tetap legitim meski telah mendapat beragam upaya untuk menisbikan legitimasinya. Demonstrasi juga mobilisasi hukum di pengadilan tidak mampu untuk merobohkan Cipta Kerja. Secara khusus, artikel ini merumuskan permasalahan terkait mengapa Cipta Kerja dapat legitim? Digalang secara sosio-legal dengan mendayagunakan kerangka teori yang digagas oleh Pierre Bourdieu perihal bentuk-bentuk simbolik, kuasa simbolik, juga kekerasan simbolik. Penelitian ini mengungkap bahwa Cipta Kerja mencipta bentuk-bentuk simbolik berupa bahasa “akselerasi investasi dan penciptaan lapangan kerja” serta “kegentingan yang memaksa”. Bentuk-bentuk simbolik ini memberikan kuasa simbolik kepada Cipta Kerja, olehnya kekerasan-kekerasan yang hadir melingkupi Cipta Kerja seperti pengebirian hak-hak buruh dan pembentukan undang-undang yang ugal-ugalan menjadi nampak absah, terberi, serta tidak dapat dihindari.  Abstrak Artikel ini menyoroti keberlangsungan legitimasi Cipta Kerja, sebuah undang-undang yang tetap memiliki kekuatan hukum secara sah meski telah mendapat beragam upaya untuk menisbikan legitimasinya. Terdapat serangkaian demonstrasi hingga mobilisasi hukum di pengadilan yang juga tidak kunjung mampu untuk menghilangkan legitimasi Cipta Kerja. Terhadap realita sosial ini, studi ini berangkat dengan merumuskan permasalahan berupa: mengapa Cipta Kerja dapat tetap sah dan berkekuatan hukum meski serangkaian upaya untuk menghilangkan legitimasinya telah ditempuh? Studi ini, digalang secara sosio-legal dengan mendayagunakan kerangka teori yang digagas oleh Pierre Bourdieu perihal bentuk-bentuk simbolik yang menciptakan kuasa simbolik, juga kekerasan simbolik. Penelitian ini mengungkap bahwa Cipta Kerja menciptakan bentuk-bentuk simbolik melalui penggunaan bahasa seperti “akselerasi investasi dan penciptaan lapangan kerja” serta “kegentingan yang memaksa.” Bentuk-bentuk simbolik ini berkontribusi dalam memberikan kuasa simbolik kepada Cipta Kerja, yang pada gilirannya menjadi alat untuk mempertahankan legitimasi dengan menutupi berbagai bentuk kekerasan yang melekat pada Cipta Kerja. Akibatnya, pelbagai bentuk kekerasan—seperti pelemahan hak-hak buruh dan penyusunan regulasi yang serampangan—tampak sebagai sesuatu yang absah, terberi, dan tak terhindarkan.
Abusive Judicial Review: Skandal Minimum Usia dan Disfungsi Mahkamah Konstitusi Rishan, Idul
Undang: Jurnal Hukum Vol. 7 No. 1 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/ujh.7.1.119-149

