Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan

jiip
Website

Published by Universitas Diponegoro

ISSN : 2460142X. EISSN : 25484931 DOI : -

Core Subject : Social,

Environmental Science Social Sciences

Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan (JIIP), merupakan media komunikasi dan informasi bagi pengembangan ilmu pemerintahan, baik pemerintahan lokal, nasional, regional, maupun internasional. JIIP diterbitkan untuk menjadi wahana pendorong perkembangan ilmu pemerintahan melalui dokumentasi hasil-hasil penelitian serta kajian kritis terhadap berbagai konsep baru, fenomena dan peristiwa dalam kehidupan pemerintahan. JIIP secara berkala terbit dua kali setahun, yaitu bulan Maret - Agustus dan September - Februari.

Arjuna Subject : -

Articles 126 Documents

3 4 5 6 7

Menutup celah korupsi melalui kolaborasi antar aktor dalam pengawasan keuangan negara Dian Iskandar
JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 1 (2019)
Publisher : Program Studi Sarjana (S1) Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Diponegoro

Menekan angka korupsi dan mengungkap kasus korupsi agar menghindarkan negara dari kerugian menjadi tantangan tersendiri bagi para aktor pengawasan keuangan negara. Oleh sebab itu, tulisan ini bertujuan untuk mengelaborasi upaya yang dilakukan untuk mengawasi praktik penyimpangan keuangan negara yang dilakukan oleh aktor pengawasan keuangan negara. Metode pengumpulan data yang dilakukan melalui desk study. Beberapa upaya yang dilakukan dalam pengawasan keuangan negara itu diantaranya: Pertama berupa kolaborasi, komitmen, koordinasi dan sinergitas antara Inspektorat, BPKP, BPK dan lembaga legislatif, dengan menggunakan standar pemeriksaan dan sistem pengendalian internal. Kedua terkait dengan waktu pengawasan yang dilakukan feedforward, concurrent, dan feedback control. Ketiga yaitu sifat pengawasan baik represif maupun preventif akan mampu menutup celah yang biasanya dimainkan dalam penyalahgunaan keuangan negara.

Analisis perilaku memilih pada Pilkada Kota Kupang Tahun 2017 Frans Bapa Tokan
JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 1 (2019)
Publisher : Program Studi Sarjana (S1) Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Diponegoro

Tulisan ini mengajukan pertanyaan utama apakah perilaku memilih warga Kota Kupang 2017 dipengaruhi oleh faktor sosiologis atau psikologis? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penelitian ini menggunakan metode survei deskriptif dengan teknik multistage random sampling. Hasilnya ditemukan bahwa perilaku memilih warga Kota Kupang mayoritas cenderung berkarakter sosiologis, yakni sebesar 63,50%, dengan sebaran dari akumulasi dua pasang calon atas nama Yonas Salean dan Niko Frans (disingkat Sahabat) sebesar 31% dan Jefri Riwu Kore dan Herman Man (disingkat FirmanMu) sebesar 32,50%. Sedangkan untuk alasan psikologis jauh lebih kecil, yakni hanya 21% dari akumulasi dua pasang paket calon atas nama Sahabat sebesar 12% dan FirmanMu sebesar 9%. Sedangkan sebagian lainnya memilih calon atas pertimbangan pragmatis yaitu sebesar 15,50% karena diberi bantuan barang atau uang menjelang hari pencoblosan. Jadi disimpulkan bahwa faktor sosiologis perilaku pemilih warga Kota Kupang lebih dominan dalam menentukan pilihan calon kepala daerahnya.

PILKADA LANGSUNG DAN REKONSTRUKSI DEMOKRASI INDONESIA Dzunuwanus Ghulam Manar
JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 2 (2016)
Publisher : Program Studi Sarjana (S1) Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Diponegoro

Many people assume that success of the direct local leaders election (pilkada langsung) could be an indicator of successfull democracy in the local level. However, that early assumption need to be corrected since direct local leaders election is only a small process within local democracy. After elected as local leaders, it is important to assess their promises, performances, process, and output as manifestation of their political promises.

Ujaran Kebencian dan Hoaks: Signifikasinya terhadap Pemilih Pemula di Kota Semarang Lusia Astrika; Yuwanto Yuwanto
JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 2 (2019)
Publisher : Program Studi Sarjana (S1) Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Diponegoro

Artikel ini bertujuan untuk menguji secara empirik korelasi antara prasangka ujaran kebencian (hate speech) dan keyakinan pada hoaks (hoax) dengan sikap politik pemilih pemula di Kota Semarang menjelang Pemilihan Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018. Artikel ini berangkat dari penelitian korelasional dengan pendekatan kuantitatif yang menggunakan teknik accidental sampling. Jumlah responden dalam penelitian ini adalah 100 orang, yang merupakan pemilih pemula. Berdasarkan hasil uji hipotesis yang dilakukan, didapatkan hasil bahwa prasangka ujaran kebencian (variabel X1) berpengaruh signifikan terhadap sikap politik pemilih pemula (variabel Y), sementara keyakinan pada hoax (variabel X2) berpengaruh tetapi tidak signifikan terhadap sikap politik pemilih pemula (variabel Y). Untuk kesimpulan tersebut, maka saran yang diajukan adalah perlunya sosialisasi pemilu yang baik dan benar dan adanya pendidikan politik yang tepat sangat berguna untuk meminimalisir hoaks dan ujaran kebencian. Dengan cara itu, maka pemilih pemula akan menjadi pemilih yang rasional dan cerdas.

