cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
jurnalnotarius@live.undip.ac.id
Editorial Address
Gedung Kenotariatan FH UNDIP Kampus Pleburan Jalan Imam Bardjo, S.H. No.1-3 Semarang
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
NOTARIUS
Published by Universitas Diponegoro
ISSN : 20861702     EISSN : 26862425     DOI : 10.14710/nts.v12i1
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Fokus dan ruang lingkup cakupan Notarius meliputi Hukum Perdata, Hukum Perjanjian, Hukum Pajak, Hukum Bisnis, Hukum Perikatan, Hukum Adat, Hukum Petanahan, Prinsip Pembuatan Akta, dan Hukum Administrasi Kenotariatan. dan Semua Artikel yang tekait langsunga dengan ruang lingkut kajian adan atau sudi tentang kenotariatan.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 715 Documents
 66   67   68   69   70 
Tinjauan Yuridis Peralihan Hak Atas Tanah Elektronik Melalui Akta PPAT Agustina, Ajeng Ana; Prananingtyas, Paramita; Riyanto, Taufan Fajar; Nazah, Farida Nurun
Notarius Vol 19, No 1 (2026): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v19i1.83069

Abstract

ABSTRACTThis study examines the impact of land registration digitalization in Indonesia on the transfer of land rights and the role of Land Deed Officials (PPAT). It aims to analyze the electronic transfer process of land rights based on deeds of exchange, inbreng, and the Deed of Distribution of Joint Property (APHB), as well as the process of drafting such deeds by PPAT. The research employs a normative juridical method with a statutory approach and descriptive qualitative analysis. The findings reveal that electronic land transfer is generally supported by existing regulations, yet challenges remain in technical procedures and sistem integration. Moreover, PPAT still follows conventional procedures with limited electronic adaptation, highlighting the need for regulatory harmonization to ensure legal certainty and protection.Keywords: Transfer of Land Rights; Electronic Land Registration; PPAT Deed.ABSTRAKPenelitian ini dilatarbelakangi oleh digitalisasi pendaftaran tanah di Indonesia yang menimbulkan kebutuhan penyesuaian dalam proses peralihan hak atas tanah dan pembuatan akta oleh PPAT. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses peralihan hak atas tanah secara elektronik terhadap akta tukar menukar, inbreng, dan Akta Pembagian Hak Bersama (APHB), serta mengkaji proses pembuatan akta-akta tersebut oleh PPAT. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses peralihan hak secara elektronik telah didukung oleh regulasi yang ada, namun masih terdapat kendala dalam prosedur teknis dan integrasi sistem. Selain itu, proses pembuatan akta oleh PPAT tetap berpedoman pada ketentuan konvensional dengan penyesuaian terbatas terhadap sistem elektronik, sehingga diperlukan harmonisasi regulasi untuk menjamin kepastian hukum.Kata Kunci: Peralihan Hak Atas Tanah; Pendaftaran Tanah Elektronik; Akta PPAT.
Kewenangan Yayasan Karya Cipta Indonesia dalam Perjanjian Lisensi Hak Cipta atas Lagu Purnamachandra, Augusta Bayu; Badriyah, Siti Malikhatun
Notarius Vol 19: Special Issue (2026) : Dinamika Perkembangan Hukum Profesi Notaris dan PPAT
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v19i0.65113

