Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan (JIIP), merupakan media komunikasi dan informasi bagi pengembangan ilmu pemerintahan, baik pemerintahan lokal, nasional, regional, maupun internasional. JIIP diterbitkan untuk menjadi wahana pendorong perkembangan ilmu pemerintahan melalui dokumentasi hasil-hasil penelitian serta kajian kritis terhadap berbagai konsep baru, fenomena dan peristiwa dalam kehidupan pemerintahan. JIIP secara berkala terbit dua kali setahun, yaitu bulan Maret - Agustus dan September - Februari.
Articles
126 Documents
<![CDATA[Infodemi Covid-19 dalam Perspektif Open Government: Sebuah Tinjauan Literatur ]]>
<![CDATA[Alexander Arie Sanata Dharma]]>;
<![CDATA[Azhar Kasim]]>
<![CDATA[ JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 6, No 1 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Sarjana (S1) Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/jiip.v6i1.10372
<![CDATA[Minimnya transparansi pada awal wabah Covid-19 menciptakan misinformasi di ruang publik. Terbentuk infodemi berupa kelimpahan informasi yang membuat masyarakat kesulitan menentukan sumber yang sahih. Penggunaan media sosial membentuk peran signifikan dalam mempengaruhi perilaku publik selama pandemi Covid-19. Pemerintah juga memberdayakan media sosial sebagai strategi komunikasi publik. Diperlukan informasi yang tepat untuk mengenali posisi media sosial pemerintah dalam infodemi Covid-19. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh konteks menyeluruh dari perspektif open government yaitu transparansi, partisipasi, dan kolaborasi sehingga posisi media sosial pemerintah dan infodemi Covid-19 dapat diidentifikasi sehingga mendukung strategi pemanfaatan yang lebih optimal dalam penanganan pandemi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan mengumpulkan berbagai praktik pemanfaatan media sosial pemerintah secara umum dan pada konteks Covid-19 di berbagai negara sebagai bahan kajian literatur. Hasil dari studi literatur memperlihatkan bahwa transparansi berkaitan dengan pemanfaatan media sosial pemerintah secara optimal, partisipasi memiliki relevansi dengan sentimen publik mengingat partisipasi memiliki kontribusi pada berkembangnya infodemi, sedangkan ruang lingkup kolaborasi adalah medium interaksi level akar rumput guna mendorong perubahanke arah yang lebih baik. Pemerintah direkomendasikan untuk menayangkan konten secara cepat dan tepat pada platform dengan keberterimaan tinggi, memanfaatkan artificial intelligence, memoderasi komentar buruk (toxic), serta mendorong partisipasi ke arah kolaborasi antara berbagai pihak.]]>
<![CDATA[Menangkal Politik Identitas: Analisis Kemenangan HT-Zadi pada Pemilihan Bupati Kepulauan Sula Tahun 2015 ]]>
<![CDATA[Sahrul Pora]]>;
<![CDATA[Zuly Qodir]]>;
<![CDATA[Titin Purwaningsih]]>
<![CDATA[ JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 6, No 1 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Sarjana (S1) Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/jiip.v6i1.8965
<![CDATA[Pascareformasi, pemilihan kepala daerah di Indonesia selalu diwarnai dengan penggunaan isu politik identitas. Isu ini sengaja dilakukan agar dapat mempengaruhi perilaku politik masyarakat mayoritas yang memiliki kesamaan identitas dengan sang kandidat, baik itu agama maupun etnis. Adapun penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penulis menggunakan metode kualitatif dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana Hendrata Thes dan Zulfahri Abdullah (selanjutnya HT-Zadi) bisa tampil sebagai pemenang, padahal agama dan etnisitas Hendrata Thes merupakan minoritas di kabupaten Kepulauan Sula. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkap faktor-faktor yang mempengaruhi kemenangan HT-Zadi. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa terpilihnya Hendrata Thes dan Zulfahri Abdullah karena terdapat beberapa strategi yang digunakan mulai dari membentuk tim yang solid dan kuat di setiap desa, door to door dan kampanye melalui media sosial. Faktor lain yang juga mempengaruhi karena efek dari pemerintahan masa lalu yang belum bisa memenuhi janji politiknya. Untuk menangkal isu politik identitas yang sangat masif yang digunakan oleh lawan politiknya, para tim sukses beserta kandidat meyakinkan para pemilih dengan program-program unggulan HT-Zadi baik di bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya yang akan diimplementasikan jika mereka terpilih.]]>
<![CDATA[Pertarungan Populisme Islam dalam Pemilihan Presiden 2019 ]]>
<![CDATA[Iradhad Taqwa Sihidi]]>;
<![CDATA[Ali Roziqin]]>;
<![CDATA[Dedi Fitrah Suhermanto]]>
<![CDATA[ JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 5, No 2 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Sarjana (S1) Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/jiip.v5i2.8516
<![CDATA[Pilpres 2019 menjadi panggung betapa populisme agama begitu terekpresi sebagai strategi menggaet pemilih. Baik Jokowi dan Prabowo sadar bahwa menonjolkan aspek religiutas melalui strategi politik yang tepat akan memperbesar peluang kemenangan. Tulisan ini berupaya melihat karakteristik penggunaan populisme Islam Jokowi dan Prabowo beserta hasil elektoral yang diperoleh. Dengan menggunakan jenis penelitian kualitaif yang bersifat studi literatur., penulis mengandalkan data-data yang didapatkan melalui studi kepustakaan baik berupa buku, jurnal, koran, majalah, internet dan Website Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang mampu memberikan informasi kunci mengenai operasionalisasi populisme Islam Jokowi dan Prabowo. Penelitian ini menunjukan bahwa populisme Islam Jokowi menang karena menguatnya dukungan Nahdatul Ulama (NU) dan kaum nasionalis sehingga unggul telak di Jawa Tengah dan Jawa Timur serta daerah-daerah mayoritas non muslim, diantaranya Papua, Papua Barat, Sulawesi Utara, NTT dan Bali. Sebaliknya Prabowo unggul telak di daerah dengan basis islam kental (puritanisme), seperti Aceh, Sumatera Barat, Kalimantan Selatan, Jawa Barat dan Banten. Pilpres 2019 menunjukan bahwa populisme agama cukup berkontribusi bagi kemenangan kandidat politik sehingga sangat mungkin di masa depan sentimen identitas seperti ini terus diadopsi. ]]>
<![CDATA[Konflik Pemilu: Dinamika Sengketa Calon Perseorangan dalam Kontestasi Elektoral di Kabupaten Lebak ]]>
<![CDATA[Mahpudin Mahpudin]]>
<![CDATA[ JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 5, No 2 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Sarjana (S1) Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/jiip.v5i2.7737
<![CDATA[Artikel ini membahas sengketa konflik antara calon perseorangan dan penyelengaraa pemilu dalam kontestasi elektoral pada Pilkada Kabupaten Lebak tahun 2018. Mengapa terjadi sengketa pemilu antara calon perseorangan dengan lembaga penyelenggara pemilu dan Bagaimana resolusi konflik sengketa calon perseorangan dalam kontestasi elektoral pada Pilkada Kabupaten Lebak merupakan dua pertanyaan yang hendak dijawab dalam tulisan ini. Metode penelitian yang dipilih adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan berdasarkan studi kepustakaan dan berita online. Hasil penelitian mengungkap bahwa sengketa terjadi karena adanya ketidakpuasan bakal calon perseorangan yaitu Cecep Sumarno-Didin Saprudin terkait keputusan KPU Kabupaten Lebak