Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan
Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan telah terakreditasi berdasarkan Keputusan Kepala LIPI No.818/E/2015. Jurnal ini memuat karya tulis ilmiah dari hasil - hasil penelitian di bidang sosial. ekonomi, dan lingkungan kehutanan yang meliputi aspek: sosial ekonomi kemasyarakatan, sosiologi kehutanan, politik dan ekonomi kehutanan, studi kemasyarakatan, kebijakan lingkungan, ekonomi kehutanan/sumber daya hutan, ekonomi sumber daya alam, ekonomi pertanian, ekonomi ekoturisme, furniture value chain, kehutanan masyarakat, kebijakan kehutanan, kebijakan publik, perubahan iklim, ekologi dan manajemen lanskap, konservasi sumberdaya alam, kebakaran hutan dan lahan, global climate change, konservasi tanah dan air, agroklimatologi dan lingkungan, mitigasi REDD+, adaptasi perubahan iklim. Terbit pertama kali tahun 2001, terakreditasi tahun 2006 dengan nomor 60/Akred-LIPI/P2MBI/12/2006. Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan terbit dengan frekuensi tiga kali dalam setahun (April, Agustus, Desember). Jurnal ini diterbitkan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim, Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Nama penerbit telah berubah karena penggabungan dari Kementerian Kehutanan dengan Kementerian Lingkungan Hidup, menjadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Republik Indonesia (Perpres No. 16/2015). Logo penerbit juga mengalami perubahan menyesuaikan Logo Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Articles
319 Documents
ANALISIS POTENSI DAN KONTRIBUSI POHON DI PERKOTAAN DALAM MENYERAP GAS RUMAH KACA. STUDI KASUS: TAMAN KOTA MONUMEN NASIONAL, JAKARTA
Ismayadi Samsoedin;
Ari Wibowo
Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 9, No 1 (2012): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20886/jpsek.2012.9.1.42-53
Upaya mitigasi perubahan iklim, yaitu penurunan emisi gas rumah kaca dapat dilakukan, antara lain, dengan memanfaatkan keberadaan pohon-pohonan di perkotaan yang memiliki peran penting sebagai penyerap karbon. Hal ini menambah manfaat pohon di perkotaan, selain sebagai penyejuk tata ruang, penghasil oksigen, habitat satwa, serta daerah resapan air. Untuk mengetahui potensi jenis-jenis pohon dalam menyerap karbon dilakukan penelitian di Taman Kota Monas. Penelitian dilakukan dengan mengukur diameter, tinggi dan berat jenis pohon. Sebanyak 64 jenis pohon yang berumur rata-rata 5 tahun diukur dan dianalisis untuk dihitung kemampuannya dalam menyerap karbon. Hasil perhitungan menunjukkan kandungan rata-rata karbon per pohon adalah 0,33 ton sehingga rata-rata potensi karbon per hektar adalah 19,8 ton atau 39,6 ton biomas per hektar. Potensi ini masih akan meningkat karena pada umumnya jenis pohon yang ada di Taman Kota Monas masih dalam fase pertumbuhan (rata-rata umur 5 tahun).
POTENSI PENGEMBANGAN POLA USAHA WANATANI DI DESA CILAMPUYANG, KABUPATEN GARUT
Melati Melati;
Hariyatno Dwiprabowo;
Puti Rosmeilisa
Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 1, No 1 (2004): Jurnal Sosial Ekonomi Kehutanan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20886/jpsek.2004.1.1.55-66
Desa Cilampuyang, Kecamatan Malangbong Kabupaten Garut Jaw a Baral adalah daerah dengan topografi terjal, dengan rata-rata kerniringan 20 - 40 % dan curah hujan tinggi Produktifitas lahan dan pendapatan petani tergolong rendah. Sistem wanatani diharapkan dapat mengatasi masalah rendahnya pendapatan di Desa Cilampuyang. Kajian usaha wanatani inibertujuan untuk mendapat informasi potensi pengembangan pola usaha wanatani di Desa Cilampuyang. Mctode yang digunakan dalam penelitian adalah kajian Pedesaan Secarn Partisipatif (PRA) dan analisis data untuk menghitung net present value (NPV). I lasil kajian menunjukkan pola usaha wanatani antara tanaman kehutanan (sengon) + perkebunan(cengkeh+pete) + pangan (padi gogo+jagung -kacang tanah) secara teknis dan finansial layak dilaksanakan dengan net present value (NPV) Rp.9.801.887 dan B/C 2.74 per hcktar per tahun. Ahematif usaha wanatani lainnya yangjuga layak dan berpotensi untuk dikembangkan adalah pol a tanaman hutan + tanaman perkebunan + tanaman makanan temak + tanaman pangan dengan Net Present Value (NPV) Rp.12.508.917,- perhektar dan B/C-1,48 (>I).
