cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Diponegoro Private Law Review
Published by Universitas Diponegoro
ISSN : 25982354     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal ilmiah berkala dari Bagian Hukum Keperdatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Jurnal ilmiah ini akan berisi tulisan dari akademisi yang mendalami hukum perdata (perdata barat, perdata agraria, perdata islam, perdata dagang, perdata adat, dan lain-lain).
Arjuna Subject : -
Articles 129 Documents
 2   3   4   5   6 
KLAIM MARINE HULL AND MACHINERY DALAM PRAKTEK PERTANGGUNGAN Njatrijani, Rinitami
Diponegoro Private Law Review Vol 2, No 2 (2018): DPLR
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (570.906 KB)

Abstract

ABSTRAKAsuransi merupakan metode yang paling handal dalam mengalihkan risiko dari tertanggung kepada penanggung.Asuransi diatur secara umum dalam KUHPerdata dan secara khusus dalam KUHD.Asuransi Marine Hull and Machinery merupakan salah satu obyek yang dipertanggungkan risikonya oleh PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia selaku Penanggung.Fokus permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini, yaitu:bagaimana hak dan kewajiban PT P selaku Penanggung terhadap klaim Marine Hull and Machinery dalam praktek pertanggungan danbagaimanakah tata cara penyelesaian klaim asuransi Marine    Hull   and Machinery pada  PT P dalam praktek pertanggungan.Penelitian ini menggunakan  pendekatan yuridis empirisdengan metode wawancara terhadap beberapa subyek penelitian yaitu PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia sebagai pelaku industri asuransi dan PT.P (Persero) sebagai pihak tertanggung , serta melakukan pengamatan terstruktur kapal MT.K selaku objek penelitian. Data sekunder diperoleh melalui sejumlah bahan pustaka yang berkaitan dengan hukum asuransi.Hasil penelitian menunjukan bahwa Tanggung jawab PT.P selaku penanggung dalam praktek pertanggungan risiko  Marine Hull and Machinerybersifat parsial , hal tersebut diatur dalam polis yang telah diperjanjikan yaitu  Marine Hull Policy PT P (Persero) Policy No.PPH 1100007 For the Period From 1st January 2011 to 31 st December 2012, Institute Time Clause Hulls 1/10/83 (Clause 280).Mekanisme penyelesaian klaim telah ditetapkan oleh Penanggung, sejak awal dan telah disepakati pada saat penutupan asuransiMarine Hull and Machinery. Para pihak perlu memahami isi polis asuransi Marine Hull and Machinery, yang bersumber dari Marine Insurance Act 1906  sebagai dokumen/ alat bukti terjadinya perjanjian pertanggungan pengangkutan melalui laut secara mendetail , agar risiko hukum yang berpotensi timbul di kemudian hari dapat diantisipasi oleh para pihak. Kata kunci : Klaim, Asuransi Marine Hull and Machinery
PERBANDINGAN PENGANGKATAN ANAK DALAM SISTIM HUKUM PERDATA YANG BERLAKU DI INDONESIA Aminah, Aminah
Diponegoro Private Law Review Vol 2, No 2 (2018): DPLR
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (408.134 KB)

Abstract

Indonesia applies various civil law systems, so adoption can use one of the applicable legal systems. This study examines the problem of the civil law system that applies in Indonesia and the comparison of adoption according to the civil law system in Indonesia. Using a normative comparative approach, descriptive research, secondary data and qualitative analysis. The results of the study show that there are 4 Indonesian civil law systems, namely the Western Civil Code using the provisions of the Civil Code, customary law uses the provisions of each customary law, Islamic law uses compilation of Islamic law, and national law by using laws that have been made by Parliament with the government. adoption is known in customary law and national law and has legal consequences both on the legal relationship between both, the right to alimentation and inheritance rights, but in Islamic law adoption does not cause legal consequences at all so it does not inherit each other and there is no legal relationship between the two, and is entitled for  wasiat wajibah, while the Civil Code is not known for adoption of children Keywords: Adoption, Indonesian civil law system
KONFLIK TERKAIT STATUS HUKUM TANAH EKS KERAJAAN KASULTANAN KOTARINGIN DI KALIMANTAN TENGAH Dewi, IGA Gangga Santi
Diponegoro Private Law Review Vol 2, No 2 (2018): DPLR
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (641.334 KB)

