cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Diponegoro Private Law Review
Published by Universitas Diponegoro
ISSN : 25982354     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal ilmiah berkala dari Bagian Hukum Keperdatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Jurnal ilmiah ini akan berisi tulisan dari akademisi yang mendalami hukum perdata (perdata barat, perdata agraria, perdata islam, perdata dagang, perdata adat, dan lain-lain).
Arjuna Subject : -
Articles 129 Documents
 6   7   8   9   10 
PENYELESAIAN SENGKETA PERJANJIAN SEWA MENYEWA TANAH ADAT Prasetyo, Agung Basuki
Diponegoro Private Law Review Vol 4, No 1 (2020): DPLR
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (220.048 KB)

Abstract

ABSTRAKSI Masyarakat hukum adat mempunyai hubungan yang sangat erat dengan tanah wilayahnya. Hal ini dapat dipahami, bahwa masyarakat hukum adat sangat menggantungkan sumber pencahariannya pada tanahnya. Kewenangan untuk menguasai, mengatur dan mengurus semua tanah, secara struktus kemasyarakatan adat lebih diserahkan pada Ketua Adat dan pengurusnya. Oleh karena ini dalam tatanan kehidupan masyakat hukum adat, Ketua maupun pengurus adat mempunyai kewenangan, seperti melakukan perbuatan hukum perjanjian sewa menyewa tanah adat. Penulisan ini membahas masalah mengenai prosedur perjanjian sewa menyewa tanah adat, dan model penyelesaian jika terjadi perselisihan dalam perjanjian sewa menyewa tersebut. Prosedur pelaksanaan perjanjian sewa menyewa tanah adat di dilakukan melalui lembaga adat. Setelah terjadi kesepakatan antara lembaga adat dengan pihak penyewa mengenai harga sewa dan jangka waktu sewa serta hak dan kewajiban dari para pihak, penyerahan hak seketika terjadi setelah dilunasinya uang sewa. Apabila timbul sengketa pada perjanjian sewa menyewa tanah adat, dapat diselesaikan dengan pola negosiasi. Pemindah tanganan dalam hal perjanjian sewa menyewa tanah adat dilakukan secara tunai dan nyata karena dilakukan dihadapan Kepala Adat dan terjadi setelah dilunasinya uang sewa. Apabila timbul perselisihan akibat perjanjian tersebut dapat diselesaikan dengan pola musyawarah.  Kata kunci: Penyelesaian sengketa, Perjanjian sewa menyewa, tanah adat. ABSTRACT Indigenous peoples have a very close relationship with their territorial land. It can be understood, that the customary law community is very relying on its resources on its soil. The authority to control, regulate and manage all the land, the customary community in structure is more submitted to the Chairman of Adat and its successor. Therefore, in the order of life of Adat Law, the chairman and the customary officers have the authority, such as doing legal action lease agreement of the customary land. This writing addresses the matter regarding the procedure of renting lease agreements on customs, and the model of settlement in case of disputes in the lease agreement. The procedure of implementing lease agreements on customary land Charter is carried out through customary institutions. After the agreement between the Adat institution and the renter regarding the rental price and lease period as well as the rights and obligations of the parties, the right to surrender immediately after the lease. If disputes arise on the lease agreement of customary land, can be solved by a pattern of negotiation. The alienation in terms of lease agreements on the customary land Charter is done in cash and real because it is done before the head of Adat and occurs after the rent. In the event of disputes arising from such agreements can be resolved by deliberation pattern. Keyword: dispute resolution, lease agreement, customary land.
ERA DIGITAL MELAHIRKAN PERAN BARU, AGGREGATOR MUSIK DALAM MENDISTRIBUSIKAN KARYA CIPTA LAGU DAN MUSIK Mutia Adiva Aribowo, Rinitami Njatrijani Herni Widanarti
Diponegoro Private Law Review Vol 4, No 1 (2020): DPLR
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (224.233 KB)

