cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
jurnalnotarius@live.undip.ac.id
Editorial Address
Gedung Kenotariatan FH UNDIP Kampus Pleburan Jalan Imam Bardjo, S.H. No.1-3 Semarang
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
NOTARIUS
Published by Universitas Diponegoro
ISSN : 20861702     EISSN : 26862425     DOI : 10.14710/nts.v12i1
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Fokus dan ruang lingkup cakupan Notarius meliputi Hukum Perdata, Hukum Perjanjian, Hukum Pajak, Hukum Bisnis, Hukum Perikatan, Hukum Adat, Hukum Petanahan, Prinsip Pembuatan Akta, dan Hukum Administrasi Kenotariatan. dan Semua Artikel yang tekait langsunga dengan ruang lingkut kajian adan atau sudi tentang kenotariatan.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 17 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 18, No 2 (2025): Notarius" : 17 Documents clear
Analisis Izin PKKPR Berusaha di Darat dalam Proses Peralihan Hak atas Tanah Setyawan, Muhammad Notarianto; Mahmudah, Siti
Notarius Vol 18, No 2 (2025): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v18i2.64883

Abstract

ABSTRACTThe Approval for Spatial Utilization Activities (PKKPR) is granted based on its conformity with Spatial Planning (RTR) under Article 108(2) of Government Regulation No. 21 of 2021, following a hierarchical principle covering various planning levels. This study examines the legal framework of PKKPR in relation to land rights transfer licensing and the normative aspects of Spatial Utilization Activity Conformity (KKPR), along with influencing factors. Using a normative juridical method, the study finds that PKKPR must be obtained through OSS to ensure spatial utilization conformity in land rights transfers under the Job Creation Law and PP No. 21/2021. Reform is needed to ensure legal certainty and sustainable land use.Keywords: PKKPR License; Business on LandABSTRAKPersetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) diberikan berdasarkan kesesuaiannya dengan RTR sesuai Pasal 108 ayat 2 PP Nomor 21 Tahun 2021, dengan prinsip berjenjang dan komplementer berdasarkan RTR Kabupaten/Kota, Provinsi, KSN, RZ KAW, RTR Pulau/Kepulauan, dan/atau RTR Nasional. Tujuan penelitian untuk mengetahui pengaturan hukum mengenai PKKPR dalam kaitannya dengan proses perizinan pada peralihan hak atas tanah, dan aspek normatif yang berkaitan dengan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) serta faktor-faktor yang mempengaruhi penerapannya dalam sistem perizinan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian diketahui bahwa PKKPR wajib diperoleh melalui OSS untuk memastikan kesesuaian pemanfaatan ruang dalam peralihan hak atas tanah sesuai UU Cipta Kerja dan PP No. 21 Tahun 2021. PKKPR perlu direformasi untuk memastikan kepastian hukum dan pemanfaatan ruang yang tertib serta berkelanjutan.Kata Kunci: Izin PKKPR; Berusaha di Darat
Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Expedisi terhadap Kurir Mitra apabila Terjadi Kecelakaan Kerja Putra, Luthfie Novansa; Sukirno, Sukirno
Notarius Vol 18, No 2 (2025): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v18i2.66622

Abstract

ABSTRACTEvery company in Indonesia is required to provide legal protection to workers by maintaining welfare and offering social security, reflecting the principles of mutual effort, family spirit, and cooperation in accordance with the spirit of Pancasila and the 1945 Constitution. This research aims to examine the legal protection and responsibility of expedition companies towards courier partners who experience workplace accidents. The research method used is normative juridical. The findings indicate that legal protection for courier partners is limited because labor laws focus on formal employment relationships and do not specifically address partnerships. Expedition companies must ensure courier safety through safe instructions, fair wages, provision of safety equipment, training, and mental health support, with more comprehensive regulations needed to effectively protect their rights.Keywords: Expedition Companies; Courier Partners; Accidents.ABSTRAKSetiap perusahaan di Indonesia wajib memberikan perlindungan hukum kepada pekerja melalui pemeliharaan kesejahteraan dan pemberian jaminan sosial yang mencerminkan asas usaha bersama, kekeluargaan, dan kegotongroyongan sesuai dengan semangat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Mengetahui perlindungan hukum dan tanggung jawab perusahaan ekspedisi terhadap kurir mitra yang mengalami kecelakaan kerja. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perlindungan hukum untuk kurir mitra masih terbatas karena undang-undang ketenagakerjaan fokus pada hubungan kerja formal dan belum mengatur kemitraan secara spesifik. Perusahaan ekspedisi harus memastikan keselamatan kurir melalui instruksi yang aman, pembayaran upah adil, penyediaan peralatan keselamatan, pelatihan, dan dukungan kesehatan mental, serta regulasi yang lebih komprehensif diperlukan untuk melindungi hak-hak mereka secara efektif.Kata Kunci: Perusahaan Expedisi; Kurir Mitra; Kecelakaan
Penyelesaian Sengketa Tanah Terindikasi Overlapping di Luar Pengadilan Melalui Alternative Dispute Resolution Yoga Susilo, Nur Allim; Santoso, Budi
Notarius Vol 18, No 2 (2025): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v18i2.62437