Abstract

Banyak terjadi konflik terkait tanah eks kerajaan Kasultanan Kotaringin. Konflik terjadi karena tidak ada upaya dari Pemerintah Daerah untuk menyelesaikan permasalahan status hukum tanah eks kerajaan yang terjadi di  Kotawaringin Barat. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui realitas berlakunya kebijakan tanah eks Kasultanan Kotaringin dan mengetahui tanah eks kerajaan dapat dikategorikan sebagai tanah adat. Berdasarkan hasil penelitian Kasultanan Kotaringin merupakan masyarakat adat, karena ahli waris dan kerabat Kasultanan mempunyai kewenangan di dalam dan keluar daerah adatnya.  Kata kunci : Konflik, Tanah Eks Kerajaan, Masyarakat adat
PERGESERAN ORIENTASI PEMIKIRAN HUKUM ISLAM KONTEMPORER (Pembaharuan Pemahaman Hukum Islam dari Legal-Eksoterik Menuju Substantif-Esoterik) Muhyidin, Muhyidin; Supeno, Ilyas
Diponegoro Private Law Review Vol 3, No 1 (2019): DPLR
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (369.731 KB)

Abstract

ABSTACT  Islamic law is often misunderstood and misunderstood by some people. Islamic law is considered unable to provide satisfactory answers to the modern problems of humanity. An approach to understanding Islamic law is very important in understanding the law itself. Then a breakthrough in understanding and shifting orientation is needed in interpreting an absolute revelation-holy text towards an essential esoteric context.
SEKAPUR SIRIH TELAAH UNDANG-UNDANGNO.20 TAHUN 2011 TENTANG RUMAH SUSUN R. Suharto, R. Suharto
Diponegoro Private Law Review Vol 3, No 1 (2019): DPLR
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (262.531 KB)

Abstract

ABSTRACT  Housing development for residential in the form of apartments can reduce land use and make open space more spacious is an alternative. A plot of land can be used optimally to become a multi-storey residence that can accommodate as many people as possible. The legal basis for Apartment Development is UU No. 20 year 2011 about apartments, as the substitute of previous Undang-Undang, which is Undang-Undang No. 16 year 1985 about Apartments. The concept of Apartments that had previously been regulated in Undang-Undang No. 16 year 1985 was the concept of Condominium which was adopted and stated in the new constitution. Condominium refer to one form of ownership involving more than one owner.  Keywords : Apartments, Undang Undang No. 20 Year 2011, Study
PENERAPAN ASAS NEMO PLUS DALAM PERBUATAN HUKUM TERHADAP HARTA KEKAYAAN PERKAWINAN Yunanto Yunanto
Diponegoro Private Law Review Vol 4, No 3: Vol 4, No 3 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (255.646 KB)

Abstract

Hakikat asas nemo plus mengandung makna bahwa seseorang tidak boleh bertindak melebihi kewenangannya. Asas ini penting diterapkan dalam perbuatan hukum terhadap harta kekayaan perkawinan, karena menyangkut kewenangan suami atau istri baik terhadap harta bersama maupun harta pribadi. Oleh karena itu harus ditentukan terlebih dahulu jenis harta dalam perkawinan, apakah sebagai harta bersama atau harta pribadi. Apabila ketika keliru dalam menentukan jenis harta bisa merubah status harta dan menciptakan kerancuan dalam kewenangan bertindak.Kata kunci : asas nemo plus, harta  bersama, harta pribadi.
IMPLEMENTASI PUTUSAN MK NO 97 / PUU-XIV / 2016 TERHADAP PELAKSANAAN PERKAWINAN PADA MASYARAKAT ADAT SAMIN (SEDULUR SIKEP) DI JAWA TENGAH Rinitami Njatrijani, Herni Widanarti
Diponegoro Private Law Review Vol 3, No 2 (2019): DPLR
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (239.155 KB)

Abstract

Kebhinekaan Bangsa Indonesia mengakibatkan keanekaragaman budaya, agama, dan kepercayaan yang dianut. Salah satu kearifan lokal yang telah hidup dalam masyarakat adat adalah komunitas masyarakat Adat Samin (Sedulur Sakep) yang memiliki aturan perkawinan yang tidak sesuai dengan UU Perkawinan. Atas kasus tersebut MK mengeluarkan putusan Nomor 97/PUU-XIV/2016 yang mengakui keberadaan para penghayat kepercayaan dan jenis kepercayaannya dapat ditulis di kolom agama yang terdapat dalam KTP. Penelitian ini mengkaji mengenai pelaksanaan perkawinan masyarakat adat Samin (Sedulur Sikep) sebelum Putusan MK No.97/PUU-XIV/2016 dan mengkaji implementasi pelaksananaan perkawinan masyarakat adat Samin (Sedulur Sikep) pasca Putusan MK No.97/PUU-XIV/2016. Berdasarkan hasil penelitian, sebagian masyarakat Samin telah melaksanakan isi ketentuan dari Putusan MK No.97/PUU-XIV/2016 dan UU Perkawinan ini, namun sebagian dari mereka juga menolak atas pelaksanaan dan pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Sebagian dari masyarakat Samin menuntut supaya aliran kepercayaan dapat disahkan sebagai agama di Indonesia dengan sebutan nama Adam. Kata Kunci: Perkawinan, Masyarakat Hukum Adat Samin (Sedulur Sikep), Putusan MK No 97/PUU-XIV/2016.
PENYELESAIAN KREDIT MACET DALAM PERJANJIAN KREDIT PEMILIKAN RUMAH (KPR) Prabowo, Shidqon
Diponegoro Private Law Review Vol 3, No 1 (2019): DPLR
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (280.23 KB)

