cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
jurnal.sosek.kehutanan@gmail.com
Editorial Address
Jl. Gunung Batu No.5 Bogor 16118 Indonesia
Location
Kota bogor,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan
Published by Badan Penelitian dan Penegembangan Kehutanan
ISSN : 19796013     EISSN : 25024221     DOI : https://doi.org/10.20886/jpsek
Core Subject : Economy, Social,
Economics, Econometrics & Finance Social Sciences
Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan telah terakreditasi berdasarkan Keputusan Kepala LIPI No.818/E/2015. Jurnal ini memuat karya tulis ilmiah dari hasil - hasil penelitian di bidang sosial. ekonomi, dan lingkungan kehutanan yang meliputi aspek: sosial ekonomi kemasyarakatan, sosiologi kehutanan, politik dan ekonomi kehutanan, studi kemasyarakatan, kebijakan lingkungan, ekonomi kehutanan/sumber daya hutan, ekonomi sumber daya alam, ekonomi pertanian, ekonomi ekoturisme, furniture value chain, kehutanan masyarakat, kebijakan kehutanan, kebijakan publik, perubahan iklim, ekologi dan manajemen lanskap, konservasi sumberdaya alam, kebakaran hutan dan lahan, global climate change, konservasi tanah dan air, agroklimatologi dan lingkungan, mitigasi REDD+, adaptasi perubahan iklim. Terbit pertama kali tahun 2001, terakreditasi tahun 2006 dengan nomor 60/Akred-LIPI/P2MBI/12/2006. Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan terbit dengan frekuensi tiga kali dalam setahun (April, Agustus, Desember). Jurnal ini diterbitkan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim, Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Nama penerbit telah berubah karena penggabungan dari Kementerian Kehutanan dengan Kementerian Lingkungan Hidup, menjadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Republik Indonesia (Perpres No. 16/2015). Logo penerbit juga mengalami perubahan menyesuaikan Logo Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Arjuna Subject : -
Articles 319 Documents
 15   16   17   18   19 
POTENSI PENGEMBANGAN INDUSTRI PELET KAYU SEBAGAI BAHAN BAKAR TERBARUKAN Studi Kasus di Kabupaten Wonosobo Sylviani Sylviani; Elvida Yosefi Suryandari
Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 10, No 4 (2013): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20886/jpsek.2013.10.4.235-246

Abstract

Industri pelet kayu di Kabupaten Wonosobo adalah Industri Penanaman Modal Asing dari Korea untuk tujuan ekspor. Bahan baku dari kayu pelet seperti serbuk gergaji memiliki potensi suplai di Kabupaten Wonosobo. Di sisi lain, serbuk gergaji adalah bahan bakar utama untuk industri makanan dan minuman seperti tahu dan tempe. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi pengembangan industri pelet kayu dengan bahan baku limbah kayu. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Metode deskriptif kualitatif dilakukan untuk mengetahui fenomena industri kayu menggunakan kerangka pendekatan yang komprehensif dengan menganalisis setiap sub sistem industri kayu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan industri pelet kayu memiliki peluang potensi yang tinggi. Potensi limbah kayu gergajian sebagai bahan bakar biomassa terbarukan yang cukup untuk memasok bahan baku pelet kayu. Permintaan pelet kayu industri tahu dan tempe dalam satu tahun sebesar 40. 422 ton. Limbah serbuk gergajian yang dapat dihasilkan oleh industri pengolahan kayu yang ada saat ini sebesar 151.524 m dapat menghasilkan pelet kayu sebesar 7.576 ton/tahun. Kekurangan bahan baku serbuk gergaji dapat ditutupi melalui investasi penanaman terutama jenis albasia, oleh karena itu terdapat peluang untuk pengembangan industri pelet kayu. Disamping itu perluasan penanaman pohon pada hutan rakyat merupakan potensi untuk penyediaan bahan baku pelet. Luas kawasan hutan yang dibutuhkan untuk penanaman pohon adalah 1.247,3 ha. Studi menunjukkan bahwa pelet kayu perlu disosialisasikan sebagai bahan bakar biomass terbarukan. Dalam hal ini, para pemangku kepentingan terkait diharapkan menyebarluaskan promosi produk biomasaa terbarukan.
ANALISIS KEBIJAKAN EKSPOR KAYU BULAT DARI HUTAN TANAMAN ACACIA MANGIUM Satria Astana
Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 2, No 2 (2005): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20886/jpsek.2005.2.2.115-135