Abstract

ABSTRACTThe lack of public awareness about the importance of copyright leads to frequent violations due to minimal socialization and low legal awareness among users. This study aims to analyze YKCI’s authority in song copyright licensing, identify challenges, and formulate solutions in the YKCI regions of Central Java and Yogyakarta. The research employs a socio-legal approach with a descriptive-analytical specification, combining interviews and literature studies. The findings show that YKCI manages song copyright licensing, particularly performing rights, while mechanical rights are still being developed. YKCI faces challenges such as royalty collection discrepancies and low user awareness, which are addressed through socialization, capacity building, and dispute mediation to ensure copyright protection for song creators.Keywords: Indonesian; Copyright; Foundation.ABSTRAKMasyarakat kurang memahami pentingnya Hak Cipta yang menyebabkan pelanggaran sering terjadi akibat minimnya sosialisasi dan rendahnya kesadaran hukum di kalangan pengguna karya cipta. Tujuan penelitian ini untuk Menganalisis kewenangan YKCI dalam lisensi hak cipta lagu, mengidentifikasi hambatan, dan merumuskan solusinya di wilayah YKCI Jawa Tengah dan DIY. Metode penelitian yang digunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan spesifikasi deskriptif analitis, menggabungkan wawancara dengan studi literatur. Hasil penelitian menujukkan, YKCI memiliki kewenangan dalam mengelola perjanjian lisensi hak cipta lagu di wilayah Jawa Tengah dan DIY, khususnya dalam performing rights, sementara mechanical rights masih dalam proses pengupayaan. Dalam pelaksanaannya, YKCI menghadapi kendala seperti ketidaksesuaian penagihan royalti dan rendahnya kesadaran pengguna, yang diatasi melalui sosialisasi, peningkatan sumber daya manusia, serta mediasi sengketa untuk memastikan perlindungan hak pencipta lagu.Kata Kunci: Yayasan; Karya Cipta; Indonesia.
Peran Notaris dalam Menjamin Kepastian Hukum Pendirian Perseroan Terbatas Pasca Cipta Kerja Widantara, Pande Komang Rheyndra; Utama, Yos Johan
Notarius Vol 19, No 1 (2026): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v19i1.82853

Abstract

ABSTRACTSignificant changes occurred with the enactment of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation, later refined through Law Number 6 of 2023 regarding the Stipulation of the Job Creation Government Regulation in Lieu of Law. This regulation introduces a new paradigm in the establishment of business entities, including Limited Liability Companies. The research method used is normative juridical, with a qualitative approach based on literature study and statutory regulations. This research uses an empirical juridical method with a descriptive qualitative approach. The results show that the establishment procedure has become simpler through the electronic Legal Entity Administration System, while notaries remain essential in verifying data and ensuring compliance with applicable regulations.Keywords: Notary; Legal Certainty; Limited Company.ABSTRAKPerubahan signifikan terjadi dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang kemudian disempurnakan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja. Regulasi ini membawa paradigma baru dalam sistem pendirian badan usaha, termasuk Perseroan Terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dan tanggung jawab notaris dalam menjamin kepastian hukum pendirian Perseroan Terbatas pasca berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif berbasis studi kepustakaan dan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur pendirian Perseroan Terbatas menjadi lebih sederhana melalui sistem administrasi badan hukum secara elektronik, namun notaris tetap berperan penting dalam verifikasi data, penyusunan akta pendirian, serta memastikan kesesuaian dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Cipta Kerja, dan peraturan pelaksananya.Kata Kunci: Notaris; Kepastian Hukum; Perseroan Terbatas.
Problematika Pemidanaan terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Hikam, Anwar Lutfil; Al Asy’Arie, Muhammad Asadullah Hasan; Widyawati, Anis
Notarius Vol 19, No 1 (2026): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v19i1.82044

Abstract

ABSTRACTFraud committed through deception from the outset constitutes a violation of property rights as a form of human rights; therefore, even when framed within a contractual relationship, such conduct must remain subject to criminal liability under Article 378 of the Indonesian Criminal Code (KUHP) to ensure substantive justice. This study analyzes the fulfillment of the elements of Article 378 KUHP and examines whether the acquittal decision in Decision Number 1574/Pid.B/2020/PN Jakarta Utara aligns with the objectives of sentencing in the Indonesian criminal law system. Using a descriptive normative legal method with statutory and literature-based approaches, the study finds that the defendant’s conduct fulfilled all elements of fraud, yet the acquittal disregarded deception and victim losses, thereby undermining legal protection and substantive justice.Keywords: Fraud; Criminal Sentencing; Court Decision.ABSTRAKTindak pidana penipuan yang sejak awal dilakukan melalui tipu muslihat merupakan pelanggaran hak milik sebagai hak asasi manusia, sehingga meskipun dibungkus dalam hubungan perjanjian, perbuatan tersebut tetap harus dipertanggungjawabkan secara pidana berdasarkan Pasal 378 KUHP demi terwujudnya keadilan substantif. Penelitian ini bertujuan menganalisis pemenuhan unsur Pasal 378 KUHP dan kesesuaian putusan lepas dalam Putusan Nomor 1574/Pid.B/2020/PN Jakarta Utara dengan tujuan pemidanaan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif deskriptif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kepustakaan. Penelitian hukum normatif ini menunjukkan bahwa perbuatan terdakwa dalam Putusan Nomor 1574/Pid.B/2020/PN Jakarta Utara telah memenuhi unsur tindak pidana penipuan Pasal 378 KUHP, namun putusan lepas dari segala tuntutan hukum tidak sejalan dengan tujuan pemidanaan karena mengabaikan unsur tipu muslihat dan kerugian korban, sehingga melemahkan perlindungan hukum dan keadilan substantif.Kata Kunci: Penipuan; Pemidanaan; Putusan Hakim.
Pelaksanaan Pengumpulan Data Yuridis di Kantor Pertanahan Kabupaten Pekalongan dalam Pelaksanaan PTSL Hastuti, Intan Nindi; Badriyah, Siti Malikhatun
Notarius Vol 17, No 2 (2024): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v17i2.59037

