Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan (JIIP), merupakan media komunikasi dan informasi bagi pengembangan ilmu pemerintahan, baik pemerintahan lokal, nasional, regional, maupun internasional. JIIP diterbitkan untuk menjadi wahana pendorong perkembangan ilmu pemerintahan melalui dokumentasi hasil-hasil penelitian serta kajian kritis terhadap berbagai konsep baru, fenomena dan peristiwa dalam kehidupan pemerintahan. JIIP secara berkala terbit dua kali setahun, yaitu bulan Maret - Agustus dan September - Februari.
Articles
126 Documents
<![CDATA[Gender dan Pendidikan Tinggi: Studi tentang Urgensitas Kampus Berperspektif Gender ]]>
<![CDATA[Ika Arinia Indriyany]]>;
<![CDATA[M. Dian Hikmawan]]>;
<![CDATA[Wahyu Kartiko Utami]]>
<![CDATA[ JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 6, No 1 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Sarjana (S1) Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/jiip.v6i1.9376
<![CDATA[Ketimpangan gender merupakan sebuah masalah dalam kehidupan sosial masyarakat diseluruh dunia. Perempuan selalu di posisikan pada suatu kondisi sub-ordinasi karena identitas dan historisitas peradaban manusia yang selalu menempatkan perempuan menjadi yang kedua. Dengan hadirnya bentuk negara dan relasi antar warga negara yang dijamin oleh negara tanpa terkecuali, memungkinkan perempuan agar dapat menempati ruang publik ini secara setara. Riset ini mengulas dinamika dan artikulasi kesetaraan gender diranah perguruan tinggi, dengan pendekatan fenomenologis, riset ini berupaya memaknai dan melihat aktualisasi kebijakan kampus dalam mendorong persfektif gender menjadi agenda dalam mengembangkan kampus yang bersfektif gender. Hasil dari riset ini menunjukan bagaimana dinamika perempuan dalam mencapai kesetaraan gender pada ruang lingkup perguruan tinggi.]]>
<![CDATA[Pandemi Covid-19 dan Pendekatan Kebijakan Multikrisis: Sebuah Refleksi Teoritis ]]>
<![CDATA[Laila Kholid Alfirdaus]]>;
<![CDATA[Teguh Yuwono]]>
<![CDATA[ JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 5, No 2 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Sarjana (S1) Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/jiip.v5i2.8699
<![CDATA[Pandemi yang diakibatkan infeksi Covid-19 sejak akhir 2019 hingga saat ini memberikan pelajaran baru atas pendekatan kebijakan. Selama ini, ilmuan cenderung melihat kebijakan pada dari dua kutub pendekatan, yaitu kebijakan sebagai business as usual dan kebijakan di masa krisis. Munculnya pandemi ini rupanya menghadirkan tantangan yang jauh lebih besar dari apa yang dibayangkan dalam kebijakan dalam situasi krisis. Mulai dari ketidakjelasan informasi tentang virus, ketidakpastian berakhirnya penularan, dilema prioritas kesehatan dan ekonomi, terbatasnya sumberdaya yang dimiliki, adalah beberapa persoalan global yang terus mencuat di tengah tekanan publik yang makin besar terhadap kebijakan pemerintah. Artikel ini berusaha mengurai kerumitan kebijakan dalam konteks Covid-19, yang penulis sebut sebagai kebijakan multi-krisis. Dengan mengandalkan pada penelitian sekunder dengan sumber utama adalah dokumen-dokumen literatur, maka artikel ini adalah tawaran ide dalam mengkerangkai teori kebijakan.]]>
<![CDATA[Politik Jalanan: Fenomena Perilaku Politik Gerakan Pemuda Ka’bah Kota Yogyakarta di Pemilu Serentak 2019 ]]>
<![CDATA[Moch. Edward Trias Pahlevi]]>;
<![CDATA[David Efendi]]>;
<![CDATA[Azka Abdi Amrurobbi]]>
<![CDATA[ JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 5, No 2 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Sarjana (S1) Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/jiip.v5i2.8375