ANALISIS SPASIAL TEKANAN PENDUDUK TERHADAP LAHAN PERTANIAN DI SUB DAS KEDUANG, KABUPATEN WONOGIRI, JAWA TENGAH
Agus Wuryanta;
Pranatasari Dyah Susanti
Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 12, No 3 (2015): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1505.191 KB)
|
DOI: 10.20886/jpsek.2015.12.3.149-162
Population pressure on agricultural land is one of the important parameters to determine the level of watershed environment quality. High population pressure on agricultural land in a watershed can lead to land degradation and watershed ecosystems damage. The purpose of research is to calculate and determine the level of population pressure on agricultural land in the sub watershed and in each district in the sub watershed by using Geographic Information System (GIS). Population pressure on agricultural land is calculated by using Soemarwoto's formula (1985). The classification of population pressure on agricultural land is based on the Decree of the Directorate General of Land Rehabilitation and Social Forestry (RLPS,) Ministry of Forestry of Indonesia No. P.04/VSET/2009. The research was conducted in Keduang sub-watershed which is part of water chatchment area of Gajah Mungkur Reservoir in Wonogiri District, Central Java. The results showed that population pressure on agricultural land in Keduang Sub-watershed is categorized as “bad” with the value of 28.978,16. Girimarto, Jatipurno, Jatiroto, Jatisrono and Sidoharjo districts are categorized as “medium”, while Jatiyoso, Kismantoro, Ngadirojo, Nguntoronadi, Purwantoro, Slogohimo and Tirtomoyo districts are categorized as “bad” with the value more than 2.
ANALISIS DAMPAK KEBAKARAN HUTAN DI INDONESIA TERHADAP DISTRIBUSI PENDAPATAN MASYARAKAT
Nur Arifatul Ulya;
Syafrul Yunardy
Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 3, No 2 (2006): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (18696.011 KB)
|
DOI: 10.20886/jpsek.2006.3.2.133-146
Sejak kebakaran hutuan besar tahun 1982/1983 yang menbakar 3,5 juta hektar hutan alam di Kalimantan Timur, kebakaran hutan di Indonesia kian menyebar dan selalu berulang setiap tahun. Kejadian ini jelas akan berpengaruh terhadap pendapatan baik bagi masyarakat, perusahaan, maupun pemerintah. Studi ini bertujuan untuk mengetahui besarnya dampak kebakaran hutan di Indonesia terhadap masyarakat . Selain itu juga untuk mengidentifikasi jalur-jalur keterkaitan antar sektor kegiatan perekonomian. Metode analisis yang digunakan untuk mengukur besarnya nilai penurunan tingkat pendapatan (economic loss) adalah system Neraca Sosial Ekonomi (SNSE) atau Social Accounting Matrix (SAM). Sedangkan untuk menjelaskan jalur keterkaitan antar sektor digunakan Analisis Jalur Struktural (Structural Path Analysis). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa untuk setiap hektar kejadian kebakaran hutan di Indonesia, berdampak menurunkan tingkat pendapatan masyarakat sebesar RP. 77,44 juta. Rumah tangga mengalami penurunan tingkat pendapatan yang paling besar dibandingkan dengan pemerintah maupun perusahaan. Secara struktural, ditemukan fakta bahwa ada jalur keterkaitan yang erat antara sektor kehutanan dengan sektor-sektor yang berbasiskan pertanian di pedesaan.