Abstract

ABSTRACTPTSL involves registering unregistered or previously registered land in a village or equivalent administrative area. This study aims to analyze the implementation of juridical data collection during PTSL at the Pekalongan Regency Land Office amid the COVID-19 pandemic and identify obstacles encountered. The Pekalongan District Land Office successfully implemented online mechanisms for electronic complaints and public information disclosure, specifically related to the issuance of land certificates. Despite these achievements, obstacles persist in the form of legal constraints, such as incomplete cost coverage, and non-legal constraints involving human resources, facilities, infrastructure, and counseling aspects. The findings underscore the need for addressing both legal and non-legal challenges to enhance the effectiveness of PTSL implementation.Keywords: Juridical Data; Ptsl; Land Office.                                     ABSTRAKPTSL merupakan kegiatan pendaftaran tanah yang belum terdaftar maupun yang telah terdaftar, dalam suatu wilayah desa/ kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan pengumpulan data yuridis dalam pelaksanaan PTSL di Kantor Pertanahan Kabupaten Pekalongan pada masa pandemi COVID-19 serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan PTSL di Kantor Pertanahan Kabupaten Pekalongan. Hasil penelitian diketahui bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Pekalongan menerapkan adanya aduan elektronik dan keterbukaan informasi publik mengenai penerbitan sertipikat tanah secara online. Serta terdapat kendala dalam pelaksanaan PTSL berupa kendala hukum berupa tidak tercovernya seluruh biaya serta kendala non hukum berupa aspek SDM, sarana dan prasarana dan aspek penyuluhan.Kata Kunci: Data Yuridis; PTSL; Kantor Pertanahan.
Pertanggungjawaban Hukum terhadap PPAT yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi di Bidang Perpajakan Arsanti, Anisa Anggit; Putrijanti, Aju
Notarius Vol 17, No 2 (2024): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v17i2.48667

Abstract

ABSTRACTCorruption can be committed by anyone, including Land Deed Officials (PPAT). This study aims to examine corruption committed by PPATs in the field of taxation and the associated criminal liability. The research method used is a normative juridical approach with a positivist legal concept, viewing law as a closed and independent system closely related to societal life. The study's findings indicate that PPATs have the potential to commit corruption, especially in overseeing tax payments related to the transfer of land and building rights. The criminal liability of PPATs is regulated by the Tax Law, the Anti-Corruption Law, and is linked to their oath of office and professional code of ethics. This underscores the importance of integrity in the execution of PPAT duties.Keywords: PPAT; Corruption; Accountability.ABSTRAKTndak pidana korupsi dapat dilakukan oleh siapa saja, termasuk Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Penelitian ini bertujuan mengkaji tindakan korupsi oleh PPAT dalam bidang perpajakan serta pertanggungjawaban pidana yang dikenakan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan konsep legis positivis, di mana hukum dipandang sebagai sistem yang tertutup dan independen, namun erat kaitannya dengan kehidupan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PPAT memiliki potensi untuk melakukan korupsi dalam melaksanakan tugasnya, khususnya dalam pengawasan pembayaran pajak yang terkait dengan peralihan hak atas tanah dan bangunan. Pertanggungjawaban pidana PPAT diatur oleh UU Perpajakan, UU Tindak Pidana Korupsi, serta dikaitkan dengan sumpah jabatan dan kode etik PPAT. Hal ini menegaskan pentingnya integritas dalam pelaksanaan tugas PPAT.Kata Kunci: PPAT; Korupsi; Pertanggungjawaban.
Koperasi Model Multipihak Sebagai Perwujudan Pembentukan Koperasi Modern di Indonesia Usman, Miryany; Ispriyarso, Budi
Notarius Vol 17, No 2 (2024): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v17i2.50573

