cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Diponegoro Private Law Review
Published by Universitas Diponegoro
ISSN : 25982354     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal ilmiah berkala dari Bagian Hukum Keperdatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Jurnal ilmiah ini akan berisi tulisan dari akademisi yang mendalami hukum perdata (perdata barat, perdata agraria, perdata islam, perdata dagang, perdata adat, dan lain-lain).
Arjuna Subject : -
Articles 129 Documents
 9   10   11   12   13 
Analisis Putusan Pelanggaran Perjanjian Dalam Perkara Utang Piutang Koperasi Cu. Makmur Bersama Dengan Debitur (Studi Kasus Putusan No 4/Pdt.G.S/2022/PN Psp) Putri, Aprillia Eka; Saulidia, Uswatul; Ammalufi, Anis; Karimah, Latifah Ahlakul
Diponegoro Private Law Review Vol 8, No 1 (2024): DPLR
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dari Penulisan ini yaitu agar memahami tentang keberadaan utang yang terdapat pada perjanjian peminjaman yang dilakukan oleh Koperasi CU. Makmur Bersama dengan pihak debitur yang bernama Tionar Muthe dan Amri Adisten Nainggolan, serta mengenai suatu wanprestasi yang dilaksanakan oleh seorang debitur dimana tak memenuhi apa yang sudah ia janjikan dengan mengesampingkan Pasal 1320 KUHPerdata. Di dalam penelitian ini dikategorikan jenis penelitian normatif yaitu dengan melihat dan meneliti lebih selektif bahan pustaka yang kaitannya  dengan perjanjian, utang dan perbuatan yang melawan hukum. Pendekatan bisa dilakukan dalam penelitian ini dengan melakukan peninjauan melalui aspek-aspek hukum perjanjian (Case Approach) dan perundang-undangan (Statue Approach, dengan pengumpulan data yang kami lakukan yaitu Library Research, yaitu memakai bahan hukum yang mempelajari kasus hukum dalam perjanjian juga wanprestasi. Hasilnya, berdasarkan penelitian ini mengatakan di dalam sebuah perjanjian peminjaman yang telah disetujui kedua pihak tidak seharusnya dilanggar sehingga terjadi sengketa seperti ini. Dalam kasus ini utang pihak debitur merupakan hak Koperasi CU. Makmur Bersama, yang menjadi kewajiban pihak debitur tersebut untuk dibayarkan utangnya rutin hingga waktu yang telah disepakati dalam surat perjanjian peminjaman, sehingga tidak terjadi perbuatan melawan hukum ini yang telah mengesampingkan Pasal 1320 KUHPerdata. Kata Kunci: Perjanjian, Utang, Wanprestasi, KUHPerdata.
Analisis Bentuk Komparisi Dalam Akta Autentik Dan Pengaruhnya Dalam Pembuktian Adhi, Yuli Prasetyo; Maruliana, Kerin Rumondang
Diponegoro Private Law Review Vol 6, No 2 (2022): DPLR
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Akta Autentik sebagai perjanjian tertulis yang disahkan dihadapan dan/atau oleh pejabat negara menjadi salah satu hal yang umum digunakan dalam kehidupan masyarakat, terutama dalam bisnis. Akta Autentik mengandung legalitas dan unsur pembuktian yang sempurna, lebih kuat dari perjanjian lisan maupun akta dibawah tangan oleh karena mengandung seluruh unsur alat bukti dan dapat digunakan sebagai alat bukti terkuat, terpenuh, dan mengikat. Akta Autentik paling sedikitnya harus memuat lima unsur, yakni awal akta, komparisi, premis, isi akta dan penutup. Komparisi merupakan salah satu bagian akta autentik yang sangat penting karena memuat identitas dari para pihak serta kedudukan para pihak dalam bertindak atas akta tersebut. Tidak ada bentuk yang baku dalam pembuatan komparisi, sehingga terdapat berbagai bentuk komparisi yang seluruhnya didasarkan pada kedudukan bertindak dari penghadap atau orang yang mereka wakili. Berdasarkan hal tersebut, penulisan komparisi dalam akta autentik harus dilakukan secara tepat dan cermat sebab komparisi yang tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan perundang-undangan dapat menyebabkan nilai kekuatan pembuktiannya menjadi tidak sempurna dan tidak autentik.Kata Kunci: Komparisi, Akta Autentik, Pembuktian
Bentuk Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Permasalahan Kreditur Pemegang Hak Tanggungan Jika Pengajuan Pailit Ditolak Oleh Pengadilan Niaga Azzalea, Garin Dinda; Kusumadhani, Juniar Azzahra; Dacha, Raka Nur Baswara; Nelman, Mheyscha Zhalsadilla
Diponegoro Private Law Review Vol 5, No 1 (2021): DPLR
