cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Published by Universitas Diponegoro
ISSN : 2460142X.     EISSN : 25484931     DOI : -
Core Subject : Social,
Environmental Science Social Sciences
Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan (JIIP), merupakan media komunikasi dan informasi bagi pengembangan ilmu pemerintahan, baik pemerintahan lokal, nasional, regional, maupun internasional. JIIP diterbitkan untuk menjadi wahana pendorong perkembangan ilmu pemerintahan melalui dokumentasi hasil-hasil penelitian serta kajian kritis terhadap berbagai konsep baru, fenomena dan peristiwa dalam kehidupan pemerintahan. JIIP secara berkala terbit dua kali setahun, yaitu bulan Maret - Agustus dan September - Februari.
Arjuna Subject : -
Articles 126 Documents
 9   10   11   12   13 
Aksesibilitas Pengawasan Media Sosial oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum terhadap Pencegahan Kampanye Propaganda Putri, Lia Ulvi Miranata; Pebrianti, Ayu; Elonika, Yesica; Winarti, Novi
JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 9, No 1 (2024): Vol 9, No 1 (2024)
Publisher : Program Studi Sarjana (S1) Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jiip.v9i1.21741

Abstract

Kemampuan yang dimiliki Bawaslu dalam mengawasi kampanye yang beredar dan menyebar secara luas di masyarakat menjadi tolok ukur dalam aksesibilitas pengawasan. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pengoptimalan aksesibilitas pengawasan media sosial terhadap pencegahan kampanye propaganda oleh Bawaslu. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka. Ketersediaan dan kenyamanan adalah dua hal pokok yang menjadi acuan dalam penentuan aksesibilitas pengawasan. Bawaslu telah menyediakan pembentukan inovasi, yaitu aplikasi Gowaslu untuk mempermudah pengawasan dan pelaporan kampanye propaganda yang juga dapat di akses oleh masyarakat. Masyarakat dapat melakukan pelaporan ketika melihat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan pemilu, seperti adanya kampanye propaganda. Akan tetapi, Bawaslu masih dihadapi dengan berbagai hambatan dalam melakukan pengawasan media sosial. Hambatan tersebut berupa, minimnya jumlah personel Bawaslu, penyebaran informasi di media sosial yang cepat meluas, terdapat akun anonym yang melakukan penyebaran informasi mengarah kepada propaganda, serta terdapat isu-isu yang berkaitan dengan belum terjaminnya perlindungan bagi pelapor penyelewengan kampanye. Secara keseluruhan, aksesibilitas pengawasan media sosial yang dilakukan oleh Bawaslu belum optimal karena masih terkendala hambatan terutama pada isu-isu pelaporan yang membuat masyarakat enggan untuk ikut berpartisipasi dalam pengawasan.
Meninjau Eksistensi Kebijakan Pemerintah Terhadap Kerentanan Cyber child grooming Ishmah, Nadhilah; Putri, Anggi Fransiska; Sicillia, Edna; Arimbawa, Ni Putu Vania Leonyta Putri; Ramadhana, Aditya Yuda
JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 9, No 1 (2024): Vol 9, No 1 (2024)
Publisher : Program Studi Sarjana (S1) Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jiip.v9i1.20620