PERSEPSI MAHASISWA FISIP UNDIP TERHADAP PROFIL KABINET KERJA JOKOWI Rina Martini
JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 2 (2015)
Publisher : Program Studi Sarjana (S1) Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Diponegoro

Success or failure of the new government 2014-2019 period, one of which depends on how the performance of his cabinet. The new cabinet period 2014-2019, is a cabinet that must work in a condition where people are getting good at providing an assessment of the cabinet. Student perceptions Fisip Undip Against Working Cabinet Jokowi stated that the average (50%) the performance of cabinet work in politics, law, economics, and foreign, is not good. Minister of most preferred is Anis Baswedan, Minister of Culture, Primary and Secondary Education. And most preferred is Puan Maharani. Minister corresponding position with educational background is Anis Baswedan. While that does notfitis Puan Maharani. Looking forward to the Labour cabinet Jokowi is: free Collusion, Corruption and Nepotism, avoiding politicization, and soon ful fill his campaign promises.

Politik Penguasaan Teknologi: Jalan Keluar dari Stigmatisasi Negara Berkembang di Regional Asia Bagus Pradana
JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 2 (2019)
Publisher : Program Studi Sarjana (S1) Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Diponegoro

Tulisan ini berkeinginan untuk menjelaskan bagaimana stigmatisasi sebagai negara berkembang di regional Asia bisa terjadi dan secara bersamaan menujukkan adanya peluang untuk keluar dari keadaan tersebut. Sebagaimana diketahui bersama, nyaris semua rujukan negara maju adalah negara-negara di Eropa dan Amerika, yang memiliki tingkat kemutahiran terhadap teknologi yang tinggi. Berangkat dari poin tersebut, maka penulis melakukan kajian pustaka untuk melihat bagaimana politik penguasaan teknologi berkembang di Asia. Pengalaman perusahaan Acer dan perusahaan rintisan Gojek, menjadi pelajaran berharga bahwa negara-negara di regional Asia harus mulai keluar dari jebakan komoditas, terutama yang masih berkutat pada industri barang mentah. Dengan politik penguasaan teknologi inilah, sebuah negara bisa duduk sejajar dalam pergaulan global.

Konflik dan resolusi konflik: Pendekatan analytical hierarchy process dalam konflik pertanahan di Urutsewu, Kebumen Susanto Susanto
JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 1 (2019)
Publisher : Program Studi Sarjana (S1) Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Diponegoro

Artikel ini bertujuan untuk mencari alternatif dan model penyelesaian konflik pertanahan di Urutsewu Kebumen dengan menggunakan pendekatan Analytical Hierarchy Process (AHP). Konflik ini merupakan manifestasi dari persepsi dan preferensi yang berbeda yang terjadi pada pihak-pihak yang berkonflik. Hak dan kepemilikan tanah adalah penyebab utama konflik antara masyarakat Urutsewu dan TNI Angkatan Darat. Resolusi konflik alternatif diperlukan oleh orang-orang yang terlibat dalam konflik Urutsewu. Dalam menguraikan data, tulisan ini menggunakan pendekatan campuran sekuensial yang menekankan pada pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Hasilnya menemukan bahwa alternatif resolusi berupa negosiasi dengan masing-masing pihak berhasil mencegah konflik semakin terbuka. Selain itu, persepsi masyarakat mengatakan bahwa mediasi adalah strategi yang baik untuk meredakan konflik juga mencari solusi atas persoalan yang terjadi di Urutsewu. Tidak itu saja, resolusi konflik juga harus menggunakan pendekatan yang demokratis, salah satunya dengan mengubah status tanah yang menjadi akar konflik dari state property menjadi common property.

Multikulturalisme Tanpa Fondasi: Limitasi Pendekatan Legal-Formal dalam Mewujudkan Masyarakat Multikultural di Indonesia Nuruddin Al Akbar; Listiana Asworo
JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 2 (2019)
Publisher : Program Studi Sarjana (S1) Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Diponegoro

Studi ini hendak melakukan pembacaan kritis terhadap strategi pemerintah Jokowi untuk membendung arus radikalisme di Indonesia dengan pendekatan legal formal sebagaimana yang nampak dari disahkannya Undang Undang tentang Ormas. Studi ini berargumen bahwa logika legal-formal tersebut tidak dapat dilepaskan dari ide multikulturalisme yang mensyaratkan dua komponen, yakni hadirnya negara transenden dan sense of public yang kuat di masyarakat. Mengambil perspektif struktural-fungsional, ketidakhadiran satu komponen saja dalam sebuah tatanan struktur, maka akan menyebabkan fungsi yang diharapkan tidak terwujud. Studi ini sendiri secara spesifik mengambil FPI sebagai obyek studi dengan alasan sepak terjang FPI selama ini telah menabrak batas toleransi yang diizinkan dalam skema multikulturalisme. FPI tidak hanya bergerak di level ide, tetapi juga melakukan kekerasan fisik terhadap kelompok lain yang dianggap tidak sejalan dengan visinya. Studi ini menunjukkan bahwa eksistensi FPI justru mendapat dukungan dari elemen kepolisian dan TNI yang seharusnya menjadi ujung tombak negara dalam menegakkan hukum, termasuk juga dukungan sebagian masyarakat yang cukup besar pada FPI. Dukungan tersebut menjadi bukti adanya problem mendasar pada ide multikulturalisme di Indonesia, dimana prasyarat negara transendental dan sense of public yang kuat yang seharusnya menjadi basis utama penopang bekerjanya multikulturalisme ternyata tidak hadir dalam konteks Indonesia.

