NOTARIUS
Fokus dan ruang lingkup cakupan Notarius meliputi Hukum Perdata, Hukum Perjanjian, Hukum Pajak, Hukum Bisnis, Hukum Perikatan, Hukum Adat, Hukum Petanahan, Prinsip Pembuatan Akta, dan Hukum Administrasi Kenotariatan. dan Semua Artikel yang tekait langsunga dengan ruang lingkut kajian adan atau sudi tentang kenotariatan.
Articles
648 Documents
<![CDATA[Konsekuensi Yuridis Asas Konsensual Dalam Pasal 1320 Kuhperdata (Studi Pada Kasus Pembatalan PPJB) ]]>
<![CDATA[Feby Amalia Hutabarat]]>;
<![CDATA[Paramita Prananingtyas]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 16, No 1 (2023): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v16i1.48109
<![CDATA[Abstract The legal relationship of the sale and purchase agreement is dynamic. The legal issue that often arises in the agreement is state monodualism. First, the state is in a state of coercion. Second, abuse of circumstances. This article has the first objective: to examine the principle of consensuality in the cancellation of the sale and purchase agreement and to explain the juridical consequences or legal implications if the cancellation of the sale and purchase agreement contains monodualism. The research method used is the normative juridical method and the analysis orientation uses the case study. The case is elaborated using honesty theory and individualization theory. The results obtained are that in the a quo case, monodulism occurs, depending on the perspective of the parties. The buyer is pro against coercive circumstances, while the seller is pro against abusing circumstances. The principle of consensuality guides the parties to an agreement based on honesty, make sense and propriety. The legal implication is, firstly, the parties can be free from the binding agreement. The second situation is the misuse of the situation when viewed subjectively without looking at the objective, there will be legal uncertainty and a loss of sense of justice. Keywords: Consensuality Principle; Overmacht; Undue influence Abstrak Hubungan hukum perjanjian jual beli bersifat dinamis. Isu hukum yang sering muncul dalam perjanjian tersebut adalah monodualisme keadaan. Pertama, keadaan dalam kondisi memaksa. Kedua, penyalahgunaan keadaan. Artikel ini bertujuan pertama: mengkaji asas konsensualitas dalam pembatalan perjanjian pengikatan jual beli dan menjelaskan konsekuensi yuridis atau implikasi hukum jika pembatalan perjanjian pengikatan jual beli tersebut mengandung dua keadaan (monodualisme). Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dan orientasi analisis menggunakan pendekatan kasus pembatalan perjanjian pengikatan jual beli. Kasus dielaborasi menggunakan teori kejujuran dan teori individualisasi. Hasil yang diperoleh bahwa dalam pembatalan perjanjian pengikatan jual beli kasus a quo, terjadi monodualisme keadaan, tergantung perspektif para pihak. Pihak pembeli pro terhadap keadaan memaksa sementara itu pihak penjual pro terhadap penyalahgunaan keadaan. Asas konsensualitas memandu para pihak bersepakat berlandaskan kejujuran dan sebab-sebab yang masuk akal (make sense) serta kepatutan. Implikasi hukumnya, pertama para pihak dapat terbebas dari perjanjian yang mengikatnya. Keadaan kedua, penyalahgunaan keadaan jika dilihat subyektif semata tanpa mencermati obyektifnya maka terjadi ketidakpastian hukum dan hilangnya rasa keadilan. Kata Kunci: Asas Konsensualitas; Keadaan Memaksa; Penyalahgunaan Keadaan]]>
<![CDATA[Penerapan Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam Akta Jaminan Fidusia ]]>
<![CDATA[Fanny Suryani]]>;
<![CDATA[Paramita Prananingtyas]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 16, No 1 (2023): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v16i1.42233
<![CDATA[AbstractThe transfer of ownership is based on trust, where the object of the fiduciary security is physically in the control of the fiduciary provider, and the ownership rights have been transferred to the fiduciary beneficiary. The author wants to review the firmness of the arrangements in the fiduciary deed is. This study was to determine the urgency of implementing the provisions of Article 613 of the Civil Code in the fiduciary deed. This research is normative legal research with a conceptual approach, as well as a statutory approach with secondary data collection techniques. The result is that the application of Article 613 of the Civil Code is a form of legal protection for creditors and debtors, so that they know the legal steps that must be taken. Fiduciary Guarantee Certificate is evidence of ownership to provide assurance that the debtor will repay his