Abstract

ABSTRACTCooperatives, crucial in Indonesia's economy based on Pancasila and the 1945 Constitution, aim to enhance both community and cooperative members' economic well-being, aligning with a just and prosperous social order. This study delves into the characteristics of Cooperatives with a Multi-Stakeholder Model, engaging members, government, private sector, and the community. Utilizing a normative juridical approach, the findings highlight the collaborative model's encouragement of active stakeholder participation and reinforcement of sustainability. Regulatory disparities between Law Number 25 of 1992 on Cooperatives and Minister of Cooperatives and SMEs Regulation Number 8 of 2021 center around the cooperative model approach, with the 1992 Law being more general and the 2021 Regulation more specifically addressing the multi-stakeholder model in the cooperative's articles of association.Keywords: Multistakeholder Cooperatives;  Cooperative Articles of Association.ABSTRAK Koperasi, sebagai pilar ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bertujuan meningkatkan perekonomian masyarakat dan anggota koperasi, serta mendukung cita-cita tatanan masyarakat yang adil dan makmur. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui karakteristik Koperasi Dengan Model Multi-Pihak, yang melibatkan anggota koperasi, pemerintah, swasta, dan masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model kolaboratif ini mendorong partisipasi aktif pemangku kepentingan dan memperkuat keberlanjutan. Perbedaan regulasi antara Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian dan Permenkop UKM Nomor 8 Tahun 2021 terletak pada pendekatan model koperasi, dengan Undang-Undang 1992 bersifat umum, sementara Permenkop 2021 lebih khusus mengatur model multi-pihak dalam anggaran dasar koperasi.Kata Kunci: Koperasi Multipihak;  Anggaran Dasar Koperasi.
Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Wanprestasi Masa Pandemi Covid 19 di BPR Artomoro Semarang Zahradinda, Agnia; Yunanto, Yunanto
Notarius Vol 17, No 2 (2024): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v17i2.47805

Abstract

ABSTRACTThe current Covid-19 pandemic situation has had an adverse impact on the economy in Indonesia, causing default by default debtors in credit agreements during the Covid-19 pandemic at BPR Artomoro Semarang. This study aims to reveal legal protection efforts for creditors for default debtors in credit agreements during the Covid-19 pandemic. The research method uses empirical juridical research. The results show that the form of legal protection that can be carried out in resolving defaults committed by debtors is by using preventive legal protection and repressive legal protection which are regulated based on the Civil Code Articles 1131 and 1132.Keywords:  Legal Protection; Credit Agreement; Default.ABSTRAKSituasi pandemic covid-19 saat ini telah banyak mengakibatkan dampak buruk pada perekonomian di Indonesia sehingga menyebabkan wanprestasi oleh Debitur Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Pada Masa Pandemi Covid-19 di BPR Artomoro Semarang. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan upaya perlindungan hukum terhadap kreditur atas debitur wanprestasi dalam perjanjian kredit pada masa pandemi covid-19. Metode penelitian menggunakan yuridis empiris Hasil penelitian menunjukkan bentuk perlindungan hukum yang dapat dilakukan dalam menyelesaikan wanprestasi yang dilakukan oleh debitur yaitu dengan menggunakan perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif yang diatur berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1131 dan 1132.Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Perjanjian Kredit; Wanprestasi
Akibat Hukum Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Sebelum Pendaftaran Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Pembiayaan Mega, Chrystianto Odolf; Badriyah, Siti Malikhatun
Notarius Vol 17, No 2 (2024): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v17i2.49922