Abstract

Lambannya pembangunan hutan tanaman disebabkan oleh banyak faktor. Salah satunya adalah rendahnya harga kayu bulat di dalam negeri akibat kebijakan larangan ekspor. Terdapat kekhawatiran yang luas terhadap harga kayu bulat yang terus rendah. Kenyataannya, harga kayu bulat yang rendah bukan hanya menyebabkan nilai pengembalian investasi dalam pembangunan hutan tanaman khususnya Acacia mangium lebih rendah dari harga kapital yang digunakan tetapi juga mencegah masuknya investasi baru. Ini pada gilirannya akan menyebabkan pembangunan hutan tanaman mengalami stagnasi. Upaya mencegah dampak buruk yang lebih jauh dapat dilakukan melalui intervensi kebijakan mengijinkan produksi kayu bulat dari hutan tanaman khususnya Acacium mangium diekspor. Dalam kaitan ini, dampak kebijakan ekspor kayu bulat perlu dikaji. Diukur dengan surplus produsen dan konsumen, hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan kriteria Kaldor-Hicks dampak kebijakan ekspor kayu bulat dari hutan tanaman khususnya Acacium  mangium tanpa atau dengan pengenaan pajak ekspor non-prohibitive adalah lebih baik dibanding kebijakan larangan ekspor.
KONTRIBUSI EKONOMI DAN SISTEM PEMASARAN HASIL HUTAN RAKYAT POLA WANAFARMA DI MAJENANG, CILACAP Tri Sulistyati Widyaningsih; Dian Diniyati
Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 7, No 1 (2010): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20886/jpsek.2010.7.1.55-71

Abstract

Kajian ini bertujuan mengetahui kontribusi ekonomi dan sistem pemasaran hasil hutan rakyat wanafarma yaitu pengembangan tanaman kayu dan obat-obatan. Kajian dilaksanakan bulan Mei-Juni 2006 di Desa Bener, Sepatnunggal, dan Sadahayu, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap. Responden adalah 57 orang petani hutan rakyat yang dipilih secara sengaja, pengepul kayu, dan tanaman obat. Data dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Hasil kajian menunjukkan terdapat beberapa jenis kayu yang memiliki peluang pasar tinggi yaitu albasia, mahoni, dan jati. Mata pencaharian utama responden sebagai petani dan buruh tani dengan lahan rata-rata 0,95 ha yang ditanami kayu albasia, mahoni, kayu tahunan, dan tanaman obat-obatan. Kontribusi hasil hutan rakyat terhadap pendapatan keluarga masih rendah sebesar 4,69% (kayu) dan 12,06% (tanaman obat). Alur pemasaran kedua hasil hutan rakyat melibatkan petani, pengepul tingkat I (desa), pengepul tingkat II (kecamatan), penggergajian, industri, dan konsumen rumah tangga. Marjin keuntungan kayu albasia 10-15 cm sebesar 44,05% (tingkat petani), 12% (pengepul tingkat I), dan 23,91% (pengepul tingkat II). Marjin keuntungan tanaman kapulaga di tingkat petani 85,45%, pengumpul tingkat desa 13,64%, dan pengumpul tingkat kecamatan 5,63%. Peluang pasar kedua jenis hasil hutan ini cukup terbuka terutama untuk kebutuhan industri.
TINGKAT PREFERENSI MASYARAKAT MENGELOLA SAGU DI KABUPATEN ASAHAN, SERTA FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHINYA Rospita Odorlina Pilianna Situmorang; Alfonsus H Harianja
Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 15, No 2 (2018): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (150.809 KB) | DOI: 10.20886/jpsek.2018.15.2.129-147

