cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
jurnalnotarius@live.undip.ac.id
Editorial Address
Gedung Kenotariatan FH UNDIP Kampus Pleburan Jalan Imam Bardjo, S.H. No.1-3 Semarang
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
NOTARIUS
Published by Universitas Diponegoro
ISSN : 20861702     EISSN : 26862425     DOI : 10.14710/nts.v12i1
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Fokus dan ruang lingkup cakupan Notarius meliputi Hukum Perdata, Hukum Perjanjian, Hukum Pajak, Hukum Bisnis, Hukum Perikatan, Hukum Adat, Hukum Petanahan, Prinsip Pembuatan Akta, dan Hukum Administrasi Kenotariatan. dan Semua Artikel yang tekait langsunga dengan ruang lingkut kajian adan atau sudi tentang kenotariatan.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 648 Documents
 43   44   45   46   47 
Kelemahan Perlindungan HKI di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang tentang Merek dan Indikasi Geografis Nadhila Adani; Budi Santoso
Notarius Vol 16, No 1 (2023): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v16i1.39476

Abstract

AbstractIn recent years, intellectual property rights have developed prominently and have become a main topic of conversation, both nationally and internationally. So that the protection of intellectual property rights through registration becomes absolute. However, even though it has been registered in practice, there are still many counterfeits in the name of a brand, especially a well-known brand, it must be admitted that currently the illegal use of certain marks is still happening. Moreover, it is supported by the weaknesses contained in the legislation regarding, intellectual property rights itself, which tends to open a loophole for infringing intellectual property rights. The problem that will be discussed is, what are the weaknesses of the protection of intellectual property rights in Indonesia. In this study, the author uses a normative type by focusing on literature review. From the results of the study, it can be seen that the concept of the first registrant in trademark legislation creates a gap for irresponsible parties to register an international mark first in Indonesia, then there is a difference in the definition of the three-dimensional form between trademark legislation and desain legislation so that they collide with each other.Keywords: weaknesses; protection; intellectual property rightsAbstrakDalam beberapa tahun terakhir, hak kekayaan intelektual, termasuk paten mengalami perkembangan menonjol serta menjadi perbincangan hangat, baik secara nasional maupun dunia internasional. Sehingga perlindungan hak kekayaan intelektual melalui pendaftaran menjadi hal mutlak. Namun, meski telah didaftarkan dalam prakteknya masih banyak di temui berbagai tiruan yang mengatasnamakan suatu merek khususnya merek terkenal, harus diakui bahwa memang saat ini penggunaan merek tertentu secara illegal masih terus terjadi. Terlebih di dukung dengan kelemahan yang terdapat dalam peraturan perundangan mengenai HKI itu sendiri, yang cenderung membuka celah untuk melakukan pelanggaran atas hak kekayaan intelektual.  Permasalahan yang akan di bahas adalah, bagaimanakah kelemahan perlindungan hak kekayaan intelektual di indonesia. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis normatif dengan memfokuskan pada kajian kepustakaan. Dari hasil penelitian terlihat bahwa konsep pendaftar pertama dalam peraturan perundangan merek, memunculkan celah bagi pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mendaftarkan merek internasional terlebih dahulu di Indonesia, kemudian terjadi perbedaan definisi tentang bentuk tiga dimensi antara peraturan perundangan merek dan perundangan desain sehingga saling bertabrakan.  Kata kunci: kelemahan; perlindungan; hak kekayaan interlektual
Akibat Hukum Atas Hilangnya Jaminan Fidusia Dalam Hukum Positif dan Hukum Islam Naufal Muhammad Faaza; Abdullah Kelib
Notarius Vol 16, No 1 (2023): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v16i1.37880

