Diponegoro Private Law Review
Jurnal ilmiah berkala dari Bagian Hukum Keperdatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Jurnal ilmiah ini akan berisi tulisan dari akademisi yang mendalami hukum perdata (perdata barat, perdata agraria, perdata islam, perdata dagang, perdata adat, dan lain-lain).
Articles
129 Documents
<![CDATA[PERJANJIAN TIDAK TERTULIS PADA KALANGAN PETANI TRADISIONAL ]]>
<![CDATA[Prasetyo, Agung Basuki]]>
<![CDATA[ Diponegoro Private Law Review Vol 3, No 2 (2019): DPLR ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (129.576 KB)
<![CDATA[Sebagai makhluk sosial, manusia akan membutuhkan manusia lainnya dalam kehidupan sehari-hari. Interaksi antar manusia perlu adanya aturan agar tidak terjadi sengketa, yakni dengan cara membuat suatu perjanjian. Sehinggga para pihak yang terikat perjanjian tersebut mengetahui akan adanya hak dan kewajibannya. Perjanjian merupakan suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain. Di kalangan petani tradisional juga mengenal adanya perjanjian untuk melakukan kegiatan pertaniannya sehari-hari. Yakni terutama dikalangan Petani pemilik dan Petani penggarap. Sedangkan pada umumnya perjanjian yang mereka biasa lakukan tersebut bentuknya tidak tertulis. Hal ini dilakukan secara turun-temurun mengikuti kebiasaan yang berlaku. Perjanjian dalam perundang-undangan diatur dalam ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, yang merupakan suatu aturan hukum warisan kolonial Hindia Belanda. Perjanjian dikatakan sah harus memenuhi: kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Perjanjian tidak tertulis atau lisan yang dilakukan oleh para petani tradisional adalah perjanjian yang sah dan memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kalangan petani tradisioanl mempunyai cara sendiri pelaksanaan perjanjian tidak terjadinya wanprestasi. Yakni dengan menciptakan rasa saling percaya, melakukan pengawasan sosial berupa budaya malu, mendatangi rumah pihak yang diperkirakan wanprestasi, dan didukung dengan keadaan para pihak yang yang mempunyai hubungan kekeluargaan, saling tolong menolong, dan solidaritas yang tinggi antar anggota masyarakat]]>
<![CDATA[PERKEMBANGAN PEREKONOMIAN ISLAM DI BEBERAPA NEGARA DI DUNIA ]]>
<![CDATA[Musyafah, Aisyah Ayu]]>
<![CDATA[ Diponegoro Private Law Review Vol 3, No 1 (2019): DPLR ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (332.523 KB)
<![CDATA[ABSTRACT The Islamic economy is an economic system with the legal basis used is Islamic law. The Islamic economy though uses the basis of Islamic law but this does not deter non-Muslim communities from contributing to the Islamic economic system. Basically Islamic economics has a purpose to prosper, not only to seek profits, so that many countries that do not have the majority of the Muslim community or even liberal countries participate in applying Islamic economics on various sides. Islamic economics applied in various countries which are the prima donnas are Islamic banking or in Indonesia called Sharia Banking. This study aims to find out how the development of Islamic economics in several countries in the world. This research is a normative juridical research with the nature of descriptive research. Keyword : Islamic Ekonomy, Sharia Banking]]>
<![CDATA[Tinjauan Yuridis Pemanfaatan Equity Crowdfunding Bagi Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia ]]>
<![CDATA[Irawati, Irawati]]>
<![CDATA[ Diponegoro Private Law Review Vol 3, No 2 (2019): DPLR ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (206.576 KB)
<![CDATA[Di Indonesia pelaku usaha juga didominasi oleh Usaha Kecil dan Menengah yang memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan. Tidak semua usaha kecil dan menengah dapat mengakses pembiayaan usaha melalui kredit perbankan atau lembaga pembiayaan. Keberadaan Equity Crowdfunding sebagai salah satu Fintech dapat dijalankan dengan tujuan untuk meningkatkan inklusi keuangan bagi para pelaku usaha di Indonesia termasuk bagi usaha kecil amupun menengah. Peranan dari Otoritas Jasa Keuangan sangat penting dalam pengawasan dan pemberian izin bagi perusahaan penyelenggara serta perlindungan bagi investor sebagai penyedia dana melalui Start up Equity CrowdfundingKata Kunci : Usaha Kecil dan Menengah, Fintech, Equity Crowdfunding]]>
<![CDATA[PERKEMBANGAN REGULASI DAN PENGAWASAN FINANCIAL TECHNOLOGYDI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Njatrijani, Rinitami]]>