Abstract

Lack of attention to the non-staple food sectors and changes in consumption pattern have resulted in decreasing of farmers' preference in cultivating sago, which ultimately results in the conversion of sago land including in Asahan District. This study aims to measure the level of community preference in managing sago and to reveal the factors that influence the level of people’s preference. Data were collected from 98 respondents by using questionnaire method and analyzed by descriptive statistical analysis, frequency tab, and spearman rank correlation. Research was conducted from May to December 2015 in Silo Bonto Village, Sei Paham Village, and Sungai II Hulu Village. The results showed that level of people’s preference in managing sago was moderate with an average value of 27.92. Ecological benefit factor from sago cultivation dominated the reason of community's interest in managing sago (40.48%), followed by economic factor (33.97%,) and sago consumption (25.54%). Socio-economic characteristics of respondents such as age, number of family dependents, farmland area, sago stands, and length of sago business have a significant correlation to the level of preference. Older farmers, fewer family dependents, sufficient farmland, and longer experience in sago palm utilization seem to prefer to manage sago cultivation.
KONFLIK PADA KAWASAN TAMAN NASIONAL BANTIMURUNG BULUSARAUNG PROVINSI SULAWESI SELATAN DAN UPAYA PENYELESAIANNYA Abd. Kadir W.; Nurhaedah M.; Rini Purwanti
Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 10, No 3 (2013): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20886/jpsek.2013.10.3.186-198

Abstract

Perubahan fungsi sebagian kawasan hutan di Kabupaten Maros menjadi kawasan Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung (TN Babul) membawa dampak tersendiri bagi aktivitas masyarakat sekitar kawasan yang dapat memicu terjadinya konflik antara pemerintah dengan masyarakat. Penelitian ini bertujuan mengetahui konflik yang terjadi dalam pengelolaan TN Babul serta upaya yang dapat dilakukan dalam menyelesaikan konflik tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik yang terjadi antara pemerintah dengan masyarakat sekitar dalam pengelolaan TN Babul terkait dengan tata batas kawasan dan pemanfaatan sumberdaya alam hutan (SDAH) yang terdapat di dalamnya. Konflik tersebut disebabkan oleh perbedaan persepsi dan pemberian informasi yang kurang benar dan lengkap terkait tata batas kawasan hutan dan pemanfaatan SDAH, belum efektifnya kegiatan sosialisasi kebijakan taman nasional, serta rendahnya tingkat pendapatan masyarakat sekitar kawasan TN Babul. Upaya yang dapat dilakukan dalam mengatasi dan mencegah terjadinya konflik yang lebih luas adalah dengan melakukan komunikasi dan dialog dengan masyarakat, melakukan sosialisasi kebijakan Taman Nasional dan mendetailkan kegiatan-kegiatan pada setiap zona TN Babul dengan tetap memperhatikan kondisi dan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat.
STUDY KETERSEDIAAN KAYU RAKYAT DI KABUPATEN WONOGIRI Nur Ainun Jariyah; S Andy Cahyono
Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 2, No 1 (2005): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20886/jpsek.2005.2.1.61-74