Abstract

Riset ini merupakan studi kebijakan untuk menelisik peran pemerintah terhadap kerentanan kekerasan seksual di ranah digital. Tingginya penggunaaan internet oleh anak terutama sejak masa pandemi Covid-19 menciptakan sebuah fenomena kejahatan baru bernama cyber child grooming, yakni sebuah fase pendekatan secara emosional dengan seorang anak melalui internet. Kota Semarang yang memeroleh predikat kota tertinggi untuk kekerasan seksual anak di Jawa Tengah menjadi lokus riset ini. Dalam menganalisis kebijakan kasus cyber child grooming di Kota Semarang, digunakan metode kualitatif untuk mendapatkan data secara komprehensif melalui reduksi data, penyajian data, dan verifikasi yang didapat melalui wawancara mendalam semi terstruktur dengan Pemerintah Kota Semarang dan LSM. Riset ini menemukan bahwa Pemerintah Kota Semarang sampai saat ini belum memiliki kebijakan khusus mengenai kekerasan seksual berbasis elektronik. Penanganan kekerasan seksual berbasis elektronik hanya berlandaskan pada UU Pornografi, UU TPKS, dan UU ITE. Hal ini berdampak pada proses penanganan cyber child grooming yang tidak maksimal, sebab kekerasan seksual berbasis elektronik hanya dapat ditangani apabila korban divisum dan konten seksual telah disebarkan. Hal ini menjadi tidak relevan ketika cyber child grooming merupakan proses awal dari kekerasan seksual yang memengaruhi anak secara psikologis. Upaya Pemerintah Kota Semarang melalui sosialisasi dan penyuluhan belum mampu menjangkau substansi masalah karena belum disertai kebijakan yang bisa melindungi anak secara hukum serta memberikan efek jera bagi pelaku. 
Genealogi Kebijakan Beras Indonesia 1998-2021 Muhammad, Dzaky Yusuf; Kurniadi, Bayu Dardias
JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 9, No 1 (2024): Vol 9, No 1 (2024)
Publisher : Program Studi Sarjana (S1) Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jiip.v9i1.21904

Abstract

Beras menjadi diskursus utama dalam pangan masyarakat Indonesia setelah melalui proses diskursif yang didorong  Orde Baru yang bertujuan untuk melakukan kontrol dan melanggengkan kekuasaan dengan menghadirkannya secara masif dan murah. Berkat proses tersebut beras mendapat fungsi strategis yang dapat memengaruhi kondisi sosial, politik dan ekonomi dalam skala nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan mengenai beras sebagai komoditas strategis dengan pendekatan Genealogi. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur dengan data berupa peraturan perundang-undangan, buku, artikel jurnal dan artikel berita. Hasil  penelitian menunjukkan kebijakan beras dipengaruhi oleh diskursus-diskursus penting yang pemerintah percaya dapat memenuhi tujuan dari kebijakan beras. Pada 1998-2001 besar dipengaruhi oleh diskursus liberal sebagai kondisi dari bantuan ekonomi dari IMF, pada 2001-2004 kebijakan beras mengalami mengurangi pengaruh liberal sedikit demi sedikit ditandai dengan penghentian bantuan dari IMF yang dipengaruhi oleh sentimen nasional serta pelarangan impor beras. Pada 2004-2014 kebijakan beras berupaya untuk memperkuat sektor produksi dan condong pada diskursus liberal dengan pembukaan keran impor. Untuk 2014-2021 kebijakan beras mengalami kebijakan proteksionis yang populis dengan hambatan tarif dan nontarif walaupun pada akhirnya pemerintah berusaha lebih membuka diri ke pasar bebas dengan mengurangi hambatan perdagangan dan lebih terbuka untuk melakukan impor.
Peran the Global Covenant of Mayors (GCoM) dalam Mewujudkan Mitigasi Perubahan Iklim di Kota Probolinggo tahun 2022 - 2023 Sugiarto, Triastuti; Prasodjo, Haryo
JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 9, No 1 (2024): Vol 9, No 1 (2024)
Publisher : Program Studi Sarjana (S1) Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jiip.v9i1.21936