yang menolak berkas pendaftaran sebagai calon kandidat. Penolakan tersebut dikarenakan tidak memenuhi syarat dukungan minimal. Resolusi konflik yang digunakan untuk mengatasi sengketa tersebut adalah dengan metode adjudikasi. Hal ini dipilih sebab pihak yang berkonflik tidak pernah menemui kesepakatan bersama ketika dihadapkan melalui proses musyawarah yang diselenggarakan oleh Bawaslu Kabupaten Lebak. Mekanisme adjudikasi dapat dijalankan oleh Bawaslu Kabupaten Lebak karena undang-undang memberi kewenangan kepada Bawaslu untuk menjalankan fungsi pengadilan khususnya mengenai penyelesaian sengketa proses pemilu. ]]>
<![CDATA[Kepemimpinan Perempuan dan Tata Kelola Tambang di Bojonegoro ]]>
<![CDATA[Resya Famelasari]]>;
<![CDATA[Juwita Hayyuning Prastiwi]]>
<![CDATA[ JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 6, No 1 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Sarjana (S1) Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/jiip.v6i1.10198
<![CDATA[Penelitian ini berfokus pada kajian tentang akomodasi isu gender dalam pemerintahan dan tata kelola tambang di Kabupaten Bojonegoro. Kabupaten ini dipilih sebagai lokasi penelitian dengan dua alasan, pertama bahwa sejak tahun 2018 Bojonegoro dipimpin oleh bupati perempuan dan kedua, Bojonegoro juga merupakan daerah pertambangan minyak dan gas bumi. Kepemimpinan Anna Mu’awanah di Bojonegoro menarik untuk dikaji, mengingat isu gender diangkat sebagai salah satu visi pada saat pemilihan kepala daerah berlangsung. Melalui metode penelitian kualitatif yang dipadukan dengan perspektif feminisme sebagai pisau analisis, penelitian ini memperoleh hasil antara lain bahwa transisi kepemimpinan Suyoto ke Anna Mu’awanah tidak menampakkan perubahan signifikan, terhadap transformasi kebijakan perempuan dan tata kelola tambang. Suyoto sebagai bupati laki-laki, ternyata lebih banyak menghasilkan produk kebijakan pro-perempuan dan pengendalian dampak tambang seperti peraturan daerah Dana Abadi Migas, sebaliknya Anna belum memiliki satupun peraturan daerah terkait tata Kelola tambang. Dalam konsep keterwakilan politik, kepemimpinan Anna Muawanah dapat dikategorikan sebagai kepemimpinan formalistik dan simbolik. Meskipun dalam penunjukan pimpinan dinas dan badan di lingkungan Pemerintah Bojonegoro, Anna banyak memilih perempuan, namun kebijakan Anna yang spesifik mempertimbangkan perempuan belumlah banyak. Kalaupun ada, secara kualitatif kebijakan tersebut tampak lebih memasukkan kebutuhan gender praktis dibandingkan kebutuhan gender strategis. ]]>
<![CDATA[Analisis Optimalisasi Potensi Daerah untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Malang ]]>
<![CDATA[Reza Triarda]]>;
<![CDATA[Ratnaningsih Damayanti]]>
<![CDATA[ JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 6, No 1 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Sarjana (S1) Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/jiip.v6i1.9350
<![CDATA[Pendapatan Asli Daerah (PAD) seringkali dijadikan bahan komparasi antar kabupaten/kota di Indonesia. Tidak hanya besarannya saja, tetapi juga komposisinya terhadap jumlah pendapatan daerah selain dari dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah menarik untuk dikaji. Umumnya, penerimaan PAD didominasi oleh pajak daerah. Sayangnya, jenis-jenis pajak daerah terlalu kaku sehingga menyulitkan bagi kabupaten/kota dalam berinovasi demi meningkatkan PAD. Untuk meningkatkan PAD lahkah pertama yang diperlukan adalah menganalisis potensi daerah masing-masing. Dengan mempergunakan dokumen-dokumen keluaran Pemerintah Kota Malang antara tahun 2012-2019 yang dianalisis secara kuantitatif, tulisan ini