NOTARIUS
Fokus dan ruang lingkup cakupan Notarius meliputi Hukum Perdata, Hukum Perjanjian, Hukum Pajak, Hukum Bisnis, Hukum Perikatan, Hukum Adat, Hukum Petanahan, Prinsip Pembuatan Akta, dan Hukum Administrasi Kenotariatan. dan Semua Artikel yang tekait langsunga dengan ruang lingkut kajian adan atau sudi tentang kenotariatan.
Articles
674 Documents
<![CDATA[Antitesis Peraturan dan Problematika Penerapan Cyber Notary di Indonesia ]]>
<![CDATA[Aulia, Ichsan]]>;
<![CDATA[Roisah, Kholis]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 19: Special Issue (2026) : Dinamika Perkembangan Hukum Profesi Notaris dan PPAT ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v19i0.65533
<![CDATA[ABSTRACTThe enactment of Law Number 2 of 2014, which amends Law Number 30 of 2004 concerning the Office of Notary, aims to support the implementation of the Cyber Notary concept in Indonesia’s legal system. However, its implementation still faces various legal obstacles, resulting in inconsistencies within the regulatory framework. This study aims to analyze regulatory disharmony and challenges in the implementation of Cyber Notary in Indonesia. This research employs a normative juridical method with an analytical approach to legal theories and a comparative study of relevant legislation. The findings indicate that the implementation of Cyber Notary has not been effective due to the lack of regulatory alignment. Consequently, the digitalization process of notarial services in Indonesia encounters significant obstacles, preventing the optimal realization of technology-based notarial services.Keywords: Cyber Notary; Indonesia; Regulatory Contradictions.ABSTRAKUndang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 yang mengubah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris telah diberlakukan untuk mendukung konsep Cyber Notary dalam hukum Indonesia. Namun, implementasinya masih menghadapi kendala hukum yang menciptakan ketidaksesuaian dalam sistem perundang-undangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketidaksesuaian regulasi serta problematika dalam penerapan Cyber Notary di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan analisis terhadap teori hukum serta perbandingan undang-undang terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Cyber Notary belum dapat berjalan secara efektif karena adanya disharmoni regulasi. Akibatnya, proses digitalisasi layanan Notaris di Indonesia masih terhambat, sehingga transformasi menuju layanan notaris berbasis teknologi menghadapi tantangan yang signifikan.Kata Kunci: Cyber Notary; Indonesia; Antitesis Peraturan. ]]>
<![CDATA[Pendaftaran Merek sebagai Instrumen Pencegahan Pelanggaran Merek di Indonesia: Analisis Yuridis Normatif ]]>
<![CDATA[Andana, Titian Rizki]]>;
<![CDATA[Lutfiyani, Fildzah]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 19, No 1 (2026): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v19i1.82119
<![CDATA[ABSTRACTIntellectual Property Rights are exclusive rights over intellectual creations, including trademarks, which obtain legal protection through registration under Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications. This study aims to analyze the regulation and implementation of trademark registration within the Indonesian trademark legal system and to examine the legal implications for registered trademark owners in cases of trademark infringement. The research employs a normative juridical method with statutory approach. The results show that the trademark registration system in Indonesia applies a constitutive principle (first to file), whereby exclusive rights arise only after a trademark is registered. This system provides legal certainty and legal protection for registered trademark owners, as the registration serves as the primary legal basis to prevent and address trademark infringement.Keywords: Trademark; Trademark Registration; Trademark Protection.ABSTRAKHak Kekayaan Intelektual merupakan hak eksklusif atas karya intelektual, termasuk merek, yang memperoleh perlindungan hukum melalui pendaftaran berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan dan pelaksanaan pendaftaran merek dalam sistem hukum merek di Indonesia serta mengkaji implikasi hukum bagi pemilik merek terdaftar dalam menghadapi pelanggaran merek. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pendaftaran merek di Indonesia menganut prinsip konstitutif (first to file), yaitu hak eksklusif atas merek lahir setelah merek tersebut didaftarkan. Sistem ini memberikan kepastian hukum sekaligus memperkuat perlindungan hukum bagi pemilik merek terdaftar dalam mencegah dan menanggulangi pelanggaran merek.Kata Kunci: Merek; Pendftaran Merek; Perlindungan Merek.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Pembeli Beriktikad Baik Sengketa Perjanjian Pengikatan Jual Beli Kota Surakarta ]]>