debt, and such certificate has the same power as an enforceable court decision. The conclusion is that the application of Article 613 of the Civil Code in the fiduciary deed is essential, by adding a clause regarding the transfer of underlying receivables must be followed by registration at the Fiduciary Registration Office.Keywords: cessie; fiduciary guarantee certificateAbstrakPenyerahan jaminan secara fidusia berdasarkan kepercayaan, dimana kekuasaan mengenai objek jaminan fidusia secara fisik ada pada pemberi fidusia, meskipun hak kepemilikan sudah beralih ke penerima fidusia. Melihat kenyataan tersebut penulis ingin meninjau ketegasan pengaturan dalam akta jaminan fidusia. Tujuan penelitian untuk mengetahui urgensi penerapan ketentuan Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam akta jaminan fidusia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual yang memberi alternatif penyelesaian masalah dari sisi konsep hukum yang melatarbelakanginya, serta pendekatan perundang-undangan dengan teknik pengumpulan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan bentuk perlindungan hukum bagi kreditur pemegang hak tagih atas piutang dan bagi debitur sebagai pemilik jaminan sehingga mengetahui langkah hukum yang harus ditempuh. Mengingat Sertipikat Jaminan Fidusia merupakan bukti dan jaminan untuk memberikan kayakinan bagi penerima fidusia bahwa debitur akan melunasi hutangnya, apabila debitur wanprestasi, Sertipikat Jaminan Fidusia dapat dijalankan karena memiliki kekuatan eksekutorial, artinya tidak memerlukan putusan pengadilan dalam mengeksekusi objek jaminan fidusia. Kesimpulan penelitian ini adalah penerapan Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam akta jaminan fidusia sangatlah penting yaitu dengan penambahan klausul mengenai pengalihan piutang yang dijamin dengan fidusia harus diikuti dengan pendaftaran ke Kantor Pendaftaran Fidusia sehingga terbit Sertipikat Jaminan Fidusia.Kata kunci: cessie; sertipikat jaminan fidusia]]>
<![CDATA[Problematika Tukar Guling Tanpa Ikrar Wakaf (Studi Kasus Tanah Wakaf di Semarang) ]]>
<![CDATA[Achmad Noor Ardhy]]>;
<![CDATA[Agus Sarono]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 16, No 1 (2023): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v16i1.41442
<![CDATA[AbstractThe exchange of bolsters is carried out by Nadzir in order to keep the managed waqf assets productive and provide benefits to the community. One of the conditions that must be met for the registration of waqf property is the Waqf Pledge Deed while the Nurul Ikhlas Mosque obtains waqf without being accompanied by a waqf pledge before a notary. Problems arise when the heirs of the replacement land will take care of the certificate of ownership. This article is a case study in which data collection was obtained through interviews and observations, it was found that to obtain a waqf pledge deed which is a condition for managing a swap deed, the replacement land heirs must obtain a statement letter of relinquishment of the waqf property rights from the wakif heirs. The length of management time and the number of related parties who have died make the swapping process longer and more complicated.Keyword: waqf; waqf pledge deedAbstrakTukar guling dilakukan nadzir demi menjaga harta benda wakaf yang dikelola tetap produktif dan memberi manfaat bagi masyarakat. Salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk pendaftaran harta benda wakaf adalah Akta Ikrar Wakaf sementara Masjid Nurul Ikhlas memperoleh wakaf tanpa disertai ikrar wakaf dihadapan notaris. Permasalahan muncul ketika ahli waris dari tanah pengganti akan mengurus sertipikat hak milik. Artikel ini merupakan suatu studi kasus yang pengumpulan datanya diperoleh melalui wawancara serta observasi, diperoleh bahwa untuk mendapatkan akta ikrar wakaf yang menjadi syarat mengurus akta tukar guling, maka ahli waris tanah pengganti harus mendapat surat pernyataan pelepasan hak atas harta benda wakaf dari ahli waris wakif. Lamanya waktu pengurusan serta banyaknya pihak terkait yang telah meninggal menjadikan proses tukar guling menjadi lebih lama dan rumit.Kata kunci: wakaf; akta ikrar wakaf]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Pembeli terhadap Penjual yang Tidak Mengurus Balik Nama Sertipikat ]]>
<![CDATA[Luisa Srihandayani]]>;
<![CDATA[Siti Malikhatun Badriyah]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 16, No 1 (2023): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v16i1.41222