Abstract

Since the adoption of the judicial review function after Indonesian democratization, it cannot be denied that the constitutional court has become an important part of the legal development in Indonesia. The Constitutional Court exists to protect and fulfill human rights. Through the function of judicial review, the Constitutional Court is used to limit the political power of the majority in parliament over the law-making process. In the case of minimum age limits for presidential and vice presidential candidates, the Constitutional Court played a strange role in conducting a judicial review. The Court, which was expected to be the last line of defense for a democratic constitutional order, then presented judicial dysfunction. This article tries to answer three things. First, identify the Constitutional Court’s abusive judicial review; second, analyze the factors driving abusive judicial review; and third, determine the impact of abusive judicial review on the Indonesian Constitutional Court. This study is doctrinal legal research. The results show that the Court has carried out abusive practices in terms of the minimum age limits for presidential and vice presidential candidates. Leadership problems, politicization of the judiciary, and weak supervision are the reasons for the growth of abusive judicial review. The impact of Constitutional Courts has damaged electoral democracy and fostered the growth of political dynasties. Abstrak Sejak pengadopsian fungsi judicial review pasca transisi politik, tak bisa dimungkiri Mahkamah Konstitusi telah menjadi bagian penting dalam konteks pembangunan hukum di Indonesia. Mahkamah Konstitusi hadir untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak asasi warga negara. Melalui fungsi judicial review, Mahkamah Konstitusi diperankan untuk membatasi besarnya kekuatan politik mayoritas yang ada di parlemen atas proses pembentukan undang-undang. Dalam perkara batas minimum usia calon presiden dan wakil presiden, Mahkamah Konstitusi memperlihatkan wajah lain dalam praktik judicial review. Mahkamah yang diharapkan mampu menjadi garis pertahanan terakhir (last line of defense) bagi tatanan konstitusional demokratis kemudian mengalami disfungsi yudisial. Studi ini mencoba menjawab tiga hal: pertama, mengidentifikasi praktik penyalahgunaan kekuasaan (abusive) Mahkamah Konstitusi; kedua, faktor pendorong perilaku abusive Mahkamah; ketiga, dampaknya terhadap Mahkamah Konstitusi. Melalui studi hukum doktriner, artikel ini menunjukkan, Mahkamah melakukan praktik abusive dalam perkara batas minimum usia calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres). Problem kepemimpinan, politisasi jabatan dan lemahnya pengawasan menjadi alasan tumbuhnya perilaku abusive mahkamah. Mahkamah Konstitusi telah merusak demokrasi elektoral dan memupuk tumbuhnya dinasti politik.
Inkorporasi Kajian Perubahan Iklim dalam Analisis Mengenai Dampak Lingkungan: Melacak Dinamika Putusan Administrasi di Indonesia Ismaya, Alfatania Sekar; Wafi, Mochamad Adli
Undang: Jurnal Hukum Vol. 6 No. 2 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/ujh.6.2.447-486

Abstract

Court involvement in determining the direction of climate policy becomes a hope when state and non-state institutions fails to take action to address the climate crisis. The state’s agenda in the climate action plan is merely utopia when Environmental Impact Assessment (EIA) regulations do not even stipulate the obligation to estimate the impacts of climate change. This article aims to trace the patterns of court decisions on EIA-based climate litigation to assess the impacts of climate change and factors beyond. This is crucial to understand the extent to which the courts play a role in environmental protection due to climate change. Therefore, this article focuses on mapping the dynamics of administrative climate change litigation decisions in Indonesia between 2009 and 2022. The results show a dynamically evolving court development dominated by interpretations based on existing regulations, the procedural aspects of administrative court, and the judicial interest. In other words, the mainstreaming of climate change impact studies into EIAs tends not to be a consideration for judges when delivering verdicts. The Tanjung Jati A case stands as the only climate change litigation in Indonesia within that time period that was granted, considering the importance of climate change impact studies into EIAs. Abstrak Keterlibatan pengadilan dalam menentukan arah kebijakan perubahan iklim menjadi harapan saat institusi negara maupun non-negara gagal mengambil tindakan untuk mengatasi krisis iklim. Agenda negara dalam rencana aksi iklim sebatas utopia ketika pengaturan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) bahkan tidak mengatur kewajiban perkiraan dampak perubahan iklim. Artikel ini bermaksud melacak pola putusan pengadilan pada gugatan terkait kegagalan AMDAL dalam mengkaji dampak perubahan iklim dan faktor-faktor di antaranya. Hal ini penting guna mengetahui sejauh mana pengadilan mengambil peran dalam perlindungan lingkungan akibat perubahan iklim. Untuk itu, artikel ini terlebih dahulu melakukan pemetaan terhadap dinamika putusan administrasi litigasi perubahan iklim di Indonesia dalam kurun waktu 2009-2022. Hasilnya, pengadilan menunjukkan perkembangan yang secara dinamis didominasi oleh penafsiran berdasarkan regulasi yang berlaku, aspek prosedural pengadilan administrasi, dan kepentingan hakim. Artinya, dalil penggugat terkait pengarusutamaan kajian perubahan iklim dalam AMDAL cenderung tidak menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Kasus Tanjung Jati A menjadi satu-satunya gugatan perubahan iklim di Indonesia dalam kurun waktu tersebut yang dikabulkan dengan mempertimbangkan pentingnya kajian perubahan iklim dalam AMDAL.
Analisis Wacana Pengaturan Cuti Haid, Hamil, Keguguran, dan Melahirkan dalam Hukum Positif Indonesia Moeliono, Tristam Pascal; Indriyani, Oktavianti
Undang: Jurnal Hukum Vol. 6 No. 2 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/ujh.6.2.487-523

