NOTARIUS
Fokus dan ruang lingkup cakupan Notarius meliputi Hukum Perdata, Hukum Perjanjian, Hukum Pajak, Hukum Bisnis, Hukum Perikatan, Hukum Adat, Hukum Petanahan, Prinsip Pembuatan Akta, dan Hukum Administrasi Kenotariatan. dan Semua Artikel yang tekait langsunga dengan ruang lingkut kajian adan atau sudi tentang kenotariatan.
Articles
674 Documents
<![CDATA[Implikasi Etik dan Hukum Pencarian Klien Notaris dan PPAT Melalui Media Sosial ]]>
<![CDATA[Fadilah, Benda Nur]]>;
<![CDATA[Wibawa, Kadek Cahya Susilo]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 19, No 1 (2026): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v19i1.82940
<![CDATA[ABSTRACTSocial media platforms such as Instagram, Facebook, TikTok, and YouTube are increasingly used not only for personal purposes but also for professional activities, including by Notaries and Land Deed Officials (PPAT). This development raises ethical and legal issues, particularly when social media is used as a means of seeking clients. This study aims to analyze the ethical and legal implications of client solicitation by Notaries and PPAT through social media and to examine the applicable regulations governing such practices. This research uses normative legal research with a descriptive qualitative approach. The results show that using social media to seek clients may violate professional ethics and affect the dignity of the office. Therefore, Notaries and PPAT must comply with applicable ethical and legal regulations. Keywords: Ethics; Law; Notary and PPAT.ABSTRAKPlatform media sosial seperti Instagram, Facebook, TikTok, dan YouTube tidak lagi hanya digunakan untuk kepentingan pribadi, tetapi juga dimanfaatkan dalam aktivitas profesional, termasuk oleh Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Pemanfaatan media sosial tersebut menimbulkan persoalan etika dan hukum, terutama ketika digunakan sebagai sarana pencarian klien. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi etika dan hukum dari praktik pencarian klien oleh Notaris dan PPAT melalui media sosial serta mengkaji peraturan yang mengaturnya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan media sosial untuk mencari klien berpotensi menimbulkan pelanggaran etika profesi dan menurunkan kehormatan jabatan, oleh karena itu, Notaris dan PPAT harus mematuhi Kode Etik Notaris, peraturan jabatan PPAT, Undang-Undang Jabatan Notaris.Kata Kunci: Etika; Hukum; Notaris dan PPAT.]]>
<![CDATA[Implementasi Kode Etik Notaris Dalam Pembuatan Akta Otentik Sebagai Upaya Penegakan Hukum ]]>
<![CDATA[Nuraini, Nuraini]]>;
<![CDATA[Sa’adah, Nabitatus]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 19: Special Issue (2026) : Dinamika Perkembangan Hukum Profesi Notaris dan PPAT ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v19i0.70034
<![CDATA[ABSTRACTNotaries, as public officials, have the authority to make authentic deeds in accordance with statutory regulations. This research employs normative legal research with descriptive qualitative analysis. The study aims to examine the implementation of the Notary Code of Ethics in the preparation of authentic deeds and the sanctions imposed on notaries who violate ethical provisions. The findings show that the application of the code of ethics is essential to ensure the integrity and professionalism of notaries in carrying out their duties. Notaries are required to uphold ethical values such as justice, honesty, humanity, and objectivity in handling legal matters. Compliance with the Notary Code of Ethics is important to maintain public trust and support the realization of a fair and effective legal system in society.Keywords: Notary; Professional Ethics; Law Enforcement.ABSTRAKNotaris, sebagai pejabat publik memiliki kewenangan khusus membuat akta-akta otentik menurut aturan perundang-undangan. penelitian ini bersifat normatif dengan spesifikasi penelitian analisis deskriptif kualitatif. Temuan pada penelitian ini akan menjelaskan bagaimana penerapan kode etik oleh Notaris dalam membuat akta otentik serta sanksi yang diberikan kepada Notaris apabila diketahui dalam membuat akta otentik tidak mematuhi kaidah yang berlaku sesuai kode etik. sehingga Notaris dalam menjalankan tugasnya harus bersikap profesional, yang memiliki kualifikasi sikap, baik dalam sikap keadilan, sikap kejujuran, sikap kemanusiaan, mampu menempatkan diri dan menilai sesuatu secara obyektif dalam mengurus semua perkara yang ditangani, dan selalu patuh dalam Kode Etik Notaris dalam setiap hal yang Notaris kerjakan sehingga dapat melaksanakan sistem penegakkan hukum yang baik.Kata Kunci: Notaris; Kode Etik ; Penegakan Hukum.]]>
<![CDATA[Eksekusi Jaminan Fidusia oleh Lembaga Pembiayaan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi ]]>
<![CDATA[Putri, Ryzkya Amanda]]>;
<![CDATA[Aminah, Aminah]]>;
<![CDATA[Rochman, Auliya]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 19, No 1 (2026): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v19i1.82123
