Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan (JIIP), merupakan media komunikasi dan informasi bagi pengembangan ilmu pemerintahan, baik pemerintahan lokal, nasional, regional, maupun internasional. JIIP diterbitkan untuk menjadi wahana pendorong perkembangan ilmu pemerintahan melalui dokumentasi hasil-hasil penelitian serta kajian kritis terhadap berbagai konsep baru, fenomena dan peristiwa dalam kehidupan pemerintahan. JIIP secara berkala terbit dua kali setahun, yaitu bulan Maret - Agustus dan September - Februari.
Articles
126 Documents
<![CDATA[Women Leader and Political Linkage: Case Studies in Kutai Kertanegara and Bolaang Mongondow ]]>
<![CDATA[Devy Dhian Cahyati]]>;
<![CDATA[Desiana Rizka Fimmastuti]]>;
<![CDATA[Norin Mustika Rahadiri Abheseka]]>
<![CDATA[ JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Sarjana (S1) Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (2076.371 KB)
|
DOI: 10.14710/jiip.v4i2.5426
<![CDATA[Strengthening democracy in Indonesia provides an opportunity for women to involve informal politics. This condition is not only to show women's abilities but also to mainstream gender issues in public policy. This article explores cases of Rita Widyasari as Regent in Kutai Kartanegara and Yasti Soepredjo Mokoagow as Regent of Bolaang Mongondow to understand how they build political linkage in a local context. In this research, we use a qualitative method to gather deep information about women leaders and their linkage. The research shows that their success can not be separated from their ability to build and maintain the networks with various actors in the region, such as economic actors, civil society, and political actors. Although Rita and Yasti use a different pattern to build a local network, this research indicates that political linkage becomes one of the important points to establish women political career.]]>
<![CDATA[5. INOVASI MANAJEMEN PEMERINTAHAN DAERAH DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KOTA PEKALONGAN ]]>
<![CDATA[Kushandajani Kushandajani]]>
<![CDATA[ JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 1 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Sarjana (S1) Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1660.936 KB)
|
DOI: 10.14710/jiip.v1i1.791
<![CDATA[This research is motivated by the deepen concern toward the fenomena of poverty in Indonesia, in otherhand application of decentralization is exist for a while. So, it’s important thing to study how to make poverty reduction with innovation programes in decentralization era. Result this research describes that the capasity of Walikota to puss four social institutions: Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK), and Karang Taruna can solve the poverty problems in Kota Pekalongan. There are many innovation programes in Kota Pekalongan, where All programes are community based: Replication of Program Penangggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP), Program Percepatan Pembangunan Keluarga Sejahtera Berbasis Masyarakat (P2KSBM), Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat (PDPM), and Replication of Pembangunan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK) that focused in neighborhood develompent.By means of strengtening capacityof social institution at Kelurahan also integrated planning and budgeting, innovation programs can be done succesfully.]]>
<![CDATA[10. KEGAGALAN CALEG PETAHANA DALAM PILEG DPRD JAWA TENGAH 2014 ]]>
<![CDATA[Wahid Abdulrahman]]>
<![CDATA[ JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 1 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Sarjana (S1) Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (447.321 KB)
|
DOI: 10.14710/jiip.v1i1.796
<![CDATA[Legislative incumbent candidates have a chance to win the legislative elections with the political capital that they have been owned. However, the fact is that 32 of the 69 legislative incumbent candidates have been failed to be re-elected in 2014 election for Central Java House of Representative. Through a qualitative approach this study explains the failure of legislative incumbent candidates in 2014 Central Java house of representative. The results show incumbent candidate reasons of failure is the failure of the party in maintaining the seat, the inability of incumbent candidates in facing internal competition with other candidates in one party, and the serial number. Pragmatism voters, election less professional organizers are all factors that contribute to the defeat of incumbent candidates.]]>
<![CDATA[Kandidasi Calon Anggota Legislatif Koruptor: Refleksi atas Pemilu 2019 di Malang ]]>
<![CDATA[Hadityo Anugrah Allahi]]>;
<![CDATA[Fathur Rahman]]>
<![CDATA[ JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 5, No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Sarjana (S1) Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (394.826 KB)
|
