cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
jurnal.sosek.kehutanan@gmail.com
Editorial Address
Jl. Gunung Batu No.5 Bogor 16118 Indonesia
Location
Kota bogor,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan
Published by Badan Penelitian dan Penegembangan Kehutanan
ISSN : 19796013     EISSN : 25024221     DOI : https://doi.org/10.20886/jpsek
Core Subject : Economy, Social,
Economics, Econometrics & Finance Social Sciences
Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan telah terakreditasi berdasarkan Keputusan Kepala LIPI No.818/E/2015. Jurnal ini memuat karya tulis ilmiah dari hasil - hasil penelitian di bidang sosial. ekonomi, dan lingkungan kehutanan yang meliputi aspek: sosial ekonomi kemasyarakatan, sosiologi kehutanan, politik dan ekonomi kehutanan, studi kemasyarakatan, kebijakan lingkungan, ekonomi kehutanan/sumber daya hutan, ekonomi sumber daya alam, ekonomi pertanian, ekonomi ekoturisme, furniture value chain, kehutanan masyarakat, kebijakan kehutanan, kebijakan publik, perubahan iklim, ekologi dan manajemen lanskap, konservasi sumberdaya alam, kebakaran hutan dan lahan, global climate change, konservasi tanah dan air, agroklimatologi dan lingkungan, mitigasi REDD+, adaptasi perubahan iklim. Terbit pertama kali tahun 2001, terakreditasi tahun 2006 dengan nomor 60/Akred-LIPI/P2MBI/12/2006. Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan terbit dengan frekuensi tiga kali dalam setahun (April, Agustus, Desember). Jurnal ini diterbitkan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim, Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Nama penerbit telah berubah karena penggabungan dari Kementerian Kehutanan dengan Kementerian Lingkungan Hidup, menjadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Republik Indonesia (Perpres No. 16/2015). Logo penerbit juga mengalami perubahan menyesuaikan Logo Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Arjuna Subject : -
Articles 319 Documents
 22   23   24   25   26 
KAJIAN PASOKAN KAYU PERKAKAS DI PROPINSI JAWA TENGAH DAN DIY Hariyatno Dwiprabowo
Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 5, No 3 (2008): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20886/jpsek.2008.5.3.203-215

Abstract

Jumlah dan laju pertumbuhan penduduk di Pulau Jawa yang besar memberikan implikasi pada kebutuhan kayu domestik yang dikonsumsi antara lain sebagai bahan bangunan dan peralatan rumah tangga, dan kebutuhan industri kayu untuk pasar ekspor. Selama beberapa tahun sebagian besar kebutuhan dipenuhi oleh kayu alam yang berasal dari luar P. Jawa. Untuk memenuhi kebutuhan yang ada tidak dapat dipenuhi oleh produksi kayu dari kawasan hutan di P Jawa saja yang dikelola oleh Perum Perhutani namun juga kayu luar Jawa dan hutan/kebun rakyat. Propinsi Jawa Tengah merupakan sentra industri furniture nasional dimana sebagian besar produknya ditujukan untuk ekspor sehingga merupakan penghasil devisa yang cukup besar bagi daerah dan penghasil devisa terbesar untuk industri furniture kayu secara nasional. Nilai ekspor tahun 2005 dan 2006 berturut-turut US$ 664 juta dan US$ 574 juta atau sekitar 30% dari nilai ekspor industri furniture nasional. Saat ini kondisi industri perkayuan di Jawa Tengah khususnya produk furniture kayu seperti halnya kebutuhan domestik mengalami kelangkaan bahan baku kayu. Oleh karena itu kajian pasokan kayu di Propinsi Jawa Tengah dan DIY ini dilakukan untuk mengetahui karakteristik dan kecenderungan pasokan kayu ke wilayah tersebut. Analisis dilakukan untuk melihat kecenderungan kayu rakyat, kayu luar Jawa, kayu Perhutani, dan karakteristik lainnya. Metoda yang digunakan untuk melihat kecenderungan pasokan adalah time-series dengan menggunakan model persamaan regresi polynomial dan tabulasi untuk melihat karakteristik lainnya. Volume produksi kayu rakyat di Propinsi Jawa Tengah dan DIY secara agregat menunjukkan kecenderungan yang meningkat. Dalam kurun waktu 2002 - 2006 volume produksi mengalami peningkatan dua kali lipat, sedangkan pasokan kayu luar P. Jawmengalami penurunan khususnya tahun 2006 namun untuk selanjutnya terdapakecenderungan meningkat, sedangkan pasokan kayu Perhutani cenderung menurun secara konsisten. Secara total, pasokan kayu ke wilayah ini pada tahun-tahun mendatang cenderung meningkat.
FORMULASI PERSAMAAN ALLOMETRIK UNTUK PENDUGAAN BIOMASSA KARBON JATI ( Linn.F) DI JAWA BARATTectona grandis Chairil Nawar Siregar
Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 9, No 3 (2012): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20886/jpsek.2012.9.3.160-169