menemukan hasil bahwa perkembangan ekonomi telah merubah potensi daerah. Beberapa sektor pajak seperti BPHTB, PBB, dan PPJ tidak dapat lagi dijadikan sebagai sektor yang diandalkan apabila masih dikalkukasi dan dikelola dengan pemahaman lama. Terdapat faktor yang tidak dapat dikendalikan oleh pemerintah Kota Malang, seperti suku bunga bank, pertumbuhan ekonomi makro, nilai tukar rupiah terhada dolar, dan lain-lain yang juga berpengaruh pada realisasi pajak daerah. Perkembangan ekonomi Kota Malang telah menghasilkan primadona baru dalam pajak daerah, yaitu hotel dan restoran. Sayangnya Pemerintah Kota Malang masih terlalu berfokus pada BPHTB, PBB, dan PPJ sehingga belum mengoptimalkan potensi pajak hotel dan restoran.]]>
<![CDATA[Pandemi ke Infodemi: Polarisasi Politik dalam Wacana Covid-19 Pengguna Twitter ]]>
<![CDATA[Rachmad Gustomy]]>
<![CDATA[ JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 5, No 2 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Sarjana (S1) Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/jiip.v5i2.8781
<![CDATA[Artikel ini ingin melacak dampak polarisasi politik pasca pemilu yang cukup kuat dalam wacana Covid-19. Pentingnya melacak perbincangan tentang Covid-19 adalah untuk melihat dampak distraksi kebijakan pemerintah dalam penanganan Covid-19. Penelitian ini menggunakan social network analisis dan social network actor dalam perbicangan di media sosial Twitter. Dengan mengidentifikasi trending topic yang terkait selama 4 bulan, maka dilakukan crawling data dengan pemograman Phyton, kemudian dilakukan analisis kumulatif teks melalui library phyton sastrawi dan visualisasi analisis SNA dengan Gephi. Temuan penelitian ini memetakan setidaknya ada dua kutub kluster besar yang berseberangan, pertama adalah kutub kluster populis pluralis dan kutub kluster populis islam. Temuannya menunjukkan bahwa wacana kebijakan Covid-19 justru menjadi ajang bagi perang sentimen masing-masing kubu, yang ternyata didominasi oleh buzzer dan sebagian kecil influencer. Sebaliknya, suara kelompok kritis dan rasional malah tenggelam oleh gaung dari para buzzer yang cenderung memiliki sentimen negatif.]]>
<![CDATA[Motif Politik Rencana Pemekaran Daerah Otonomi Baru di Tanah Papua ]]>
<![CDATA[Dafrin Muksiin]]>;
<![CDATA[Sahrail Robo]]>;
<![CDATA[Ahmad Rizali Pawane]]>;
<![CDATA[Sahrul Pora]]>
<![CDATA[ JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 6, No 2 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Sarjana (S1) Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/jiip.v6i2.11817
<![CDATA[Penelitian ini mengkaji tentang motif politik rencana pemekaran daerah otonomi baru di tanah Papua. Sebab, pemekaran daerah otonomi baru tidak selamanya murni untuk kesejahteraan masyarakat, melainkan sangat lekat dengan kepentingan politik yakni kekuasaan dan jabatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitaitf. Dimana menurut John W. Creswell, (2013) bahwa penelitian kualitatif merupakan metode yang digunakan untuk mengeksplorasi ataupun memahami individu atau kelompok yang dianggap berasal dari suatu masalah sosial. Lebih lanjut, untuk mengkaji motif politik dalam penelitian ini menggunakan strategi studi kasus. Data yang digunakan berupa data sekunder diperoleh melalui media bereputasi dan dokumen berupa jurnal. Untuk menganalisis data penelitian digunakan Nvivo plus 12. Hasil penelitian menunjukkan bahwa motif politik rencana pemekaran daerah otonomi baru di tanah Papua sangat sarat dengan motif intensif materil yakni kepentingan elit politik baik pusat maupun daerah guna mendapatkan imbalan, kedudukan, dan kekuasaan. Pada motif insentif idealisme terdapat narasi bahwa pemekaran daerah guna untuk kepentingan publik yakni memberikan pelayanan, pembangunan infrastruktur, peningkatan sumber daya manusia, dan pengentasan kemiskinan. Adapun sejumlah aktor yang terlibat dalam rencana pemekaran daerah otonomi baru yakni elit lokal, elit pusat, Polri, TNI, tokoh adat, dan tokoh agama sedangkan masyarakat sipil secara luas tidak dilibatkan sama sekali.]]>
