NOTARIUS
Fokus dan ruang lingkup cakupan Notarius meliputi Hukum Perdata, Hukum Perjanjian, Hukum Pajak, Hukum Bisnis, Hukum Perikatan, Hukum Adat, Hukum Petanahan, Prinsip Pembuatan Akta, dan Hukum Administrasi Kenotariatan. dan Semua Artikel yang tekait langsunga dengan ruang lingkut kajian adan atau sudi tentang kenotariatan.
Articles
648 Documents
<![CDATA[Perlindungan Hukum Pada Pemberi Jaminan terhadap Jaminan yang Tidak Didaftarkan Hak Tanggungan ]]>
<![CDATA[Afifah Z.A, Suci Saulia]]>;
<![CDATA[Mahmudah, Siti]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 17, No 3 (2024): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v17i3.50791
<![CDATA[ABSTRACTPeople’s Business Credit (KUR) is an affordable financing solution to support micro-business development and the national economy. This study aims to examine the legal protection for guarantors when the encumbrance rights are not registered. The research employs a normative juridical method with a descriptive-analytical approach, using primary data from legislation and secondary data from literature. The findings reveal that legal protection for creditors lies within a valid agreement, which acts as binding law for the parties involved. In cases of default, creditors can seek judicial intervention to compel debtors to fulfill obligations or claim damages. The legal consequence of unregistered encumbrance rights is that creditors lose their preferential status, impacting their ability to recover debts effectively.Keywords: Law; Guarantee; Mortgage rightABSTRAKKredit usaha rakyat ialah pembiayaan terjangkau untuk mengembangkan usaha mikro dalam mendukung perekonomian nasional. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perlindungan hukum pemberi jaminan yang tidak didaftarkan hak tanggungan. Metode penelitian ini yuridis normatif, yang bersifat deskriptif analisis dan sumber data yang digunakan yaitu data primer melalui perundang-undangan dan data sekunder melalui kepustakaan. Hasil penelitian ini perlindungan hukum bagi kreditur terdapat dalam perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya jika terjadi wanprestasi kreditur dapat meminta hakim untuk mengadili dan membuat putusan untuk pihak debitur agar melaksanakan untuk memenuhi prestasi dan dapat meminta ganti rugi kepada debitur. Akibat hukum terhadap jaminan yang tidak didaftarkan hak tanggungan yakni kreditur tidak memiliki kedudukan sebagai kreditur preferen.Kata kunci: Hukum; Jaminan; Hak Tanggungan]]>
<![CDATA[Pertanggungjawaban Notaris Dalam Perjanjian Kerja sama dengan Bank Yang Tidak Sesuai Kode Etik ]]>
<![CDATA[Putri, Ayu Kartika]]>;
<![CDATA[Busro, Achmad]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 16, No 3 (2023): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v16i3.42606
<![CDATA[AbstractNotaries are very necessary in the banking world because they are authorized to make authentic deeds. It is the authentic deed that is required in the Bank's cooperation agreement so that the agreement remains safe in accordance with the rights and obligations of the parties, it is also important to remember that the Notary in carrying out his authority must be based on a rule called a code of ethics. If the Notary in carrying out the making of the cooperation agreement deed is not in accordance with the existing rules, the Notary is obliged to take responsibility for it. To find out whether the Notary performs its role in accordance with the existing rules in making the agreement and also what responsibilities will be carried out by the Notary if the authority exercised is not in accordance with the rules, it can be seen from the existing regulations and laws, one of which is the Law. Law on Notary Positions or also known as UUJN.Keywords: notary; code ethics; responsibility.AbstrakNotaris sangatlah diperlukan di dunia Perbankan karena Notaris berwenang dalam membuat akta autentik. Akta autentik itulah yang diperlukan di dalam perjanjian kerja sama Bank agar terjalinnya perjanjian tersebut tetap aman sesuai dengan