cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
jurnalnotarius@live.undip.ac.id
Editorial Address
Gedung Kenotariatan FH UNDIP Kampus Pleburan Jalan Imam Bardjo, S.H. No.1-3 Semarang
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
NOTARIUS
Published by Universitas Diponegoro
ISSN : 20861702     EISSN : 26862425     DOI : 10.14710/nts.v12i1
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Fokus dan ruang lingkup cakupan Notarius meliputi Hukum Perdata, Hukum Perjanjian, Hukum Pajak, Hukum Bisnis, Hukum Perikatan, Hukum Adat, Hukum Petanahan, Prinsip Pembuatan Akta, dan Hukum Administrasi Kenotariatan. dan Semua Artikel yang tekait langsunga dengan ruang lingkut kajian adan atau sudi tentang kenotariatan.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 743 Documents
 71   72   73   74   75 
Disharmoni Pengaturan Roya dan Kedudukan Hukum Objek Hak Tanggungan Peringkat Kedua Sarwendah Putri Larasati; Ninik Darmini
Notarius Vol 19, No 3 (2026): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v19i3.87354

Abstract

ABSTRACTThe extinguishment of a first-rank Mortgage Right (Hak Tanggungan) upon full repayment, without roya, creates a gap between its substantive extinguishment and continued administrative registration, raising uncertainty over the status of the second-rank Mortgage Right on the same object. This study analyzes that legal status and examines whether the judge's reasoning in Decision Number 34/Pdt.G.S/2023/PN Tbn conforms to the Mortgage Rights Law (UUHT). Using normative legal research, the study finds that the first-rank Mortgage Right is extinguished ipso jure upon repayment under Article 18(1)(a) UUHT, automatically elevating the second-rank right into the sole effective security, although the absent roya still obstructs parate executie, and that the judge's considerations were inconsistent with UUHT, relying solely on the Civil Code rather than UUHT as lex specialis.Keywords: Hak Tanggungan; Roya; Judge's Consideration; Execution.ABSTRAKHak Tanggungan peringkat pertama yang hapus karena pelunasan kredit, namun belum diroya, menimbulkan persoalan hukum terhadap kedudukan Hak Tanggungan peringkat kedua atas objek yang sama. Kondisi ini menunjukkan disharmoni antara hapusnya Hak Tanggungan secara materiil dan pencatatannya secara administratif, yang berpotensi menghambat kepastian hukum dan pelaksanaan eksekusi. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan hukum Hak Tanggungan peringkat kedua akibat tidak dilakukannya roya, serta kesesuaian pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 34/Pdt.G.S/2023/PN Tbn dengan UUHT. Penelitian bersifat normatif-deskriptif, menggunakan pendekatan perundang-undangan dan kasus, didukung studi kepustakaan dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara materiil Hak Tanggungan peringkat kedua menjadi satu-satunya jaminan efektif, sedangkan secara administratif ketiadaan roya tetap menghambat parate executie. Pertimbangan hakim belum sepenuhnya sesuai dengan UUHT karena hanya mendasarkan pada KUHPerdata, bukan UUHT sebagai lex specialis.Kata Kunci: Hak Tanggungan; Roya; Pertimbangan Hakim; Eksekus
Perlindungan Hukum bagi Penyelenggara Layanan Pinjaman Online (Studi Kasus ShopeePayLater) Mikael Adityo Bakuh Hernanda; Paramita Prananingtyas
Notarius Vol 19, No 3 (2026): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v19i3.82229