<![CDATA[AbstractEither land or apartment unit ownership is proven by a certificate in the name of the right holder. One frequent practical problem regarding this certificate is that many sellers do not take care of the certificate switchover into the buyer’s name. Even though the buyer has paid for the land or apartment unit. Therefore, this paper will further discuss the legal protection for buyers who have not received a certificate in their name from the perspective of civil law and its practice in several court decisions. The method used in this research is normative juridical. The results show that the legal protection provided by Indonesia Civil Code can be compensation and/or real executions, while the implementation in some judges' decisions varies, such as the judges can only ask the seller to fulfill his obligation, grant the buyer the right to carry out the real executions, and/or order the seller to compensate for the loss. Among the legal protection provided by Indonesia Civil Code, the real execution is the most needed protection for buyer because it allows buyers to switch the right holder in the certificate soon.Keywords: legal protection; buyer; certificate switchoverAbstrakHak penguasaan seseorang atas tanah ataupun satuan rumah susun sama-sama dibuktikan dengan sebuah sertipikat atas nama pemegang hak. Terkait sertipikat ini, kerap kali dijumpai problematika dalam praktik dimana pihak penjual tidak mengurus balik nama sertipikat meskipun pihak pembeli telah melunasi harga tanah atau satuan rumah susun. Hal ini mengakibatkan hak pihak pembeli atas tanah atau satuan rumah susun belum kuat. Oleh karena itu dalam artikel ini akan diurakan perlindungan hukum terhadap pembeli yang belum mendapatkan sertipikat atas namanya dilihat dari perspektif hukum perdata dan praktiknya dalam beberapa putusan pengadilan. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah yuridis normatif. Berdasarkan hasil pembahasan disimpulkan bahwa perlindungan hukum menurut KUHPer bisa dalam bentuk ganti kerugian dan/atau eksekusi riil, sementara pada beberapa putusan hakim dapat dilihat keragaman perlindungan hukum di mana ada hakim yang hanya meminta penjual memenuhi prestasi, memberi hak pada pembeli melaksanakan eksekusi riil, dan/atau memerintahkan penjual mengganti kerugian. Dari bentuk-bentuk perlindungan hukum yang ada, maka yang paling dibutuhkan pembeli ialah eksekusi riil agar pembeli dapat segera menyelesaikan proses balik nama.Kata kunci: perlindungan hukum; pembeli; balik nama sertipikat]]>
<![CDATA[Pertanggungjawaban Penyewa Dalam Hal Terjadi Wanprestasi Atas Perjanjian Sewa Menyewa Mobil di Yogya Sembada Rent Car Bekasi ]]>
<![CDATA[Abdul Andriansyah]]>;
<![CDATA[Achmad Busro]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 16, No 1 (2023): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v16i1.41999
<![CDATA[AbstractThe rental agreement applies general provisions as stipulated in Article 1320 of the Civil Code, both parties must have freedom of will. Regarding the agreement in an agreement, it is not uncommon for an agreement to be not fulfilled by one of the parties. Default in the implementation of the agreement as mentioned above is an obstacle in the implementation of the lease agreement which generally occurs due to negligence on the part of the lessee. The approach method used is empirical juridical. The results of this study are that the payment for renting a car is done by paying the rent of 100% to the renter after key in overhand to the tenant and there is a special guarantee in the form of material guarantees and individual guarantees, then to ensure security in car rentals, a rental system is also made by conducting a residence and social media’s survey and give identy card. the renter's house for the sake of certainty to the renter in the event of a default from the car renter. Settlement of disputes over defaults is carried out by deliberation or carried out by prioritizing a sense of togetherness and kinship.Keywords: lease; transportation; defaultAbstrakPerjanjian sewa-menyewa diberlakukan ketentuan umum sebagaimana diatur pada Pasal 1320 KUH Perdata, “kedua pihak harus mempunyai kebebasan kehendak. Mengenai kesepakatan dalam suatu perjanjian tidak jarang suatu perjanjian terjadi tidak terpenuhinya prestasi oleh salah satu pihak.Wanprestasi di dalam pelaksanaan perjanjian sebagaimana disebutkan di atas merupakan hambatan di dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa yang pada umumnya terjadi karena kelalaian dari pihak penyewa. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris. Hasil penelitian ini adalah pembayaran sewa menyewa mobil dilakukan dengan cara uang sewa dibayarkan sebesar 100% kepada pemberi sewa setelah penyerahan kunci mobil digunakan oleh penyewa dan adanya jaminan khusus berupa jaminan kebendaan dan jaminan perorangan, kemudian untuk menjamin keamanan dalam penyewaan mobil juga dibuat Sistem rental dengan melakukan survei kerumah, dan survey sosial media penyewa juga memberikan bukti identitas penyewa demi adanya kepastian terhadap pemberi sewa apabila terjadi wanprestasi dari penyewa mobil. Penyelesaian sengketa terhadap wanprestasi dilakukan secara nonlitigasi atau diluar pengadilan yaitu musyawarah atau dilakukan dengan mengedepankan rasa kebersamaan dan kekeluargaan.”Kata kunci: sewa menyewa; transportasi; wanprestasi.]]>