Abstract

ABSTRACTLand disputes resulting from overlapping claims are significant and highly complex issues that can lead to prolonged conflicts and legal uncertainties. Alternative Dispute Resolution (ADR) has been recognized as a potential method for resolving land disputes. This study aims to analyze the effectiveness of resolving disputes through non-litigation pathways using Alternative Dispute Resolution (ADR) concerning overlapping land disputes in Indonesia. The research method employed is normative with a qualitative approach. The results indicate that non-litigation resolution of land disputes can contribute to the context of land dispute resolution, with ADR methods serving as effective and efficient tools outside the courtroom.Keywords: Land Disputes; Overlapping; Outside the CourtABSTRAKSengketa tanah akibat tumpang tindih (overlapping) merupakan masalah yang penting dan sangat kompleks, yang dapat mengakibatkan konflik yang berkepanjangan dan menciptakan ketidakpastian hukum. Alternative Dispute Resolution (ADR) telah diakui sebagai  metode yang potensial dalam menyelesaikan sengketa tanah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa efektivitas penyelesaian sengketa melalui jalur di luar pengadilan (non litigasi) dengan Alternative Dispute Resolution (ADR) yang berkaitan dengan sengketa tanah tumpang tindih (overlapping) di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah normative dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa tanah secara non-litigasi dapat memberikan kontribusi dalam konteks penyelesaian sengketa tanah dengan metode ADR sebagai alat penyelesaian yang efektif dan efisien di luar pengadilan.Kata Kunci: Sengketa Tanah; Overlapping; Luar Pengadilan
Terutangnya Bea Perolehan Hak Atas Tanggungan pada Perjanjian Jual Beli Tanah dan Bangunan Rachmat, Sigit Nur; Wicaksono, Setiawan; Putri, Cyndiarnis Cahyaning
Notarius Vol 18, No 2 (2025): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v18i2.67031

Abstract

ABSTRACT Batu City Regional Regulation Number 4 of 2023, Article 17 paragraph (1) letter (a), stipulates that the debt of Land and Building Acquisition Fee (BPHTB) arises at the signing of the sale and purchase agreement. Sale and purchase agreement is only a preliminary contract and does not constitute the legal transfer of land and building rights. This study examines the validity of determining the time of BPHTB debt in relation to the sale and purchase agreement. Using a normative legal method, this research analyzes the regulation in the context of the concept of transfer of land and building rights. The findings show that setting the BPHTB debt at the signing of the agreement is inconsistent with the legal principle of rights transfer in property transactions.Keywords: Taxes; Agreement; Buy and SellABSTRAK Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Pasal 17 ayat (1) huruf (a) mengatur terutangnya Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) saat tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli. Perjanjian pengikatan jual beli adalah perjanjian pendahuluan yang belum mengakibatkan peralihan hak atas tanah dan bangunan. Penelitian ini bertujuan menganalisa keabsahan saat terutangnya BPHTB ditinjau perjanjian jual beli tanah dan bangunan. Metode yang digunakan adalah normatif untuk mengkaji pasal 17 ayat (1) huruf (a) dengan konsep peralihan hak atas tanah dan bangunan.  Hasil penelitian ini adalah saat terutangnya Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan tidak sesuai dengan saat  peralihan hak atas tanah dan bangunan dalam perjanjian jual beli.Kata Kunci: Pajak; Perjanjian; Jual Beli
Perlindungan Hukum terhadap Jual Beli Tanah Transmigrasi secara di Bawah Tangan Arrofani, Annisa Jeflina; Musyafah, Aisyah Ayu
Notarius Vol 18, No 2 (2025): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v18i2.55806

Abstract

ABSTRACTThe lack of knowledge and understanding of transmigration community members regarding the procedures for land transaction according to positive law is a contributing factor to the large number of illegal land transactions. The aim of this research is to determine the legal consequences of rights  transaction to transmigration land and forms of legal protection for buyers of property rights to land at transmigration locations obtained through private transactions. The method used in this research is empirical juridical. The results of this research are that there is no legal certainty regarding the subject and object of land rights that have been purchased and the form of legal protection applied by registering with the Court to obtain a decision that has permanent legal force.Keywords: Protection; Transactions; Land; TransmigrationABSTRAKKurangnya pengetahuan serta pemahaman warga masyarakat transmigrasi mengenai tata cara transaksi jual beli tanah menurut hukum positif menjadi faktor pendukung banyaknya terjadi jual beli tanah di bawah tangan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui akibat hukum terhadap jual beli hak atas tanah transmigrasi dan bentuk perlindungan hukum bagi pembeli hak milik atas tanah lokasi transmigrasi yang diperoleh melalui jual beli di bawah tangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini berupa yuridis empiris. Hasil penelitian ini yaitu tidak adanya kepastian hukum terhadap subjek dan objek hak atas tanah yang telah dibeli dan bentuk perlindungan hukum yang diterapkan sejauh ini adalah dengan pendaftaran ke Pengadilan untuk memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap.Kata Kunci: Perlindungan; Jual Beli; Tanah; Transmigrasi
Pelaksanaan Pendaftaran Merek Barang Berdasarkan Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografi Arta, Erlangga Dana; Santoso, Budi
Notarius Vol 18, No 2 (2025): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v18i2.67361

