cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Published by Universitas Diponegoro
ISSN : 2460142X.     EISSN : 25484931     DOI : -
Core Subject : Social,
Environmental Science Social Sciences
Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan (JIIP), merupakan media komunikasi dan informasi bagi pengembangan ilmu pemerintahan, baik pemerintahan lokal, nasional, regional, maupun internasional. JIIP diterbitkan untuk menjadi wahana pendorong perkembangan ilmu pemerintahan melalui dokumentasi hasil-hasil penelitian serta kajian kritis terhadap berbagai konsep baru, fenomena dan peristiwa dalam kehidupan pemerintahan. JIIP secara berkala terbit dua kali setahun, yaitu bulan Maret - Agustus dan September - Februari.
Arjuna Subject : -
Articles 126 Documents
 8   9   10   11   12 
Model Pengembangan Ekonomi Lokal: Studi Kasus Desa Sampirang I (Satu) Kecamatan Teweh Timur, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah Anyualatha Haridison; Dian Iskandar; Ummu Habibah Gaffar
JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 7, No 2 (2022): Vol 7, No 2 (2022)
Publisher : Program Studi Sarjana (S1) Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jiip.v7i2.14208

Abstract

Kemampuan pengembangan ekonomi desa merupakan salah satu cara untuk melihat kemandirian desa, namun tidak banyak desa yang mampu melakukannya  untuk mencapai level kemandirian desa, salah satunya adalah Desa Sampirang I (Satu) yang mendapatkan label sebagai desa sangat tertinggal. Setiap desa memiliki potensi yang digunakan dalam pengembangan ekonomi, tanpa terkecuali Desa Sampirang I (Satu) yang berada  di Kecamatan Teweh Timur, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi potensi-potensi yang ada di desa, dan menemukan model pengembangan ekonomi yang tepat agar dapat menjadi rekomendasi bagi desa-desa dengan kondisi yang sama. Untuk menjawab pertanyaan penelitian, maka penelitian dilakukan menggunakan  metode kualitatif dengan pendekatan case study. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur, indepth interview dan observasi non partisipan. Sementara itu analisis data dilakukan dengan model analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa Desa Sampirang I (Satu) Memiliki berbagai potensi baik sumber daya alam terbarui, sumber daya manusia dan BUM Desa sebagai potensi kelembagaan yang merupakan modal awal dalam pengembangan ekonomi lokal. Namun hal tersebut belum dikonversi dan diaktualisasikan karena adanya disparitas pembangunan yang membuat high cost economic dan tidak adanya intrusi multi-sektor yang menyentuh desa. Oleh sebab itu, dalam model pegembangan ekonomi lokal harus dilakukan dalam dua tahap yaitu tahap inisiasi dan tahap aksi, pemerintah desa dan BUM Desa menjadi main actor dengan peran dominan pada masing-masing tahapan. Tahapan inisiasi didominasi oleh kekuasaan dan kewenangan pemerintah desa untuk melakukan pembuatan kebijakan yang berorientasi pada pengembangan perekonomian desa yang berkelanjutan, membuka kerja sama dengan berbagai pihak, melakukan percepatan pembangunan melalui lobby dan negosiasi dengan pemerintahan yang lebih tinggi, serta melakukan penguatan kelembagaan BUM Desa. Sementara itu tahap aksi, BUM Desa sebagai motor pengerak dengan mengktualiasasikan dan melakukan value upgrading dari produk hasil sumberdaya alam yang terbarui, serta marketing produk yang dihasilkan. Model pengembangan ekonomi lokal  dapat dicapai jika adanya upaya optimal dari Pemerintah Desa dan BUM Desa bersama-sama dengan aktor lain baik public sektor, privat sektor, dan akademisi  dalam jalinan kerjasama dan kemitraan serta kolaborasi untuk membangun ekonomi lokal yang berkelanjutan.
Dinamika Pemerintahan Kota Tasikmalaya dalam Penyelenggaraan Kearifan Lokal Nilai-Nilai Religius Dendy Mifta Rizqia Ikhsandi; Neneng Yani Yuningsih; Idil Akbar
JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 7, No 2 (2022): Vol 7, No 2 (2022)
Publisher : Program Studi Sarjana (S1) Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jiip.v7i2.14138

