cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Diponegoro Private Law Review
Published by Universitas Diponegoro
ISSN : 25982354     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal ilmiah berkala dari Bagian Hukum Keperdatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Jurnal ilmiah ini akan berisi tulisan dari akademisi yang mendalami hukum perdata (perdata barat, perdata agraria, perdata islam, perdata dagang, perdata adat, dan lain-lain).
Arjuna Subject : -
Articles 129 Documents
 4   5   6   7   8 
PENOLAKAN MASYARAKAT TERHADAP REKLAMASI TELUK BENOA PROVINSI BALI Dewi, Gangga Santi
Diponegoro Private Law Review Vol 3, No 1 (2019): DPLR
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (276.521 KB)

Abstract

ABSTRACT  The need for land for tourism in Bali makes the government want to reclaim Benoa Bay. Rejection of Benoa Bay reclamation is a social phenomenon that occurs in Balinese society. Based on the results of the study, the reason Bali people reject reclamation because it has an impact on social aspects, cultural customs and the environment and solutions to conflicts that occur due to the refusal of Benoa Bay reclamation requires clear policies related to land regulation resulting from reclamation that have no negative impact on cultural and environmental customs in Bali
PERLINDUNGAN HAK MORAL PENCIPTA DI ERA DIGITAL DI INDONESIA Sartika Nanda Lestari
Diponegoro Private Law Review Vol 4, No 3: Vol 4, No 3 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (166.657 KB)

Abstract

Berkembangnya teknologi menimbulkan dampak yang cukup signifikan dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Penemuan yang memberikan dampak paling besar dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah munculnya teknologi internet yang memungkinkan manusia untuk hidup lebih praktis. Dampak munculnya internet merambah kedalam hampir seluruh aktifitas manusia termasuk dalam bidang seni, sastra maupun ilmu pengetahuan yang menjadi objek perlindungan hak cipta.  Era digital seakan menjadi tempat tanpa batas bagi seluruh manusia untuk dapat menuangkan karya hasil kreatifitas dan kemampuannya. Hal tersebut tentunya berdampak pada eksistensi perlindungan kekayaan intelektual, khususnya Hak Cipta. tulisan ini akan mengkaji beberapa hal terkait hak cipta, yaitu mengenai perkembangan hak moral dan perlindungan hak moral pencipta di era digital seperti saat ini. Atas dasar kajian yang telah dilakukan, ditemukan bahwa hak moral berdasarkan perspektif Undang-Undang Hak Cipta mengalami perkembangan secara bertahap mulai dari pertengahan abad 19, Konvensi Berne, hingga Undang-Undang hak Cipta No. 28 Tahun 2014 di Indonesia. terkait dengan perlindungan hak moral pencipta di era digital, tidak dapat dipungkiri bahwa perlindungan cukup sulit karena sarana control teknologi yang belum maksimal. Key words: Pencipta, Hak Moral, Hak Cipta
Pilihan Hukum dalam Kontrak Perdata Internasional Aminah, Aminah
Diponegoro Private Law Review Vol 3, No 2 (2019): DPLR
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (149.913 KB)

Abstract

Sebagai konsekuensi dari era globalisasi, hubungan hukum  antar masyarakat dunia menjadi terbuka dan mudah sekali, Kontrak Perdata Internasional merupakan salah satu hubungan hukum yang digunakan untuk mempermudah kerjasama diantara mereka, namun terkadang kemudahan dalam kerjasama tersebut seringkali mengalami hambatan apabila terjadi sengketa diantara mereka, misalkan salah satu pihak tidak memenuhi janjinya (prestasinya).apabila salah satu pihak tidak merasa dirugikan karena perbuatan pihak lainnya yang wanprestasi dapat menuntut kepada lembaga yang berwenang, misalnya pengadilan.Penyelesaian sengketa kontrak perdata internasional melalui pengadilan seringkali menimbulkan ketidak puasan bagi pihak yang dikalahkan sebab hakim dalam pengadilan harus menentukan lex cause (hukum yang seharusnya berlaku) terlebih dahulu dan terkadang lex cause nya tidak begitu familier bagi hakim atau bagi salah satu pihaknya, belum lagi adanya factor factor non yuridis yang banyak mempengaruhi proses peradilan sehingga kondisi tersebut bias menghasilkan putusan yang kurang memuaskan.Salah satu solusi untuk mengatasi hal tersebut para pihak dapat membuat pilihan hukum (pilihan hukumnya atau pilihan forumnya) sehingga diharapkan dapat memperoleh putusan dalam penyelesaian sengketa yang timbul dalam kontrak Perdata Internasional yang memuaskanTulisan ini mengkaji bagaimana apa yang dimaksud dengan pilihan hukum dan fungsi pilihan hukum dalam sebuah kontrak Perdata Internasional internasionalHasil dari kajian menunjukkan bahwa 1).Pilihan hukum adalah hukum yang dipilih oleh para pihak dalam kontrak sebagai alat untuk meintepretasikan kontrak tersebut dan untuk menyelesaikan jika terjadi sengketa  2) fungsi pilihan hukum dalam sebuah kontrak Internasional antara lain: menjamin kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa, sebagai antisipasi para pihak jika terjadi sengketa dan diharapkan mewujudkan keadilan dalam penyelesaian sengketa dalam kontrak perdata Internasional
PELAKSANAAN PASAL 74 UNDANG-UNDANG 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS TERHADAP KASUS TELUK BUYAT DI INDONESIA Lestari, Sartika Nanda
Diponegoro Private Law Review Vol 1, No 1 (2017): DPLR
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (592.431 KB)