Abstract

ABSTRACTRegistering trademark rights for creative ideas in the clothing business is crucial for protecting brand identity and preventing unauthorized use. The aim of this research is to explore the trademark registration process for goods and services and to analyze the implementation of Law No. 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications in this context. The research employs a normative legal approach. Findings indicate that the trademark registration process in Indonesia provides significant legal protection for brand owners, helping them maintain their identity and exclusivity in a competitive market. The implementation of Law No. 20 of 2016 offers strong legal safeguards through registration, ensuring exclusive rights, preventing misuse, and fostering consumer trust in the marketplace.Keywords: Trademark Registration; Goods; ServicesABSTRAKMendaftarkan hak merek (trademark) untuk ide kreasi dalam usaha pakaian adalah langkah penting untuk melindungi identitas brand dan mencegah penggunaan yang tidak sah. Tujuan penelitian untuk mengetahui pendaftaran merek untuk produk barang dan jasa, serta implementasi Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dalam pendaftaran merek untuk produk barang dan jasa. Metode penelitian menggunakan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan Proses pendaftaran merek produk barang dan jasa di Indonesia memberikan perlindungan hukum yang penting bagi pemilik merek untuk menjaga identitas dan eksklusivitas produk mereka di pasar yang kompetitif. Implementasi Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis memberikan perlindungan hukum yang kuat bagi pemilik merek melalui pendaftaran, yang memastikan hak eksklusif, mencegah penyalahgunaan, dan mendukung kepercayaan konsumen di pasar.Kata Kunci : Pendaftaran Merek; Barang; Jasa
Implementasi Penggunaan Surrogate Sebagai Pengganti Tanda Tangan dalam Pembuatan Akta Notaris Anggre, Uci Kartika; Badriyah, Siti Malikhatun
Notarius Vol 18, No 2 (2025): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v18i2.53257

Abstract

ABSTRACTA surrogate in a notarial deed refers to a statement made by the notary, based on the appearer’s direct explanation, indicating their inability to sign. This statement holds the same legal force as a signature and is placed at the end of the deed. This study aims to analyze the implementation and legal validity of using a surrogate as a substitute for a signature in a notarial deed. Using a normative juridical method, the research finds that surrogates are used when appearers are physically unable to sign due to illness, illiteracy, or visual impairment. The use of a surrogate is valid if the deed is read before the notary, formulated correctly, and made within the notary’s jurisdiction.Keyword: Surrogate; Signature; Notary deedABSTRAKSurrogate dalam akta notaris adalah pernyataan notaris berdasarkan keterangan langsung penghadap yang menyatakan tidak dapat membubuhkan tanda tangan, kedudukannya setara dengan tanda tangan dan dilekatkan pada akhir akta. Tujuan penulisan ini untuk mengetahui implementasi dan keabsahan penggunaan surrogate sebagai pengganti tanda tangan dalam akta notaris. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Surrogate digunakan ketika penghadap tidak dapat menandatangani secara fisik karena sakit, tidak mampu membaca dan menulis, atau mengalami gangguan penglihatan. Penggunaan surrogate sah selama akta dibuat dan dibacakan langsung di hadapan notaris, klausula disusun sesuai pernyataan penghadap, bentuk akta sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, serta dibuat di tempat yang sesuai dengan wilayah kerja notaris.Kata Kunci: Surrogate; Tanda Tangan; Akta Notaris

Page 2 of 2 | Total Record : 17

 1   2 

Filter by Year

2025 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 18, No 4 (2025): Notarius Vol 18, No 3 (2025): Notarius Vol 18, No 2 (2025): Notarius Vol 18, No 1 (2025): Notarius Vol 17, No 3 (2024): Notarius Vol 16, No 3 (2023): Notarius Vol 16, No 2 (2023): Notarius Vol 16, No 1 (2023): Notarius Vol 15, No 2 (2022): Notarius Vol 15, No 1 (2022): Notarius Vol 14, No 2 (2021): Notarius Vol 14, No 1 (2021): Notarius Vol 13, No 2 (2020): Notarius Vol 13, No 1 (2020): Notarius Vol 12, No 2 (2019): Notarius Vol 12, No 1 (2019): Notarius Vol 11, No 2 (2018): Notarius Vol 11, No 1 (2018): Notarius Vol 8, No 2 (2015): Notarius Vol 4, No 1 (2013): Notarius Vol 1, No 1 (2009): Notarius More Issue