cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
jurnalnotarius@live.undip.ac.id
Editorial Address
Gedung Kenotariatan FH UNDIP Kampus Pleburan Jalan Imam Bardjo, S.H. No.1-3 Semarang
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
NOTARIUS
Published by Universitas Diponegoro
ISSN : 20861702     EISSN : 26862425     DOI : 10.14710/nts.v12i1
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Fokus dan ruang lingkup cakupan Notarius meliputi Hukum Perdata, Hukum Perjanjian, Hukum Pajak, Hukum Bisnis, Hukum Perikatan, Hukum Adat, Hukum Petanahan, Prinsip Pembuatan Akta, dan Hukum Administrasi Kenotariatan. dan Semua Artikel yang tekait langsunga dengan ruang lingkut kajian adan atau sudi tentang kenotariatan.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 727 Documents
 69   70   71   72   73 
Perlindungan Hukum Kreditur atas Kegagalan Pendaftaran Hak Tanggungan Akibat Alih Fungsi Lahan Naris Narista Kusumawardani; Ana Silviana; Dwi Ratna Indri Hapsari
Notarius Vol 19, No 2 (2026): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v19i2.83610

Abstract

ABSTRACTRegistration of Mortgage Rights is a constitutive requirement for creditors to obtain preferential status. In practice, registration is often hindered by land conversion inconsistent with spatial planning regulations, creating legal vulnerability for creditors. This study aims to analyze the juridical implications of impeded Mortgage Rights registration due to land conversion and to formulate ideal legal protection for creditors based on applicable laws, including Government Regulation Number 43 of 2021. This research uses a normative juridical method with a statutory approach and qualitative descriptive analysis. The results show regulatory disharmony among spatial planning, land administration, and security rights registration, causing rejection or delay of registration. Consequently, creditors lose preferential rights and execution certainty, while no specific protection mechanism is currently available.Keywords: Legal Protection; Mortgage Rights; Land Conversion.ABSTRAKPendaftaran Hak Tanggungan merupakan syarat konstitutif bagi kreditur untuk memperoleh kedudukan preferen. Namun, pendaftaran sering terhambat akibat alih fungsi lahan yang tidak sesuai tata ruang, sehingga menimbulkan kerentanan hukum bagi kreditur. Penelitian ini bertujuan menganalisis implikasi yuridis terhambatnya pendaftaran Hak Tanggungan akibat alih fungsi lahan serta merumuskan bentuk perlindungan hukum ideal bagi kreditur berdasarkan peraturan perundang-undangan, termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan Hasil penelitian menunjukkan bahwa disharmoni regulasi tata ruang, pertanahan, dan pendaftaran jaminan atas tanah beralih fungsi yang menyebabkan pendaftaran Hak Tanggungan ditolak atau tertunda. Akibatnya, kreditur kehilangan hak preferen dan kepastian eksekusi. Selain itu, belum ada mekanisme perlindungan hukum bagi kreditur.Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Hak Tanggungan; Alih Fungsi Lahan.
Perlindungan Hukum Pencipta Lagu Daerah Makassar atas Praktik Cover Tanpa Izin Alriyani Khusnul Hatimah; Irawati Irawati; Abdul Qahar
Notarius Vol 19, No 2 (2026): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v19i2.77991

Abstract

ABSTRACTThe increasing use of digital platforms has intensified the practice of covering regional songs without the creator’s permission, raising concerns over copyright protection. In Makassar, unauthorized cover performances of regional songs frequently occur, often for commercial purposes, potentially infringing both moral and economic rights of the creators. This study aims to analyze the form of legal protection available to creators of Makassar regional songs and to identify factors influencing unauthorized cover practices. The research applies an empirical juridical method through statutory and sociological approaches, supported by interviews with local song creators. The results indicate that although copyright protection is regulated under Law Number 28 of 2014, its implementation remains ineffective due to weak enforcement, limited legal awareness, and the insufficient role of collective management organizations.Keywords: Legal Protection; Copyright; Regional Songs.ABSTRAKPerkembangan platform digital telah meningkatkan praktik cover lagu daerah tanpa izin pencipta sehingga menimbulkan persoalan perlindungan hak cipta. Di Kota Makassar, pembawaan ulang lagu daerah untuk kepentingan komersial kerap terjadi dan berpotensi melanggar hak moral serta hak ekonomi pencipta. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap pencipta lagu daerah Makassar serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya praktik cover tanpa izin. Penelitian menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan sosiologis melalui wawancara dengan pencipta lagu daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun perlindungan hak cipta telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, implementasinya belum efektif akibat lemahnya penegakan hukum, rendahnya kesadaran masyarakat, dan belum optimalnya peran lembaga manajemen kolektif.Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Hak Cipta; Lagu Daerah.
Optimalisasi Pajak sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal dalam Mewujudkan Indonesia Emas 2045 Ismi Yulia Masfiani; Nanik Trihastuti
Notarius Vol 19, No 2 (2026): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v19i2.78697