Abstract

ABSTRACTThe development of technology has encouraged the use of Buy Now Pay Later (BNPL) services, including ShopeePayLater, as a payment method in digital transactions. This convenience creates relationships between creditors and debtors, generating rights and obligations, but may result in default when debtors fail to fulfill payment obligations. This condition highlights the importance of protection for creditors to ensure certainty and recovery of their rights. This article aims to analyze the legal basis of Paylater services on the Shopee marketplace and protection for creditors in cases of default. The results show that ShopeePayLater is based on valid agreements and regulations, providing protection through contractual provisions, collection, notices, dispute resolution, and compensation.Keywords: Legal Protection; Online Lending; Paylater; Shopee; Default.ABSTRAK Perkembangan teknologi finansial mendorong penggunaan layanan Buy Now Pay Later (BNPL), termasuk ShopeePayLater, sebagai alternatif pembayaran dalam transaksi digital. Kemudahan tersebut melahirkan hubungan hukum antara kreditur dan debitur yang menimbulkan hak dan kewajiban, tetapi juga berpotensi menimbulkan wanprestasi apabila debitur tidak memenuhi kewajiban pembayaran. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya perlindungan hukum bagi kreditur untuk menjamin kepastian dan pemulihan haknya. Artikel ini bertujuan menganalisis dasar hukum layanan Paylater pada marketplace Shopee serta bentuk perlindungan hukum bagi kreditur apabila terjadi wanprestasi. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa hubungan hukum ShopeePayLater didasarkan pada perjanjian yang sah dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait. Perlindungan hukum bagi kreditur diwujudkan melalui perlindungan internal berdasarkan perjanjian dan perlindungan eksternal berdasarkan peraturan perundang-undangan, termasuk upaya penagihan, somasi, penyelesaian sengketa, serta tuntutan pemenuhan prestasi dan ganti kerugian.Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Pinjaman Online; Paylater; Shopee; Wanprestasi.
Lelang Hak Tanggungan atas Jaminan Orang Lain dalam Kondisi Debitur Wafat Hanifah Ashari Pasa; Zil Aidi
Notarius Vol 19, No 3 (2026): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v19i3.84119

Abstract

ABSTRACTThe use of third-party-owned land as collateral in credit agreements raises legal issues when the debtor dies before repaying the debt. As an accessory agreement, a Mortgage Right remains attached to the collateral as long as the secured debt remains unpaid. This study aims to analyze the legal regulation of executing Mortgage Rights over third-party collateral after the debtor’s death and examine third-party liability as collateral providers. This study employs a normative legal method using statutory, conceptual, and analytical approaches. The results show that the debtor’s death does not extinguish the debt or Mortgage Right, allowing creditors to execute the collateral through public auction. Third-party liability is limited to the collateralized property and does not extend to personal assets.Keywords: Mortgage Right; Execution Auction; Third-Party Guarantor; Debtor’s Death; Legal Protection.ABSTRAKPenggunaan tanah milik pihak ketiga sebagai jaminan dalam perjanjian kredit menimbulkan persoalan hukum ketika debitur meninggal dunia sebelum melunasi utangnya. Sebagai perjanjian accessoir, Hak Tanggungan tetap melekat pada objek jaminan sepanjang utang yang dijamin belum lunas. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan hukum pelaksanaan Hak Tanggungan atas jaminan milik pihak ketiga setelah debitur meninggal dunia serta tanggung jawab pihak ketiga sebagai pemberi jaminan. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meninggalnya debitur tidak menghapus utang maupun Hak Tanggungan, sehingga kreditur tetap dapat mengeksekusi objek jaminan melalui pelelangan umum. Tanggung jawab pihak ketiga terbatas pada objek jaminan dan tidak meliputi harta kekayaan pribadinya.Kata Kunci: Hak Tanggungan; Lelang Eksekusi; Pihak Ketiga; Kematian Debitur; Perlindungan Hukum.

Page 75 of 75 | Total Record : 743

 71   72   73   74   75 

Filter by Year

2009 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 19, No 3 (2026): Notarius Vol 19, No 2 (2026): Notarius Vol 19, No 1 (2026): Notarius Vol 19: Special Issue (2026) : Dinamika Perkembangan Hukum Profesi Notaris dan PPAT Vol 18, No 4 (2025): Notarius Vol 18, No 3 (2025): Notarius Vol 18, No 2 (2025): Notarius Vol 18, No 1 (2025): Notarius Vol 17, No 3 (2024): Notarius Vol 17, No 2 (2024): Notarius Vol 17, No 1 (2024): Notarius Vol 16, No 3 (2023): Notarius Vol 16, No 2 (2023): Notarius Vol 16, No 1 (2023): Notarius Vol 15, No 2 (2022): Notarius Vol 15, No 1 (2022): Notarius Vol 14, No 2 (2021): Notarius Vol 14, No 1 (2021): Notarius Vol 13, No 2 (2020): Notarius Vol 13, No 1 (2020): Notarius Vol 12, No 2 (2019): Notarius Vol 12, No 1 (2019): Notarius Vol 11, No 2 (2018): Notarius Vol 11, No 1 (2018): Notarius Vol 8, No 2 (2015): Notarius Vol 4, No 1 (2013): Notarius Vol 1, No 1 (2009): Notarius More Issue