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana Dinamika Pemerintahan Kota Tasikmalaya dalam penyelenggaraan kearifan lokal nilai-nilai religius yang ditinjau dari teori Dynamic Governance dari penelitian Boon Siong Neo dan Geraldine Chen (2007). Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilaksanakan dengan melalui studi pustaka, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik penentuan informan dilakukan secara purposive. Hasil penelitian menunjukan bahwa berdasarkan tiga elemen utama Dynamic Governance, terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki seperti dekadensi moral yang setiap tahun meningkat, tidak efektifnya peraturan daerah tata nilai religius beserta program-program turunannya, serta masih adanya kelompok masyarakat yang merasa terdiskriminasi di Kota Tasikmalaya. Penulis menyarankan agar Pemerintah Kota Tasikmalaya untuk mengevaluasi peraturan daerah tata nilai religus dan program-program turunannya, mengoptimalkan semua elemen dalam pemerintah dan masyarakat, serta mencari alternatif pendekatan lain selain pendekatan keagamaan dalam mengatasi permasalahan peningkatan dekadensi moral di Kota Tasikmalaya.
Peluang Kolaborasi Penta Helix bagi Pengembangan Desa Wisata di Provinsi Lampung Yuni Ratna Sari; Andri Marta; Indra Jaya Wiranata; Dwi Wahyu Handayani
JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 7, No 2 (2022): Vol 7, No 2 (2022)
Publisher : Program Studi Sarjana (S1) Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jiip.v7i2.14465

Abstract

Kolaborasi penta helix menjadi strategi bagi pengembangan desa wisata. Selama masa pandemi Covid-19 (C-19), kunjungan pariwisata mengalami penurunan dan pekerja wisata kehilangan pekerjaannya. Selain itu, desa wisata di Provinsi Lampung memiliki tantangan pada SDM pengelola wisata, sarana dan prasarana, daya tarik, transportasi, dan keterlibatan masyarakat. Maka dibutuhkan kepemimpinan pemerintah menginisiasi forum kolaborasi penta helix yang mengintegrasikan akademisi/perguruan tinggi, swasta, komunitas dan media, demi membangkitkan kembali sektor pariwisata pascapandemi C-19 dan menuntaskan tantangan pengembangan desa wisata. Penelitian bertujuan, pertama mengidentifikasi  kepemimpinan pemerintah dan dukungan aktor non pemerintah secara kolektif, berorientasi konsensus, dan konsultatif. Kedua, mengidentifikasi peluang diterapkannya kolaborasi penta helix. Metode penelitian adalah kualitatif deskriptif dengan pengambilan data berasal dari berbagai lembaga terkait dan wawancara. Hasil penelitian bahwa kepemimpinan pemerintah dalam pengembangan desa wisata di Provinsi Lampung  pascapandemi C-19 baru menerapkan kolaborasi parsial dari model penta helix, dan belum optimal dalam menciptakan desain kebijakan yang memfasilitasi kolaborasi produktif dan berkelanjutan. Peluang pemerintah membentuk forum kolaborasi penta helix adalah masing-masing aktor pada aspek kolektif memiliki kapasitas dan keterbukaan untuk saling berkolaborasi. Aspek konsensus didasarkan atas motivasi bangkit dari pandemi C-19 dan menuntaskan tantangan pada sektor pariwisata. Aspek konsultatif, adanya keterbukaan untuk saling berbagi pengetahuan dan pengalaman mengenai pengembangan desa wisata.
Analisis Kebijakan BLT Dan Desa dalam Upaya Penanganan Covid-19 pada Sektor Desa Kasih Putri Nirwana; Sakir Sakir; Arissy Jorgi Sutan
JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 7, No 2 (2022): Vol 7, No 2 (2022)
Publisher : Program Studi Sarjana (S1) Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jiip.v7i2.15135