Abstract

Women in the modern industrialized world are expected to satisfy quite a number of different public or country’s demands. Traditionally, as also underscored by the existing marriage law in Indonesia, they are expected to become housewives, supporting, and taking care of their husband and children. On the other hand, the modern industrial world demands them to be able handle multi task and become productive workers, to play their part as productive state’s human resources. In the face of these demands, we can discern the compromise made in the making of policies and rules in the field of labour law. This tension, as shown in conflicts and compromises made in the establishment of policies, rules, and regulations, especially in the field of labour law, granting special treatment for women labour force colours the development of special treatment policies given to women, in terms of maternity, miscarriage and menstruation leave. Those specific work leaves are made and developed based on how women’s specific nature is understood by legislators (mostly dominated by man) or based on how the masculine-economic world view perceive specific women health issues. In this article the authors grapples with legal issues stemming from the treatment of this dual function of women workers in the domestic and workspace. The existing positive law will be put under scrutiny using a discourse analysis, i.e. legal materials as discourse will be analysed using feminist critical legal theory. The authors argue the state or society’s demand to produce healthy offspring’s may well hamper the fulfilments of women’s right to work and building a professional career. Important also is how cost and benefit analysis influenced how those rights are being discussed. Abstrak Perempuan dalam dunia industri modern diharapkan dapat dan wajib memenuhi banyak harapan masyarakat dan negara. Perempuan secara tradisional dan juga secara tegas dalam hukum perkawinan Indonesia diharapkan menjadi ibu rumah tangga dan mendukung dan merawat anak-anak. Sebaliknya, dunia industri modern menuntut mereka berperan ganda dan menjadi tenaga kerja yang produktif. Berhadapan dengan dua tuntutan berbeda, kompromi dalam kebijakan dan hukum ketenagakerjaan mewarnai pengembangan kebijakan serta penetapan sejumlah perlakuan khusus bagi perempuan terkait cuti haid, keguguran, dan melahirkan. Ketiga hal itu diatur dan dikembangkan berdasarkan pemahaman pembuat undang-undang (didominasi pria) atau diwacanakan sebagai persoalan khusus kesehatan perempuan dari sudut pandang ekonomi maskulin. Tulisan ini menelaah persoalan perempuan sebagai ibu rumah tangga (ranah domestik) dan pekerja (ranah publik) dari kacamata hukum positif di Indonesia. Pendekatan yang digunakan adalah discourse analysis, di mana bahan-bahan hukum diwacanakan dengan menggunakan perspektif feminist critical legal theory. Dengan itu hendak ditunjukkan bagaimana perbincangan dan perdebatan perihal hak-hak khusus perempuan tidak dapat dipahami terlepas dari praktik-kebiasaan dunia ketenagakerjaan di Indonesia. Dari analisis yang dilakukan tampak kuatnya pengaruh cost benefit analysis serta kecemasan perihal keberlanjutan generasi penerus berkualitas dalam perbincangan hak cuti perempuan pekerja dan dukungan suami terhadap istri-pekerja.

Page 10 of 10 | Total Record : 98

 6   7   8   9   10 

Filter by Year

2018 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 7 No. 1 (2024) Vol. 6 No. 2 (2023) Vol 6 No 1 (2023) Vol 5 No 2 (2022) Vol 5 No 1 (2022) Vol 4 No 2 (2021) Vol 4 No 1 (2021) Vol 3 No 2 (2020) Vol 3 No 1 (2020) Vol 2 No 2 (2019) Vol 2 No 1 (2019) Vol 1 No 2 (2018) Vol 1 No 1 (2018) More Issue