hak dan kewajiban para pihaknya, hal yang perlu di diingat pula bahwa Notaris dalam melaksanakan wewenangnya harus berdasarkan aturan yang disebut dengan kode etik. Jika Notaris dalam melaksanakan pembuatan akta perjanjian kerja sama tersebut tidak sesuai dengan aturan yang ada maka Notaris wajib mempertanggungjawabkannya. Untuk mengetahui apakah Notaris melakukan perannya sesuai dengan aturan yang ada di dalam pembuatan perjanjian itu dan juga pertanggungjawaban apa yang akan dilakukan oleh Notaris tersebut jika wewenang yang dilakukan tidak sesuai aturan dapat dilihat dari peraturan-peraturan maupun Undang-Undang yang ada salah satunya iyalah Undang-Undang Jabatan Notaris atau disebut juga dengan UUJN.Kata kunci: notaris; kode etik; tanggung jawab.]]>
<![CDATA[Pelaksanaan Prinsip Business Judgment Rule (BJR) Oleh Direksi Pada PT. Tirta Amarta Bottling Company ]]>
<![CDATA[Noer, Muhammad Halil Gilbran]]>;
<![CDATA[Handoko, Widhi]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 16, No 3 (2023): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v16i3.42045
<![CDATA[AbstractThe laws and regulations divide the form of the company into two, namely legal entities and non-legal entities. Limited Liability Company as a company with legal entity is a capital alliance and was established based on agreement and the existence of a company organ. Board of Directors has the duties and functions to carry out the "management" of the company. This study examines responsibility and protection of the directors of PT. TAB in carrying out business decisions have a direct impact on the company. The research method used normative juridical with point of view the object of research being legal norms. The result of research is that board of directors as the company's organ is a legal subject who is directly the executor of the company's sustainability which is regulated by Law Number 40/2007. Business Judgment Rule is a doctrine of immunity for directors if something unexpected happens that has direct impact on the company. Article 97 paragraph 5 of Law Number 40/2007 explains that a director is exempt from responsibility have to prove that decision was not due to negligence/error of board of directors and was carried out in good faith and under accordance with objectives of the company.Keywords: company: business judgment rule: directorsAbstrakPeraturan perundang-undangan membagi bentuk perusahaan menjadi dua yaitu badan hukum dan non-badan hukum. Perseroan Terbatas sebagai perusahaan yang berbadan hukum merupakan sekumpulan modal dan dirikan melalui perjanjian serta adanya organ perseroan. Direksi merupakan salah satu struktural perseroan yang memiliki amanah dan fungsi untuk menjalankan “kepengurusan” perseroan. Penelitian ini menelisik terhadap tanggung jawab dan perlindungan terhadap direksi PT. Tirta Amarta Bottling (PT. TAB) dalam menjalankan keputusan bisnis yang berdampak langsung kepada perusahaan. Metode Penelitian yang diterapkan adalah yuridis normatif yang meneliti dari sudut pandang internal dengan objek penelitian adalah norma hukum. Hasil dari penelitian ini adalah direksi sebagai organ perseroan merupakan subjek hukum yang secara langsung sebagai pelaksana dari keberlangsungan perusahaan yang diatur berdasarkan UUPT 40/2007. BJR merupakan doktrin imunitas bagi direksi apabila terjadi sesuatu diluar dugaan yang berdampak langsung kepada perusahaan. Pasal 97 ayat 5 UUPT 40/2007 menjelaskan bahwa seorang direksi bebas dari tanggung jawab ketika mampu membuktikan bahwa keputusan tersebut bukan karena kelalaian/kesalahan dari direksi beriringan itikad baik dan sesuai maksud dan/atau tujuan perseroan.Kata kunci: perusahaan, business judgment rule, direksi]]>
<![CDATA[Kekuatan Surat Kuasa Jual Pada Pembelian Tanah Yang Tidak Dibalik Nama Untuk Developer Perumahan ]]>
<![CDATA[Puspitaarum, Indah]]>;
<![CDATA[Putrijanti, Aju]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 16, No 3 (2023): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v16i3.43766