Abstract

Kajian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan BLT (Bantuan Langsung Tunai) dan desa dalam upaya penanganan covid-19 pada sektor desa.Peran dan kebijakan pemerintah dalam perekonomian pada masa pandemi Covid-19. Pandemi tidak hanya dapat mengancam masyarakat, tetapi juga dapat menagncam situasi ekonomi di berbagai sektor. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif yang menggunakan pendekatan analisis data sekunder yang bertujuan untuk memahami, menjelaskan, menafsirkan, dan menganalisis keadaan yang sedang terjadi. Penelitian saat ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang ketat. Agar peneliti dapat melakukan eksplorasi secara mendalam mengenai masalah yang dibahas maka digunakan pendekatan kuantitatif.  analisis ekonomi publik di atas melalui peran dan kebijakan pemerintah untuk mengatasi perekonomian pada masa pandemi ini memang masih banyak menghadapi berbagai hambatan atau tantangan dari segala sisi, baik sisi regulasi, administrasi maupun implementasi yang ada di lapangan. Peran subordinat pemerintah dalam perekonomian selama pandemi ini menjadi dorongan lain bagi pemerintah untuk melanjutkan kebijakannya. 
Efektivitas Pendidikan Politik Tingkat SMA/Sederajat dengan Aplikasi E-Pemilos di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta Ridho Al-Hamdi; Miftahul Khairiyah
JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 8, No 1 (2023): Vol 8, No 1 (2023)
Publisher : Program Studi Sarjana (S1) Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jiip.v8i1.15280

Abstract

Pemilihan Ketua Organisasi Siswa Intra Sekolah (Pemilos) dengan aplikasi e-pemilos yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Kulon Progo bekerjasama dengan Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Kabupaten Kulon Progo merupakan sebuah inovasi untuk melaksanakan Pemilos walaupun di era pandemi Covid-19. Hal tersebut menarik untuk ditelaah lebih lanjut mengingat kegiatan Pemilos berbasis aplikasi elektronik dilaksanakan secara serantak di Kabupaten Kulon Progo tahun 2021. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas pendidikan politik tingkat SMA/sederajat di Kabupaten Kulon Progo dengan aplikasi e-pemilos. Secara metodologis, artikel ini merupakan hasil penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Untuk pengumpulan data, studi ini menggunakan diskusi kelompok terumpun (focus group discussion, FGD), wawancara, dan studi dokumentasi. Temuan studi ini menunjukkan, bahwa pada indikator pencapain tujuan, program Pemilos telah dilaksanakan sesuai batasan waktu yang telah direncanakan, partisipasi siswa sekolah yang mengikuti program ini cukup tinggi, dan asas Pemilu (langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil) dapat diterapkan. Pada indikator integrasi, sosialisasi Pemilos kurang efektif karena sosialisasi tidak berdampak pada baiknya pemahaman siswa tentang teknis pelaksanaan Pemilos serta siswa tidak memahami manfaat dari program tersebut. Sementara pada indikator adaptasi, pelaksanaan secara daring (online) semakin tidak meyakinkan siswa tentang pentingnya Pemilos ini. Selain itu, sarana-prasarana juga termasuk kurang efektif karena tidak semua pemilih mempunyai fasilitas yang sama. Dari tiga indikator, pelaksanaan Pemilos hanya efektif pada pencapaian tujuan saja. Karena itu, Pemilos dengan aplikasi e-pemilos masih belum efektif dan perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh.
Colaborative Governance: Model Kolaborasi Antar Stakeholder Dalam Pengelolaan Sungai/Parit Sebagai Batas Alam Kota Pontianak Dan Kabupaten Kubu Raya Zulkarnaen Zulkarnaen
JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 8, No 1 (2023): Vol 8, No 1 (2023)
Publisher : Program Studi Sarjana (S1) Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jiip.v8i1.15322

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui langkah apa saja yang telah dilakukan Pemerintah Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya dalam mengelola parit/sungai sebagai batas alam antara kedua daerah tersebut. Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya merupakan bagian dari Provinsi Kalimantan Barat dan letaknya berdampingan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.Hasil dari penelitian ini antara lain pemerintah kota pontianak dan kabupaten kubu raya sangat mengapresiasi penelitian ini, serta menilai bahwa pelaksanaan collaborative governance  merupakan ide yang inovatif dan mengena untuk menjawab masalah parit sebagai batas alam antar pemerintah daerah, namun saat ini belum memiliki payung hukum untuk melaksanakan collaborative governance, Peneliti berharap dengan adanya insiasi serta ide dari peneliti dapat mendorong kedua daerah tersebut untuk segera merancang dan mengimplementasi kolaborasi dalam penanganan masalah parit sebagai batas alam antar pemerintah daerah
Relasi Kuasa Pemerintah Surabaya Dalam Pemenuhan Ruang terbuka Hijau Lusi Andriyani
JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 8, No 1 (2023): Vol 8, No 1 (2023)
Publisher : Program Studi Sarjana (S1) Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jiip.v8i1.15593