Politik Rekognisi Axel Honneth: Relevansinya terhadap Jaminan Kesetaraan dalam Hukum di Indonesia Rian Adhivira Prabowo
JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 2 (2019)
Publisher : Program Studi Sarjana (S1) Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Diponegoro

Tulisan ini bertujuan untuk membahas bagaimana jaminan kesetaraan dalam hukum mengacu kepada konsep politik rekognisi dari Axel Honneth. Untuk memenuhi tujuan itu, penulis melakukan studi pustaka terhadap beragam literatur, dengan mengacu pada literatur yang mengupas teori rekognisi sebagai pijakan konsep, dan karya tesis sebagai pijakan analisis persoalan yang dibedah. Berdasarkan teori Honneth, politik rekognisi memiliki tiga ranah yang berbeda namun saling berkaitan: cinta, hukum/hak, dan solidaritas yang masing-masing memiliki konturnya sendiri beserta jenis ancaman yang berbeda pula. Tulisan ini menemukan bahwa jaminan secara hukum saja tidak akan pernah mencukupi karena jaminan tersebut terjalin dengan politik rekognisi pada ranah lain. Temuan inilah yang penulis sebut sebagai misrekognisi. Kesimpulannya, relevansi politik rekognisi Axel Honnet adalah menempatkan dirinya dalam sudut yang berseberangan, yang akhir-akhir ini sering dilebeli dengan kata: asing dan aseng, sesat, menyimpang, haram, kafir, antek, pengkhianat negara, dan lain sebagainya.

Aparat Pengawas Intern Pemerintah: Perannya dalam Pengawasan Intelijen yang Akuntabel di Badan Intelijen Negara Wahyu Kuncoro
JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 2 (2019)
Publisher : Program Studi Sarjana (S1) Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Diponegoro

Artikel ini hendak mengkaji praktik pengawasan intelijen yang dilaksanakan di Badan Intelijen Negara. Secara spesifik, tulisan ini berfokus pada bagaimana auditor internal dalam hal ini Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) berperan sebagai aparat pengawasan intelijen. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis dengan melakukan penelaahan terhadap konsep-konsep dan teori-teori serta peraturan perundang-undangan yang ada. Metode pengumpulan data dilakukan melalui observasi lapangan, dan studi literatur primer serta sekunder. Hasil yang diperoleh adalah pelaksanaan pengawasan internal di Badan Intelijen Negara telah berjalan beriringan dengan pengawasan intelijen, dan didukung dengan berbagai kebijakan yang memadai. Pengawas internal telah menjalankan peran ganda baik sebagai pengawas internal dalam kerangka tata kelola pemerintahan yang baik sekaligus dalam perannya sebagai pengawas intelijen. Oleh karena itu, auditor internal di Badan Intelijen Negara memiliki peran yang strategis dalam menjalankan fungsi pengawasan internal sekaligus pengawasan intelijen. Meskipun demikian, terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian guna meningkatkan efektifitas dan akuntabilitas pengawasan intelijen, yaitu dibutuhkannya penyusunan kebijakan strategis nasional terkait pelaksanaan pengawasan intelijen, penyusunan metode pengawasan intelijen yang ilmiah, dan adanya ruang bagi partisipasi publik.

Page 5 of 13 | Total Record : 126

3 4 5 6 7

Filter by Year

2015 2025

Filter By Issues

All Issue Vol 10, No 2 (2025): Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan (JIIP) Vol 10, No 1 (2025): Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 9, No 1 (2024): Vol 9, No 1 (2024) Vol 9, No 2 (2024): Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan (JIIP) Vol 8, No 1 (2023): Vol 8, No 1 (2023) Vol 7, No 2 (2022): Vol 7, No 2 (2022) Vol 7, No 1 (2022): Vol 7, No 1 (2022) Vol 6, No 2 (2021) Vol 6, No 1 (2021) Vol 5, No 2 (2020) Vol 5, No 1 (2020) Vol 4, No 2 (2019) Vol 4, No 1 (2019) Vol 3, No 2 (2018) Vol 3, No 1 (2018) Vol 2, No 2 (2016) Vol 2, No 1 (2016) Vol 1, No 2 (2015) Vol 1, No 1 (2015) More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota semarang,

Jawa tengah

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota semarang, Jawa tengah INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota semarang,

Jawa tengah

INDONESIA