Abstract

Penelitian ini dilaksanakan di Jawa Barat dan dengan menggunakan 32 pohon contoh destruktif diformulasikan persamaan allometrik yang dapat digunakan untuk estimasi biomassa karbon bagian atas, bagian bawah dan biomassa karbon total pada tegakan . Persamaan allometrik yang dihasilkan adalah Y= 0,0548 X , R = 0,9772 (biomassa bagian atas), Y= 0,0562 X , R = 0,9107 (biomassa bagian bawah); dan Y= 0,0944 X , R = 0,9719 (biomassa total), dimana Y adalah berat biomassa dan X adalah diameter pohon setinggi dada (Dbh). Dengan menggunakan persamaan ini, maka biomassa bagian atas, biomassa bagian bawah, dan biomassa total dari pohon dapat diestimasi hanya dengan menggunakan parameter diameter setinggi dada. Persamaan allometrik ini secara statistik signifikan, dan dapat digunakan untuk menduga besarnya biomassa pohon jati yang tumbuh pada daerah lain dengan kondisi iklim yang sama atau mirip. Sebagian besar biomassa jati dialokasikan ke batang dengan rata-rata persentase sebesar 54,73% . Sisanya secara berurutan didistribusikan ke bagian akar (rata-rata 19,90%), cabang (rata-rata 14,61%), daun (rata-rata 6,85%), dan ranting (rata-rata 3,90%). Nilai tertinggi total biomassa diperoleh pada tegakan dengan rentang diameter 21,2 - 26,2 cm dengan kerapatan 556 pohon/ha, yaitu sebesar 71,7 ton C/ha atau setara dengan konservasi karbon sebesar 263,29 ton CO /ha.
KESIAPAN DAN PERAN PARA PIHA DALAM SKEMA PERDAGANGAN KARBON SUKARELA DI PROVINSI NANGROE ACEH DARUSSALAM: BAHAN PEMBELAJARAN Fitri Nurfatriani; Kirsfianti Ginoga
Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 5, No 4 (2008): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20886/jpsek.2008.5.4.295-304

Abstract

Provinsi NAD adalah salah satu provinsi yang menginisiasi perdagangan karbon melalui pasar sukarela. Penelitan ini bertujuan untuk mengetahui kesiapan dan peran para pihak dalam mengimplementasikan perdagangan karbon dalam pasar sukarela. Data yang dikumpulkan diperoleh dari hasil wawancara mendalam dengan para pakar dan para pihak di tingkat provinsi dan kabupaten untuk kemudian dianalisis menggunakan analisis stake holder dan tabulasi umum. Hasil penelitian menunjukkan dibutuhkan peningkatan kapasitas, koordinasi dan sinergitas antara semua instansi yang terlibat di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten untuk meminimalkan potensi resiko dan menjamin kebersinambungan dan kredibilitas kegiatan perdagangan karbon.
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI PENYELENGGARAAN HUTAN KOTA: STUDI KASUS KOTA MEDAN, DELI SERDANG DAN PALANGKA RAYA Elvida Yosefi Suryandari; Iis Alviya
Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 12, No 1 (2015): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20886/jpsek.2015.12.1.13-30