Abstract

ABSTRAKSI Di zaman yang serba digital ini, pola pada pendistribusian musik telah bergeser dari media fisik ke media digital. Pergeseran ini menimbulkan sebuah peran baru dalam pola pendistribusian musik, yaitu Aggregator Musik. Aggregator Musik adalah perantara antara musisi atau pencipta dengan toko musik digital maupun platform streaming musik online dalam pendistribusian karya cipta baik lagu maupun musik secara digital ke kedua platform tersebut. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji peran Aggregator Musik dalam mendistribusikan karya cipta lagu dan musik secara digital. Berdasarkan kajian pustaka, penelitian ini berkesimpulan bahwa Aggregator Musik memiliki peran penting dalam pola pendistribusian musik secara digital.  Kata kunci : Aggregator Musik, Karya Cipta Lagu dan Musik, Peran.   ABSTRACT In this digital era, the pattern of music distribution has shifted from physical form to digital form. This changes attracts a new role in the pattern of music distribution, The Music Aggregator. Music Aggregator is a intermediary between music creators and digital music stores or platforms streaming music online in order to distribute their songs digitally, to both platforms. This paper is intended to examine the role of Music Aggregators in order to distributing songs digitally. Based on literature review, this research concludes that Music Aggregator has an important role in the pattern of digital music distribution. Keywords : Music Aggregator, Songs, and Role.
PENGARUH PANDEMI COVID 19 PADA PELAKSANAAN PERJANJIAN Aminah, Aminah
Diponegoro Private Law Review Vol 4, No 1 (2020): DPLR
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (211.847 KB)