Abstract

Pasokan kayu dari hutan alam mengalami penurunan dan tidak akan mampu lagi sebagai pemasok utama kebutuhan industri kayu. Pada masa mendatang Pasokan kayu diharapkan berasal dari HTI, hutan rakyat dan perkebunan. Tujuan dari kajian adalah untuk memberikan informasi kondisi hutan rakyat dan ketersediaan kayu rakyat di Kabupaten Wonogiri. Metode yang digunakan adalah stratifikasi random sampling. Lokasi kajian di Desa Karangtengah, Desa Ngelo dan Desa Sumberejo. Analisa yang digunakan adalah deskriptif. Hasil kajian adalah I) Pemilihan tanaman kayu dan kombinasinya sangat berpengaruh terhadap potensi hutan rakyat yang dimiliki, 2)Hutan Rakyat di Wonogiri beragam dilihat dari jenis tanaman, kombinasi tanaman, potensi dan penguasahaannya, 3) Kerapatan pohon tertinggi diperoleh pada strata 2 di Desa Karangtengah sebesar 413 pohon/ha, 4) Rata-rata potensi riap hutan rakyat di Kabupaten Wonogiri sebesar 8.36 m'lha, ketersedian kayu di Kabupaten Wonogiri sebesar 138 745.74 m'/th.
Analisis Tingkat Kapasitas Dan Strategi Coping Masyarakat Lokal Dalam Menghadapi Bencana Longsor- Studi Kasus Di Tawangmangu, Karanganyar, Jawa Tengah Heru Setiawan
Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 11, No 1 (2014): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20886/jpsek.2014.11.1.70-81

Abstract

Longsor di Kecamatan Tawangmangu Kabupaten Karanganyar pada tahun 2007 mengakibatkan puluhan rumah rusak dan puluhan nyawa melayang. Analisis tingkat kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana longsor merupakan elemen penting untuk mengetahui tingkat kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana longsor yang akan terjadi di masa mendatang dan untuk meminimalkan dampak negatif yang timbul akibat bencana longsor. Penelitian ini dilakukan di Desa Tengklik dan Desa Tawangmangu Kecamatan Tawangmangu Kabupaten Karanganyar. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi strategi coping yang dilakukan masyarakat lokal dan menilai tingkat kapasitas masyarakat lokal dalam menghadapi bencana longsor. Metode survei dengan pemilihan responden yang dilakukan secara acak, diaplikasikan untuk mengetahui jenis-jenis staregi coping dan tingkat kapasitas masyarakat terhadap bencana longsor. Jumlah responden sebanyak 93 orang ditentukan secara proporsional dan tersebar di lima dusun, yaitu Dusun Plalar, Guyon, Sodong dan Salere di Desa Tengklik dan Dusun Ngledoksari di Desa Tawangmangu. Wawancara terhadap responden dilakukan dengan menggunakan kuesioner dengan tipe pertanyaan terbuka dan tertutup. Masyarakat lokal menerapkan empat tipe strategi coping, yaitu ekonomi, struktural, sosial dan kultural. Terdapat 51,6% responden mempunyai tingkat kapasitas yang tinggi, 33,3% berada pada tingkat sedang dan hanya 15,1% yang berada pada tingkat rendah. Faktor yang berpengaruh terhadap tingkat kapasitas masyarakat adalah tingkat pendidikan, penghasilan dan tipe rumah.
POTENSI PASAR PULAI (Alstonia scholaris) SEBAGAI SUMBER BAHAN BAKU INDUSTRI OBAT HERBAL : STUDI KASUS JAWA BARAT DAN JAWA TENGAH Indartik Indartik
Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 6, No 2 (2009): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20886/jpsek.2009.6.2.159-175