Abstract

Corporate social responsibility is interpreted as a continuous commitment by the business to act ethically and contribute to the development of the economy and the local community or the wider community. Indonesia is one of the countries that realize the importance of corporate social responsibility, that is, with the regulation of corporate social responsibility in Article 74 Company Act No. 40/2007. In the case of Buyat Bay in Indonesia, there is still a different understanding of corporate social responsibility. This is due to the absence of arrangements in detail to explain the form of corporate social responsibility that must be done by the company. Keywords : Article 74, company, corporate social responsibility
IMPLEMENTASI KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT SUMATERA BARAT DALAM PELAKSANAAN GADAI TANAH Adhim, Nur; Triyono, Triyono; Alfriano, Naina
Diponegoro Private Law Review Vol 3, No 1 (2019): DPLR
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (255.149 KB)

Abstract

ABSTRACT  In the Minangkabau community, land is not only for fulfilling living needs, but also related to matrilineal organizations. Talking about land issues in Minanagkabau means talking about Minangkabau customary law as well. Land issues are an integral part of customary law. Thus the close relationship can be seen if the customary law community changes, the law of the land will change, and the law will remain if the community does not change, so that wherever the Minangkabau people are located they are bound by a unity of land law. The implementation of land pawns carried out by the people of West Sumatra has been regulated in such a way by the provisions of customary law. The land pawn has local wisdom that is maintained until now, namely the conditions that must be met before pawning. Submission of pawn money is not done with money but with gold and pawning is carried out based on the principle of social character that functions to help, without extortion or coercion, no one feels aggrieved either the pawning party or the land pawn recipient.  Keywords: Land Pawn, People of West Sumatra
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG JURANG BLIMBINGSEBAGAI KAMPUNG SENI DAN BUDAYA DI KOTA SEMARANG MELALUI PELESTARIAN SENI TRADISIONAL UNTUK MENUNJANG KESEJAHTERAAN RAKYAT BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG PEMAJUAN KEBUDAYAAN Ana Irhandayaningsih, Triyono Muhyidin
Diponegoro Private Law Review Vol 2, No 1 (2018): DPLR
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (519.766 KB)

Abstract

The Blimbing Bluff of Kelurahan Tembalang, Tembalang Sub-district, Semarang City is a Thematic village that was pioneered and projected as one of Thematic Thematic Village of Art and Culture in Semarang City, Central Java. Various types of art are still alive and growing in it. Type of Art Kehoprak, Horse Lumping and Calligraphy are the types of art that live, popular and still cultivated by a group of people in the village. These arts groups are still alive and have the potential to be further enhanced to be more acceptable and favored by today's young generation, and to be competitive with other arts and cultures in Central Java. The problem is how to create traditional arts in the village of Blessing Blimbing which has been abandoned by the young generation is again becoming a popular art by the younger generation and all levels of society, to then be used as a means to communicate various information including law, and the creation of art and culture village become a destination to enjoy artistic tourism, so that in turn the surrounding community can enjoy the positive impact that can improve the populist economy for the achievement of people's welfare. As stipulated in Article 4 and Article 32 paragraph (2) of Law No. 5 of 2017 on the Promotion of Culture, that the purpose and benefits of the promotion of culture among others is to improve the welfare of the people, and strengthen the identity of the nation. Keywords : Social empowerment, Thematic Village
PENCATATAN PERKAWINAN BEDA AGAMA (Studi Komparatif Antara Pandangan Hakim PA Semarang dan Hakim PN Semarang Terhadap Pasal 35 Huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan) Muhyidin Ayu Zahara
Diponegoro Private Law Review Vol 4, No 3: Vol 4, No 3 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (308.872 KB)