Abstract

AbstractAnalysis of positive law and Islamic law due to collateral that is the object of fiduciary security that occurs when the death occurs, discusses what the debtor and creditor obligations are. This type of juridical normative article looks at the rules, because this article conceptualizes law as what is written in the regulations in both positive law and Islamic law. The specification of this article is descriptive analytical. The type of data used in this article is secondary data. When the collateral is guaranteed, the agreement is canceled with the creditor and debtor, but not the insurance claim that was agreed upon beforehand so that the item is lost, the insurance company will replace the item. In Islamic law, people who hold goods must be responsible for the risk of damage or loss.Keywords: fiduciary guarantee; positive law; islamic lawAbstrakAnalisis hukum positif dan hukum Islam akibat barang agunan yang menjadi objek jaminan fidusia apabila terjadi kehilangan, membahas menganai apa kewajiban debitur dan kreditur. Jenis artikel yuridis normatif dengan melihat aturan-aturan, sebab artikel ini hendak memberi konsep sebuah hukum sebagai apa yang telah tertulis dan dijelaskan dalam peraturan baik dalam hukum positif dan hukum Islam. Spesifikasi artikel ini deskriptif analitis. Untuk jenis data yang digunakan dalam artikel ini adalah data sekunder. Ketika hilangnya barang jaminan, maka perikatan hapus bersama kreditur dan debitur, namun tidak menghapus klaim asuransi yang telah diperjanjikan sebelumnya sehingga barang tersebut hilang, maka pihak asuransi akan mengganti barang tersebut. Dalam hukum Islam orang yang memegang barang harus bertanggung jawab atas terjadinya resiko rusak atau kehilangan.Kata kunci: jaminan fidusia; hukum positif; hukum islam
Analisis Hukum Jual Beli Tanah Belum Bersertifikat (Studi Kasus Putusan Nomor 75/Pdt/2016/Pt.Dps) Septiana Runingtiyas Ayu Pertiwi; Luluk Lusiati Cahyarini
Notarius Vol 16, No 1 (2023): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v16i1.37307

Abstract

AbstractThe sale and acquisition of uncertified land is usually carried out in front of the Village Head, but to ensure the security to community, this is carried out in front of a PPAT.  Problems in study (1) how the legality of the sale and purchase of uncertified land carried out before PPAT based on Decision Number 75/PDT/2016/PT.DP, (2) how the judge's consideration in deciding default by I Gede Darma Yudha, S.H., M.Kn.  Notary/PPAT in Decision Number 75/PDT/2016/PT.DPS. The research is normative research. The research contains primary and optional legitimate materials. The information assortment method is record study. The exploration was analyzed by descriptive and argumentative techniques. The results showed that the sale and purchase uncertified land was carried out with an underhand agreement that did not meet  legal requirements of the agreemen so agreement under the hand is declared null and void. The actions of I Gede Darma Yudha, S.H., M.Kn. Notary/PPAT has received payment and management of uncertified land sale and purchase basically, he has committed himself as a seller in an underhand sale and purchase agreement.Keywords: buy and sell; land; notary/PPAT AbstrakJual beli tanah belum bersertifikat biasanya dilakukan dihadapan Kepala Desa, namun untuk menjamin keamanan masyarakat melakukan jual beli tanah belum bersertifikat dihadapan PPAT. Permasalahan penelitian : (1) bagaimana keabsahan jual beli tanah  belum bersertifikat yang dilaksanakan dihadapan PPAT berdasarkan pada Putusan Nomor 75/PDT/2016/PT.DPS, (2) bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan wanprestasi yang dilakukan oleh I Gede Darma Yudha, S.H., M.Kn. sebagai Notaris/PPAT pada putusan Nomor 75/PDT/2016/PT.DPS. Penelitian ini adalah penelitian normatif. Penelitian ini terdapat bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Metode pengumpulan informasi melalui studi dokumen. Penelitian dianalisis dengan teknik deskriptif dan argumentatif. Hasil penelitian menyatakan jual beli tanah belum bersertifikat  dilaksanakan dengan perjanjian dibawah tangan yang tidak memenuhi syarat sah perjanjian sehingga perjanjian dibawah tangan  dinyatakan batal demi hukum. Perbuatan I Gede Darma Yudha, S.H., M.Kn. sebagai Notaris/PPAT telah menerima uang pembayaran dan pengurusan jual beli tanah belum bersertifikat pada dasarnya telah ikut mengikatkan diri sebagai penjual dalam perjanjian jual beli di bawah tangan.Kata kunci: jual beli; tanah; notaris/PPAT
Penguasaan Tanah Oleh Warga Negara Asing Berdasarkan Akta Notaris/PPAT di Bali Maria Nadea Ambarsari; Achmad Busro
Notarius Vol 16, No 1 (2023): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v16i1.40369