DOI: 10.14710/jiip.v5i1.7085
<![CDATA[Tujuan dari penelitian ini mendeskripsikan proses kandidasi calon anggota legislatif koruptor dari Partai Demokrat dan Gerindra pada Pemilu 2019 di Kota Malang. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kandidasi, rekrutmen politik dan seleksi kandidat dari Austin Ranney. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat dua calon legislatif (Caleg) dari Dapil Lowokwaru yang bernama Indra Tjahyono (ITJ) dan Teguh Puji Wahyono (TPW) dan kedua orang ini berstatus koruptor. Namun, kedua caleg ini masih terdaftar dalam Daftar Calon Tetap (DCT) yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Malang. Pada saat pemungutan suara Pemilu 2019 kedua caleg koruptor masih terdaftar di surat suara Pemilu sedangkan caleg koruptor dari partai yang lain diganti oleh caleg yang baru. Kemudian dalam proses kandidasi yang dilakukan oleh kedua partai politik tersebut telah membuka pendaftaran bacaleg dari masyarakat umum atau dari eksternal partai tersebut. Hal yang kontras ditemukan, kedua partai politik ini tetap mengusung caleg koruptor dalam Pemilu 2019 karena mempertimbangkan aspek loyalitas terhadap partai politik pengusung. ]]>
<![CDATA[Bagaimana Kandidat Minoritas Memenangkan Pilkada: Analisis Strategi Politik dalam Bingkai Bourdieusian ]]>
<![CDATA[Krista Yuliani]]>;
<![CDATA[Hendra Try Ardianto]]>
<![CDATA[ JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 5, No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Sarjana (S1) Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (366.182 KB)
|
DOI: 10.14710/jiip.v5i1.7476
<![CDATA[Artikel ini bertujuan untuk memberi gambaran bagaimana seorang kandidat dari kelompok minoritas, bisa memenangkan pemilu, padahal lawan yang dihadapinya adalah calon petahana (imcumbent). Guna memenuhi tujuan itu, artikel ini berangkat dari penelitian studi kasus tentang kemenangan Budhi Sarwono sebagai kandidat Tionghoa (Muslim) saat Pilkada 2017 silam. Dalam penggalian data, penulis melakukan wawancara mendalam terhadap kandidat, para petinggi partai di tingkat lokal, serta warga yang mengetahui dinamika politik saat itu. Temuannya adalah keberhasilan Budhi Sarwono dalam Pilkada 2017 adalah hasil dari equivalensi antara habitus warga yang marah karena infrastruktur jalan di kawasan dataran tinggi banyak yang rusak; kemudian bertemu dengan ranah politik vis-a-vis petahana; dan injeksi modal kandidat (modal sosial-kultural, ekonomi, politik) yang dikapitalisasi untuk meraih suara warga. Kesimpulannya, strategi politik akan berjalan efektif jika mempertimbangkan bagaimana komposisi ranah, habitus, dan modal kandidat agar bisa saling terjahit secara koheren. ]]>
<![CDATA[Inovasi Pemberdayaan Masyarakat Desa: Peran Kepemimpinan Lokal dalam Perspektif Relasi Antar Aktor ]]>
<![CDATA[Kushadajani Kushadajani]]>;
<![CDATA[Indah Ayu Permana]]>
<![CDATA[ JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 5, No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Sarjana (S1) Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (327.344 KB)
|
DOI: 10.14710/jiip.v5i1.7318
<![CDATA[Desa adalah struktur administrasi terendah di Indonesia, sehingga posisi desa adalah paling dekat dengan masyarakat. Untuk itu, desa memegang peran penting dalam kerangka pembangunan nasional. Di masa lalu, Desa Melung di Kabupaten Banyumas, dianggap sebagai salah satu desa terbelakang. Namun sekarang, Desa Melung mampu mentransformasikan dirinya melalui program pemberdayaan desa yang inovatif, yang disebut Desa Melek Internet. Fokus penelitian ini terletak pada kepemimpinan kepala desa dalam membangun keterlibatan para aktor dengan peran mereka masing-masing dalam merancang dan menerapkan program inovasi. Penelitian dilakukan dengan pendekatan penelitian studi kasus, dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam kepada beberapa informan kunci. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan kepala desa untuk membangun jaringan antar aktor, merupakan kunci keberhasilan dalam merancang dan secara simultan mengimplementasikan program inovasi pemberdayaan masyarakat.]]>
<![CDATA[Salah Kaprah Ihwal Buzzer: Analisis Percakapan Warganet di Media Sosial ]]>
<![CDATA[Bambang Arianto]]>
<![CDATA[ JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 5, No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Sarjana (S1) Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (749.513 KB)
|
DOI: 10.14710/jiip.v5i1.7287