PERANAN DAN KEBUTUHAN PEMANGKU KEPENTINGAN DALAM TATA KELOLA PARIWISATA DI TAMAN NASIONAL BUNAKEN, SULAWESI UTARA
Heri Santoso;
E.K.S Harini Muntasib;
Hariadi Kartodihardjo;
Rinekso Soekmadi
Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 12, No 3 (2015): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20886/jpsek.2015.12.3.197-211
Tourism management has been developed in Bunaken National Park (BNP) but has not shown satisfactory results. This research aim to identify and describe the roles and the needs of stakeholders in the governance of tourism in BNP. Data was collected through interviews, observation and document study, and then analyze by using the stakeholder analysis and requirements analysis. The results showed that there are 17 stakeholders, mostly serves as key players who have high interest and influence. Relationships among stakeholders are in the form of coordination, cooperation, and potential for conflict. The necessary requirements of the stakeholders, namely (1) the understanding of stakeholders on the BNP and its management, as well as the laws and regulations on governing the development of tourism in the conservation area, (2) coordination and communication at the regional level to unify the perception on the development of governance of tourism in BNP, and (3) implementation and synchronization of activities and programs of tourism development in BNP by stakeholders. Active roles and needs of the stakeholders can be met through more intensive coordination in supporting the management of BNP. The impact of the research is to provide input to the better tourism governance in BNP.
ANALISIS PERSEPSI DAN PERILAKU MASYARAKAT TERHADAP KEBERADAAN KAWASAN KPHP MODEL POIGAR
Arif Irawan;
Iwanuddin Iwanuddin;
Jafred Elsjoni Halawane;
Sulistya Ekawati
Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 14, No 1 (2017): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (477.301 KB)
|
DOI: 10.20886/jpsek.2017.14.1.71-82
Implementation of community empowerment scheme in the Poigar Production Forest Management Unit (PFMU) Model area needs to take into account on community perception and behavior. This study aimed to determine the level of perception and behavior of the community towards the existence Poigar PFMU Model and to recommend the appropriate community empowerment scheme. To find out the perceptios and behavior of the Lolan Village community towards Poigar PFMU Model was by using Likert Scale. Furthermore, to determine the factors that influence people's behavior, then Spearman rank (Rs) correlation test was used. The results showed that the level of perception of Lolan village communities to the existence of the Poigar PFMU Model was in good category, while the society behavior was in the less category. A good public perception of the Poigar PFMU Model area, did not have significant influence on its behavior. Community social characteristics that correlate with the behavior of the community were among others: education, level of income sourced from outside the area and level of interaction with the forest. Based on this, community empowerment strategy that is most likely to do in Poigar PFMU Model is through the Forestry Partnership Scheme.
DINAMIKA KELOMPOK TANI DAN PEMBANGUNAN HUTAN RAKYAT DI KABUPATEN SERANG PROVINSI BANTEN
indah bangsawan;
Hardjanto Hardjanto;
Yulius Hero
Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 13, No 1 (2016): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (672.049 KB)
|
DOI: 10.20886/jpsek.2016.13.1.1-12
The success of the development of Private Forest (PF) can not be separated from the farmer groups (FG). The research aimed to: (1) analyzing the organization and rules of FG and (2) analyzing the relationship between development of FG and its PF that managed by this FG. First analysis by using historical case studies or organization method while second analysis by using ethnographic method. The results showed that the organizational structure of FG which was formed since the beginning or as a result of reform was simple so it would be ease to facilitate on the decision making. Norms of the group was as the result of the deliberation agreed upon, understood and adhered to by all members, even though it was not formally written. The norm of the board executives and members were not been stated formally but it was reported during group deliberation and so that it running well. FG consisting of 15 people and was formed in 2002 and amended in 2011 and it growing continuously until 2014. The development of the FG was characterized by growing type of business, assets of the FG and the land area of PF was managed by FG.