<![CDATA[ABSTRACTFollowing Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019 as reaffirmed by Constitutional Court Decision Number 2/PUU-XIX/2021, the execution of fiduciary security under Law Number 42 of 1999 on Fiduciary Security has undergone a fundamental change, as it can no longer be carried out unilaterally. This study aims to analyze the regulation and mechanism of fiduciary security execution by financing institutions and to examine its juridical implications after the issuance of these decisions. The research employs a normative juridical method with a statutory approach and systematic analysis of positive legal norms. The findings indicate that execution now requires an agreement on default or must proceed through judicial mechanisms if the debtor objects, thereby strengthening debtor protection while demanding greater legal certainty and effectiveness of creditors’ executorial rights.Keywords: Fiduciary Security Execution; Financing Institutions; Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019.ABSTRAKPasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang dipertegas melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021, pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mengalami perubahan mendasar karena tidak lagi dapat dilakukan secara sepihak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan dan mekanisme eksekusi jaminan fidusia oleh lembaga pembiayaan serta mengkaji implikasi yuridisnya setelah berlakunya putusan tersebut. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan analisis sistematis terhadap norma hukum positif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa eksekusi mensyaratkan adanya kesepakatan mengenai wanprestasi atau harus melalui mekanisme peradilan apabila debitur keberatan, sehingga memperkuat perlindungan hukum bagi debitur sekaligus menuntut kepastian dan efektivitas hak eksekutorial kreditur.Bottom of Form.Kata Kunci: Eksekusi Jaminan Fidusia; Lembaga Pembiayaan, Putusan MK Nomor 18/PUU/XVII/2019.]]>
<![CDATA[Analisis Yuridis tentang Pelanggaran Notaris terhadap Kode Etik Terkait Pemalsuan Akta Otentik ]]>
<![CDATA[Sopyana Br Marpaung, Yohana Tamara]]>;
<![CDATA[Putrijanti, Aju]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 19, No 1 (2026): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v19i1.75280
<![CDATA[ABSTRACTNotary have an important role in making authentic deeds as valid evidence, but in practice there is often abuse of authority, especially in falsifying deeds. This study aims to analyze the forms of violations committed by notaries in making authentic deeds and their legal responsibilities based on the Notary Law and the Criminal Code (KUHP). The method used is normative juridical with a statutory approach and case studies. The results of the study indicate that notaries who are proven to have falsified deeds can be subject to administrative, ethical, and criminal sanctions as regulated in the Notary Law and the Criminal Code (KUHP), and have the potential to harm interested parties legally and materially.Keywords: Notary; Forgery of an Authentic Deed; Accountability.ABSTRAKNotaris memiliki peranan penting dalam pembuatan akta otentik sebagai alat bukti yang sah, namun dalam praktiknya sering terjadi penyalahgunaan wewenang terutama di dalam melakukan pemalsuan akta. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pelanggaran yang dilakukan notaris dalam pembuatan akta otentik serta tanggung jawab hukumnya berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa notaris yang terbukti melakukan pemalsuan akta dapat dikenakan sanksi administratif, etik, dan pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta berpotensi merugikan pihak-pihak yang berkepentingan secara hukum dan materiil.Kata Kunci: Notaris; Pemalsuan Akta Otentik; Pertanggungjawaban.]]>
<![CDATA[Kekuatan Hukum Akta Notaris Elektronik dalam Transaksi Perdata di Era Digital ]]>
<![CDATA[Atyanto, Fiqo Kurniawan]]>;
<![CDATA[Diamantina, Amalia]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 19, No 1 (2026): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v19i1.82440
<![CDATA[ABSTRACTThe development of digital technology has created legal uncertainty regarding the status and evidentiary strength of electronic notarial deeds in the Indonesian legal system. This study applies a normative juridical approach using secondary data analyzed qualitatively through library research to examine the legal position and evidentiary value of electronic notarial deeds in civil law. The results show that electronic notarial deeds have not been explicitly recognized as authentic deeds because the Civil Code, the Law on Notary Office, and the Law on Electronic Information and Transactions have not fully accommodated electronic mechanisms. Consequently, regulatory reconstruction is necessary to ensure legal certainty. In civil disputes, the evidentiary value of electronic notarial deeds remains relative and largely depends on judicial assessment.Keywords: Electronic Notarial