<![CDATA[Penelitian ini dilatarbelakangi oleh opini masyarakat yang menganggap bahwa Gerakan Pemuda Ka’bah (GPK) memiliki tendensi kelompok kekerasan dan kepentingan politik praktis, khususnya yang berafiliasi pada Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Kehadiran kelompok ini disebut sebagai kelompok vigilante atau milisi yang dianggap oleh masyarakat sebagai kelompok kekerasan terutama di jalanan. Artikel ini bertujuan untuk melihat bagaimana manuver politik GPK selama momentum pemilu 2019 yang lalu. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang mengkaji tentang perilaku politik dan politik jalanan. Lokasi penelitian dilakukan di Kota Yogyakarta dengan mengunakan metode penelitian kualitatif, yang mengandalkan data-data primer dari para informan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perilaku GPK dalam politik jalanan dan eksistensi simbol ternyata berkorelasi dengan kepentingan ekonomi mereka. Selain itu, munculnya GPK Khittah berdampak pada menurunnya suara pemilih PPP di Kota Yogyakarta. ]]>
<![CDATA[Memikirkan Kembali Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta Tahun 2022: Antara Gubernur dan Pejabat Pelaksana ]]>
<![CDATA[Alma Arif]]>;
<![CDATA[Megandaru W. Kawuryan]]>
<![CDATA[ JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 6, No 1 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Sarjana (S1) Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/jiip.v6i1.10071
<![CDATA[Sejak 2015, pemilihan kepala daerah serentak dilakukan untuk memilih gubernur dan walikota/ bupati yang akan mengakhiri pekerjaannya. DKI Jakarta sebagai salah satu pemerintah daerah pada tahun 2017 juga melakukan pilkada serentak dan berakhir pada tahun 2022. Permasalahan yang muncul ketika kewajiban regulasi tentang pilkada, presiden dan wakil presiden dilakukan serentak pada tahun 2024. Antara tahun 2022 sampai dengan Tahun 2024, berdasarkan peraturan tersebut, Gubernur DKI Jakarta akan diisi oleh gubernur sementara yang diangkat oleh pemerintah pusat. Keterbatasan kewenangan yang dimiliki oleh gubernur sementara untuk mengurus Provinsi DKI Jakarta tentunya akan menimbulkan persoalan yang kompleks. Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan alasan, dampak dan akibat jika Gubernur DKI Jakarta diisi oleh gubernur sementara dan berusaha memberikan solusi dan alternatif dari permasalahan tersebut. Paradigma pragmatis dengan desain penelitian kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa Pilkada di DKI sebaiknya dilakukan pada tahun 2022 untuk menghindari waktu kepemimpinan pejabat pelaksana gubernur yang panjang.]]>
<![CDATA[Implikasi Kebijakan One China Policy dalam Kegagalan Kerjasama Sister City antara Bogor dan Tainan di Taiwan ]]>
<![CDATA[Muhammad Taufan Mahardika]]>;
<![CDATA[Arif Darmawan]]>
<![CDATA[ JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 5, No 2 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Sarjana (S1) Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/jiip.v5i2.7909
<![CDATA[Hubungan bilateral antara Indonesia dengan Cina salah satunya didasarkan pada prinsip One China Policy atau Kebijakan Satu China, dimana Indonesia hanya mengakui satu negara Cina yaitu Republik Rakyat Cina dan tidak mengakui secara resmi negara Taiwan. Walaupun tidak ada pengakuan secara resmi, tetapi ada hubungan diantara Indonesia dengan Taiwan, yaitu dalam sektor ekonomi dan juga pendidikan dan juga people-to-people exchange. Kemudian pemerintah daerah juga berinisiatif untuk mengadakan kerjasama dengan pemerintah daerah di Taiwan dalam bentuk Sister City, salah satunya adalah Kota Bogor yang berupaya untuk mengadakan kerjasama dengan Kota Tainan. Penelitian ini akan menganalisa bagaimana implikasi penerapan kebijakan One China Policy dalam upaya mewujudkan kerjasama sister city antara Bogor di Indonesia dengan Tainan di Taiwan. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa implikasi kebijakan One China Policy juga sangat berpengaruh di level sub-state, sehingga kemudian kerjasama dalam bentuk sister city antara kedua kota tersebut tidak bisa terwujud, tetapi kemudian terjadi kerjasama informal antara masyarakat di kedua kota dalam bentuk kerjasama kebudayaan, people-to-people exchange dan juga business to business.]]>