Abstract

Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan kawasan-kawasan hijau dalam bentuk taman-taman kota, hutan kota, jalur-jalur hijau ditepi atau ditengah jalan, bantaran tepi sungai atau tepi jalur kereta, halaman setiap bangunan dari semua fungsi yang termasuk dalam Garis Sempadan Bangunan dan Koefisien Dasar. Kebijakan tentang RTH di kota Surabaya merupakan elemen penting dalam pembangunan berkelanjutan. Pada kajian ini dapat dilihat dari implementasi Perda yang berjalan dengan tidak konsisten karena Pemkot Surabaya melakukan interpretasi atas konsep RTH. Kajian ini menggunakan teori relasi kuasa sebagai kekuasaan yang dibangun atas dasar kolaborasi dengan pihak swasta. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Data diperoleh dengan wawancara, observasi, dokumentasi. Data dianalisis secara kualitatif dengan model deskriptif eksplanatif dengan “triangulasi”. Hasil penelitian menggambarkan bahwa Pengelolaan RTH yang berdampak pada pengembalian kembali lahan konservasi. Hal ini bertolak belakang dengan kebijakan Pemkot Sebelumnya yang menjadikan Pamurbaya sebagai kawasan pemukiman. Implementasi program muncul polemik yang berkaitan dengan konsistensi Pemkot Surabaya dalam menjalankan Perda No. 3 Tahun 2007. Pemkot melakukan interpretasi sendiri terhadap perda berkaitan dengan kawasan lindung (hutan mangrove) yang ada di pesisir pantai serta ruang terbuka hijau. Kondisi ini menempatkan wajah Kota Surabaya lebih berpihak pada kapitalis dengan dominasi penamaan ruang sesuai dengan nama pengembang, seperti Pakuwon Center, Citraland.
Mistisisme Politik : Eksistensi Magis dalam Perpolitikan Indonesia Fitria Barokah
JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 8, No 1 (2023): Vol 8, No 1 (2023)
Publisher : Program Studi Sarjana (S1) Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jiip.v8i1.13275

Abstract

Indonesia sudah memasuki era disrupsi dengan diiringi kemajuan teknologi infomasi, kepercayaan akan hal-hal magis masih eksis sampai sekarang. Dalam roda perpolitikan Indonesia sangat erat kaitannya dengan ilmu-ilmu magis. Metode yang digunakan adalah literature review untuk mengkaji secara kritis pengetahuan mengenai gagasan, temuan yang berorientasi akademik yang ditemukan didalam sebuah dokumen kepustakaan. Data akan didapatkan  melalui studi kepustakaan,  buku, jurnal, website, dan hal-hal yang menjadi relevensi dengan permasalahan dunia mistis dengan politik. Tulisan ini membahaspengelompokan mistisisme menjadi 2 yaitu mistisisme yang bersumber dari Tuhan sebagai contohnya dalam kontestasi  politik  para kandidat akan mengunjungi ulama-ulama untuk meminta restu maupun dukungan. Mistisisme yang bersumber dari kekuatan diluar diri manusia namun bukan Tuhan yaitu kekuatan mistik yang dilakukan oleh ahli magic yaitu paranormal, dukun dan lain sebagainya, sebagai contoh para kandidat akan pergi ke dukun atau paranormal untuk meminta kekuatan dan pelindung diri untuk memenagkan kontestasi politik, bahkan mengirim ilmu hitam (santet) untuk menjatuhkan lawan politiknya
Aktualisasi Empat Pilar Sustainable Development Goals (SDGs) Di Perdesaan Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan Angga Natalia; Erine Nur Maulidya
JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 8, No 1 (2023): Vol 8, No 1 (2023)
Publisher : Program Studi Sarjana (S1) Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jiip.v8i1.16513