Deed; Authentic Deed; Civil Law; Digitalization.ABSTRAKPerkembangan teknologi digital menimbulkan ketidakjelasan mengenai kedudukan dan kekuatan pembuktian akta notaris elektronik dalam sistem hukum Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif menggunakan data sekunder yang dianalisis secara kualitatif melalui studi kepustakaan untuk mengkaji kedudukan dan kekuatan pembuktian akta notaris elektronik dalam hukum perdata. Hasil penelitian menunjukkan Kedudukan akta notaris elektronik dalam hukum perdata Indonesia belum diakui secara tegas sebagai akta autentik karena ketentuan KUH Perdata, Undang-Undang Jabatan Notaris, dan Undang-Undang ITE belum sepenuhnya mengakomodasi mekanisme elektronik, sehingga masih diperlukan rekonstruksi pengaturan untuk menjamin kepastian hukum. Kekuatan pembuktian akta notaris elektronik dalam sengketa perdata masih bersifat relatif dan bergantung pada penilaian hakim karena belum diatur secara tegas sebagai akta autentik, sehingga diperlukan harmonisasi pengaturan antara KUH Perdata, Undang-Undang Jabatan Notaris, dan Undang-Undang ITE.Kata Kunci: Akta Notaris Elektronik; Akta Autentik; Hukum Perdata; Digitalisasi.]]>
<![CDATA[Pertanggungjawaban Para Pihak dalam Perjanjian Sewa Tempat Usaha di Magelang ]]>
<![CDATA[Zahra, Afra]]>;
<![CDATA[Silviana, Ana]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 19: Special Issue (2026) : Dinamika Perkembangan Hukum Profesi Notaris dan PPAT ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v19i0.62663
<![CDATA[ABSTRACTThis study examines the accountability of tenants in rental agreements for business premises at the "Airin" Business Rental in Magelang City and the dispute resolution mechanism in the event of default. The research method used is empirical jurisprudence. The findings suggest that both the tenant and the lessor should ensure a full understanding of the agreement, particularly regarding the rights and obligations outlined within it, even when using a standard agreement. To prevent disputes, both parties should agree on non-litigation dispute resolution procedures within the agreement to resolve issues more efficiently and maintain good relations. This approach ensures a clearer understanding and smoother process in rental transactions.Keywords: Rental; Default; Agreement.ABSTRAKDalam pelaksanaan perjanjian sewa toko (ruko), seringkali terjadi kelalaian atau pelanggaran kontrak oleh salah satu pihak yang terlibat. Tujuan penelitian untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban penyewa dalam perjanjian sewa tempat usaha di Persewaan Tempat Usaha “Airin” di Kota Magelang dan mekanisme penyelesaian sengketa dalam hal terjadi wanprestasi pada perjanjian sewa tempat usaha tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Hasil penelitian diketahui bahwa penyewa dan pemberi sewa disarankan untuk memastikan pemahaman penuh terhadap isi perjanjian, terutama mengenai hak dan kewajiban yang tercantum di dalamnya, meskipun menggunakan perjanjian baku. Untuk menghindari sengketa, kedua belah pihak sebaiknya menyepakati prosedur penyelesaian sengketa non-litigasi dalam perjanjian, agar dapat menyelesaikan masalah secara lebih efisien dan menjaga hubungan baik.Kata Kunci: Sewa Menyewa; Wanprestasi; Perjanjian]]>
<![CDATA[Kepastian Hukum Kepemilikan Tanah WNI dalam Perkawinan Campuran Tanpa Perjanjian Kawin ]]>
<![CDATA[Irfani, Abida Zulira]]>;
<![CDATA[Aidi, ZIl]]>;
<![CDATA[Lutfiyani, Fildzah]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 19, No 1 (2026): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v19i1.78798
<![CDATA[ABSTRACTMixed marriages involving differences in nationality between WNI and WNA give rise to legal consequences regarding land ownership, particularly when such marriages are conducted without a prenuptial agreement. This issue is significant because legal certainty for WNI in maintaining land ownership, which is reserved exclusively for Indonesian citizens, has not been fully ensured. This study aims to examine legal certainty concerning land ownership for WNI in mixed marriages without a marital property separation agreement. The research employs a normative juridical method with a literature-based approach. The findings indicate that in mixed marriages without a prenuptial agreement, WNI may lose certain land rights, as land acquired during the marriage is considered joint marital property, thereby granting WNA an indirect legal interest in the land. Keywords: Legal Certainty; Mixed Marriage; Land Ownership Right.ABSTRAKPerkawinan campuran yang melibatkan perbedaan kewarganegaraan antara WNI dan WNA menimbulkan akibat hukum terhadap kepemilikan hak atas tanah apabila perkawinan dilangsungkan tanpa perjanjian kawin. Kondisi ini penting dikaji karena belum terdapat kepastian hukum yang memadai bagi WNI dalam mempertahankan hak atas tanah yang secara hukum hanya dapat dimiliki WNI. Penelitian ini bertujuan menganalisis kepastian hukum kepemilikan tanah bagi WNI dalam perkawinan campuran tanpa perjanjian perkawinan pemisahan harta. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kepustakaan dengan metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian bahwa perkawinan campuran tanpa perjanjian pemisahan harta bagi WNI berpotensi kehilangan hak atas tanah tertentu karena kepemilikan tanah akan menjadi harta bersama dan WNA secara tidak langsung memiliki bagian dari tanah tersebut.Kata Kunci: Kepastian Hukum; Perkawinan Campuran; Hak Milik Atas Tanah.]]>