Abstract

Pulai (Alstonia scholaris) dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku obat herbal, terutama untuk anti hipertensi. Informasi pasar pulai sebagai bahan baku obat herbal belum tersedia, sehingga diperlukan kajian ini. Tujuan penelitian adalah mengetahui (1) prospek pasar pulai sebagai obat hipertensi, dan (2) faktor yang mempengaruhi permintaanya. Penelitian dilakukan di Propinsi Jawa Barat, dengan asumsi penderita hipertensi terpusat di perkotaan, dan Jawa Tengah sebagai daerah industri herbal. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, analisis saluran pemasaran dan margin pemasaran serta analisis regresi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pulai memiliki prospek pasar yang tinggi untuk bahan baku obat herbal dilihat dari ketersediaan bahan baku pulai. Di Jawa Tengah pulai tersebar di kawasan konservasi di Jepara, Banjarnegara, dan Cilacap, serta dikembangkan di Wonogiri dan Purworejo. Untuk Jawa Barat, pulai tersebar di TN Gunung Halimun, Ujung Kulon, CA Gunung Jagat (Sumedang), Majalengka, Garut dan Bogor serta propinsi Banten. Pulai juga sudah dibudidayakan oleh Perhutani KPH Bogor. Kulit kayu pulai memiliki manfaat untuk mengobati beragam penyakit, diantaranya : anti diabetes, anti diare, dan anti hipertensi. Dari segi pemasaran, kulit kayu pulai melibatkan 7 (tujuh) lembaga pemasaran mulai dari produsen sampai konsumen akhir dengan 3 (tiga) rantai tata niaga. Permintaan obat anti hipertensi dalam penelitian ini dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu : permintaan anti hipertensi dari bahan baku kimiawi dan bahan baku herbal. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan obat anti hipertensi dari bahan baku kimiawi adalah harga, tetapi faktor utama yang menentukan jenis obat untuk pasien adalah dokter. Sedangkan untuk jamu yang menggunakan bahan baku, permintaan pasar mulai berkurang. Hal tersebut berkaitan dengan perubahan selera konsumen dari produk tradisional menjadi produk modern (dalam bentuk pil atau kapsul, bukan serbuk).
PERAN HUKUM ADAT DALAM PENGELOLAAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN DI DESA SESAOT, NUSA TENGGARA BARAT DAN DESA SETULANG, KALIMANTAN TIMUR Magdalena Magdalena
Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 10, No 2 (2013): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20886/jpsek.2013.10.2.110-121

Abstract

Tantangan pengelolaan dan perlindungan hutan di Indonesia seringkali berasal dari masyarakat lokal sekitar hutan. Sementara itu, beberapa tulisan ilmiah beragumentasi bahwa pengelolaan secara adat oleh masyarakat lokal akan mendukung pengelolaan hutan lestari. Studi ini bertujuan mengkaji cara-cara masyarakat lokal dengan hukum adatnya mengelola dan melindungi hutan serta menganalisa faktor-faktor penentu aplikasi hukum adat dalam pengelolaan dan perlindungan hutan. Metode yang digunakan berupa studi kasus di dua desa yaitu Desa Sesaot yang didominasi Orang Sasak (Nusa Tenggara Barat) dan Desa Setulang yang didominasi Orang Dayak Kenyah (Kalimantan Timur). Pengumpulan data dilaksanakan melalui pengamatan lapangan dan wawancara dengan 30 pegawai pemerintah, 20 LSMdan 50 penduduk desa. Penelitian menemukan keberadaan hukum adat masih berperan dalam pengelolaan dan perlindungan hutan lestari. Beberapa faktor yang mempengaruhi adalah kohesivitas, hubungan kekerabatan, dukungan para pihak terkait, kejelasan hak masyarakat terhadap hutan, transparansi dan akuntabilitas keuangan.
KONDISI SOSIAL MASYARAKAT SUB DAS MERAWU DAN SUB DAS BATANG BUNGO Nana Haryanti; Paimin Paimin; Sukresno Sukresno
Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 2, No 3 (2005): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20886/jpsek.2005.2.3.231-244