<![CDATA[Abdullah, Aulia Haura 'Aini]]>;
<![CDATA[Silviana, Ana]]>;
<![CDATA[Hartanto, Ratna]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 19, No 1 (2026): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v19i1.81731
<![CDATA[ABSTRACTPurchasers of land who have fully paid under a Sale and Purchase Binding Agreement (PPJB) are entitled to legal protection in the event of future disputes, provided they act in good faith and fulfill the legal requirements of a valid contract. This study aims to analyze the forms of legal protection and judicial considerations in District Court Decision Number 100/Pdt.G/2024/PN.Skt in realizing substantive justice for purchasers. The research employs a doctrinal legal method with statutory and case approaches. The findings indicate that bona fide purchasers who meet contractual validity requirements and conduct open and fully paid transactions are legally protected. Judicial decisions at the appellate and cassation levels reflect the application of legal certainty and substantive justice principles.Keywords: Good Faith; Legal Protection; Judicial Consideration.ABSTRAKPembeli tanah yang telah melunasi transaksi berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) berhak memperoleh perlindungan hukum dalam hal timbul sengketa, sepanjang pembeli bertindak dengan itikad baik dan memenuhi syarat sah perjanjian.Tujuan penelitian ini adalah menganalisis bentuk perlindungan hukum serta pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 100/Pdt.G/2024/PN.Skt guna mewujudkan keadilan substantif bagi pembeli. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum doktrinal dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembeli yang bertindak dengan itikad baik, memenuhi syarat sah perjanjian, serta melakukan transaksi secara terang dan tunai berhak memperoleh perlindungan hukum. Putusan Hakim pada tingkat banding dan kasasi mencerminkan penerapan asas kepastian hukum dan keadilan substantif.Kata Kunci: Itikad Baik; Perlindungan Hukum; Pertimbangan Hakim.]]>
<![CDATA[Problematika Hadhanah di Bawah Umur yang Jatuh pada Ayah sebab Perceraian ]]>
<![CDATA[Hapira, Ranis Maulid]]>;
<![CDATA[Ulinihayati, Ni’ma]]>;
<![CDATA[Aprilianti, Aprilianti]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 19: Special Issue (2026) : Dinamika Perkembangan Hukum Profesi Notaris dan PPAT ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v19i0.70183
<![CDATA[ABSTRACTDivorce is often the final step when family disputes cannot be settled amicably. One significant consequence is the transfer of custody of minor children from the mother to the father which differs from common practice. This study analyzes Law Number 1 of 1974 on Marriage, The Compilation of Islamic Laws, and Law Number 35 of 2014 on Child Protection using a normative legal approach. The focus is the legal considerations applied by judges during divorce proceedings, particularly in determining child custody. The findings reveal that custody may be granted to the father based on the principle that child-rearing requires a balance of rights and responsibilities between both parents. Ultimately, the best interests of the child are prioritized, ensuring their well-being and proper development after divorce. Keywords: Divorce; Hadhanah; Custody Rights Fall to the Father.ABSTRAK Perceraian merupakan jalan terakhir ketika perselisihan dalam keluarga tidak dapat diselesaikan, yang sering kali mengakibatkan peralihan hak asuh anak yang masih di bawah umur dari ibu kepada ayah, yang berbeda dengan praktik umum. Penelitian ini menganalisis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Fokus kajian ini adalah pada dasar hukum yang dipertimbangkan oleh hakim dalam pengambilan keputusan perceraian dan hak asuh anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak asuh dapat diberikan kepada ayah berdasarkan prinsip bahwa pengasuhan anak harus mempertimbangkan keseimbangan antara hak anak dan tanggung jawab orang tua setelah perceraian, dengan menekankan pada kepentingan terbaik bagi anak.Kata Kunci: Perceraian; Hadhanah; Hak Asuh Jatuh Pada Ayah.]]>