Abstract

Most of urban infrastructure development have been increasing while the existing urban forest is inadequate for fulfilling the needs of urban communities. The purpose of this study is to determine the factors affecting the implementation of urban forest in the cities of Medan, Deli Serdang and Palangka Raya. The study used weighing and stakeholder analysis. Weighing is done through ranking of the factors that affect urban forest such as aspects of biophysical, socio-economic, organizational and policy, all based on the perception of the respondents. The results showed that the most influencing factors are scarcity of urban forest land and land disputes. Increasing urban population causes the increasing demand for residential and its supporting facilities, which in turn will reduce urban forest area. On the other hand, forestry policy failed to foster implementation of urban forest because this concept has not been understood by local government as the executor. Another obstacle is the lack of budget and its continuity. Efforts to overcome the scarcity of urban forest land is by optimazing urban forest management through species enrichment and plantings on idle land. Coordination and collaboration among stakeholders are needed in regional planning, budgeting and stipulation of district regulation to reduce the risk of land use conversion.
KAJIAN DISTRIBUSI BIAYA DAN MANFAAT HUTAN LINDUNG SEBAGAI PENGATUR TATA AIR Sylviani Sylviani
Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 5, No 2 (2008): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20886/jpsek.2008.5.2.95-109

Abstract

Hutan Lindung yang berfungsi sebagai pengatur tata air perlu dijaga agar kualitas, ketersediaan air serta kelestariannya. Permasalahan yang dihadapi adalah adanya beberapa pihak yang terlibat dalam pengelolaannya baik sebagai pengatur tata air maupun sebagai pengguna jasa air yang belum mempunyai standar harga. Penelitian bertujuan mengetahui nilai kompensasi yang selayaknya diterima oleh para pengelola kawasan hutan lindung dan bagaimana mekanisme serta distribusi biaya atas manfaat jasa lingkungan. Lokasi penelitian dilakukan di kawasan DAS Brantas sekitar kawasan lindung Perum Perhutani, Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Taman Hutan Raya Suryo di Propinsi Jawa Timur. Penelitian dilakukan dengan metode diskriptif kualitatif dan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa potensi produksi air yang dapat dihasilkan disekitar kawasan lindung masing-masing 73,37 juta m3 untuk Perum Perhutani, 41,48 juta m3 TNBTS dan 83,88 juta m3 untuk Tahura Suryo per tahun. Besarnya kompensasi biaya yang selayaknya diterima sebagai biaya pemeliharaan dan konservasi masing-masing pengelola adalah Rp 8 691 085/ha untuk Tahura Suryo, TNBTS Rp 2 052 450/ha dan Perum Perhutani Rp 978 349/ha. Kompensasi yang diterima dari pengguna jasa air atas manfaat jasa lingkungan merupakan sumber dana yang dapat digunakan untuk biaya pemeliharaan di kawasan lindung sebagai daerah tangkapan air. Agar mekanisme penyaluran nilai jasa lingkungan dapat diterapkan dan berjalan dengan baik perlu dirumuskan dalam suatu kebijakan dan aturan tentang pemanfaatan sumberdaya alam.
PERAN DINAMIKA JEJARING-AKTOR DALAM REFORESTASI DI PAPUA Henry Silka Innah; Arya Hadi Dharmawan; Didik Suharjito; Dudung Darusman
Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 9, No 2 (2012): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20886/jpsek.2012.9.2.96-112

Abstract

Berbagai pendekatan dilakukan untuk menjelaskan fenomena reforestasi yang terjadi. Perspektif dinamika jejaring aktor merupakan salah satu pendekatan yang bermanfaat untuk memetakan kekuatan para aktor yang telah berjejaring dalam ruang-ruang kekuasaan yang berbeda, dalam rangka memberi penguatan pada reforestasi bahkan pengelolaan hutan dan lingkungan secara luas. Konsep governance dan partnership dipinjam untuk membantu menjelaskan fenomena di lapangan. Pada akhirnya, governance-partnership dibutuhkan untuk menyeimbangkan dan mengakomodasi kekuatan para aktor yang saling tarik menarik. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa reforestasi di Biak-Papua telah dilakukan semenjak masa pemerintahan Belanda, dan dapat dikelompokkan kedalam 3 periode. Dalam ruang kekuasaan masyarakat sipil/adat, terpetakan pula tingkat kerjasama aktor yaitu: sumplementer, komplementer, substitusi, konflik, dan bebas/independen/pelopor. Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dapat berfungsi sebagai ruang yang bernuansa kemitraan dalam rangka mendorong reforestasi. Akhirnya, penting untuk memahami kecenderungan model tatakelola KPH yang dapat terbentuk dalam pengelolaan sumberdaya hutan dan reforestasi antara lain: lokalis, individualis, mobilisasi, dan centralis. Walaupun demikian, aspek kepemimpinan yang dalam budaya orang Biak berciri , masih dirasakan perlu untuk dibahas lebih lanjut guna mendorong skema-skema tatakelola-kemitraan yang telah dirancangkan.
ANALISIS KEPUTUSAN TERHADAP MASALAH MORATORIUM PENEBANGAN HUTAN ALAM DENGAN METODA ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS Hariyatno Dwiprabowo
Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 1, No 1 (2004): Jurnal Sosial Ekonomi Kehutanan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20886/jpsek.2004.1.1.19-30