Abstract

Fungsi daerah aliras sungai (DAS) sebagai suatu ekosistem tidak hanya bertumpu pada kawasan hutan saja, namun juga meliputi kawasan budidaya tanaman dan kawasan pemukiman. Oleh karena itu pengelolaan DAS perlu memberikan perhatian pada manusia dan aktivitasnya sebagai bagian dari sistem DAS. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan kondisi sosial masyarakat di sub DAS Merawu dan Bungo, dan pola bagaimana mereka mengelola sumber daya alamnya. Penelitian dilakukan di sub DAS Merawu dan Batang Bungo. Metode observasi dan interview digunakan untuk mengumpulkan data. Tujuan dari observasi dan interview adalah untuk mengeksplorasi kondisi sosial dari petani dan mengembangkan kejadian-kejadian, aktivitas, dan persepsi dari subyek penelitian. Data kemudian dianalisa secara deskriptif. Hasil penelitianmenunjukkan bahwa terdapat perbedaan kondisi sosial pada masyarakat sub DAS Merawu dan Batang Bungo, yang dipengaruhi oleh interaksi antara kondisi sosial dan alam. Hutu sub DAS Merawu adalah lahan kering dan dimanfaatkan untuk pertanian tanaman semusim, dan Iahan di hilir sub DAS Merawu adalah persawahan. Laban di sub DAS Bungo dimanfaatkan untuk perkebunan karet, keadaan ini disebabkan lahan tidak memungkinkan dimanfaatkan untuk pertanian tanaman semusim secara intensif. Kegiatan dasar wilayah baik di sub DAS Merawu dan Bungo adalah sektor pertanian. Tingkat pendidikan responden umumnya masih rendah, berakibat pada rendahnya praktek konservasi tanah karena rendahnya pengetahuan dan pemahaman mengenai konservasi terutama di sub DAS Bungo. Sementara itu rendahnya praktek konservasi tanah di sub DAS Merawu lebih disebabkan oleh pertanian lahan kering. Kontribusi pertanian pada pendapatan rumah tangga di sub DAS Merawu adalah 95% berasal dari pertanian lahan kering, sedangkan di sub DAS Bungo kontribusi sektor pertanian mencapai 68% berasal dari perkebunan karet. Jumlah petani besar dengan kepemilikan lahan lebih dari I Ha di Sub DAS Merawu sebesar 33,3%, dan jumlah petani besar dengan kepemilikan lahan lebih dari 3 Ha di sub DAS Bungo adalah 36,2%. Luas kepemilikan lahan di Jawa akan berpengaruh pada status sosial dalam masyarakat, sedangkan di Sumatra status sosial dalam masyarakat lebih dipengaruhi oleh kemampuan dan kecakapan.

Page 17 of 32 | Total Record : 319

 15   16   17   18   19 

Filter by Year

2004 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 19, No 1 (2022): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 18, No 3 (2021): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 18, No 2 (2021): Jurnal Penelitian Sosial Ekonomi dan Kehutanan Vol 18, No 1 (2021): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 17, No 3 (2020): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 17, No 2 (2020): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 17, No 1 (2020): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 16, No 3 (2019): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 16, No 2 (2019): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 16, No 1 (2019): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 15, No 3 (2018): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 15, No 2 (2018): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 15, No 1 (2018): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 14, No 3 (2017): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 14, No 2 (2017): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 14, No 1 (2017): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 13, No 3 (2016): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 13, No 2 (2016): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 13, No 1 (2016): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 12, No 3 (2015): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 12, No 2 (2015): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 12, No 1 (2015): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 11, No 4 (2014): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 11, No 3 (2014): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 11, No 2 (2014): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 11, No 1 (2014): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 10, No 4 (2013): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 10, No 3 (2013): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 10, No 2 (2013): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 10, No 1 (2013): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 9, No 4 (2012): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 9, No 3 (2012): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 9, No 2 (2012): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 9, No 1 (2012): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 8, No 4 (2011): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 8, No 3 (2011): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 8, No 2 (2011): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 8, No 1 (2011): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 7, No 4 (2010): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 7, No 3 (2010): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 7, No 2 (2010): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 7, No 1 (2010): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 6, No 2 (2009): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 6, No 1 (2009): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 5, No 4 (2008): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 5, No 3 (2008): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 5, No 2 (2008): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 5, No 1 (2008): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 4, No 4 (2007): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 4, No 3 (2007): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 4, No 2 (2007): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 4, No 1 (2007): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 3, No 3 (2006): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 3, No 2 (2006): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 3, No 1 (2006): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 2, No 4 (2005): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 2, No 3 (2005): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 2, No 2 (2005): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 2, No 1 (2005): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 1, No 1 (2004): Jurnal Sosial Ekonomi Kehutanan More Issue