Abstract

Desa memiliki peran strategis sebagai lokus pembangunan yang terkecil untuk mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs). Prioritas dana desa di tahun 2021 difokuskan untuk percepatan mencapai SDGs yang dengan memulihkan ekonomi nasional, menentukan program prioritas dan adaptasi kebiasaan baru. Berdasarkan perubahan prioritas dana desa tersebut, peneliti ingin membahas tentang aktualisasi empat pilar SDGs yang dalam hal ini bukan hanya membahas tentang pembangunan sosial tetapi juga membahas tentang ekonomi, lingkungan, hukum dan tata kelola serta tantangan-tantangannya pada Desa Kalisari di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan yang merupakan salah satu desa termuda dan mulai menerapkan konsep Smart Village. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik purposive sampling. Data dianalisis berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Desa Kalisari secara bertahap sudah mengaktualisasikan empat pilar SDGs melalui berbagai program atau kegiatan baik program pemerintah maupun swadaya desa. Berbagai tantangan dalam mengaktualisasikan empat pilar SDGs di atas di Desa Kalisari Kecamatan Natar Lampung Selatan diantaranya adalah memastikan penerapan prinsip inklusif dan no one left behind, data harus komprehensif dan terintegrasi, adanya integrasi program seluruh pemangku kepentingan, adanya keselarasan aksi pada agenda pembangunan, adanya sinkronisasi kepentingan pemerintah dan non-pemerintah serta, tantangan geografis dan kependudukan.
Analisis Kebijakan Dalam Penetapan Daerah Pemilihan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2024 Sasadara, Hapsari
JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 9, No 1 (2024): Vol 9, No 1 (2024)
Publisher : Program Studi Sarjana (S1) Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jiip.v9i1.20603

Abstract

Penelitian ini membahas bagaimana proses kerja Institusi berdasarkan pendekatan Neo Institusional yang berfokus pada relasi antar aktor dalam penetapan Daerah Pemilihan (DAPIL) di Kabupaten Banyuwangi. Penetapan dapil merupakan bagian penting dari proses partai politik serta keterwakilan wilayah dalam sistem pemilu karena akan berkaitan dengan kuatnya sistem presidencil sehingga menyebabkan pola penyederhanaan partai semakin minim. Maka seringkali ditemukan isu penambahan dapil memunculkan perdebatan antar partai politik karena banyak partai kecil merasa belum memiliki kesiapan sebab persaingan perebutan kursi semakin ketat dan menguntungkan partai besar. Untuk itu dalam menganalisis proses kebijakan dari adanya penambahan dapil di Kabupaten Banyuwangi, peneliti menggunakan teori IAD ( Institusional Analysis and Development ) oleh Elinor Ostrom sehingga dapat diketahui bagaimana bentuk regulasi, karakteristik komunitas, kondisi biofisik serta relasi antar aktor pada arena aksi yang dapat mempengaruhi proses pendapilan. Metode penelitian yang digunakan yakni kualitatif jenis studi kasus melalui wawancara dan dokumentasi. Adapun Hasil penelitian menunjukan bahwa partai besar berhasil dalam mempengaruhi penambahan dapil di Kabupaten Banyuwangi dari 5 Dapil menjadi 8. Diantara prosesnya yaitu terdapat relasi yang terhubung antara partai politik dengan komisi 2 DPR RI yang mana hal ini dapat menjadi dominasi politik keputusan di KPU RI. Maka dari itu penambahan dapil ini dinilai tidak efisien karena terbukti akan banyak penambahan kursi yang didapat oleh partai besar sehingga muncul kurangnya keadilan bagi partai kecil.

Page 10 of 13 | Total Record : 126

 8   9   10   11   12 

Filter by Year

2015 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 10, No 2 (2025): Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan (JIIP) Vol 10, No 1 (2025): Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 9, No 1 (2024): Vol 9, No 1 (2024) Vol 9, No 2 (2024): Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan (JIIP) Vol 8, No 1 (2023): Vol 8, No 1 (2023) Vol 7, No 2 (2022): Vol 7, No 2 (2022) Vol 7, No 1 (2022): Vol 7, No 1 (2022) Vol 6, No 2 (2021) Vol 6, No 1 (2021) Vol 5, No 2 (2020) Vol 5, No 1 (2020) Vol 4, No 2 (2019) Vol 4, No 1 (2019) Vol 3, No 2 (2018) Vol 3, No 1 (2018) Vol 2, No 2 (2016) Vol 2, No 1 (2016) Vol 1, No 2 (2015) Vol 1, No 1 (2015) More Issue