Abstract

ABSTRACT  This research was carried out in semarang,  describing how the form of settlement bad credit in house ownership credit agreement.The research method used in this study is an empirical juridical, conducted by examining existing rules and theories with reality or facts. the results of the first study,  efforts to resolve bad credit in a house ownership credit agreement (KPR) at Semarang State Savings Bank. Engagement that is able to provide legal protection to binding parties in the agreement.  Keywords : Legal protection of bad credit. Settlement of bad credit.
PENGAKUAN PENGANGKATAN ANAK BERDASARKAN HUKUM ADAT DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 54 TAHUN 2007 Prasetyo, Agung Basuki
Diponegoro Private Law Review Vol 3, No 1 (2019): DPLR
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRACTThe majority of the public still considers the descendant (son) is a very essential element for a family that wishes to remain intact. So the importance of the descendants in the family, it can be potentially polygamous or occurrence of a divorce. Therefore, adoption is an alternative that can be done, in order that the purpose of marriage is to form a happy and eternal family come true. The implementation of the adoption on the basis of custom or customary law still do in order the life of indigenous peoples, since the custom is an expression of the belief that so long embedded, hereditary, thus leading adherence to customary law on any of their citizens. With regard to the recognition of adoption is done based on customary law in the Government Regulation Number 54 of the year 2007, there are clauses that are not singkron associated with recognition of the adoption is carried out on the basis of customary law . I.e. in article 1 point 1 asserted that the adopted child is recognized when it is done on the basis of a decision or determination of the Court. However, in article 8, there is a recognition of how adoption in customs. Next up in article 9 paragraph (1), still contains provisions related to the recognition of the institution of adoption is done based on custom.
KRITISI ATAS PROSES LISTING, DELISTING DAN RELISTING DI BURSA EFEK INDONESIA Paramita Prananingtyas Bella Tamora Debora Sitepu
Diponegoro Private Law Review Vol 4, No 3: Vol 4, No 3 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (190.167 KB)

Abstract

Setiap Negara dengan system perekonomian yang terbuka pasti akan berusaha untuk menata ekonomi nasionalnya agar bersifat terbuka, salah satunya adalah keberadaan pasar modal. Pasar modal sebagai suatu tempat dimana para investor dan perusahaan yang membutuhkan modal dapat bertemu, memiliki dua fungsi utama, fungsi ekonomi dan fungsi ekonomi. Menurut Tjiptono Darmadji, pasar modal memiliki fungsi ekonomi karena merupakan tempat bertemunya dua kepentingan, kepentingan investor yang memiliki kelebihan dana dan penerbit [surat berharga] (issuer) yang membutuhkan dana, sedangkan fungsi keuangan muncul dari manfaat yang dapat diperoleh oleh para investor yaitu imbalan (return) sesuai besaran dan karakteristik investasinya.

Page 4 of 13 | Total Record : 129

 2   3   4   5   6 

Filter by Year

2017 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 8, No 2 (2024): DPLR Vol 8, No 1 (2024): DPLR Vol 7, No 2 (2023): DPLR Vol 7, No 1 (2023): DPLR Vol 6, No 2 (2022): DPLR Vol 6, No 1 (2022): DPLR Vol 5, No 2 (2021): DPLR Vol 5, No 1 (2021): DPLR Vol 4, No 2 (2020): DPLR Vol 4, No 1 (2020): DPLR Vol 4, No 3: Vol 4, No 3 (2019) Vol 3, No 2 (2019): DPLR Vol 3, No 1 (2019): DPLR Vol 2, No 2 (2018): DPLR Vol 2, No 1 (2018): DPLR Vol 1, No 1 (2017): DPLR More Issue