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran the Global Covenant of Mayors (GCoM) dalam mewujudkan aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di Kota Probolinggo. Pemanasan global yang terjadi menjadi isu yang sangat penting dan sedang dihadapi oleh negara – negara di seluruh dunia. GCoM memberikan bantuan teknis untuk meningkatkan pengetahuan serta akses pendanaan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Kota Probolinggo dan GCoM bekerjasama untuk mewujudkan aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data didapatkan dari wawancara tidak terstruktur serta dengan teknik studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini ialah bahwa peran GCoM dalam membantu Kota Probolinggo pada adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dengan bentuk pelatihan sebagai bekal untuk perencanaan to net-zero emission di tahun 2050 dan juga membuka akses untuk mendapatkan pendanaan dari lembaga – lembaga yang menjadi funding partner dari GCoM. 
Responsivitas Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Masyarakat Kota Binjai dalam Mengatasi Kekerasan di Kota Binjai Naufal, Muhammad Fari; Siahaan, Asima Yanty Sylvania
JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 9, No 1 (2024): Vol 9, No 1 (2024)
Publisher : Program Studi Sarjana (S1) Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jiip.v9i1.17275

Abstract

Responsivitas pelayanan merupakan suatu hal yang penting bagi pemerintah untuk mewujudkan pemenuhan kebutuhan kepada masyarakat dengan tepat dan jelas, termasuk menyangkut perlindungan terhadap perempuan dari tindak kekerasan. Namun, daya tanggap dari pemerintah masih belum maksimal dalam mengatasi kekerasan terhadap perempuan yang terlihat dari kurangnya sosialisasi dan edukasi terkait kekerasan terhadap perempuan dan layanan yang ada, kurangnya fasilitas, serta kurangnya ketanggapan dari layanan penanganan yang bekerja sama dalam menangani kasus. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara mendalam mengenai responsivitas pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Masyarakat Kota Binjai dalam mengatasi kekerasan terhadap perempuan di Kota Binjai. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan feminist research. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pemerintah cukup baik dalam memberikan layanan perlindungan terhadap perempuan, namun kurang dalam penguatan tindakan prenventif. Hal tersebut dapat terlihat dari availability (ketersediaan) dimana pemerintah menyediakan layanan jasa dan fasilitas melalui UPTD PPA. Layanan dan fasilitas tersebut dapat mudah diakses melalui perpanjangan tangan kelurahan yang dapat dilihat dari karakteristik aksesibilitas. Dalam pelaksanaan pelayanan, pemerintah sudah berkomitmen menanamkan sikap simpati, empati, serta peka terhadap kebutuhan perempuan korban kekerasan yang merupakan karakteristik dari penerimaan. Terakhir, pengembangan layanan juga dilakukan dengan menyediakan layanan berbasis aplikasi seperti SiAP KaPAn aja maupun pengadopsian peraturan baru yang termasuk dari adaptasi pemerintah pada era globalisasi.
Partisipasi Politik Perempuan Dalam Diskursus Pemilukada Di Provinisi Lampung Lestari, Suci Indah
JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 9, No 2 (2024): Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan (JIIP)
Publisher : Program Studi Sarjana (S1) Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jiip.v9i2.22439

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tren partisipasi politik perempuan dalam wacana pemilukada di Provinsi Lampung. Analisis dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif dan pendekatan kajian pustaka dari sumber resmi seperti lembaga pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan lembaga penelitian. Teori keterwakilan perempuan milik Jones dan Smith menyebutkan bahwa peningkatan dalam politik akan menghasilkan kebijakan yang lebih inklusif dan tata kelola yang lebih baik. Namun hasil temuan menunjukkan bahwa partisipasi politik perempuan dalam wacana pemilukada di Provinsi Lampung mengalami tren menurun dan terus menghadapi berbagai tantangan. Kehadiran perempuan dlalam desain politik masih terbatas dan minim, terutama karena adanya batasan yang diberlakukan oleh kaum laki-laki dalam strukur partai politik. beberapa faktor penghambat antara lain hambatan sosial budaya, terbatasnya akses ruang pendidikan dan informasi politik, sempitnya peluang dan kurang sumber daya serta sistem kebijakan pendukung yang menciptakan kesenjangan gender. Tulisan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai hak dan peran keterwakilan perempuan dalam politik lokal dan memotivasi perempuan untuk aktif terlibat dalam aktivitas politik.
Sentiment Analysis: Proses Komunikasi Pemerintahan Pada Gerakan Zero Sampah Anorganik Di Kota Yogyakarta Menuju Kota Berkelanjutan Aulia, Elsa Sabilla; Putri, Nazwa Amalia; Lumintang, Adinda Tyas; Nabiilah, Nasywaa; Inessafitri, Berliana Shefaradewi; Rahmawati, Dian Eka
JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 9, No 2 (2024): Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan (JIIP)
Publisher : Program Studi Sarjana (S1) Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jiip.v9i2.24032