Abstract

AbstractLegislation in field of land has in fact strictly regulated the rights to land that can be controlled by Foreign Citizens. Foreign Citizens can only have rights to certain land except property rights, but in practice many Foreign Citizens use the pattern of borrowing the name of Indonesian Citizens to control land in Bali. Therefore, the Notary/PPAT makes deeds to provide legal protection to Foreign Citizens in land ownership in Bali. The research method used is normative research. The results of this journal's discussion show the existence of forms of Notary/PPAT deeds in land ownership for Foreign Citizens in Bali. The forms of the deed include: The first form is deed of sale and purchase by borrowing the name of an Indonesian citizen, deed of debt recognition by using collateral, deed of lease, and deed granting the right of dependents. The second form is deed of sale and purchase by borrowing the name of an Indonesian Citizen, deed of debt recognition by using collateral and deed granting Liability Rights. The third form is a deed of sale and purchase by borrowing the name of an Indonesian citizen, declaration deed, lease deed, power to sell and manage and loan agreement deed. Keyword: possession; land; foreigner; act of notary/PPATAbstrakPeraturan perundang–undangan di bidang pertanahan sesungguhnya telah mengatur secara tegas hak–hak atas tanah yang dapat dikuasai oleh Warga Negara Asing. Warga Negara Asing hanya dapat mempunyai hak–hak atas tanah tertentu kecuali hak milik, namun dalam praktek banyak Warga Negara Asing menggunakan pola pinjam nama Warga Negara Indonesia untuk menguasai tanah di Bali. Oleh karena itu Notaris/PPAT membuatkan akta – akta untuk memberikan perlindungan hukum kepada Warga Negara Asing dalam penguasaan tanah di Bali. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian normatif. Hasil pembahasan jurnal ini menunjukkan adanya bentuk – bentuk akta Notaris/PPAT dalam penguasaan tanah bagi Warga Negara Asing di Bali. Bentuk-bentuk akta tersebut antara lain : Bentuk pertama yaitu akta jual beli dengan meminjam nama Warga Negara Indonesia, akta pengakuan hutang dengan memakai jaminan, akta sewa menyewa, dan akta pemberian hak tanggungan. Bentuk kedua yaitu akta jual beli dengan meminjam nama Warga Negara Indonesia, akta pengakuan hutang dengan memakai jaminan dan akta pemberian Hak Tanggungan. Bentuk ketiga yaitu akta jual beli dengan meminjam nama Warga Negara Indonesia, akta pernyataan, akta sewa menyewa , kuasa untuk menjual dan mengelola dan akta perjanjian pinjaman.Kata kunci: penguasaan; tanah; warga negara asing; akta notaris/PPAT
Analisis Peran Notaris Dalam Kredit Jual Beli Perumahan Ade Sulistiyo Rini; Fifiana Wisnaeni
Notarius Vol 16, No 1 (2023): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v16i1.42890