<![CDATA[ Diponegoro Private Law Review Vol 3, No 1 (2019): DPLR ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (660.482 KB)
<![CDATA[ABSTRACT. The growth of Fintech companies in Indonesia is very rapid, currently, there are 99 Fintech Companies in Indonesia. The Financial Sevices Authority (OJK) continues to encourage the development of information technology–based financial service provider company (Fintech). This paper discusses the regulation and supervision of fintech users in information technology-based lending and borrowing services. Legal protection for Fintech Indonesia Companies and Fintech Users and law inforecement. Regulating of technological innovation in finance must seek to balance compering objectives, especiallyfor innovation, financial stability, and customer protection. This is a particular challenge for regulators ten years after the global financial crisis prompted a massive focus on financial stability and enhanced consumer protection. ]]>
<![CDATA[DIGITAL RIGHT MANAGEMENTS (TEKNOLOGI PENGAMAN) DALAM PERLINDUNGAN TERHADAP HAK CIPTA DI ERA DIGITAL ]]>
<![CDATA[Irawati, Irawati]]>
<![CDATA[ Diponegoro Private Law Review Vol 3, No 1 (2019): DPLR ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (206.576 KB)
<![CDATA[ABSTRACT The digital age has driven all changes in people's behavior in every sector of life. The development of technology has given birth to a new phenomenon in the field of Copyright protection which is one of the scope of Intellectual Property (KI). in copyright protection, internet technology experts and Copyright seek to create a variety of technologies that are expected to provide Copyright protection on the Internet, which is called Security Technology. One of the standard terms of Safety Technology is known as Digital Right Management (DRMs) The existence of Safety Technology (DRMs) has been accommodated in the Law No.28 of 2014. Safety Technology is software, components or other tools that can be used by Copyright owners to protect their works. Security technology can be an encryption from Software, a password, and an access code. Security Technology can guarantee exclusive rights contained in Copyright for creators]]>
<![CDATA[PERALIHAN DAN PENJAMINAN HAK MILIK ATAS SATUAN RUMAH SUSUN SETELAH BERLAKUNYA UU NO.20 TAHUN 2011 TENTANG SATUAN RUMAH SUSUN ]]>
<![CDATA[R Suharto]]>
<![CDATA[ Diponegoro Private Law Review Vol 4, No 3: Vol 4, No 3 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (98.612 KB)
<![CDATA[Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun, dibedakan antara satuan rumah susun yang peralihan Haknya dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan yang dilakukan dihadapan Notaris. Balik nama terhadap satuan rumah susun yang peralihan haknya dibuat PPAT dilakukan di Badan Pertanahan setempat, berbeda dengan itu balik nama satuan rumah susun yang alat bukti kepemilikannya berupa SKBG (Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung) dilakukan di Kantor Pemerintah Kota/Kabupaten. Penjaminan terhadap satuan rumah susun yang sertifikatnya dikeluarkan oleh Badan Pertanahan setempat artinya ada komponen tanah bersama, benda bersama, dan bagian bersama. Penjaminannya diikat dengan Hak Tanggungan, sedangkan satuan rumah susun yang berdiri di atas tanah milik Negara/Daerah atau tanah wakaf dengan demikian, kepemilikan satuan rumah susun tersebut tanpa komponen tanah bersama, penjaminannya lewat jaminan Fidusia.Kata kunci : Peralihan, Penjaminan , Satuan Rumah Susun.]]>
<![CDATA[DASAR HUKUM ISLAM BERSIFAT NORMATIF DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Musyafah, Aisyah Ayu]]>
<![CDATA[ Diponegoro Private Law Review Vol 3, No 2 (2019): DPLR ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (136.953 KB)
<![CDATA[Hukum Islam merupakan hukum yang menjadi dasar bagi umat Islam untuk menjalankan kehidupan di dunia. Indonesia sebagai negara dengan sebagian besar penduduknya beragama Islam, secara tidak langsung menjadikan hukum Islam sebagai salah satu hukum yang diadopsi ke dalam peraturan yang bersifat normatif di Indonesia. Tidak semua ketentuan dalam Hukum Islam di terapkan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pemikiran bahwa norma-norma hukum Islam dapat diterapkan di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan sifat penelitian deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa Hukum Islam bersifat normatif di Indonesia dapat dilihat dari ketentuan dalam UUD 1945 yang menyebutkan bahwa negara berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa.Kata kunci : Hukum Islam, norma, normatif]]>