Abstract

Meningkatnya volume jumlah sampah di Kota Yogyakarta mendorong Wali Kota Yogyakarta mengeluarkan Surat Edaran (SE) No 660/6123/SE/2022 pada Desember 2022 mengenai Gerakan Zero Sampah Anorganik (GZSA). Namun, kebijakan ini masih belum optimal diterapkan karena minimnya komunikasi pemerintah kepada masyarakat. Oleh sebab itu, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengkaji lebih dalam terkait dengan proses komunikasi Pemerintah Kota Yogyakarta dan respon masyarakat berdasarkan Sentiment Analysis terhadap Gerakan Zero Sampah Anorganik. Riset ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus dengan pengumpulan data primer melalui teknik in-depth interview dan data sekunder melalui teknik desk study. Peneliti mengkategorikan unsur-unsur komunikasi meliputi komunikator, pesan, media, komunikan, dan feedback. Komunikator dalam riset ini yaitu Bappeda Kota Yogyakarta, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Yogyakarta, Dinas Komunikasi Informasi dan Persandian (Diskominfosan) Kota Yogyakarta, dan Fasilitator Kelurahan (Faskel) Kota Yogyakarta. Kemudian pesan yang disampaikan mengenai GZSA diambil dari media sosial (Instagram) @pemkotjogja dan @dlh.kotayk sebagai media sosial yang paling aktif dan reaktif dalam penyebaran informasi. Komunikan dalam riset ini adalah masyarakat Kota Yogyakarta dan netizen. Akan tetapi, respon masyarakat cenderung negatif dan hanya sampai di tahap kognitif. Oleh karenanya dapat dimaknai bahwa belum terjalinnya sebuah feedback dalam GZSA ini. 
Analisis Kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Dalam Percepatan Pembangunan Daerah Studi Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Firdaus, Adinda Salsabilla
JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 9, No 2 (2024): Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan (JIIP)
Publisher : Program Studi Sarjana (S1) Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jiip.v9i2.22209

Abstract

Penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah. Instrumen utama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah ketersediaan pembangunan daerah yang optimal. Penelitian bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang diberikan oleh BUMD Provinsi DIY terkhususnya pada pembangunan daerah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwasananya BUMD provinsi DIY memberikan kontribusinya kepada Pemprov DIY baik dari segi PAD, Penyerapan Tenaga Kerja, dan Produksi. Namun apabila dilihat dari segi pembangunan, program prioritas pemprov DIY  sedikit tidak sinkron dengan tugas dan fungsi yang dijalankan BUMD. Pembangunan Daerah yang menjadi prioritas Pemprov DIY adalah pembangunan Infrastruktur sedangkan, BUMD lebih terfokus pada pembangunan ekonomi dan sosial. Sehingga ini sedikit menyebabkan ada keterlambatan pembangunan daerah di Provinsi DIY.
Implementasi Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan Pada Masyarakat Baduy Azmi, Qori'a Ta'rifajrin; Purwanto, Iwan
JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 9, No 2 (2024): Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan (JIIP)
Publisher : Program Studi Sarjana (S1) Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jiip.v9i2.22078