Abstract

Abstract Notary work is very important because it is needed in almost every housing loan sale and purchase transaction from the beginning of preparation to completion. The research method used is the legal material used is the collection of a literature study. Then an in-depth analysis was carried out in order to be able to answer a number of problem formulations taken in this research. In housing sales and purchase loans, legal officials as legal consultants are obliged to notify or explain the causes and effects that occur in the event that there is an absolution provision in an agreement. Notaries are responsible for guaranteeing legal beliefs and at the same time being trusted that debates between parties bound in an agreement or agreement can be avoided. Based on the results of this study, it was found that in housing buying and selling loans, legal officials as legal consultants are obliged to notify or explain the causes and consequences that occur in the event that there is an absolution provision in an agreement. Notaries are responsible for guaranteeing legal beliefs and at the same time being trusted that debates between parties bound in an agreement or agreement can be avoided. Keywords: notary; sales; purchase; credit; housingAbstrak Pekerjaan Notaris sangat penting karena diperlukan dalam hampir setiap transaksi jual beli kredit perumahan dari awal persiapan hingga penyelesaian. Metode penelitian yang dilakukan ini bahan hukum yang dipakai ialah penghimpunan atas suatu studi kepustakaan. Kemudian dilakukan analisis secara mendalam supaya bisa menjawab sejumlah rumusan masalah yang diambil pada penelitiannya ini. Dalam kredit jual beli perumahan, pejabat hukum sebagai konsultan hukum berkewajiban untuk memberitahukan atau menjelaskan sebab dan akibat yang terjadi dalam hal terdapat ketentuan absolusi dalam suatu perjanjian. Notaris bertanggung jawab untuk menjamin keyakinan yang sah dan sekaligus dipercaya pula bahwa dapat dihindarkan perdebatan-perdebatan antara pihak-pihak yang terikat dalam suatu perjanjian atau perjanjian. Berdasarkan hasil penelitian ini dihasilkan bahwa Dalam kredit jual beli perumahan, pejabat hukum sebagai konsultan hukum berkewajiban untuk memberitahukan atau menjelaskan sebab dan akibat yang terjadi dalam hal terdapat ketentuan absolusi dalam suatu perjanjian. Notaris bertanggung jawab untuk menjamin keyakinan yang sah dan sekaligus dipercaya pula bahwa dapat dihindarkan perdebatan-perdebatan antara pihak-pihak yang terikat dalam suatu perjanjian atau perjanjian. diadakannya tanah diperuntukkan pada perumahan diperlukannya penanganan dengan skala nasional yang ada campur tangan pemerintahan pada pelaksanakan pengendalian serta pengelolaannya dengan dibarengan diterbitkannya perpu yang memberikan pengaturannya pada diadakannya perumahan serta pemukiman.Kata kunci: notaris; kredit; jual beli; perumahan
Perlindungan Hukum Merek Terkenal Yang Didaftarkan (Studi Kasus Putusan Nomor: 206/G/2020/PTUN.JKT) Bayu Saputra; Widhi Handoko
Notarius Vol 16, No 1 (2023): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v16i1.41238

Abstract

AbstractProtection for well-known brand owners aims to protect the exclusive rights owned by well-known brand owners, by the provisions in Article 20 of 2016 concerning marks and applications. “The registration of a mark against a well-known mark owner to imitate, plagiarize, or following the mark of another party for the sake of his business creates conditions of unfair business competition, deceives, or misleads consumers to become the basis for the trademark office to reject the application for trademark registration” as stated in Article 21 paragraph (3) Law Number 20 of 2016, including for the reputation of famous brands by making a brand that resembles a well-known brand, the act of bad faith was carried out by PT. Golden Surya Jaya in registering the brand “GSJ Premiere Battery NX 110-5L 12V 80Ah” whose property has similarities with PT. GS Yuasa Corporation with the brand “GS Premium NS 60LS Battery”. In Article 21 paragraph (1) of Law Number 20 of 2016 concerning equality in principle. Therefore, this paper aims to determine the legal protection of the owner of a well-known mark, based on the judge's consideration in determining his legal action.Keywords: legal protection; brand; registrationAbstrakPerlindungan terhadap pemilik merek terkenal pada dasarnya bertujuan untuk menyerahkan perlindungan hak eksklusif yang dimiliki oleh pemilik merek terkenal, sesuai dengan ketetapan Pasal 20 Tahun 2016 tentang merek dan permohonan. Pendaftaran merek terhadap pemilik merek terkenal yang bertujuan untuk meniru, menjiplak, atau mengikuti merek pihak lain demi kepentingan usahanya menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh, atau menyesatkan konsumen menjadi dasar bagi perusahaan pemilik merek untuk menolak permohonan pendaftaran merek yang tercantum Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, diantaranya untuk nama baik merek terkenal dengan cara membuat suatu merek yang menyerupai merek terkenal, tindakan iktikad tidak baik dilaksanakan oleh PT. Golden Surya Jaya dalam mendaftarkan merek “GSJ Premiere Battery NX 110-5L 12V 80Ah” yang miliknya mempunyai kesamaan dengan PT. GS Yuasa Corporation dengan merek “Aki GS Premium NS 60LS”. Dalam Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang kesamaan pada intinya. Oleh karena itu penulisan ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pemilik merek terkenal, atas dasar pertimbangan hakim dalam menentukan tindakan hukumnya.Kata kunci: perlindungan hukum; merek; pendaftaran
Efektivitas Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Online oleh Notaris Novia Betsy Clarissa; Siti Malikhatun Badriyah
Notarius Vol 16, No 1 (2023): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v16i1.41927