<![CDATA[AbstractThe use of this selling poweriofiattorney becomesithe basis of ownership by the developer who has paid for the land he bought to act legally, but his power of attorney is revoked unilaterally by the seller. Of course the developer can lose the rights to the land he bought. This is justified because the power of attorneyirelated to theitransfer ofilandirights cannot be absolute in accordance with theiInstruction of the Minister of Home Affairs number 14 of 1982 concerning the Prohibition of the Use of an Absolute Power of Attorney. The formulation of the problem that will be discussed in this thesis is how the power and position of the selling power of attorney are used by the developer as the basis for transferring land rights and”how”legal protection is for parties who have transferred land rights on the basis of a selling power of attorney. In this study using empirical juridical research methods and the specifications used in the research are descriptive analytical. From the results of research using the Triadism Law Theory, it can be seen that the power of the selling power of attorney on the purchase of unnamed land for housing developers is not legally strong.Keywords: power of attorney; agreement; sale and purchase of landAbstrakPenggunaan surat kuasa jual ini menjadi dasar kepemilikan oleh developer yang sudah membayar lunas tanah yang dibelinya untuk bertindak secara hukum, akan tetapi kuasanya dicabut sepihak oleh pihak penjual. Tentu saja pihak developer dapat kehilangan hak atas tanah yang”dibelinya. Hal ini dibenarkan oleh karena kuasa yang berhubungan dengan peralihan hak atas tanah tidak dapat berlaku mutlak sesuai Instruksi”Menteri Dalam”Negeri nomor 14”Tahun 1982”Tentang Larangan Penggunaan Surat Kuasa”Mutlak. Rumusan masalah yang akan dibahas dalam tesis ini adalah bagaimana kekuatan dan kedudukan surat kuasa jual yang digunakan developer sebagai dasar pemindahan”hak”atas tanah dan bagaimana perlindungan”hukum bagi para”pihak”yang telah melakukan”pemindahan hak atas”tanah dengan dasar surat”kuasa jual. Dalam penelitian”ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dan spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ialah deskriptif”analitis. Dari hasil penelitian”dengan menggunakan”Triadism Law Theory dapat dapat diketahui bahwa kekuatan surat kuasa jual pada pembelian tanah yang tidak dibalik nama untuk developer perumahan adalah tidak kuat secara hukum.Kata kunci: surat kuasa; perjanjian; jual beli tanah]]>
<![CDATA[Penerapan Asas Kontradiktur Delimitasi pada Program PTSL di Kota Semarang ]]>
<![CDATA[Rachmawati, Fairus Augustina]]>;
<![CDATA[Niravita, Aprila]]>;
<![CDATA[Aminah, Aminah]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 17, No 3 (2024): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v17i3.52232
<![CDATA[ABSTRACTIn this study will examine the application of the Delimitation Contradictory Principle in the PTSL program and the factors that influence the application of the the Delimitation Contradictory Principle in the PTSL program. The research methods used empirical juridical research with a qualitative research approach. This research is located in Sampangan and Bendan Duwur Villages. The research results in the implementation of the Delimitation Contradictory Principle in the PTSL program in Sampangan and Bendan Duwur Villages, Semarang City have not been fully implemented in accordance with PP No. 24 of 1997, there are several obstacles that occur in its implementation such as the owner does not maintain the land and the absence of the owner or the bordering party at the time of measurement.Keywords: Implementation; Contradictoire Delimitatie; Land Registration. ABSTRAKPenelitian ini meneliti terkait penerapan Asas Kontradiktur Delimitasi pada program PTSL dan faktor yang mempengaruhi penerapan Asas Kontradiktur Delimitasi pada program PTSL. Metode penelitian yang digunakan yakni menggunakan penelitian yuridis empiris dengan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian ini