<![CDATA[Desentralisasi dan Resentralisasi: Upaya Menyeimbangkan Pendulum Pusat-Daerah ]]>
<![CDATA[Priyatno Harsasto]]>
<![CDATA[ JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 5, No 2 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Sarjana (S1) Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/jiip.v5i2.8593
<![CDATA[Kebijakan desentralisasi di Indonesia belum juga mampu memenuhi harapan akan munculnya pemerintahan demokratis yang membawa kesejahteraan pada masyarakat. Penelitian ini bermaksud untuk mengulik masalah yang muncul dalam proses pemaknaan desentralisasi politik saat ini. Dengan menggunakan pendekatan studi kasus yang mengandalkan data-data sekunder, penelitian ini mencermati dinamika politik desentralisasi di Jawa Tengah. Desentralisasi memang telah berhasil meningkatkan kapasistas birokrasi dalam menyediakan pelayanan publik, namun pengembangan karir birokrat seringkali tergantung pada hubungan personal daripada institusional. Di samping itu, upaya peningkatan efisiensi pelayanan publik pada saat yang sama dikuatkan dengan upaya resentralisasi birokrasi yang membatasi otonomi birokrasi.]]>
<![CDATA[Aktivis Dakwah di Tengah Percaturan Politik Kampus: Dinamika Gerakan Keislaman di Universitas Diponegoro ]]>
<![CDATA[Hendra Try Ardianto]]>
<![CDATA[ JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 6, No 1 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Sarjana (S1) Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/jiip.v6i1.10075
<![CDATA[Artikel ini menyoroti bagaimana dinamika gerakan aktivis dakwah di tengah percaturan politik kampus. Lokus dari percaturan politik ini adalah seputar perebutan posisi ketua di organisasi intrakampus, baik organisasi kerohanian maupun Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM). Dengan mengandalkan pada metode kualitatif deskriptif, penelitian ini menggali data dari aktor-aktor yang terlibat dalam kontestasi politik kampus, seperti aktivis dakwah, aktivis mahasiswa sekuler, dan pihak representasi perguruan tinggi. Temuannya menunjukkan bahwa kuatnya dominasi KAMMI sebagai representasi kelompok Tarbiyah dalam menduduki jabatan-jabatan strategis di organisasi intrakampus bukan terjadi karena kelompok keislaman lain yang meredup dan meninggalkan aktivitas dakwahnya. Sebaliknya, kelompok aktivis dakwah non-Tarbiyah juga terbukti aktif dalam berbagai aktivitas dakwah, mulai dari kaderisasi, forum pengajian, bahkan diskusi seputar politik kontemporer di kampus. Kesimpulannya, posisi dominasi status quo yang disandang KAMMI bukan sekadar karena mereka aktif meramaikan masjid dan mengelola organisasi kerohanian, namun juga karena politik eksklusi yang mereka lakukan kepada kelompok lain, baik eksklusi secara kultural maupun struktural.]]>
<![CDATA[Quo Vadis Parliamentary Threshold di Indonesia ]]>
<![CDATA[Aenal Fuad Adam]]>;
<![CDATA[Wellem Levi Betaubun]]>;
<![CDATA[Nur Jalal]]>
<![CDATA[ JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 6, No 1 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Sarjana (S1) Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/jiip.v6i1.8618
<![CDATA[Parliamentary Treshold sebagai syarat memperkuat sistem presidensial menjadi tajuk diskursus publik maupun ilmiah sejak penerapan sistem multipartai di Indonesia. Ada dugaan yang menjelaskan bahwa untuk membantu berjalannya sistem politik agar stabil maka diperlukan menyederhanakan jumlah partai politik melalui penerapan parliamentary threshold agar pemerintahan berjalan lebih efektif. Namun, apakah partai politik tidak akan bertumbuh, apakah jumlah partai politik akan berkurang, dan lantas apakah hipotesis ini benar? Tujuan tulisan ini menganalisis isu naiknya angka parliamentary threshold yang diguangkan oleh elit-elit parpol di parlemen demi penyederhanaan sistem kepartaian untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif. Artikel ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan memakai pendekatan historis institusionalisme sebagai pisau analisisnya. Studi pustaka menjadi model memperoleh data dan dianalisis kemudian disimpulkan. Artikel ini berpendapat parliamentary treshold tidak memberikan kondisi yang cukup untuk menyederhanakan sistem kepartaian di parlemen. Pada praktiknya, sistem multipartai adalah sebuah keniscayaan yang harus diterima dalam dinamika partai politik di Indonesia. Begitu juga tumbuh kembangnya partai politik berjalan seiring dengan perkembangan pemilu dan demokrasi di Indonesia.]]>
<![CDATA[Perencanaan Tata Ruang Laut: Konflik, Negosiasi, dan Kontestasi Kepentingan Ekonomi Politik Lokal di Bangka Belitung ]]>
<![CDATA[Sujadmi Sujadmi]]>;
<![CDATA[Bahjatul Murtasidin]]>
<![CDATA[ JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 5, No 2 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Sarjana (S1) Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/jiip.v5i2.8514
<![CDATA[Perebutan akses dan konflik pemanfaatan atas ruang laut di Kepulauan Bangka Belitung merupakan konsekuensi logis atas sifat laut yang open access, dimana hampir 80% wilayah provinsi ini adalah lautan dan pesisir. Berangkat dari kondisi tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menjawab bagaimana konflik kepentingan memperebutkan ruang laut antara berbagai aktor, yakni masyarakat, swasta, dan pemerintah berlangsung. Dengan meminjam pendekatan sosio-spasial dari Levebvre, penulis ingin menunjukkan bahwa pemerintah sebagai regulator akan sangat sulit mengabaikan nilai guna atas suatu ruang laut. Oleh karena itu, pemerintah perlu menjadi regulator sekaligus fasilitator dalam menjembatani beragam kepentingan aktor dalam akses dan pemanfaatan ruang laut. Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif, penelitian ini menunjukkan bahwa dalam penyusunan Perda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) berjalan secara dinamis bahkan menjadi arena kontestasi konflik kepentingan. Di satu sisi, kesejahteraan nelayan dan potensi kekayaan alam di laut (timah) perlu dioptimalkan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, pada sisi yang berseberangan, aspek ekologi atas dampak dari aktifitas penambangan timah di laut juga wajib diperhatikan. Perda RZWP3K adalah sarana yang mengakomodir konflik kepentingan yang terjadi.]]>
<![CDATA[Gratifikasi di Badan Usaha Milik Negara Berdasarkan Motif Kecurangan: Sebuah Tinjauan Literatur ]]>
<![CDATA[Irvan Sebastian Iskandar]]>;
<![CDATA[Teguh Kurniawan]]>
<![CDATA[ JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 5, No 2 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Sarjana (S1) Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/jiip.v5i2.7690
<![CDATA[Menurut laporan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari tahun 2015 sampai 2019, jumlah laporan gratifikasi pada Badan Usaha Milik Negara di Indonesia menempati urutan kedua terbanyak setelah lembaga eksekutif. Kasus gratifikasi merupakan tindakan kecurangan yang sebenarnya bisa menjerat pelaku sebagai bentuk tindakan korupsi. Perbuatan gratifikasi tidak boleh lagi dianggap remeh layaknya perbuatan korupsi lainnya. Untuk itu, butuh penjelasan yang mendalam guna menguraikan terjadinya tindakan ini. Dengan metode kualitatif yang dipadukan dengan penggunaan faktor-faktor penyebab pada teori motif kecurangan, tulisan ini mencoba menjelaskan mengapa gratifikasi terjadi. Sayangnya, meski dilarang dan ada ancaman hukuman pidana korupsi, praktik ini masih kerap diterima dan terjadi oleh para penyelenggara negara yang ada di BUMN. Hasilnya, ada beberapa faktor yang dominan yang menyebabkan terjadinya praktik ini, diantaranya faktor tekanan, kesempatan, rasionalisasi, dan kapabilitas yang menjadi sebab bagi seorang penyelenggara negara melakukan perbuatan kecurangan tersebut.]]>