Abstract

AbstractThe development of the guarantee law brought tendencies to the guarantee institution. one of its products is a fiduciary guarantee which is quite appealing. With the online registration of fiduciary guarantees, it really has a one-of-a-kind mechanism from manual registration. This writing objectives to determine and examine the effectiveness of on-line registration of fiduciary guarantees by a Notary. The research technique used is normative juridical. This journal discusses the effectiveness of fiduciary guarantee registration which currently uses an internet system according with the law of the Minister of law and Human Rights wide variety 9 of 2013 regarding the Enforcement of digital Fiduciary assure Registration. The digital registration of fiduciary manner is finished through a notary reliable appointed by way of the financial institution or economic institution. but, there are nevertheless inhibiting elements within the online fiduciary registration system. The inhibiting factors are disturbances within the online machine, either on the overall legal administration internet site or non-Tax nation sales (PNBP) payments, incomplete records provided via the financial institution, and re-registration of fiduciary ensures. So these elements cause the net registration of fiduciary ensures to be ineffective.Keywords: effectiveness; fiduciary; online; notaryAbstrakPerkembangan aturan agunan membawa perkembangan pada forum jaminannya. Salah satu produknya merupakan agunan fidusia yang relatif diminati. Menggunakan diadakannya pendaftaran agunan fidusia secara online tentunya mempunyai mekanisme yang berbeda menggunakan registrasi secara manual. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis efektivtas registrasi agunan fidusia secara online oleh Notaris. Metode penelitian yang dipergunakan ialah yuridis normatif. Artikel jurnal ini membahas efektivitas registrasi agunan fidusia yang saat ini sudah menggunakan server elektronik dimana pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor 9 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Pendaftaran Jaminan Fidusia secara Elektronik. Tahapan registrasi fidusia melalui langkah elektronik dilakukan oleh notaris yang ditunjuk bank ataupun ditunjuk oleh lembaga pembiayaan. Namun, masih terdapat kendala pada langkah-langkah registrasi fidusia secara online. Faktor-faktor penghambat tadi ialah gangguan pada sistem online baik pada website administrasi hukum umum ataupun pembayaran PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak), data kurang lengkap diberikan oleh pihak bank, dan dilakukannya pendaftaran jaminan fidusia ulang, sehingga faktor-faktor tersebut menyebabkan pendaftaran jaminan fidusia melalui sistem online tidak efektif.Kata kunci: efektivitas; fidusia; online; notaris
Tinjauan Yuridis Terhadap Notaris Selaku Pejabat Formal Supriyadi Supriyadi; Widhi Handoko
Notarius Vol 16, No 1 (2023): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v16i1.39498

Abstract

Abstract A Notary as a formal official helps the community by providing public services for the community, especially in making authentic deeds. The purpose of the research is an analysis of the juridical review of the Notary profession as a formal official and the role of the Notary profession in creating legal certainty in the provision of public services based on the UUJN-P. This research is a type of normative legal research, namely research that refers to the legislation in force in Indonesia. The legal materials used are collections from a literature study. A person who works as a Notary is called a formal official because his appointment is appointed by an authorized official. Notaries are not government employees who are paid and compensated by the government, but get their salaries from clients who use their services. Notaries have a heavy responsibility, because in providing legal services to the community, especially in the field of civil law, Notaries are required to be able to provide legal certainty that is legally guaranteed in every authentic deed making.Keywords: Legal Certainty; Formal Officials; Notary Profession Abstrak Seorang Notaris  selaku pejabat formal membantu masyarakat dengan memberikan jasa pelayanan publik untuk masyarakat khususnya dalam pembuatan akta otentik. Tujuan penelitian yaitu analisis tinjauan yuridis terhadap profesi Notaris  selaku pejabat formal dan peran profesi Notaris  dalam menciptakan kepastian hukum dalam pemberian pelayanan publik berdasarkan UUJN-P. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Bahan hukum yang digunakan adalah pengumpulan dari sebuah studi kepustakaan. Seorang yang berprofesi sebagai Notaris  disebut sebagai pejabat formal karena pengangkatannya ditunjuk oleh pejabat yang berwenang. Notaris  bukanlah pegawai pemerintah yang digaji dan mendapat kompensasi dari pemerintah, melainkan mendapatkan gajinya dari klien yang menggunakan jasanya. Notaris  memiliki tanggung jawab berat, karena dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat khususnya dalam bidang hukum perdata, Notaris  dituntut untuk dapat memberikan kepastian hukum yang terjamin secara sah dalam setiap pembuatan akta otentik. Kata Kunci : Kepastian Hukum; Pejabat Formal; Profesi Notaris
Tinjauan Yuridis Terhadap Aturan Ketenagakerjaan Dalam Perspektif SPSI Dila Annisa; Budi Santoso
Notarius Vol 16, No 1 (2023): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v16i1.37854