berlokasi di Kelurahan Sampangan dan Bendan Duwur dimana menjadi tempat pelaksanaan Program PTSL di Kota Semarang. Hasil penelitian yakni penerapan Asas Kontradiktur Delimitasi pada program PTSL di Kelurahan Sampangan dan Bendan Duwur Kota Semarang belum sepenuhnya terlaksana sesuai dengan PP Nomor 24 Tahun 1997. Masih terdapat beberapa kendala dan hambatan yang terjadi pada pelaksanaannya seperti tidak diketahuinya pemilik tanah atau pihak yang berbatasan (no name) ketika akan diukur, pemilik yang tidak memelihara dan memperhatikan tanah kepemilikannya serta tidak hadirnya pemilik atau pihak yang berbatasan pada saat pengukuran.Kata Kunci: Penerapan; Kontradiktur Delimitasi; Pendaftaran Tanah]]>
<![CDATA[Registrasi Sertifikat Hak Atas Tanah yang Tidak Sesuai dengan Wilayah Administrasi Kantor Pertanahan ]]>
<![CDATA[Baihaqi, Syahrial Arsyi]]>;
<![CDATA[Musyafah, Aisyah Ayu]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 17, No 3 (2024): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v17i3.54426
<![CDATA[ABSTRACTAccurate land registration is essential to prevent ownership conflicts and to provide legal guarantees for the rightful land owner. The aim of this research is to find out the factors that cause land registration errors that are not in accordance with the location of land administration and efforts to resolve them. The research method uses empirical juridical. The results of the research concluded that with errors in measurements and land area, the certificate owner could face legal consequences such as cancellation of the certificate. The process of resolving land registration issues involves coordination meetings between the Village, District, Regency Government and Land Office, with facilitation from the Provincial government.Keywords: Registration Errors; Certificates; Legal ImpactABSTRAKRegistrasi tanah yang akurat sangat penting untuk mencegah konflik kepemilikan dan untuk memberikan jaminan hukum terhadap pemilik tanah yang sah. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya kesalahan registrasi tanah yang tidak sesuai dengan letak administrasi tanah dan upaya penyelesaiannya. Metode penelitian dengan menggunakan yuridis empiris. Hasil penelitian disimpulkan bahwa kesalahan pengukuran dan luas tanah, pemilik sertifikat dapat menghadapi konsekuensi hukum seperti pembatalan sertifikat. Proses penyelesaian masalah registrasi tanah melibatkan rapat koordinasi antara pihak Desa, Kecamatan, Pemerintah Kabupaten, dan Kantor Pertanahan, dengan fasilitasi dari pemerintah Provinsi.Kata Kunci: Hak Atas Tanah; Sertifikat; Administrasi]]>
<![CDATA[Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta Otentik yang Mengandung Keterangan Palsu ]]>
<![CDATA[Sakina, Nesha]]>;
<![CDATA[Santoso, Budi]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 17, No 3 (2024): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v17i3.47166
<![CDATA[ABSTRACTNotaries are obligated to ensure legal certainty and provide professional services under the Notary Office Act (UUJN). Their duties carry risks, such as errors in drafting deeds that may harm rights or impose obligations. This study examines notary accountability in unlawful acts and the consequences for parties providing false statements in authentic deeds. Using a normative juridical method with a statutory approach and secondary data, this descriptive study finds that sanctions for notaries involved in deed falsification are regulated by Law Number 30 of 2004, including administrative sanctions and those under the Notary Code of Ethics. Law enforcement includes preventive supervision and repressive sanctions.Keywords: Accountability; Notary; Autenthic ActaABSTRAKNotaris memiliki tugas dan kewajiban untuk menjamin kepastian hukum dan memberikan pelayanan profesional sesuai ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Dalam melaksanakan tugasnya, notaris menghadapi risiko, termasuk kekeliruan dalam pembuatan akta yang dapat merugikan hak atau membebankan kewajiban seseorang. Penelitian ini