cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
jurnalnotarius@live.undip.ac.id
Editorial Address
Gedung Kenotariatan FH UNDIP Kampus Pleburan Jalan Imam Bardjo, S.H. No.1-3 Semarang
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
NOTARIUS
Published by Universitas Diponegoro
ISSN : 20861702     EISSN : 26862425     DOI : 10.14710/nts.v12i1
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Fokus dan ruang lingkup cakupan Notarius meliputi Hukum Perdata, Hukum Perjanjian, Hukum Pajak, Hukum Bisnis, Hukum Perikatan, Hukum Adat, Hukum Petanahan, Prinsip Pembuatan Akta, dan Hukum Administrasi Kenotariatan. dan Semua Artikel yang tekait langsunga dengan ruang lingkut kajian adan atau sudi tentang kenotariatan.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 674 Documents
 64   65   66   67   68 
Tinjauan Yuridis Peralihan Hak Atas Tanah Elektronik Melalui Akta PPAT Agustina, Ajeng Ana; Prananingtyas, Paramita; Riyanto, Taufan Fajar; Nazah, Farida Nurun
Notarius Vol 19, No 1 (2026): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v19i1.83069

Abstract

ABSTRACTThis study examines the impact of land registration digitalization in Indonesia on the transfer of land rights and the role of Land Deed Officials (PPAT). It aims to analyze the electronic transfer process of land rights based on deeds of exchange, inbreng, and the Deed of Distribution of Joint Property (APHB), as well as the process of drafting such deeds by PPAT. The research employs a normative juridical method with a statutory approach and descriptive qualitative analysis. The findings reveal that electronic land transfer is generally supported by existing regulations, yet challenges remain in technical procedures and sistem integration. Moreover, PPAT still follows conventional procedures with limited electronic adaptation, highlighting the need for regulatory harmonization to ensure legal certainty and protection.Keywords: Transfer of Land Rights; Electronic Land Registration; PPAT Deed.ABSTRAKPenelitian ini dilatarbelakangi oleh digitalisasi pendaftaran tanah di Indonesia yang menimbulkan kebutuhan penyesuaian dalam proses peralihan hak atas tanah dan pembuatan akta oleh PPAT. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses peralihan hak atas tanah secara elektronik terhadap akta tukar menukar, inbreng, dan Akta Pembagian Hak Bersama (APHB), serta mengkaji proses pembuatan akta-akta tersebut oleh PPAT. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses peralihan hak secara elektronik telah didukung oleh regulasi yang ada, namun masih terdapat kendala dalam prosedur teknis dan integrasi sistem. Selain itu, proses pembuatan akta oleh PPAT tetap berpedoman pada ketentuan konvensional dengan penyesuaian terbatas terhadap sistem elektronik, sehingga diperlukan harmonisasi regulasi untuk menjamin kepastian hukum.Kata Kunci: Peralihan Hak Atas Tanah; Pendaftaran Tanah Elektronik; Akta PPAT.
Kewenangan Yayasan Karya Cipta Indonesia dalam Perjanjian Lisensi Hak Cipta atas Lagu Purnamachandra, Augusta Bayu; Badriyah, Siti Malikhatun
Notarius Vol 19: Special Issue (2026) : Dinamika Perkembangan Hukum Profesi Notaris dan PPAT
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v19i0.65113

Abstract

ABSTRACTThe lack of public awareness about the importance of copyright leads to frequent violations due to minimal socialization and low legal awareness among users. This study aims to analyze YKCI’s authority in song copyright licensing, identify challenges, and formulate solutions in the YKCI regions of Central Java and Yogyakarta. The research employs a socio-legal approach with a descriptive-analytical specification, combining interviews and literature studies. The findings show that YKCI manages song copyright licensing, particularly performing rights, while mechanical rights are still being developed. YKCI faces challenges such as royalty collection discrepancies and low user awareness, which are addressed through socialization, capacity building, and dispute mediation to ensure copyright protection for song creators.Keywords: Indonesian; Copyright; Foundation.ABSTRAKMasyarakat kurang memahami pentingnya Hak Cipta yang menyebabkan pelanggaran sering terjadi akibat minimnya sosialisasi dan rendahnya kesadaran hukum di kalangan pengguna karya cipta. Tujuan penelitian ini untuk Menganalisis kewenangan YKCI dalam lisensi hak cipta lagu, mengidentifikasi hambatan, dan merumuskan solusinya di wilayah YKCI Jawa Tengah dan DIY. Metode penelitian yang digunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan spesifikasi deskriptif analitis, menggabungkan wawancara dengan studi literatur. Hasil penelitian menujukkan, YKCI memiliki kewenangan dalam mengelola perjanjian lisensi hak cipta lagu di wilayah Jawa Tengah dan DIY, khususnya dalam performing rights, sementara mechanical rights masih dalam proses pengupayaan. Dalam pelaksanaannya, YKCI menghadapi kendala seperti ketidaksesuaian penagihan royalti dan rendahnya kesadaran pengguna, yang diatasi melalui sosialisasi, peningkatan sumber daya manusia, serta mediasi sengketa untuk memastikan perlindungan hak pencipta lagu.Kata Kunci: Yayasan; Karya Cipta; Indonesia.
Peran Notaris dalam Menjamin Kepastian Hukum Pendirian Perseroan Terbatas Pasca Cipta Kerja Widantara, Pande Komang Rheyndra; Utama, Yos Johan
Notarius Vol 19, No 1 (2026): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v19i1.82853