Abstract

ABSTRACTFiscal policy is the government's main tool in regulating the country's economy through the management of state revenues and expenditures. One of the important instruments in fiscal policy is taxes. The purpose of this research is to identify the role of taxes in fiscal policy and formulate tax optimization strategies to increase state revenue while encouraging economic growth. This research uses the juridical-normative method, using secondary data legal materials. The results of this study show that the Government is targeting the achievement of the Indonesia Emas 2045 with a focus on national economic growth. Through Harmonization of Tax Law, the government seeks to realize tax system that does not create excessive distortions in the economy. Keywords: Fiscal Policy; Tax; Optimization.ABSTRAKKebijakan fiskal merupakan alat utama pemerintah dalam mengatur perekonomian negara melalui pengelolaan penerimaan dan pengeluaran negara. Salah satu instrumen penting dalam kebijakan fiskal adalah pajak. Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi peran pajak dalam kebijakan fiskal dan merumuskan strategi optimalisasi pajak untuk meningkatkan penerimaan negara sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan bahan hukum sekunder yakni dengan studi kepustakaan. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan Pemerintah dalam menargetkan pencapaian Visi Indonesia Emas 2045 dengan fokus pada pertumbuhan ekonomi nasional. Melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, pemerintah berkomitmen mewujudkan sistem perpajakan untuk menghindari distorsi yang berlebihan pada perekonomian nasional.Kata Kunci: Kebijakan Fiskal; Pajak; Optimalisasi.
Perlindungan Hukum Kreditur atas Jaminan Fidusia Benda Bergerak Tidak Berwujud (Intangible Assets) Evelyn Nadya Zufarisa; Hanif Nur Widhiyanti
Notarius Vol 19, No 2 (2026): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v19i2.79500

Abstract

ABSTRACTThe development of the digital economy encourages the use of intangible assets as objects of fiduciary collateral in financing practices. This study aims to analyze the legal provisions for fiduciary collateral for intangible assets in the Indonesian legal system and examine the forms of legal protection for creditors. The method used is normative juridical through statutory and conceptual approaches. The results of this study indicate that legal protection for creditors is divided into two: preventive through notarial deeds and fiduciary registration, and repressive through execution based on executorial title in the event of default. Therefore, adaptive regulatory updates are urgently needed to address the development of the digital economy so that fiduciary collateral law provides certainty and balanced legal protection for all parties.Keywords: Legal Protection; Creditor; Fiduciary Security; Intangible Assets.ABSTRAKPerkembangan ekonomi digital mendorong pemanfaatan benda bergerak tidak berwujud (intangible assets) sebagai objek jaminan fidusia dalam praktik pembiayaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum jaminan fidusia atas benda bergerak tidak berwujud dalam sistem hukum Indonesia serta mengkaji bentuk perlindungan hukum bagi kreditur. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi kreditur terbagi dua, yaitu preventif melalui akta notaris dan pendaftaran fidusia, serta represif melalui eksekusi berdasarkan titel eksekutorial ketika terjadi wanprestasi. Oleh karena itu, pembaruan regulasi yang adaptif sangat diperlukan untuk menghadapi perkembangan ekonomi digital agar hukum jaminan fidusia memberikan kepastian dan perlindungan hukum yang seimbang bagi para pihak.Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Kreditur; Jaminan Fidusia; Benda Bergerak Tidak    Terwujud.
Kedudukan Sertifikat Elektronik sebagai Dasar Pembebanan Hak Tanggungan Modern Indonesia Syahrial Akbar; Rumi Suwardiyati; Riky Rustam; Taufiq Taufiq
Notarius Vol 19, No 2 (2026): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v19i2.84261