<![CDATA[Analisa Kewenangan Badan Intelijen Negara (BIN) dalam Penanganan Pandemi Covid-19 ]]>
<![CDATA[Andhi Bahtiar]]>;
<![CDATA[Agus Purwadianto]]>;
<![CDATA[Vishnu Juwono]]>
<![CDATA[ JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 6, No 2 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Sarjana (S1) Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/jiip.v6i2.11475
<![CDATA[Badan Intelijen Negara (BIN) sebagai salah satu aktor keamanan nasional diangap tidak mempunyai kewenangan untuk ikut terlibat dalam penanganan pandemi wabah Covid-19. Berbagai aktifitas yang dilakukan dianggap berpotensi menyalahi wewenang dan kontra produktif terhadap sinergitas antar lembaga dalam membatasi penyebaran Covid-19. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini akan menafsirkan fenomena melalui penemuan dan penggambaran data secara naratif atas asumsi dan kegiatan yang dilakukan oleh BIN dalam penanganan Covid-19. Berdasarkan empat unsur utama yang diberikan oleh Undang Undang No 17/2011, yaitu (1) adanya informasi intelijen; (2) adanya analisa strategi; (3) adanya potensi ancaman; serta (4) adanya upaya pengamanan terhadap kepentingan dan keamanan nasional, asumsi keterlibatan BIN akan dianalisa dan diverifikasi secara komprehensif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya kompleksitas dan pergeseran ancaman yang lebih menekankan pada keamanan insani (human security), memberikan kewenangan kepada BIN terhadap ancaman yang mengganggu kesehatan warganegara. Selain itu, melalui deteksi dini dini dan pencegahan dini, BIN sebagai perwujudan intelijen negara juga berperan dalam mencegah, menangkal hingga menanggulangi setiap ancaman yang mengganggu keamanan dan kepentingan nasional, termasuk wabah Covid-19 sebagai salah satu ancaman terhadap kesehatan masyarakat.]]>
<![CDATA[Branding Pariwisata dalam Pengembangan Objek Wisata di Kabupaten Majene ]]>
<![CDATA[Nuryanti Mustari]]>;
<![CDATA[Nursaleh Hartaman]]>;
<![CDATA[Vinka Audrina Sahrir]]>;
<![CDATA[Nurul Rahmi Aulia]]>;
<![CDATA[Sitti Atirah H]]>
<![CDATA[ JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 6, No 2 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Sarjana (S1) Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/jiip.v6i2.11912
<![CDATA[Pemerintah indonesia telah menyadari pentingnya sektor wisata dalam meningkatkan pertumbungan ekonomi baik daerah dan negara sebagaimana yang tertuang dalam UU No 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan. Salah satu upaya pemerintah Kabupaten Majene dalam meningkatkan nilai pariwisata adalah melalui city branding yang dapat meningkatkan minat wisatawan. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan dekskriptif dan dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara, studi pustaka dan dokumentasi serta beberapa data dianalisis menggunakan NVIVO. Hasil penelitian menujukkan bahwa Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Majene mengimplementasikan strategi branding guna menaikkan kualitas dan memperkenalkan ikon wisata di Kabupaten Majene dengan fokus kepada brand positioning, hal ini dibuktikan pemerintah dengan menjabarkan strategi untuk menunjukkan suatu perbedaan pada ikon wisata di Kabupaten Majene.]]>