Abstract

Kehutanan merupakan sektor ekonomi yang penting bagi perekonomian nasional. Selama l 0 tahun terakhir deforestasi hutan alam lndoensia terjadi dengan laju 1.6 - 2.0 juta ha per tahun. Pengelolaan hutan alam dihadapkan pada pilihan yang sulit apakah akan menghentikan atau meneruskan penebangan. Penghentian penebangan atau yang dikenaldengan moratorium logging disuarakan secara keras oleh beberapa Iembaga swadaya masyarakat untuk menyelarnatkan hutan dan mengurangi kondisi lingkungan yang memburuk. Akan tetapi, menurut pihak yang menentang penghentian penebangan tidak akan efektifkarenamaraknya penebangan liar dan defisit supply dan demand akan kayu yang besar. Pemerintah akhimya memutuskan melanjutkan penebangan dengan kebijakan yang dikenal dengan sebutan soft/ anding paling tidak untuk sementara waktu. Maksud tulisan ini adalah untuk melakukan analisis atas masalah keputusan antara Penghentian- penebangan atau Melanjutkan-penebangan. Masalah ini difonnulasikan sebagai masalah keputusan dalarn lingkungan yang kompleks mengingat potensi darnpaknya pada kondisi ekonomi, sosial, politik dan lingkungan hidup. Analytical Hierarchy Process (AHP) digunakan untuk melakukan analisis. Hasil analisis menunjukkan bahwa altematif Melanjutkan penebangan memiliki nilai prioritas yang lebih tinggi daripada Penghentian penebangan, yakni: 0.6439 versus 0.3561. Keputusan tersebut cukup kuat karena bersifat tidak peka terhadap kemungkinan perubahan variable (kriteria utarna) berupa Manfaat, Biaya, Peluang, atau Resiko.
DISTRIBUSI NILAI TAMBAH DALAM RANTAI NILAI KAYU SENGON (Paraserianthes falcataria) DARI KABUPATEN PATI, JAWA TENGAH, INDONESIA Nunung Parlinah; Setiasih Irawanti; Aneka Prawesti Suka; Kirsfianti Linda Ginoga
Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 12, No 2 (2015): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20886/jpsek.2015.12.2.77-87

Abstract

Community forests play an important role in household income and local economic activity. This research aims to study the timber value chain of  sengon (Paraserianthes falcataria) from Pati regency and specifically to identify the actors involved, understand the Paraserianthes falcataria distribution of  added value and formulate strategies to increase the added value for smallholders. The method used is value chain analysis involving 21respondents consisting of  individual and group respondents. The results reveal that the value added generated within the timber value-chain of  sengon are unevenly distributed among the actors. The smallholders who have direct access to the industry obtained better financial returns than smallholders who sell timber through middleman. Several strategies recommended to increase the value added for smallholders are improving capacity of  farmers and farmers group, building market information to unlock market access and creating partnership between farmers or farmers group with industries.
ANALISIS KETERKAITAN SEKTOR KEHUTANAN DENGAN SEKTOR PEREKONOMIAN LAINNYA DI INDONESIA Nur Arifatul Ulya
Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 5, No 1 (2008): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20886/jpsek.2008.5.1.57-68