<![CDATA[Implementasi Kebijakan Otoritas Jasa Keuangan Mendukung Pemulihan Ekonomi dan Minat Pasar Modal ]]>
<![CDATA[Erlina, Erlina]]>;
<![CDATA[Mahfudh, Afif]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 19, No 1 (2026): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v19i1.83257
<![CDATA[ABSTRACTThe Covid-19 pandemic placed significant pressure on Indonesia’s capital market, prompting the government, within the existing legal framework, to adopt strategic policies to maintain stability, restore investor confidence, and increase public participation. This study aims to analyze the implementation of Financial Services Authority policies in supporting national economic recovery and to examine factors driving the rise in investors during the pandemic. This research employs a normative juridical method with a statutory approach and qualitative descriptive analysis. The results show that policies implemented by the Financial Services Authority and Self-Regulatory Organizations effectively maintained market stability and supported economic recovery. The increase in investors was driven by adaptive policies, accelerated digitalization, and internal and external factors, strengthening the capital market’s role in economic recovery.Keywords: Implementation; Financial Services Authority; Capital Markets.ABSTRAKPandemi Covid-19 menyebabkan pelemahan signifikan pasar modal Indonesia yang mendorong pemerintah, melalui dasar hukum yang ada, untuk menetapkan kebijakan strategis guna menjaga stabilitas, memulihkan kepercayaan investor, dan meningkatkan partisipasi di pasar modal. Tujuan penelitian untuk mengetahui implementasi kebijakan Otoritas Jasa Keuangan dalam mendukung perekonomian akibat Covid-19 di Indonesia guna meningkatkan minat pasar modal dan mengapa terjadi peningkatan jumlah investor di pasar modal pada masa pandemi Covid-19. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan Otoritas Jasa Keuangan bersama Self-Regulatory Organization efektif menjaga stabilitas pasar modal dan mendukung pemulihan ekonomi nasional. Peningkatan investor pasar modal didorong kebijakan, digitalisasi, dan faktor internal-eksternal, sehingga mendukung pemulihan ekonomi nasional.Kata Kunci: Implementasi; Otoritas Jasa Keuangan; Pasar Modal]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Merek Terdaftar terhadap Praktik Peniruan pada Industri Kreatif ]]>
<![CDATA[Doniawan, Aga]]>;
<![CDATA[Santoso, Budi]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 19, No 1 (2026): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v19i1.82130
<![CDATA[ABSTRACTThe rapid expansion of global trade has intensified trademark counterfeiting, necessitating robust legal protection under the Law on Trademarks and Geographical Indications, the Industrial Design Law, and the Copyright Law, whose effectiveness depends on proper registration and consistent enforcement. This study aims to analyze the practical implementation of these regulations and to examine governmental measures to strengthen legal protection within the creative industry sector. Employing a normative juridical method with a qualitative approach, this research relies on literature review and statutory analysis. The findings demonstrate that Law Number 20 of 2016 provides both preventive and repressive mechanisms, ensuring exclusive rights and legal certainty for trademark holders, although its effectiveness ultimately relies on consistent law enforcement and business awareness.Keywords: Trademark Registration; Trademark Protection; Trademark Counterfeiting.ABSTRAKPerkembangan perdagangan global meningkatkan pemalsuan merek sehingga perlindungan melalui UU Merek dan Indikasi Geografis, UU Desain Industri, dan UU Hak Cipta diperlukan, dengan efektivitas bergantung pada pendaftaran dan penegakan hukum. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis penerapan peraturan tersebut dalam praktik serta mengkaji langkah pemerintah dalam memperkuat perlindungan hukum bagi industri kreatif. Metode penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif berbasis studi kepustakaan dan perundang-undangan.. Hasil penelitian diketahui bahwa penerapan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis telah memberikan perlindungan preventif dan represif terhadap pemalsuan merek di industri kreatif sehingga menjamin hak eksklusif dan kepastian hukum bagi pemegang merek. Namun, efektivitasnya tetap bergantung pada konsistensi penegakan hukum dan kesadaran pelaku usaha untuk mendaftarkan serta melindungi mereknya.Kata Kunci: Pendaftaran Merek; Perlindungan merek; Peniruan Merek.]]>