Abstract

ABSTRACT Perjanjian/kontrak merupakan hubungan hukum yang sering dilakukan dalam dunia usaha/masyarakat di Indonesia. Adanya pandemic Covid 19, pemerintah Indonesia melalui Keppres No.12 tahun 2020 menetapkan Virus Corona (COVID19)  Sebagai Bencana Nasional. Sebagai bencana nasional telah berdampak pada segala aspek kehidupan masyarakat (dunia usaha/perseorangan). Salah satunya berdampak terhadap penurunan kemampuan ekonomi masyarakat yang selanjutnya bisa berakibat masyakakat tidak dapat memenuhi prestasi dalam perjanjian/tidak dapat melaksanakan perjanjian..Tulisan ini mengkaji apa yang yang dimaksud Pelaksanaan perjanjian dan apa pengaruh pandemic Covid 19 dalam pelaksanaan perjanjianHasil dari kajian menunjukkan bahwa 1).pelaksanaan perjanjian adalah pemenuhan isi perjanjian yang berupa pelaksanaan hak dan kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian. Perjanjian yang dibuat secara syah mengikat para pihak dan berlaku sebagai Undang-undang, sehingga para pihak harus mematuhinya/melaksanakan perjanjian tersebut. . Perjanjian dapat juga tidak dapat dilaksanakan manakala salah satu pihak wanprestasi dan berakibat hukum pihak yang wanprestasi /mengalami overmacht 2) Pandemi covid 19 berpengaruh dalam pelaksanaan perjanjian, dimana telah terjadi penurunan kemampuan ekonomi seseorang/akibat lain sehingga berpengaruh terhadap pelaksanaan perjanjian bagi seseorang. Pandemic Covid bisa dijadikan alasan D untuk tidak dapat melaksanakan kontrak karena overmacht, akan tetapi tidak semua perjanjian yang tidak dapat dilaksanakan pada masa pandemic kontrak tersebut menggunakan alasan overmacht, sebab pandemic covid 19 tidak dapat digeralisir sebagai overmacht pada setiap orang, melainkan harus dinilai secara kasus per kasus sesuai dengan situasi dan kondisi faktualnya masing masing.  Kata kunci: pelaksaan perjanjian, pandemi covid-19
HAMBATAN PENYELESAIAN SENGKETA TANAH WAKAF PADA PROYEK PEMBANGUNAN JALAN TOL DAN SOLUSINYA (Studi Kasus di Kabupaten Jombang) islamiyati, Islamiyati; adim, nur; Sari, Rizki Fitria
Diponegoro Private Law Review Vol 4, No 2 (2020): DPLR
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Proyek pembangunan jalan tol yang melibatkan tanah wakaf, sering menjadi problem bagi hukum wakaf. Satu sisi, tanah wakaf tidak boleh ditukar, dijualbelikan atau diganti dengan harta lain, namun di sisi lain, proyek jalan tol harus mengganti tanah wakaf untuk kepentingan negara. Tulisan akan menganalis hambatan penyelesaian sengketa tanah wakaf  pada proyek pembangunan jalan tol di Kabupaten Jombang dan solusinya. Manfaat penelitian dapat memberikan ide/gagasan pemerintah dalam menentukan kebijakan penyelesaian tanah wakaf untuk proyek jalan tol. Jenis penelitian field research, metode pendekatannya yuridis empiris, data yang digunakan berupa data primer dan sekunder. Hasil penelitian menjelaskan bahwa hambatan penyelesaian sengketa tanah wakaf pada pembangunan jalan tol, yakni; pada proses pemberian ganti kerugian tanah wakaf, kurang efektifnya pelayanan pemberian ijin pertukaran tanah wakaf dari Kemenag Provinsi Jawa Timur, kurang koordinasi antara Kemenag, BWI, Kementrian PUTR dan BPN, terdapat nadzir yang sudah meninggal dunia,dan kesalahpahaman masyarakat tentang boleh tidaknya penggantian harta wakaf. Solusi yuridisnya; melalui pembentukan nadzir, BWI dan pihak proyek jalan tol bekerjasama menyelesaikan pengadaan jalan tol, Kemenag Provinsi Jawa Timur dan BWI segera menerbitkan surat izin ruislag tanah wakaf, dan penggantian tanah wakaf dengan uang kepada nadzir untuk dibelikan tanah dan membangan tempat ibadah, atau mengganti tanah wakaf dengan wakaf produktif, yang menghasilkan surplus berkelanjutan. Kata Kunci: Problematika Hukum, Penyelesaian Sengketa, Tanah Wakaf, Proyek Jalan Tol.
PELAKSANAAN DISPENSASI KAWIN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 22/PUU-XV/2017 TERKAIT DENGAN BATAS UMUR PERKAWINAN DI KOTA SURAKARTA Widanarti, Herni
Diponegoro Private Law Review Vol 4, No 2 (2020): DPLR