Abstract

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menimbulkan persoalan hukum mengenai perkawinan beda agama sebab tidak mencantumkannya ke dalam suatu pasal. Meski pencatatannya telah diatur dalam Pasal 35 Huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, namun tetap saja pengaturan mengenai perkawinan beda agama dalam Undang-Undang Perkawinan mengalami kekosongan hukum. Penelitian ini berusaha menjawab persoalan tersebut berlandaskan paparan pandangan komparatif Hakim PA Semarang dan Hakim PN Semarang terhadap Pasal 35 Huruf (a) Undang-Undang Administrasi Kependudukan.Persamaan pandangan antara Hakim PA Semarang dan Hakim PN Semarang adalah pengakuan terhadap keberadaan Pasal 35 Huruf (a) Undang-Undang Administrasi Kependudukan dan tidak bertentangan dengan undang-undang, Pasal 35 Huruf (a) Undang-Undang Administrasi Kependudukan merupakan solusi bagi perkawinan yang tidak terakomodir dalam Undang-Undang Perkawinan. Proses pencatatannya adalah seperti perkawinan pada umumnya, yang membedakan hanyalah wajib melampirkan penetapan Pengadilan Negeri setempat dan tanpa mencantumkan surat keterangan telah terjadi perkawinan dari pemuka agama/pendeta.Perbedaan pandangan antara keduanya adalah mengenai konsep dalam memandang perkawinan beda agama kemudian mengenai pihak yang mencatatkan perkawinannya.Kata kunci : Pencatatan, Perkawinan, Beda Agama
PERLINDUNGAN PENGGUNA GAS BUMI ATAS KEBOCORAN PIPA PENYALUR MILIK PT PERUSAHAAN GAS NEGARA (PERSERO) TBK Lestari, Sartika Nanda; Diandra, Nikita
Diponegoro Private Law Review Vol 3, No 1 (2019): DPLR
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1766.932 KB)

Abstract

ABSTRACT  The use of natural gas energy is emphasized by the government, in order to decrease the amount of fuel subsidy that giving impact in increasing energy and economic security. The household sector is the highest natural gas consumer, because it is cheaper and cleaner than gasoline and produces less greenhouse emissions than its counterparts. But in practice, the safety of the pipeline is not fully met. Gas leak is one of the the example which caused damage on the consumer. This study will examine the implementation of PT. PGN Tbk gas pipeline system and the consumer protection on gas leak using socio legal research. The results showed that PT. PGN Tbk as natural gas distributor business operators responsible if a leak occurs in the distribution pipeline in the form of repairs and compensation  Keywords:  Natural Gas, Leaking Pipes, Consumer Protection, Responsibility of Service Providers.
ANALISIS PROBLEM PEMBIAYAAN MUDHARABAH SERTA SOLUSINYA Sarono, Agus
Diponegoro Private Law Review Vol 3, No 1 (2019): DPLR
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (328.151 KB)

Abstract

ABSTRACT   Islamic banks were originally constructed as a system with profit and loss sharing in all its operational mechanism. The problem then was the product of this need honesty in its process. It is very difficult to be controlled. Costumers more understand the process and the appication of the profit-sharing agreement than Syariah Bank its self. This causes  problems and deviation of profit-sharing system by costomer. This paper will try to discuss about problems and solutions sharing system (mudharabah) in a financing scheme in Islamic banks
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM LINTASAN WAKTU Sukirno Sukirno
Diponegoro Private Law Review Vol 4, No 3: Vol 4, No 3 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (186.167 KB)

Abstract

Latar belakang artikel ini adalah ingin mengungkap pemberdayaan masyarakat hukum adat (MHA) sejak masa pemerintah Hindia Belanda hingga masa pemerintah Republik Indonesia (RI). Hasil kajian menunjukkan bahwa pada masa pemerintah Hindia Belanda MHA diberdayakan dengan setengah hati, kendati hukum adat berlaku dengan syarat, namun dibentuk Pengadilan Adat dan wilayah adat diakui secara tertulis. Sedangkan pada masa pemerintah RI, sekalipun diakui secara eksplisit dalam UUD 1945  dan UUPA dan UU lainnya, namun pemberdayaan tidak sepenuhnya bisa dilakukan,  karena MHA termasuk hukum adatnya diakui dengan syarat.Kata kunci: MHA, Hindia Belanda, Republik Indonesia

Page 6 of 13 | Total Record : 129

 4   5   6   7   8 

Filter by Year

2017 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 8, No 2 (2024): DPLR Vol 8, No 1 (2024): DPLR Vol 7, No 2 (2023): DPLR Vol 7, No 1 (2023): DPLR Vol 6, No 2 (2022): DPLR Vol 6, No 1 (2022): DPLR Vol 5, No 2 (2021): DPLR Vol 5, No 1 (2021): DPLR Vol 4, No 2 (2020): DPLR Vol 4, No 1 (2020): DPLR Vol 4, No 3: Vol 4, No 3 (2019) Vol 3, No 2 (2019): DPLR Vol 3, No 1 (2019): DPLR Vol 2, No 2 (2018): DPLR Vol 2, No 1 (2018): DPLR Vol 1, No 1 (2017): DPLR More Issue