PENGETAHUAN EKOLOGI MASYARAKAT LOKAL DALAM PEMILIHAN POHON PELINDUNG PADASISTEM AGROFORESTRI TRADISIONAL "DUSUNG" PALA DI AMBON
Messalina Lovenia Salampessy
Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 14, No 2 (2017): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (441.878 KB)
|
DOI: 10.20886/jpsek.2017.14.2.135-142
Local ecological knowledge is closely linked to decision-making process for planting tree. The aims of this study are to describe and explain local community’s decision-making process in the selection of shading trees on their lands according to their understanding and knowledge. This study used case study approach. Data was collected through in-depth interviews and observations. The results of the study showed that to manage traditional agroforestry, the community planted nutmeg (Myristica fragrans) as the main crop species and selected the covering trees, such as walnuts (Canarium sp.) and durian (Durio sp.). The reasons in selecting shading trees were as follows: the suitability of biophysical condition; supporting nutmeg growth; ease of maintenance and harvesting activities; parental inheritance; yield diversity; and ease of marketing activities. Learning from the study, the government and relevant stakeholders are expected touse local ecological knowledge to support the development of community forestry.
TOTAL NILAI EKOSISTEM MANGROVE DI KABUPATEN GORONTALO UTARA, PROVINSI GORONTALO
Riesti Triyanti;
Maulana Firdaus;
Radityo Pramoda
Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 14, No 3 (2017): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (945.111 KB)
|
DOI: 10.20886/jpsek.2017.14.3.219-236
Mangrove forest is the main life-supporting ecosystem in coastal and marine areas. Little information is available on quantifying of mangrove function as well as its benefit. The study is conducted to quantify the totalvalue of the mangrove ecosystem in North Gorontalo Regency. Data were collected through interviews with users and non-users of the resources along with secondary data such as the amount of carbon storage and cost of standard construction of break water for mangrove ecosystem. Data were analyzed by using economic valuation techniques for calculating total value of the mangrove ecosystem. The results showed that the ecological valuewas Rp18,205,000,890/hectare/year, the economic value was Rp40,716,063/hectare/year, while the social and cultural values was Rp20,341,259/hectare/year. Hence, the total value of mangrove ecosystem in North Gorontalo Regency amounts to Rp18,266,058,212/hectare/year. This shows the importance of the mangrove resources in term of its values that needs to be informed to the decision-makers, so that it can be managed in a sustainable way with proper benefits and costs consideration.
MENINGKATKAN PERAN PEMANGKU KEPENTINGAN DALAM PENGELOLAAN WILAYAH HULU DAERAH ALIRAN SUNGAI CILIWUNG
Iis Alviya;
Elvida Yosefi Suryandari;
Retno Maryani;
Zahhrul Muttaqin
Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 13, No 2 (2016): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (4808.738 KB)
|
DOI: 10.20886/jpsek.2016.13.2.121-134
Stakeholders have a ver y important role interm of the management of upstream watershed. Thus, the common understanding on the existence and role of stakeholders is an important factor in order to achieve good governance of watershed management, leading to the attainment of environmental, social and economic benefits. This paper aims to analyse the role, interests, and cooperation among stakeholders and its relationship with the condition of upper Ciliwung watershed. Stakeholder analysis was used in this study to identify stakeholders, to categorize them, and to investigate the relationship between stakeholders. The analysis showed the lack of cooperation among stakeholders both between key stakeholders with primar y stakeholders. This resulted in lack of communities' understanding on the benefits and the importance of conservation activities in the upstream Ciliwung watershed. Meanwhile, the cooperation between key stakeholders and supporting stakeholders, especially the providers of funds, was relatively better/stronger. This can be seen from a better management of inter-agency cooperation in the upstream Ciliwung watershed, although the effort was tend to be project-oriented. Therefore, communication forum need to be established, to taking role for synchronizing , collaborating and coordinating stakeholders' efforts, so that the management programs of upstream Ciliwung watershed can be integrated.