<![CDATA[Peran Notaris Menjamin Keabsahan Penghadap dalam Pembuatan Akta ]]>
<![CDATA[Hapsari, Nindy Mawa]]>;
<![CDATA[Shadiq, Ahmad Nur]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 19: Special Issue (2026) : Dinamika Perkembangan Hukum Profesi Notaris dan PPAT ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v19i0.67276
<![CDATA[ABSTRACTThe issue of the validity of the signatory's position in the creation of notarial deeds often leads to legal uncertainty and potential disputes. This problem arises due to doubts about the validity of the parties making agreements before the notary, which risks creating legal uncertainty. This study aims to analyze legal issues related to the validity of the signatory's position and examine measures notaries can take to ensure its validity, particularly when facing doubts about the signatory's identity. The method used is a descriptive-analytical doctrinal approach with secondary data from literature studies. The results show that notaries need to implement the principle of caution comprehensively as mandated in several articles of the Notary Public Law to ensure legal certainty and strong proof in court.Keywords: Validity; Parties; Deed; Notary. ABSTRAKPermasalahan mengenai keabsahan kedudukan penghadap dalam pembuatan akta notaris sering menimbulkan ketidakpastian hukum dan potensi sengketa. Permasalahan ini umumnya muncul karena keraguan terhadap keabsahan kedudukan pihak yang membuat perjanjian di hadapan notaris, yang berisiko menciptakan ketidakpastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan hukum terkait keabsahan penghadap dan mengkaji langkah-langkah yang dapat diambil notaris untuk memastikan keabsahan tersebut, khususnya dalam menghadapi keraguan identitas penghadap. Metode yang digunakan adalah pendekatan doktrinal deskriptif analitis dengan data sekunder dari studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya untuk mengatasi adanya permasalahan tersebut, maka notaris perlu mengimplementasikan prinsip kehati-hatian secara komprehensif sebagaimana telah diamanatkan dalam beberapa Pasal pada UUJN. Adanya kehati-hatian tersebut diperlukan agar akta yang disusun di hadapan notaris memiliki kepastian hukum, serta memiliki pembuktian yang kuat di hadapan hukum.Kata Kunci: Keabsahan; Penghadap; Akta; Notaris.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Lender pada P2P Lending yang Dilikuidasi OJK ]]>
<![CDATA[Muslimah, Honest]]>;
<![CDATA[Puji, Bunga Jasmine]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 19: Special Issue (2026) : Dinamika Perkembangan Hukum Profesi Notaris dan PPAT ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v19i0.70834
<![CDATA[ABSTRACTLenders in P2P Lending are exposed to significant risks, particularly the risk of default on the funds they have invested, which becomes more critical when the P2P lending platform is liquidated by the Financial Services Authority. This study aims to examine the applicable legal framework and the forms of legal protection available to lenders in the event of such liquidation. Using a normative juridical research method, the study identifies two types of legal protection: preventive and repressive. Preventive legal protection is established through OJK regulations that set out specific obligations and restrictions for P2P lending operators. Repressive legal protection can be exercised through legal remedies such as civil lawsuits against fraudulent operators and breach of contract claims against borrowers who default on their obligations.Keywords: Lender; P2P Lending; Legal Protection.ABSTRAKLender sebagai pihak yang menginvestasikan dananya di peer to peer lending (P2P Lending) memiliki risiko gagal bayar atas dana yang telah diinvestasikannya. Terlebih apabila penyelenggara P2P Lending dilikuidasi oleh OJK. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaturan dan perlindungan hukum Lender pada perusahaan P2P Lending yang dilikuidasi OJK. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum Lender pada P2P Lending yang dilikuidasi terbagi menjadi dua, yaitu perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif diwujudkan dengan adanya regulasi OJK yang berisi kewajiban dan larangan bagi penyelenggara P2P Lending. Sedangkan, perlindungan hukum represif dapat ditempuh melalui upaya hukum gugatan terhadap penyelenggara yang terbukti melakukan fraud dan gugatan wanprestasi terhadap borrower yang gagal melaksanakan kewajibannya.Kata Kunci: Lender; P2P Lending; Perlindungan Hukum.]]>