<![CDATA[Urgensi Formulasi Besaran Minimal Honorarium Notaris Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris ]]>
<![CDATA[Fadhilla Neyma Salshabilla]]>;
<![CDATA[Aju Putrijanti]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 16, No 1 (2023): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v16i1.37294
<![CDATA[AbstractThe determination of notary honorarium constitutes an essential factor of cost imposition for client or people who want to use notary service, base to determine the maximum honorarium accorded to economical and sociological values as explained in Article 36 of Act No. 2 of 2014 about Notary Public Job but there is no base to determine the minimum honorarium of notary. This research used juridical empirical research as the method, the specification is descriptive-analytical. The urgency to determine the minimum honorarium of notary should be considered because there is no base to determine the minimum honorarium of a Notary Public in Law No. 2 of 2014 about Notary Public Job, as well as sanctions for violations of honorarium of a notary. Honorarium is expected to have a clear base in order to support the professionalism of notary public. The formulation of minimum basic honorarium that is ideal for notaries is to add formulations in Article 36 of Law No. 2 of 2014 to mention the determination of the minimum amount of honorarium determined by the organization of notary positions contained in the Notary Code of Ethics in accordance with their respective regions by also considering several factors.Keywords: notary: honorarium; formulationAbstrakPenentuan honorarium notaris merupakan faktor penting bagi pengenaan biaya untuk klien atau orang yang menggunakan jasa notaris, dasar menentukan maksimal honorarium notaris yang dibebankan pada klien diberikan sesuai dengan nilai ekonomis dan sosiologis sebagaimana tercantum dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris tetapi tidak ada dasar untuk menentukan minimal honorarium notaris. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis empiris, spesifikasi artikel ini adalah deskriptif analitis. Urgensi untuk menentukan minimal honorarium notaris harus dipertimbangkan karena tidak adanya dasar untuk menentukan honorarium minimum notaris dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, begitu juga dengan sanksi atas pelanggaran honorarium notaris. Honorarium diharapkan memiliki dasar yang jelas untuk mendukung profesionalisme notaris. Formulasi honorarium minimal dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 yang ideal bagi notaris adalah dengan menambahkan Formulasi dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 agar juga menyebutkan penetapan besaran minimal honorarium yang ditentukan oleh organisasi jabatan notaris tertuang di dalam Kode Etik Notaris sesuai dengan daerah masing-masing dengan juga mempertimbangkan beberapa faktor.Kata kunci: notaris; honorarium; formulasi]]>
<![CDATA[Tanggung Jawab Notaris Sebagai Pihak Akomodir Dalam Perjanjian Kredit Perbankan ]]>
<![CDATA[Satya Wicaksana Sudrajat]]>;
<![CDATA[Paramita Prananingtyas]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 16, No 1 (2023): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v16i1.43030
<![CDATA[AbstractNotary's responsibility for c using standard clauses is associated with the principle of freedom of contract is if it contains elements of unlawful acts in a deed of credit agreement then the notary must be civilly responsible by making compensation to the injured parties based on the provisions of Article 84 of Law Number 30 of 2004 juncto Law Number 2 of 2014 concerning Notary Positions. This research uses normative juridical approach method supported empirical juridical. Based on the results of the research it is known that the application of standard agreements in credit agreements made by Notary is the main format of bank credit agreements, which in the next development towards format