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Di Indonesia terdapat beberapa kasus sengketa tentang suatu perusahaan dalam  mengajukan sebuah pailit. Pailit diajukan oleh kreditur karena utang piutang yang dilakukan pihak debitur tidak ditunaikan dengan baik. Kreditur dalam hal ini merupakan pemegang hak tanggungan yang merupakan pihak yang memberikan pinjaman dan memegang hak jaminan atas properti yang dijaminkan oleh debitur sebagai jaminan pelunasan atas utang. Akan tetapi, Permasalahan kreditur pemegang hak tanggungan yang mengajukan permohonan pailit dan kemudian ditolak oleh pengadilan niaga merupakan situasi yang memerlukan perhatian serius. Kegagalan pengajuan pailit ini dapat memberikan dampak negatif pada kreditur. Karena kreditur hak tanggungan memiliki kedudukan yang penting dalam pengajuan permohonan pailit oleh kreditur terhadap debitur. Hal ini dikarenakan kreditur hak tanggungan memiliki hak jaminan atas properti yang dijaminkan oleh debitur sebagai jaminan atas kewajiban pembayaran hutang. Sehingga bentuk tanggung jawab pemerintah dalam konteks ini sangat penting untuk memastikan adanya keadilan dan perlindungan hukum bagi kreditur pemegang hak tanggungan. Pemerintah memiliki peran utama dalam menyediakan kerangka hukum yang jelas dan efektif dalam menangani situasi ini.Kata Kunci: Kreditur, Hak Tanggungan, Pailit, Bentuk Tanggung Jawab Pemerintah
Bonafides: Tinjauan Asas Iktikad Baik Terhadap Kewajiban Debitur Mengembalikan Prestasi kepada Pinjaman Online Ilegal Hasanah, Nur; Suanti, Elvana Akar Yoga Elsisi; Widiasari, Pipit; Martia, Vivi; Sari, Ayu Permata
Diponegoro Private Law Review Vol 8, No 2 (2024): DPLR
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pinjaman online ilegal telah menjadi permasalahan serius di Indonesia, dengan dampak negatif yang signifikan terhadap masyarakat. Meskipun praktik ini ilegal, debitur tetap memiliki kewajiban hukum untuk membayar pinjaman sesuai perjanjian. Namun, asas iktikad baik menjadi faktor penting dalam memahami kewajiban moral debitur, karena menekankan pentingnya bertindak dengan integritas dan tanpa niat merugikan pihak lain dalam setiap tindakan hukum. Fenomena ini menciptakan korelasi yang menarik antara asas iktikad baik dan kewajiban debitur dalam mengembalikan prestasi pinjaman online ilegal. Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah untuk mengatasi masalah ini, termasuk mengatur perusahaan fintech dan pinjaman online dengan lebih ketat.Kata Kunci:Pinjaman Online, Debitur, Iktikad Baik,Bonafides 
Upaya Perlindungan Dan Penegakan Hukum Atas Tindakan Passing Off Dan Trademark Dilution Pada Merek Terkenal Di Indonesia Kurniawati, Ainis Apriliani; Khoirina, Nisa; Nelia, Meiza Qori; Pakpahan, Mastulen; Maulana, Isa
Diponegoro Private Law Review Vol 8, No 2 (2024): DPLR
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKPenggunaan merek pada barang atau jasa yang dilakukan oleh para produsen merupakan suatu hal pembeda produk yang dibuat dengan produk lain sebagai alat untuk memperkenalkan kepada masyarakat. Perkembangan teknologi saat ini memiliki dampak negatif dan positif salah satunya di bidang perdagangan, banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh para pihak untuk meningkatkan nilai suatu barang, salah satunya adalah tindakan passing off pada merek terkenal di Indonesia. Penegakan hukum terhadap tindakan passing off dan trademark dilution pada merek terkenal di Indonesia merupakan isu yang penting dalam hukum merek. Tindakan passing off merujuk pada upaya tidak sah untuk meniru merek terkenal, sementara trademark dilution mengacu pada melemahnya citra merek terkenal akibat penggunaan yang tidak sah. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis mengatur perlindungan hukum terhadap tindakan tersebut. Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk menghindari tindakan passing off dan trademark dilution meliputi pendaftaran merek terkenal, pengawasan yang ketat, tindakan hukum, sosialisasi, dan peningkatan kerja sama dengan lembaga penegak hukum. Perlindungan hukum yang efektif dan penegakan hukum yang strategis diperlukan untuk mencegah tindakan tersebut. Meskipun Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 memberikan dasar hukum untuk perlindungan merek terkenal, diperlukan implementasi dan penegakan hukum yang efektif. Kerja sama antara pemegang merek, pemerintah, dan lembaga penegak hukum juga penting untuk menangani tindakan passing off dan trademark dilution secara efektif. Penulisan paper ini bertujuan untuk membahas apa saja bentuk perlindungan dan penegakan hukum atas tindakan passing off dan trademark dilution terhadap hak merek terkenal yang ada di indonesia.Kemudian saran yang dapat diberikan oleh pihak penulis adalah para aparat Hukum indonesia hendaknya memiliki peran dan perlindungan yang strategis dalam meningkatkan peraturan perundang-undangan yang ada dalam rangka untuk memberikan kepastian hukum terhadap tindakan pelanggaran merek. Bentuk perlindungan seharusnya dibuat pengawasan yang ketat terhadap para penegak hukum agar mampu mengatasi persaingan yang tidak sehat dalam usaha di indonesia.
Urgensi Penerapan Dan Prosedural Sistem Hague Pada Desain Industri Di Indonesia Febriyanti, Diyah Anggun; Maulina, Dewi; Febriyana, Febriyana; Artakumara, Aura Maria Alyieva
Diponegoro Private Law Review Vol 8, No 2 (2024): DPLR
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Industrial design plays a central role in driving the global economy, including in Indonesia. The Hague System plays a key role in ensuring that industry in Indonesia moves towards more sustainable business practices. In an effort to improve the quality and competitiveness of local products, the implementation and procedures of the Hague System are becoming increasingly important. The Hague system provides legal certainty for industrial design owners in Indonesia and is a tool for adding high value to the industrial economy. The Hague system can support the growth of the industrial design sector, but to date the Hague system has not been fully implemented in Indonesia and has not even ratified the Hague system. The Hague system must be in line with national policies in the field of industry and intellectual property rights. If there is no harmony, the implementation of the Hague System may not have the maximum impact on industrial development in Indonesia. This study uses a normative juridical method with a statutory approach. Overall, the implementation and procedures of the Hague System have an undeniable urgency in advancing industrial design in Indonesia. By creating a legal environment that supports innovation, provides certainty for design owners, and encourages curiosity, the Hague System is an important foundation for the positive development of the design industry sector in the country. Therefore, the hague system must immediately be introduced into industrial design in Indonesia considering that there are many great benefits to be gained, while having to take into account more of the obstacles that will occur in the future.
Implikasi Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Pada Perubahan Lagu Secara Ilegal Putri, Amanda Dwi Cahyani; Priwahyuni, Faristin Nabila; Mulyani, Oagri Bekti; Putri, Ivanda Adhis Permata; Purwiyastanti, Fiska Rinita
Diponegoro Private Law Review Vol 8, No 2 (2024): DPLR
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hak cipta adalah hak eksklusif yang timbul secara otomatis setelah suatu karya diwujudkan dalam bentuk fisik, tanpa adanya pengurangan atau batasan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Definisi ini tercantum dalam Pasal 1 Nomor 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hak cipta berbeda dengan jenis hak kekayaan intelektual lainnya. Pada dasarnya, hak cipta dapat melindungi ide, informasi, atau fakta dari individu, sehingga konsep kepemilikan ini tidak harus didaftarkan secara formal. Hak ekonomi adalah hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari karyanya. Namun, pada kenyataannya, masih sering terjadi pelanggaran hak cipta tanpa memperhatikan hak moral dan hak ekonomi dari pencipta atau pemegang hak cipta. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi implikasi hukum dari pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh artis yang mengubah status kepemilikan karya lagu yang sebelumnya diakui sebagai milik pencipta lain. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan melakukan analisis data dari berbagai sumber tertulis tentang hukum, seperti Undang-Undang dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Penelitian ini memiliki karakteristik deskriptif analitis yang dimulai dengan pengumpulan dokumen-dokumen atau referensi hukum yang berkaitan dengan pelanggaran ilegal hak cipta oleh artis yang mengubah pencipta lagu.Kata Kunci: Hak Cipta, Hak Ekonomi, Pelanggaran