membahas pertanggungjawaban notaris dalam perbuatan melawan hukum serta konsekuensi hukum bagi pihak yang memberikan keterangan palsu dalam akta otentik. Menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan data sekunder, penelitian ini bersifat deskriptif-analitis. Hasilnya menunjukkan bahwa sanksi bagi notaris yang terbukti melakukan pemalsuan akta otentik diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, berupa sanksi administratif dan sanksi berdasarkan Kode Etik Notaris. Penegakan hukum meliputi langkah preventif melalui pengawasan serta langkah represif melalui penerapan sanksi.Kata Kunci: Pertanggungjawaban; Notaris; Akta Otentik]]>
<![CDATA[Relevansi Notaris Sebagai Pihak Pelapor Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang ]]>
<![CDATA[Kismawardani, Kartika]]>;
<![CDATA[Cahyarini, Luluk Lusiati]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 16, No 3 (2023): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v16i3.42407
<![CDATA[AbstractOne of the crimes that has developed over time is the crime of money laundry. There were more than 100 notaries who were reported by PPATK because they were dragged into the alleged money laundering case. This shows that the notary profession is often used by the perpetrators of money laundering, which can damage the image of the notary and harm them. The obligation to report suspicious financial transactions that could be an indication of money laundering and the confidential principle has long been a debate. Considering that the confidential principle can actually provide a safe place for the perpetrators of money laundering to secure their results. Juridical normative is the research method used by the author. The problem approach is the statutory approach and the concept approach. The results of the study are the involvement of a notary as the reporting party is expected to facilitate PPATK to prevent and eradicate money laundering. Regulatory function regarding to this matter also serves to provide legal protection to notaries. Prevention and eradication of money laundering cannot be carried out only by improving/renewing the law but also the formulation of law enforcement policies.Keywords: money laundry; notary; reporting partiesAbstrakSalah satu kejahatan yang turut terkembang seiring perkembangan jaman adalah tindak pidana pencucian uang (money laundry). Terdapat lebih dari 100 notaris yang turut dilaporkan oleh PPATK karena terseret kasus dugaan TPPU dalam pembuatan aktanya. Hal ini merupakan bukti bahwa profesi notaris sering dimanfaatkan oleh para pelaku TPPU, yang pada akhirnya dapat merusak citra notaris dan merugikan para notaris. Kewajiban melaporkan transaksi keuangan mencurigakan yang dapat menjadi suatu indikasi akan adanya TPPU dan kewajiban menjaga rahasia jabatan memang telah lama menjadi perdebatan. Mengingat kerahasiaan jabatan justru dapat memberikan celah dan tempat perlindungan bagi para pelaku TPPU untuk mengamankan hasil TPPU. Yuridis normative adalah metode penelitian yang digunakan oleh penulis dan pendekatan masalah yang diaplikasikan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Hasil penelitian yaitu dengan dilibatkannya notaris sebagai pihak pelapor diharapkan dapat mempermudah PPATK memberantas TPPU. Fungsi regulasi mengenai pelibatan notaris sebagai pihak pelapor berfungsi sebagai bentuk perlindungan hukum kepada notaris dalam menjalankan profesinya. Upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU perlu dikaitkan dengan formulasi kebijakan penegakan hukumnya (law enforcement policy) karena apabila hanya dilakukan dengan membenahi atau menyempurnakan Undang-Undangnya (law reform) saja maka kurang optimal.Kata kunci: pencucian uang; notaris; pihak pelapor]]>
<![CDATA[Perubahan Pengaturan Pendirian Perseroan Terbatas Pasca Disahkan UU Cipta Kerja ]]>
<![CDATA[Pratama, Dian Putri]]>;
<![CDATA[Turisno, Bambang Eko]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 16, No 3 (2023): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v16i3.41266