<![CDATA[Artikel ini bertujuan mengelaborasi istilah buzzer yang sering digunakan para warganet di Twitter dan Instagram kepada akun media sosial bayaran yang berperan sebagai penyebar hoaks dan disinformasi. Hal itu dikarenakan pada awalnya istilah buzzer hanya dikenal dalam dunia bisnis digital sebagai tim yang disewa untuk pemasaran suatu produk dan jasa. Seiring perkembangan istilah buzzer bisnis juga digunakan dalam ranah politik yang kemudian dikenal dengan “BuzzeRp” politik. Padahal faktanya buzzer media sosial memang digunakan untuk memperkuat suatu pesan dan konten agar dapat membentuk opini publik dalam konteks masyarakat digital. Sebab definisi buzzer media sosial adalah upaya memperkuat suatu pesan dengan berbagai kreativitas masing-masing baik dalam konteks bisnis dan politik. Penelitian ini menggunakan data percakapan media sosial dari Drone Emprit Academic Universitas Islam Indonesia dengan kata kunci (keyword) BuzzeRp. Artikel ini berpendapat bahwa terdapat salah kaprah mengenai definisi buzzer media sosial yang berkembang di Indonesia, sehingga menyebabkan profesi buzzer media sosial di Indonesia menjadi negatif. ]]>
<![CDATA[Selebritis Menjadi Politisi: Studi tentang Bagaimana Selebritis Menang atau Kalah dalam Pemilu Legislatif ]]>
<![CDATA[HB Habibi Subandi]]>;
<![CDATA[Ahmad Hasan Ubaid]]>
<![CDATA[ JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 5, No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Sarjana (S1) Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (676.442 KB)
|
DOI: 10.14710/jiip.v5i1.7311
<![CDATA[Artikel ini menyorot model pemasaran politik dengan memanfaatkan kandidat caleg selebritis pada Pemilu 2019. Untuk itu studi ini berupaya menjawab fenomena maraknya pencalonan selebritis sebagai caleg DPR RI, yang dikaitkan dengan sistem pemilu yang berorientasi pada figur. Kajian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, khususnya dengan melacak bagaimana performa politisi selebritis selama kampanye. Adapun data yang dipakai adalah data survey Laboratorium Politik dan Rekayasa Kebijakan (Lapora) di Dapil Jawa Timur I, V, dan VIII. Hasil riset menyimpulkan bahwa seiring munculnya metode penghitungan suara saint lague, tingkat keterpilihan politisi selebritis semakin lemah dalam kontestasi antar calon legislatif dan antar partai. Mesin partai dan popularitas partai justru menjadi supporting system yang menentukan keterpilihan seorang calon anggota legislatif. Selebritis yang akhirnya terpilih, tidak terlepas dari keberhasilan mereka dalam mengkonsolidasikan tim pemenangan partai, merancang program-program pemasaran politik yang langsung menyasar pemilih, dan pencitraan politik yang menggunakan episentrum masyarakat sebagai komunikasi parasosial.]]>
<![CDATA[Kemenangan Hattrick: Strategi Keterpilihan Een Rusmiyati dalam Pemilu Legislatif 2019 di Kota Cirebon ]]>
<![CDATA[Akhmad Muzadi]]>;
<![CDATA[Fitriyah Fitriyah]]>
<![CDATA[ JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 5, No 2 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Sarjana (S1) Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/jiip.v5i2.8146
<![CDATA[Penelitian ini di latar belakangi oleh kemenangan Een Rusmiyati di pemilu legislatif yang kembali terpilih untuk ketiga kalinya sebagai anggota DPRD perempuan dari Partai Hanura, salah satu partai kecil di Kota Cirebon. Penelitian ini menggunakan teori representasi politik dari Vieira dan Runciman dan strategi politik Sheth dan Frazier sebagai alat untuk menjelaskan keterpilihan petahana Een Rusmiyati dalam Pemilu 2019. Adapun untuk metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi. Temuan penelitian menunjukkan Een Rusmiyati merupakan satu-satunya calon anggota legislatif yang terpilih dari Partai Hanura, yang mampu merawat konstituen sehingga bisa mengantarkan dirinya terpilih di pemilu berulang kali. Tugas perawatan konstituen berjalan efektif karena dirinya dibantu oleh tim sukses yang loyal, yang diketuai oleh adik laki-lakinya. ]]>
<![CDATA[Dampak Deforestasi Hutan Skala Besar terhadap Pemanasan Global di Indonesia ]]>
<![CDATA[Herpita Wahyuni]]>;
<![CDATA[Suranto Suranto]]>
<![CDATA[ JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 6, No 1 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Sarjana (S1) Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/jiip.v6i1.10083
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan tingkat deforestasi di Indonesia dengan melihat implikasi dan upaya Indonesia dalam mengurangi deforestasi yang tentunya memberikan dampak baik terhadap pengurangan emisi atau pemanasan global. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersumber dari berbagai literatur atau studi kepustakaan dalam menjawab hasil penelitian. Hasil temuan menemukan bahwa tingkat deforestasi di Indonesia masih tinggi. Deforestasi merupakan permasalahan yang memerlukan strategi dalam penguranganya, salah satunya dengan program REDD+ (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation). REDD+ berhasil menurunkan deforestasi setiap tahunnya karena adanya pendekatan dan kerjasama yang lebih dalam mengupayakan deforestasi serta pengurangan emisi atau pemanasan global. Dengan adanya REDD+ ini, beberapa daerah berusaha melakukan transformasi kebijakan untuk mendukung misi perbaikan ekologis dan deforestasi di kawasannya, sebagaimana terjadi di wilayah Pulau Kalimantan maupun di Nusa Tenggara Barat. ]]>