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pelaksanaan perkawinan harus memenuhi berbagai persyarakatan, salah satunya terkait dengan batasan umur. Dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan ditentukan batas usia yakni 16 (enam belas) tahun bagi wanita dan 19 (Sembilan belas) tahun bagi laki-laki.Apabila para pihak yang hendak melangsungkan perkawinan belum mencapai batas umur, maka diajukan dispensasi kawin pada pengadilan. Setelah dikeluarkan Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017 dinyatakan bahwa syarat usia perkawinan baik pria maupun wanita dinaikkan menjadi adalah 19 (sembilan belas) tahun. Hal ini kemudian diatur dalam aturan pelaksan dari putusan MK tersebut yakni Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui urgensi pengajuan dispensasi kawin dan pelaksanaan pengajuan dispensasi kawin setelah keluarnya Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017 di Kota Surakarta. Metode yang digunakan yakni yuridis empiris. Hasil dari penelitian bahwa urgensi pengajuan dipensasi kawin adalah untuk mengakui status perkawinan, melindungi status anak dan mencegah kemungkaran. Pelaksanaan perkawinan anak sebelum maupun setelah keluarnya Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017 sama-sama melalui pengajuan dispensasi kawin. yang membedakan hanyalah batas usia minimal perkawinan. Kata Kunci : Perkawinan anak, Dispensasi Kawin, Putusan Mahkamah Konstitusi
DASAR HUKUM PEMBIAYAAN DALAM PERBANKAN SYARIAH Musyafah, Aisyah Ayu
Diponegoro Private Law Review Vol 4, No 2 (2020): DPLR
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perbankan syariah adalah suatu sistem perbankan yang dikembangkan berdasarkan syariah (hukum) Islam. Indonesia yang sebagian besar penduduknya adalah muslim memberikan ruang yang cukup lebar bagi perkembangan bank syariah. Perkembangan perbankan syariah di Indonesia telah menjadi tolak ukur keberhasilan eksistensi ekonomi syariah. Secara yuridis formal kedudukan hukum perbankan syari’ah adalah kuat dan sejajar dengan perbankan konvesional lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mendiskusikan pembiayaan dalam perbankan syariah dan dasar hukum pembiayaan tersebut.. Ada tiga macam pembiayaan dalam perbankan syariah yaitu pembiayaan modal kerja syariah, pembiayaan konsumtif syariah, dan pembiayaan investasi syariah. Sedangkan dasar hukum pelaksanaan perbankan syariah adalah undang-undang No. 10 tahun 1998.  Kata Kunci: Hukum; Perbankan Sariah; Pembiayaan 
QUO VADIS UMKM JAWA TENGAH DI MASA PANDEMI COVID 19? Njatrijani, Rinitami
Diponegoro Private Law Review Vol 4, No 2 (2020): DPLR
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pandemi Covid 19 berdampak terhadap setiap sektor kehidupan manusia, tak terkecuali sektor ekonomi khususnya Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Penelitian ini akan membahas permasalahan mengenai bagaimana kebijakan pemerintah Jawa Tengah menyikapi debitur UMKM yang terdampak pandemi Covid 19 agar tidak terjadi kredit macet? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan mengenai kebijakan pemerintah untuk melindungi UMKM di masa pendemi Covid 19, dan bahan hukum sekunder berupa literatur terkait permasalahan penelitian, yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa kebijakan pemerintah Jawa Tengah dalam menghadapi UMKM terdampak Covid 19 adalah melakukan pendampingan melalui pendataan UMKM yang mengeluhkan bahan baku, keterjangkauan pasar yang belum menyentuh pasar online (e-commerce)/mitra platform inovasi digital dalam pemasaran produk/ usahanya, relaksasi pelunasan kredit bisa melalui penundaan pinjaman pokok, bunga, dan skema-skema lainnya, sehingga kredit macet dapat berkurang di Jawa Tengah.Kata kunci: 
PENANGANAN DAMPAK SOSIAL KEMASYARAKATAN DALAM RANGKA PENYEDIAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN NASIONAL SUATU KAJIAN YURIDIS Sylviana, Ana
Diponegoro Private Law Review Vol 4, No 2 (2020): DPLR
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pelaksanaan pembangunan diperlukan penyediaan tanah untuk lokasi pembangunannya. Penyediaan tanah untuk pembangunan dan pelaksanaan pembangunan merupakan hal yang penting dalam percepatan pembangunan. Namun adakalanya dalam penyediaan tanah untuk pembangunan terhambat oleh keadaan dimana tanah yang akan digunakan, telah dikuasai dan digunakan oleh masyarakat dengan itikad baik dalam jangka waktu yang lama. Agar pembangunan tetap jalan dan penyelesaian tanah yang sudah dikuasai oleh masyarakat, maka diperlukan penanganan terhadap dampak sosial kemasyarakatan tersebut. Dengan metode yuridis normatif melalui studi kepustakaan dengan pengumpulan dokumen, penulisan ini akan dianalisis secara deskriptif analitis. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri ATR//BPN No. 6 Tahun 2020 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perpres 62 Tahun 2018. Gubernur Pemerintah Daerah setempat berwenang menetapkan masyarakat yang menerima santunan dan besaran nilai santunan berdasarkan rekomendasi Tim Terpadu.Kata Kunci : Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan, Penyediaan Tanah, Pembangunan Nasional.