<![CDATA[Analisis Keadilan Terhadap Legitime Portie Pada Pembatalan Akta Hibah Tanah oleh PPAT ]]>
<![CDATA[Nadifa, Anisa]]>;
<![CDATA[Priyono, Ery Agus]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 19, No 1 (2026): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v19i1.66846
<![CDATA[ABSTRACTPhenomenon of grants in Malang describes the distribution of grants between parents as grantors give their property unevenly to one of their children which causes a big controversy among other children. This study aims to find justice of legitime portie in the cancellation of land grant deeds by PPAT. This study uses doctrinal research with descriptive research specifications and is analyzed through a qualitative approach. This research results legitime portie in cancellation of grant in Malang shows injustice. This division is contrary to the theory of justice according to Aristotle and Articles 913 and 914 of the Civil Code. Injustice in legitime portie results in cancellation of the gift deed so that the rights of the gift giver and recipient are guaranteed legal protection.Keywords: Legitime Portie; Cancellation; Deed of Grant.ABSTRAKFenomena hibah di Kota Malang menggambarkan pembagian hibah antara orang tua sebagai pemberi hibah menghibahkan hartanya tidak merata kepada salah satu anaknya yang menimbulkan kontra besar diantara anak-anak lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keadilan legitime portie pada pembatalan akta hibah tanah oleh PPAT. Penelitian ini menggunakan penelitian doktrinal dengan spesifikasi penelitian deskriptif dan dianalisis melalui pendekatan kualitatif. Penelitian ini menghasilkan pembahasan bahwa legitime portie pada kasus pembatalan akta hibah di Kota Malang menunjukkan adanya ketidakadilan. Pembagian tersebut bertentangan dengan teori keadilan menurut Aristoteles dan Pasal 913 dan 914 KUH Perdata. Ketidakadilan pada legitime portie menimbulkan terjadinya pembatalan akta hibah agar hak-hak pemberi hibah dan penerima terjamin perlindungan hukum.Kata Kunci: Bagian Mutlak; Pembatalan; Akta Hibah.]]>
<![CDATA[Tanggung Jawab PPAT dalam Pencegahan Mafia Tanah Pada Peralihan Hak Atas Tanah ]]>
<![CDATA[Maulida, Nida Yera]]>;
<![CDATA[Silviana, Ana]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 19: Special Issue (2026) : Dinamika Perkembangan Hukum Profesi Notaris dan PPAT ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v19i0.59892
<![CDATA[ABSTRACTPPAT is a public official who has the authority to make deeds, especially deeds of transfer of land rights. The issue are PPAT's authority in accordance with PP numb. 24/2016 in ensuring legal certainty in the process of transferring land rights. The research method used is normative juridical and the type of research is analytical descriptive. The type of data used is secondary data. The results of the research conclude that the role and responsibility of PPAT is in making deeds regarding land. Making an authentic deed as proof that certain legal acts regarding land rights have been carried out before the and transfer of control of land rights which are the object of sale and purchase.Keywords: PPAT; Ttransfer of Rights; Land Mafia.ABSTRAKPPAT ialah pejabat umum yang berwenang membuat akta, khususnya akta peralihan hak atas tanah. Permasalahan yang dibahas adalah wewenang PPAT sesuai Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2016 dalam menjamin kepastian hukum pada proses peralihan hak atas tanah dan peran pemerintah dan PPAT dalam mencegah terjadinya kasus mafia tanah. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan jenis penelitian ini adalah deskriptif analitis. Untuk jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Hasil penelitian menyimpulkan, peran dan tanggungjawab PPAT dalam membuat akta mengenai tanah pada proses peralihan hak atas tanah agar tercapainya kepastian hukum. Kedua, Mafia tanah menggunakan kelemahan hukum sebagai celah dengan membuat palsu dokumen akta surat kuasa perlu diwaspadai. Maka dari itu, pentingnya peran dan tanggungjawab PPAT serta pemerintah dalam mencegah terjadinya kasus mafia tanah.Kata Kunci: PPAT; Peralihan Hak; Mafia Tanah.]]>