<![CDATA[BERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM PERJANJIAN E-COMMERCE ]]>
<![CDATA[Priyono, Ery Agus]]>
<![CDATA[ Diponegoro Private Law Review Vol 3, No 1 (2019): DPLR ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (332.109 KB)
<![CDATA[ABSTRACT The presence of e-commerce in the world of conventional agreements marks a dramatic technological change in all aspects of life, especially in the world of trade. The link created in conventional trading procedures, which at first cannot be eliminated becomes meaningless. Trade becomes easier, cheaper, and faster and ultimately encourages the growth of the creative economy in various fields in various classes. E-commerce as a yield of advances in information technology (the internet) has revealed a veil that has hindered the growth of the community's economy because it has been hit by bureaucracy, capital, fixed assets such as businesses. Technological advances in the field of information that have a large contribution to the economic growth of a society must be grateful, but in other situation an adequate legal umbrella is needed as a safeguard that provides a conducive business climate. This paper aims to reveal the availability of legal rules that can provide security for business people and the consumer community both in terms of public law and private law. The study method used is a normative and philosophical study method based on secondary data. Keywords: e-commmerce, legal protection.]]>
<![CDATA[HAK KEWARISAN ANAK ANGKAT MENURUT HUKUM ISLAM DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Mas’ut, Mas’ut]]>
<![CDATA[ Diponegoro Private Law Review Vol 3, No 2 (2019): DPLR ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (119.117 KB)
<![CDATA[Anak angkat atau sering disebut adopsi adalah anak yang diambil dari orang lain untuk dipelihara dan dididik serta dirawat, dibiayai hidupnya dengan penuh perhatian dan kasih saying, dan diperlakukan oleh orang tua angkatnya seperti anaknya sendiri tanpa member status anak kandung kepadanya.Kedudukan anak angkat dalam hokum Islam tetap dinisbatkan kepada orang tua kandungnya dan bukan kepada bapak angkatnya. Dan dalam hokum kewarisan Islam anak angkat tidak mendapatkan hak waris dari bapak angkatnya, akan tetapi hak waris kembali kepada bapak kandung dari anak angkat tersebutAnak angkat dalam Islam bisa mendapatkan harta dari bapak angkatnya melalui jalur hibah dan juga jalur wasiat wajibah. Karena anak angkat dengan bapak angkatnya dipandang mempunyai jasa yang sangat berarti dalam kehidupan masing-masing. Oleh karena itu sebagai pengganti hak waris anak angkat hokum Islam memberikan jalan lewat hibah dan wasiat wajibah.Kata kunci: adopsi, kewarisan, hibah, wasiat wajibah]]>
<![CDATA[KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PEMBERIAN “PROPERTI” BAGI ORANG ASING DI INDONESIA PADA ERA MASYARAKAT EKONOMI ASIA (MEA) ]]>
<![CDATA[Silviana, Ana]]>
<![CDATA[ Diponegoro Private Law Review Vol 3, No 1 (2019): DPLR ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (615.319 KB)
<![CDATA[ABSTRACT The principle of UUPA is that only Indonesian citizens can own land in Indonesia. Regarding the ASEAN economic sector (MEA) integration agenda, it has an impact on the flow of foreign natural resources into Indonesia to invest. In the land sector, of course it is related to the provision of residential property ("property") for foreign businessmen who invest in Indonesia. In this case the Government issued a policy to make it easier for foreigners to own land and / or buildings in Indonesia. PP 103 Year 2016 as a policy to provide access for foreigners to acquire property in Indonesia, revoked PP 41 of 1996 concerning Land Acquisition for Foreigners for Houses in Indonesia. The background of the issuance of PP 41 of 1996 was in the framework of implementing the provisions of Article 42 UUPA jo Article 36 PP 40 of 1996, that foreigners can have rights to land in Indonesia with the status of land using Hak Hak. It turned out that the issuance of PP 103 of 2015 was out of sync between UUPA, PP No. 40 of 1996 with PP 103 of 2015 in order to provide welfare to the Indonesian people, especially the provisions contained in Article 6 and Article 10 of PP 103 of 2015. Key Word : Policy, Residential Ownership, Foreigner]]>