Abstract

ABSTRACTSignificant changes occurred with the enactment of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation, later refined through Law Number 6 of 2023 regarding the Stipulation of the Job Creation Government Regulation in Lieu of Law. This regulation introduces a new paradigm in the establishment of business entities, including Limited Liability Companies. The research method used is normative juridical, with a qualitative approach based on literature study and statutory regulations. This research uses an empirical juridical method with a descriptive qualitative approach. The results show that the establishment procedure has become simpler through the electronic Legal Entity Administration System, while notaries remain essential in verifying data and ensuring compliance with applicable regulations.Keywords: Notary; Legal Certainty; Limited Company.ABSTRAKPerubahan signifikan terjadi dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang kemudian disempurnakan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja. Regulasi ini membawa paradigma baru dalam sistem pendirian badan usaha, termasuk Perseroan Terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dan tanggung jawab notaris dalam menjamin kepastian hukum pendirian Perseroan Terbatas pasca berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif berbasis studi kepustakaan dan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur pendirian Perseroan Terbatas menjadi lebih sederhana melalui sistem administrasi badan hukum secara elektronik, namun notaris tetap berperan penting dalam verifikasi data, penyusunan akta pendirian, serta memastikan kesesuaian dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Cipta Kerja, dan peraturan pelaksananya.Kata Kunci: Notaris; Kepastian Hukum; Perseroan Terbatas.
Problematika Pemidanaan terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Hikam, Anwar Lutfil; Al Asy’Arie, Muhammad Asadullah Hasan; Widyawati, Anis
Notarius Vol 19, No 1 (2026): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v19i1.82044

Abstract

ABSTRACTFraud committed through deception from the outset constitutes a violation of property rights as a form of human rights; therefore, even when framed within a contractual relationship, such conduct must remain subject to criminal liability under Article 378 of the Indonesian Criminal Code (KUHP) to ensure substantive justice. This study analyzes the fulfillment of the elements of Article 378 KUHP and examines whether the acquittal decision in Decision Number 1574/Pid.B/2020/PN Jakarta Utara aligns with the objectives of sentencing in the Indonesian criminal law system. Using a descriptive normative legal method with statutory and literature-based approaches, the study finds that the defendant’s conduct fulfilled all elements of fraud, yet the acquittal disregarded deception and victim losses, thereby undermining legal protection and substantive justice.Keywords: Fraud; Criminal Sentencing; Court Decision.ABSTRAKTindak pidana penipuan yang sejak awal dilakukan melalui tipu muslihat merupakan pelanggaran hak milik sebagai hak asasi manusia, sehingga meskipun dibungkus dalam hubungan perjanjian, perbuatan tersebut tetap harus dipertanggungjawabkan secara pidana berdasarkan Pasal 378 KUHP demi terwujudnya keadilan substantif. Penelitian ini bertujuan menganalisis pemenuhan unsur Pasal 378 KUHP dan kesesuaian putusan lepas dalam Putusan Nomor 1574/Pid.B/2020/PN Jakarta Utara dengan tujuan pemidanaan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif deskriptif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kepustakaan. Penelitian hukum normatif ini menunjukkan bahwa perbuatan terdakwa dalam Putusan Nomor 1574/Pid.B/2020/PN Jakarta Utara telah memenuhi unsur tindak pidana penipuan Pasal 378 KUHP, namun putusan lepas dari segala tuntutan hukum tidak sejalan dengan tujuan pemidanaan karena mengabaikan unsur tipu muslihat dan kerugian korban, sehingga melemahkan perlindungan hukum dan keadilan substantif.Kata Kunci: Penipuan; Pemidanaan; Putusan Hakim.

Page 68 of 68 | Total Record : 674

 64   65   66   67   68 

Filter by Year

2009 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 19, No 1 (2026): Notarius Vol 19: Special Issue (2026) : Dinamika Perkembangan Hukum Profesi Notaris dan PPAT Vol 18, No 4 (2025): Notarius Vol 18, No 3 (2025): Notarius Vol 18, No 2 (2025): Notarius Vol 18, No 1 (2025): Notarius Vol 17, No 3 (2024): Notarius Vol 16, No 3 (2023): Notarius Vol 16, No 2 (2023): Notarius Vol 16, No 1 (2023): Notarius Vol 15, No 2 (2022): Notarius Vol 15, No 1 (2022): Notarius Vol 14, No 2 (2021): Notarius Vol 14, No 1 (2021): Notarius Vol 13, No 2 (2020): Notarius Vol 13, No 1 (2020): Notarius Vol 12, No 2 (2019): Notarius Vol 12, No 1 (2019): Notarius Vol 11, No 2 (2018): Notarius Vol 11, No 1 (2018): Notarius Vol 8, No 2 (2015): Notarius Vol 4, No 1 (2013): Notarius Vol 1, No 1 (2009): Notarius More Issue