URGENSI MASAIL FIQHIYAH DALAM DUNIA MODERN Sismarwoto, Edy
Diponegoro Private Law Review Vol 4, No 2 (2020): DPLR
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hukum Islam, mengatur berbagai masalah kehidupan secara detail. Pada masa diturunkannya tidak ada satupun kehidupan manusia yang tidak diatur. Ada hal-hal yang diatur secara baku dan tidak dapat berubah selamanya yaitu mengenai ibadah kepada Allah, tetapi ada hal-hal yang diatur secara dinamis mengikuti perkembagan jaman, tempat dan waktu, yaitu Muamalah, hubungan manusia dengan manusia lain  dan alam semesta. Masail Fiqhiyah dikenal merupakan disiplin ilmu mengenai masalah dinamika hukum Islam ini.Penelitian mengenai urgensi Masail fiqhiyah dalam dunia modern ini adalah penelitian normatif mengenai mengenai bagamana fiqih Islam menyesuaikan dengan perkembangan jaman yang semakin kompleks. Permasalahan yang diajukan adalah : Apakah yang dimaksud dengan Masail Fiqhiyah dalam terminologi Islam? bagaimana Hukum Islam menyelesaikan masalah-masalah kontemporer pada dunia modern ?Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang secara akademis Masail Fiqhiyah adalah disiplin ilmu Fikih terkait masalah hukum dalam kehidupan manusia yang bersifat kontemporer atau belum ada nash hukumnya dari berbagai Mazhab. Penyelesaian mengenai hal itu adalah dengan menggunakan metode Ijtihad, bukan menggunakan Ijma’ atau kesepakatan sebagaimana yang sudah ada dalam Fiqih Islam.Kata Kunci : Hukum Islam, Perkembangan Jaman; Ijtihad.
Perlindungan Hukum terhadap anak yang lahir hasil perjanjian Sewa Rahim aminah, Aminah
Diponegoro Private Law Review Vol 4, No 2 (2020): DPLR
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sepasang suami istri sebagian besar ingin memiliki keturunan, akan tetapi tidak semua apat memperoleh keturunan. Mereka melakukan barbagai upaya antara lain melakukan  perjanjian sewa rahim seorang wanita untuk menanamkan benih suami istritersebut di rahim wanita tersebut, kemudian wanita tersebut diminta mengandung, melahirkan kemudian akan menyerahkan anak tersebut kepada suami istri tersebut, dengan diberi suatu imbalan tertentu. Proses sewa Rahim tersebut di Indonesia secara hukum dilarang, akan tetapi ada sebagian yang melakukan secara ilegal. Tulisan ini mengkaji tentang aspek hukum pelaksaan perjanjian sewa Rahim di Indonesia dan bagaimana perlidungan hukum bagi anak yang sudah dilahirkan dari hasil sewa Rahim. Kesimpulannya 1) pelaksanaan perjanjian sewa Rahim di Indonesia adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban umum, maka berakibat hukum perjanjian itu batal demi hukum; 2) anak yang dilahirkan memiliki dua kemungkinan, yaitu sebagai anak sah jika dilahirkan oleh wanita yang bersuami dan tidak disangkal oleh suaminya, atau sebagai anak luar kawin jika yang mengandung adalah wanita lajang/ wanita bersuami tetapi anaknya di sangkal oleh suaminya. Anak baik sebagai anak sah atau anak luar kawin , anak tetap mendapatkan perlindungan hukum, yakni memiliki hak-hak sebagai anak sebagaimana di atur dalam undang-undang perkawinan maupun undang-undang  perlindungan anak. Kata kunci: Perlindungan Hukum, Anak,  Perjanjian Sewa Rahim

Page 8 of 13 | Total Record : 129

 6   7   8   9   10 

Filter by Year

2017 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 8, No 2 (2024): DPLR Vol 8, No 1 (2024): DPLR Vol 7, No 2 (2023): DPLR Vol 7, No 1 (2023): DPLR Vol 6, No 2 (2022): DPLR Vol 6, No 1 (2022): DPLR Vol 5, No 2 (2021): DPLR Vol 5, No 1 (2021): DPLR Vol 4, No 2 (2020): DPLR Vol 4, No 1 (2020): DPLR Vol 4, No 3: Vol 4, No 3 (2019) Vol 3, No 2 (2019): DPLR Vol 3, No 1 (2019): DPLR Vol 2, No 2 (2018): DPLR Vol 2, No 1 (2018): DPLR Vol 1, No 1 (2017): DPLR More Issue