is still possible negotiations which means a reflection on the principle of freedom of contract. Notary public must be careful in the implementation of the making of credit agreement deed authentically, because if notary public commits mistakes or omissions in the procedure of making it, then the Notary must be responsible for the losses suffered by the parties for the degradation of the authentic deed of credit agreement at the bank into a deed under the hands, which will harm the notary public.Keywords: responsibility; notary public; credit agreementAbstrakTanggung Jawab notaris terhadap perjanjian kredit menggunakan klausula baku dikaitkan dengan asas kebebasan berkontrak adalah jika mengandung unsur perbuatan melawan hukum dalam suatu akta perjanjian kreditnya maka notaris wajib bertanggung jawab secara perdata yakni dengan melakukan ganti rugi kepada para pihak yang dirugikan berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan”Notaris. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif di dukung yuridis empiris. Berdasarkan“hasil penelitian diketahui bahwa penerapan perjanjian baku dalam perjanjian kredit yang dibuat oleh Notaris merupakan format pokok dari perjanjian kredit bank, yang”dalam perkembangan selanjutnya tehadap format ini masih dimungkinkan adanya negosiasi yang berarti cerminan atas asas kebebasan berkontrak. Notaris harus berhati-hati dalam pelaksanaan pembuatan akta perjanjian kredit secara otentik, karena apabila Notaris melakukan kesalahan/kelalaian dalam prosedur pembuatannya, maka Notaris wajib bertanggungjawab atas kerugian yang diderita oleh para pihak atas terdegradasinya akta autentik perjanjian kredit pada bank tersebut menjadi akta di bawah tangan, yang akan merugikan notaris.Kata kunci: tanggung jawab; notaris; perjanjian kredit]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Atas Merek Bagi Pelaku UMKM di Indonesia ]]>
<![CDATA[Fatmawati Fatmawati]]>;
<![CDATA[Aminah Aminah]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 16, No 1 (2023): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v16i1.42116
<![CDATA[AbstractUMKM as a small-scale industry still think that protection of intellectual property is Nomort important. This proved by still few UMKM Trademark registration at Ditjen of Intellectual Property. Research method is used Yuridical Nomorrmative. The results of this study is Trademark is one of the protected rights from intellectual property rights. Trademark used as instrument to distinguishing goods and services that produced by aNomorther company that similar, or used to marking product to indicate the origin. The conclusion of this study is efforts in provide trademark protection againts UMKM in a away registering UMKM trademark. Because UMKM have capital limitations, assets and yearly outcomes if compared business Nomorn UMKM, because of that goverment provide ease for UMKM to trademark registration, that is through cheaper cost for UMKM trademark registration policy compared Nomorn UMKM trademark, cooperate between Dirjen HKI Kementrian Hukum dan HAM and Kementrian Koperasi dan UMKM, giving financing incentives UMKM trademark registration, and collective trademark registration of UMKM.Keywords: legal protection; brand; umkmAbstrakUMKM selaku suatu industri berskala kecil masih menganggap bahwa perlindungan kekayaan intelektual bukanlah merupakan hal yang penting. Hal tersebut dibuktikan dengan masih minimnya registrasi Merek UMKM di Ditjen Kekayaan Intelektual. Metode penelitian yang dipakai yaitu adalah Yuridis Nomorrmatif. Hasil dari penelitian ini yaitu Merek merupakan salah satu hak yang dilindungi dari HKI. Merek sejak lama digunakan selaku alat untuk membedakan benda dan jasa yang di produksi oleh suatu perusahaan lain yang sejenis, atau digunakan untuk memberikan tanda dari produk yang dihasilkan dengan maksud menunjukan asal-usul dari suatu produk. Kesimpulan penelitian ini adalah upaya dalam memberikan perlindungan merek terhadap UMKM adalah dengan metode mendaftarkan merek UMKM. Karena kriteria pelaku usaha UMKM mempunyai keterbatasan dari modal, aset maupun hasil penjualan tahunan jika dibandingkan dengan usaha Nomorn-UMKM, oleh karenanya pemerintah memberikan kemudahan bagi pelaku UMKM untuk mendaftarkan merek, yaitu lewat kebijakan biaya registrasi merek UMKM yang lebih murah dibandingkan merek Non-UMKM, melakukan kerasama antara Dirjen KI Kementerian Hukum dan HAM dan Kementerian Koperasi dan UMKM, memberikan insentif pembiayaan registrasi registrasi merek UMKM, serta registrasi merek kolektif UMKM.Kata kunci: perlindungan hukum; merek; umkm]]>