<![CDATA[AbstractGovernment has enacted Government Regulation No. 8 of 2021 as the implementation regulation of Job Creation Act that has brought several changes to Law No. 40 of 2007. PP No. 8/2021 amends several provisions in UU PT such as Authorized Capital, Registration of Establishment, Amendment, and Disbanding of One-Person Company that meet the criteria for Micro and Small Business (UMK). This research employs a normative-descriptive approach and aims to discuss the significant amendment of provisions in UU PT as stipulated in PP No. 8 /2021. The amendment of UU PT covers (i) the abolition of provision regarding minimum Authorized Capital, (ii) provision regarding “One-Person Company”, including technical regulation of Establishment, Amendment, and Disbanding of One-Person Company, and also the obligation to make and submit a financial report. Keywords : establishment of individual companies; uu create workAbstrakPemerintah saat ini telah mengesahkan Peraturan Pemerintah No. 8/Tahun 2021, guna menjadi peraturan pelaksana atas Regulasi Cipta Kerja yang telah mengubah Regulasi Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40/Tahun 2007. PP No. 8/2021 mengatur mengenai perubahan ketentuan dalam UUPT, antara lain: Modal Dasar, Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan Perorangan dengan kriteria UMK (Usaha Mikro dan Kecil). Metode yuridis normatif-deskriptif akan digunakan dalam Penelitian ini fokus dan membahas perubahan yang cukup signifikan mengenai regulasi UU PT yang diatur dalam PP No. 8/2021. Poin signifikan yang diubah dalam UU PT. adalah aturan penghapusan ketentuan batasan minimum Modal Dasar UU PT; dan aturan baru perihal “Perseroan Perorangan”, termasuk aturan teknis mendirikan, mengubah, dan membubarkan Perseroan perorangan, serta keharusan membuat dan menyampaikan laporan keuangan.Kata kunci: pendirian perseroan perorangan; uu cipta kerja]]>
<![CDATA[Fungsi Akta Otentik Sebagai Instrumen Pelindung Bagi Pemegang Hak Cipta di Indonesia ]]>
<![CDATA[Widya Dewi, Norma Yustisia]]>;
<![CDATA[Santoso, Budi]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 17, No 3 (2024): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v17i3.48756
<![CDATA[ABSTRACTCopyright is a form of legal protection granted by the state for original works. To ensure legal certainty, these works must be registered with the Directorate General of Intellectual Property (DJKI). This research aims to analyze the function of authentic deeds as protective instruments for copyright holders in Indonesia using a normative juridical approach. The findings reveal that copyrights can be transferred to other parties, who then become the copyright holders. This transfer is formalized through written agreements in the form of authentic deeds prepared by a Notary. Authentic deeds serve as primary written evidence in legal proceedings and play a crucial role. The clauses drafted by Notaries provide legal protection and serve as a basis for claims or dispute resolution.Keywords: Authentic Deed; Protective Instrument; Copyright.ABSTRAKHak Cipta merupakan bentuk perlindungan hukum yang diberikan negara atas karya yang dihasilkan. Untuk memperoleh kepastian hukum, karya tersebut harus didaftarkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Tujuan penelitian untuk mengetahui fungsi akta otentik sebagai instrumen pelindung bagi pemegang Hak Cipta di Indonesia. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian diketahui bahwa hak cipta dapat dialihkan kepada pihak lain yang kemudian menjadi pemegang Hak Cipta. Pengalihan ini dilakukan melalui perjanjian tertulis berupa akta otentik yang dibuat oleh Notaris. Akta otentik berfungsi sebagai alat bukti tertulis utama dalam persidangan dan memiliki peran penting. Klausul yang disusun oleh Notaris dalam perjanjian tersebut memberikan perlindungan hukum serta dapat dijadikan dasar hukum bagi pihak yang ingin mengajukan gugatan atau penyelesaian sengketa.Kata Kunci: Akta Otentik; Instrumen Pelindung; Hak Cipta]]>