Abstract

Urgensi Pemisahan Peraturan Perundangan Indikasi Geografis Dengan Peraturan Perundangan Merek Di Indonesia Rinda Fitria Tamara Puteri; Budi Santoso
Notarius Vol 16, No 1 (2023): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v16i1.38219

Abstract

AbstractAnalyze the urgency of separating geographic indication regulations from brand regulations in Indonesia. Discusses the urgency of establishing Geographical Indication regulations that are independent of the brand legislation. This type of juridical normative research uses a statutory approach, because this research intends to examine the laws and deficiencies in them. The specification of this research is descriptive analytical. For the type of data used in this study, the type of data used in this study is secondary data. Law Number 20 of 2016 actually requires renewal and the formation of separate regulations that are specific and separate from the trademark law. registering its geographic indication, considering that currently the registration of Geographical Indication is still relatively low due to the complexity of the existing registration process. Renewal of this statutory regulation is also deemed necessary in order to renew and improve the protection of Geographical Indications through the threat of sanctions and penalties which so far still use criminal threats in the trademark law.Keywords : urgency; geographical indication; brand AbstrakAnalisa urgensi pemisahan peraturan perundangan indikasi geografis dengan peraturan merek di indonesia. Membahas mengenai urgensi pembentukan peraturan perundangan Indikasi Geografis yang terlepas dari peraturan perundangan merek. Jenis penelitian yuridis normative dengan pendekatan peraturan perundangan, sebab penelitian ini hendak mengkaji peraturan perundangan serta kekurangan di dalamnya. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis. Untuk jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 sejatinya memerlukan pembaharuan serta pembentukan peraturan tersendiri yang khusus dan terpisah dari undang-undang merek, perlu sebuah peraturan khusus yang memiliki birokrasi pendaftaran yang lebih sederhana, agar dapat mendukung peran aktif masyarakat dalam mendaftarkan indikasi geografisnya, mengingat saat ini pendaftaran Indikasi Geografis masih tergolong rendah akibat rumitnya proses pendaftaran yang ada. Pembaharuan peraturan perundangan ini juga dirasa perlu guna memperbaharui dan meningkatkan perlindungan Indikasi Geografis melalui ancaman sanksi dan pidana yang selama ini masih menggunakan ancaman pidana dalam undang-undang merek.Kata kunci : urgensi; indikasi geografis; merek

Page 45 of 65 | Total Record : 648

 43   44   45   46   47 

Filter by Year

2009 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 18, No 4 (2025): Notarius Vol 18, No 3 (2025): Notarius Vol 18, No 2 (2025): Notarius Vol 18, No 1 (2025): Notarius Vol 17, No 3 (2024): Notarius Vol 16, No 3 (2023): Notarius Vol 16, No 2 (2023): Notarius Vol 16, No 1 (2023): Notarius Vol 15, No 2 (2022): Notarius Vol 15, No 1 (2022): Notarius Vol 14, No 2 (2021): Notarius Vol 14, No 1 (2021): Notarius Vol 13, No 2 (2020): Notarius Vol 13, No 1 (2020): Notarius Vol 12, No 2 (2019): Notarius Vol 12, No 1 (2019): Notarius Vol 11, No 2 (2018): Notarius Vol 11, No 1 (2018): Notarius Vol 8, No 2 (2015): Notarius Vol 4, No 1 (2013): Notarius Vol 1, No 1 (2009): Notarius More Issue