Abstract

ABSTRACTDuring the credit payment period in a consumer financing agreement, the collateral is also bound by a Fiduciary agreement. This study examines the urgency of fiduciary collateral registration for debtors and creditors in financing agreements and its legal consequences. Using a normative juridical method and secondary data, the research finds that fiduciary collateral registration is essential to fulfill the principle of publicity, ensuring legal certainty and protection in case of default. If collateral is transferred before registration, the creditor lacks legal protection as a fiduciary recipient, and the debtor who transfers the collateral cannot be subject to criminal sanctions, as the fiduciary collateral is considered non-existent.Keywords: Agreement; Financing; Registering; Fiduciary; Guarantee.ABSTRAKSelama jangka waktu pembayaran kredit dalam perjanjian pembiayaan konsumen, terdapat pengalihan jaminan yang juga diikat oleh perjanjian Fidusia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi pendaftaran jaminan fidusia bagi debitur dan kreditur dalam perjanjian pembiayaan dan akibat hukumnya. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan bertumpu pada data sekunder. Hasil penelitian menemukan bahwa pendaftaran jaminan fidusia bagi debitur dan kreditur dalam perjanjian pembiayaan menjadi sebagai syarat mutlak untuk memenuhi asas publisitas dalam memperoleh kepastian dan perlindungan hukum apabila terjadi wanprestasi. Pengalihan objek jaminan sebelum pendaftaran berakibat pada tidak adanya perlindungan hukum bagi kreditur sebagai penerima fidusia sedangkan bagi debitur yang mengalihkan tidak dapat dikenai sanksi pidana, karena dianggap tidak pernah ada jaminan fidusia.Kata Kunci: Perjanjian; Pembiayaan; Pendaftaran; Jaminan; Fidusia
Penafsiran Hukum Mengenai Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta Pertanahan Betarqi, Bias Bumi; Yunanto, Yunanto
Notarius Vol 17, No 2 (2024): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v17i2.48669

Abstract

ABSTRACTThe Notary Law (UUJN) regulates the authority of notaries, but Article 15 paragraph (2) letter (f) of the UUJN grants notaries the power to draft land deeds, which were previously regulated by Government Regulation No. 37 of 1998 for PPATs. This article examines the legal interpretation of a notary's authority to draft land-related deeds based on Article 15 paragraph (2) letter (f) of the UUJN. Using a normative approach, it is found that a notary's authority is limited to legal actions concerning land that do not involve the transfer or encumbrance of land rights. This is supported by Constitutional Court Decision No. 5/PUU-XII/2014, which clarifies the distinction between the roles of notaries and PPATs in their respective duties.Keyword: Notary Authority; Land Deed.ABSTRAKUndang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) mengatur kewenangan notaris, namun Pasal 15 ayat (2) huruf (f) UUJN memberi kewenangan kepada notaris untuk membuat akta tanah, yang sebelumnya diatur oleh PP No. 37 Tahun 1998 untuk PPAT. Artikel ini mengkaji penafsiran hukum terkait kewenangan notaris dalam pembuatan akta di bidang pertanahan berdasarkan Pasal 15 ayat (2) huruf (f) UUJN. Dengan pendekatan normatif, ditemukan bahwa kewenangan notaris terbatas pada perbuatan hukum terkait tanah yang tidak melibatkan pengalihan atau pembebanan hak atas tanah. Hal ini diperkuat oleh Putusan MK No. 5/PUU-XII/2014 yang menegaskan perbedaan kewenangan antara notaris dan PPAT dalam menjalankan tugasnya.Kata Kunci: Kewenangan Notaris; Akta Tanah

Page 68 of 72 | Total Record : 715

 66   67   68   69   70 

Filter by Year

2009 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 19, No 1 (2026): Notarius Vol 19: Special Issue (2026) : Dinamika Perkembangan Hukum Profesi Notaris dan PPAT Vol 18, No 4 (2025): Notarius Vol 18, No 3 (2025): Notarius Vol 18, No 2 (2025): Notarius Vol 18, No 1 (2025): Notarius Vol 17, No 3 (2024): Notarius Vol 17, No 2 (2024): Notarius Vol 17, No 1 (2024): Notarius Vol 16, No 3 (2023): Notarius Vol 16, No 2 (2023): Notarius Vol 16, No 1 (2023): Notarius Vol 15, No 2 (2022): Notarius Vol 15, No 1 (2022): Notarius Vol 14, No 2 (2021): Notarius Vol 14, No 1 (2021): Notarius Vol 13, No 2 (2020): Notarius Vol 13, No 1 (2020): Notarius Vol 12, No 2 (2019): Notarius Vol 12, No 1 (2019): Notarius Vol 11, No 2 (2018): Notarius Vol 11, No 1 (2018): Notarius Vol 8, No 2 (2015): Notarius Vol 4, No 1 (2013): Notarius Vol 1, No 1 (2009): Notarius More Issue