Perlindungan Hukum Objek Dalam Karya Cipta Potret Yang Diunggah Tanpa Izin Sebagai Aset Digital Non Fungible Token (NFT) Puspitasari, Saniya; Putri, Marshanda Aulia; Rivai, Muhamad; Yuliandri, Irene
Diponegoro Private Law Review Vol 8, No 2 (2024): DPLR
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian pada artikel ini yaitu akan membahas terkait Bagaimana ketentuan hukum terhadap objek dalam karya cipta Potret yang ada di Indonesia? Bagaimana Perlindungan Hukum Objek dalam Karya Cipta Potret yang Diunggah Tanpa Izin Sebagai Aset Digital Non-Fungible Token (NFT)? Penelitian ini merupakan suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif, serta penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan fenomena terkait pengunggahan karya cipta sebagai potret NFT tanpa izin yang melanggar hak cipta secara sistematis, faktual, dan akurat. Demikian diperlukan penegakan hukum yang lebih ketat dalam menjaga Hak Cipta di era digital dan memastikan bahwa teknologi digunakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang Hak Cipta serta penegakan hukum yang efektif menjadi kunci dalam mengatasi pelanggaran Hak Cipta dalam lingkungan digital dan memastikan bahwa kreativitas dan kekayaan intelektual dihormati dan dilindungi. Saran, Penggunaan teknologi NFT sebaiknya tetap diarahkan pada tujuan awalnya, yaitu mengapresiasi karya seni dan memberikan perlindungan hak cipta, sehingga perlu adanya kode etik dan standar yang jelas dalam penggunaannya.
Implikasi Hukum Terhadap Pencantuman Klausula Rebus Sic Stantibus Dalam Kontrak Privat Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia Adhi, Yuli Prasetyo; Angi, Ratu Setya Arum; Renanda, Ariane Indira
Diponegoro Private Law Review Vol 8, No 2 (2024): DPLR
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sejatinya para pihak memiliki kebebasan dalam menentukan bentuk, isi, dan jenis klausula yang akan diatur dalam sebuah kontrak. Hal ini sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1338 KUHPerdata tentang kebebasan berkontrak atau freedom of contract. Namun para pihak seringkali menemui keraguan dalam mencantumkan suatu klausula yang belum memiliki dasar hukum spesifik di Indonesia. Misalnya keinginan para pihak untuk mencantumkan Klausula Rebus Sic Stantibus ,di samping adanya Kalusula Force Majeure. Yang mana Rebus Sic Stantibus ini belum memiliki dasar hukum spesifik dalam KUHPerdata, berbeda dengan Force Majeure yang telah diatur dalam Pasal 1244 dan 1245 KUHPerdata. Tujuan dari penulisan artikel ini ialah untuk mengetahui implikasi hukum dari pencantuman Klausula Rebus Sic Stantibus dalam suatu kontrak privat di Indonesia dengan menggunakan metode penelitian Yuridis Empiris dan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui studi kepustakaan (literature research). Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa meskipun dalam KUHPerdata belum mengatur secara spesifik tentang Rebus Sic Stantibus, namun para pihak tetap boleh mencantuman Klausula Rebus Sic Stantibusdalam sebuah kontrak dengan dasar Pasal 1338 KUHPerdata sebagai basis kebebasan berkontrak dan tetap memiliki implikasi hukum yang mengikat sepanjang para pihak menyepakatinya dalam kontrak.Kata Kunci: Kebebasan Berkontrak, Force Majeure, Rebus Sic Stantibus.

Page 13 of 13 | Total Record : 129

 9   10   11   12   13 

Filter by Year

2017 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 8, No 2 (2024): DPLR Vol 8, No 1 (2024): DPLR Vol 7, No 2 (2023): DPLR Vol 7, No 1 (2023): DPLR Vol 6, No 2 (2022): DPLR Vol 6, No 1 (2022): DPLR Vol 5, No 2 (2021): DPLR Vol 5, No 1 (2021): DPLR Vol 4, No 2 (2020): DPLR Vol 4, No 1 (2020): DPLR Vol 4, No 3: Vol 4, No 3 (2019) Vol 3, No 2 (2019): DPLR Vol 3, No 1 (2019): DPLR Vol 2, No 2 (2018): DPLR Vol 2, No 1 (2018): DPLR Vol 1, No 1 (2017): DPLR More Issue