Abstract

Implementasi pembangunan berkelanjutan pada masyarakat Baduy yang masih mempertahankan nilai tradisional budaya dengan tantangan modern saat ini. Penelitian ini bertujuan untuk menggali bagaimana pembangunan berkelanjutan pada masyarakat Baduy dengan mengoptimalkan sumber daya alam dalam kehidupan masyarakatnya dengan berfokus pada kehidupan sosial, kehidupan ekonomi yang menjadi pemenuhan kebutuhan dasar, pengelolaan lingkungan yang cermat, dan kehidupan ekonomi, kelestarian lingkungan dan kepastian hukum dalam penegakan keamanan yang efektif. metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan analisis data menggunakan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pilar pembangunan berkelanjutan di masyarakat Baduy memprioritaskan nilai-nilai kehidupan, ketaatan pada hukum, kepuasan, efisiensi, dan efektivitas untuk mencapai kesejahteraan. Sebuah kelompok masyarakat dengan kesadaran terhadap lingkungan yang sangat tinggi karena memahami pentingnya menjaga keseimbangan dalam keberlangsungan kehidupan serta menolak pembangunan namun memiliki budaya tersendiri yang mengikat sehingga menjadi keunikan tersendiri sehingga keadaan ini menjaga agar perubahan yang baik terus berlanjut.
Isu Strategis Tantangan Pembangunan Infrastruktur Nasional Dan Infrastruktur Daerah Di Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara Novian, Fayza -
JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 9, No 2 (2024): Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan (JIIP)
Publisher : Program Studi Sarjana (S1) Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jiip.v9i2.23541

Abstract

Pembangunan infrastruktur di tingkat nasional dan daerah, seperti di Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara, mengahadapi sejumlah tantangan strategis yang perlu diatasi secara komprehensif. Tujuan penelitian ini yaitu mengkaji secara mendalam tantangan dalam pembangunan infrastruktur nasional dengan fokus pada infrastruktur daerah, membandingkan situasi di Indonesia secara umum dengan kasus spesifik di Kabupaten Mandailing Natal, dan mengkaji bagaimana Indonesia dapat mengatasi tantangan ini. Metode penelitian menggunakan tinjauan literatur yang melibatkan analisis data sekunder berupa informasi dan laporan yang relevan. Hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur tingkat nasional dan daerah menghadapi tantangan seperti masalah pembebasan lahan, pendanaan, hingga koordinasi antar instansi. Di tingkat daerah seperti Kabupaten Mandailing Natal, tantangan utama meliputi hambatan proyek akibat pandemi, kondisi jalan buruk, kualitas infrastruktur rendah di pedesaan, dan pemerataan pembangunan. Pemerintah pusat dan daerah telah menerapkan kebijakan dan strategi untuk mengatasi tantangan tersebut, seperti RPJMN, PIP, dan alokasi anggaran infrastruktur. Namun, upaya berkelanjutan masih diperlukan melalui peningkatan koordinasi, skema pendanaan inovatif, kapasitas SDM, dan integrasi mitigasi bencana untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur yang terarah, berkesinambungan, dan merata di seluruh wilayah Indonesia. Secara keseluruhan, pembangunan infrastruktur di tingkat nasional dan daerah masih mengahadapi berbagai tantangan, tetapi pemerintah pusat dan daerah terus berupaya mengatasinya melalui kebijakan dan strategi.

Page 11 of 13 | Total Record : 126

 9   10   11   12   13 

Filter by Year

2015 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 10, No 2 (2025): Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan (JIIP) Vol 10, No 1 (2025): Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 9, No 1 (2024): Vol 9, No 1 (2024) Vol 9, No 2 (2024): Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan (JIIP) Vol 8, No 1 (2023): Vol 8, No 1 (2023) Vol 7, No 2 (2022): Vol 7, No 2 (2022) Vol 7, No 1 (2022): Vol 7, No 1 (2022) Vol 6, No 2 (2021) Vol 6, No 1 (2021) Vol 5, No 2 (2020) Vol 5, No 1 (2020) Vol 4, No 2 (2019) Vol 4, No 1 (2019) Vol 3, No 2 (2018) Vol 3, No 1 (2018) Vol 2, No 2 (2016) Vol 2, No 1 (2016) Vol 1, No 2 (2015) Vol 1, No 1 (2015) More Issue