Abstract

Peranan sector kehutanan dalam kaitannya dengan sektor-sektor perekonomian dan posisinya dalam perekonomian perlu dikaji dengan melihat keterkaitan antar sektor dalam proses produksi. Dengan menggunakan Tabel Input Output yang dibandingkan dari waktu ke waktu, perkembangan keterkaitannya sektor kehutanan dengan sektor perekonomian dan posisinya dalam perekonomian dapat diketahui. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterkaitan sektor kehutanan dengan sektor perekonomian lainnya berfluktuasi dari waktu ke waktu, sektor kehutanan bukan merupakan sektor unggulan dalam perekonomian Indonesia.
PENDEKATAN SISTEM DALAM PENDUGAAN NILAI EKONOMI TOTAL EKOSISTEM HUTAN : NILAI GUNA HASIL HUTAN KAYU DAN NON KAYU Bahruni Bahruni; Endang Suhendang; Dudung Darusman; Hadi S. Alikodra
Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 4, No 4 (2007): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20886/jpsek.2007.4.4.369-378

Abstract

Nilai ekonomi total ekosistem hutan berasal dari berbagai jenis hasil hutan, mencakup hasil hutan kayu dan non kayu, termasuk juga jasa fungsi ekologis. Pendekatan sistem digunakan di dalam pendugaan nilai ekosistem hutan, dengan dasar pertimbangan adanya karakteristik saling keterkaitan berbagai hasil hutan tersebut. Pada umumnya, masing-masing pihak atau stakeholders mempunyai penilaian yang berbeda-beda tergantung pada persepsi dan kepentingan masing-masing pihak. Tujuan penelitian ini adalah menjawab pertanyaan bagaimana mengukur dinamika nilai ekonomi total ekosistem hutan, dan bagaimana cara mengharmoniskan berbagai kepentingan stakeholders itu di dalam pengelolaan hutan. Hasil simulasi dengan intensitas penebangan tegakan 0%, 50%, 76% dan 100% menunjukkan bahwa nilai ekonomi total (nilai guna kayu dan non kayu) tidaklah statis, tetapi nilai ini dipengaruhi oleh perubahan kondisi ekosistem hutan, sebagai akibat tindakan pengelolaan hutan. Harmonisasi kepentingan stakeholders di dalam pengelolaan hutan dapat dievaluasi melalui distribusi nilai ekonomi total, dan pemenuhan kriteria kelestarian sumber daya hutan, yang di dalam simulasi penelitian ini dapat dicapai pada intensitas penebangan tegakan 50%.

Page 24 of 32 | Total Record : 319

 22   23   24   25   26 

Filter by Year

2004 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 19, No 1 (2022): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 18, No 3 (2021): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 18, No 2 (2021): Jurnal Penelitian Sosial Ekonomi dan Kehutanan Vol 18, No 1 (2021): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 17, No 3 (2020): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 17, No 2 (2020): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 17, No 1 (2020): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 16, No 3 (2019): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 16, No 2 (2019): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 16, No 1 (2019): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 15, No 3 (2018): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 15, No 2 (2018): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 15, No 1 (2018): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 14, No 3 (2017): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 14, No 2 (2017): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 14, No 1 (2017): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 13, No 3 (2016): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 13, No 2 (2016): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 13, No 1 (2016): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 12, No 3 (2015): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 12, No 2 (2015): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 12, No 1 (2015): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 11, No 4 (2014): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 11, No 3 (2014): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 11, No 2 (2014): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 11, No 1 (2014): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 10, No 4 (2013): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 10, No 3 (2013): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 10, No 2 (2013): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 10, No 1 (2013): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 9, No 4 (2012): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 9, No 3 (2012): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 9, No 2 (2012): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 9, No 1 (2012): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 8, No 4 (2011): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 8, No 3 (2011): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 8, No 2 (2011): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 8, No 1 (2011): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 7, No 4 (2010): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 7, No 3 (2010): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 7, No 2 (2010): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 7, No 1 (2010): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 6, No 2 (2009): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 6, No 1 (2009): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 5, No 4 (2008): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 5, No 3 (2008): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 5, No 2 (2008): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 5, No 1 (2008): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 4, No 4 (2007): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 4, No 3 (2007): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 4, No 2 (2007): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 4, No 1 (2007): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 3, No 3 (2006): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 3, No 2 (2006): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 3, No 1 (2006): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 2, No 4 (2005): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 2, No 3 (2005): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 2, No 2 (2005): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 2, No 1 (2005): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 1, No 1 (2004): Jurnal Sosial Ekonomi Kehutanan More Issue