Abstract

ABSTRACTDigital transformation through electronic certificates and Electronic Mortgage Services (HT-el) has changed Indonesia’s land administration system. This study aims to analyze the legal position of electronic certificates as the basis for Mortgage Rights and to examine their legal certainty and evidentiary strength in the implementation of HT-el. The research uses a normative juridical method with statutory and conceptual approaches supported by qualitative descriptive analysis. The results show that electronic certificates have been legally recognized within Indonesia’s land law system and can serve as valid evidence in electronic Mortgage Rights services. However, several issues remain, including regulatory disharmony, weaknesses in the electronic system, and concerns regarding data security. Therefore, strengthening regulations and improving electronic system security are necessary to ensure legal certainty and legal protection.Keywords: Electronic Certificates; Mortgage Rights; HT-el; Land Law; Legal Certainty.ABSTRAKTransformasi digital melalui sertifikat elektronik dan HT-el telah membawa perubahan dalam sistem pertanahan Indonesia, namun masih memerlukan penguatan regulasi, kepastian hukum, dan keamanan sistem elektronik. Penelitian ini bertujuan untuk untuk menganalisis kedudukan hukum sertifikat elektronik sebagai dasar pembebanan Hak Tanggungan dalam sistem hukum pertanahan modern di Indonesia serta untuk menganalisis kepastian hukum dan kekuatan pembuktian sertifikat elektronik dalam pelaksanaan Hak Tanggungan elektronik. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kedudukan hukum sertifikat elektronik sebagai dasar pembebanan hak tanggungan telah diakui secara sah dalam sistem HT-el di Indonesia. Namun, implementasinya masih memerlukan penguatan regulasi dan keamanan sistem elektronik guna menjamin kepastian dan perlindungan hukum.Kata Kunci: Sertifikat Elektronik; Hak Tanggungan; HT-el; Hukum Pertanahan; Kepastian Hukum.
Sinkronisasi Asas Kepastian Hukum dengan Perkembangan Teknologi Informasi pada Praktik Kenotariatan Garda Muhammad Wishal; Muh. Afif Mahfud
Notarius Vol 19, No 2 (2026): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v19i2.82597

Abstract

ABSTRACTRegulatory disharmony between the Law on Notary Position (UUJN) and the Law on Electronic Information and Transactions (UU ITE) has created legal uncertainty regarding the status of electronic notarial deeds in Indonesia. The UUJN emphasizes physical presence and conventional written deeds, while the UU ITE recognizes electronic documents and electronic signatures as valid legal evidence. This study analyzes legal synchronization to align the principle of legal certainty with the development of information technology in notarial practice. The research employs a normative legal method using statutory and principle-based approaches. The findings indicate that regulatory reform of the UUJN is urgently needed to accommodate electronic deeds, particularly concerning formal requirements, evidentiary value, and the use of certified electronic signatures to ensure authenticity, legal certainty, and trust.Keywords: Digital Notary; Electronic Deed; Regulatory Harmonization; Legal Certainty.ABSTRAKDisharmonisasi pengaturan antara Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) telah menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai status akta notaris elektronik di Indonesia. UUJN masih menekankan kehadiran fisik dan akta tertulis konvensional, sedangkan UU ITE mengakui dokumen elektronik dan tanda tangan elektronik sebagai alat bukti yang sah. Penelitian ini bertujuan menganalisis sinkronisasi hukum untuk menyelaraskan asas kepastian hukum dengan perkembangan teknologi informasi dalam praktik kenotariatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan asas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembaruan atau reformasi pengaturan terhadap UUJN sangat mendesak untuk mengakomodasi akta elektronik, khususnya terkait syarat formal, kekuatan pembuktian, serta penggunaan tanda tangan elektronik tersertifikasi guna menjamin keaslian, kepastian hukum, dan kepercayaan publik.Kata Kunci: Notaris Digital; Akta Elektronik; Harmonisasi Regulasi; Kepastian Hukum.
Implikasi Hukum Pengalihan Saham di Bawah Tangan terhadap Tanggung Jawab Jabatan Notaris Syifa Maharani Bidayatulfarhah; Siti Malikhatun Badriyah; Ariyanto Ariyanto
Notarius Vol 19, No 2 (2026): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v19i2.82745

Abstract

ABSTRACT The transfer of shares in a Limited Liability Company is often conducted through private deeds which, although materially valid, may create legal uncertainty when later formalized into authentic deeds by a Notary. This study aims to analyze the validity and evidentiary strength of such transfers, as well as the legal implications and limits of Notarial liability. Using a normative juridical method with a doctrinal approach, the results show that private share transfers are materially valid but do not bind the company or third parties unless recorded in the Register of Shareholders. Notaries are responsible for formal truth, yet must apply due diligence. This research contributes by strengthening theoretical understanding of evidentiary law and offering practical guidance for Notaries in mitigating legal risks.Keywords: Transfer of Rights; Shares; Notary.ABSTRAK Pengalihan saham dalam Perseroan Terbatas yang dilakukan melalui akta di bawah tangan, meskipun sah secara materiil, berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum ketika dituangkan ke dalam akta otentik oleh Notaris. Penelitian ini bertujuan menganalisis keabsahan dan kekuatan pembuktian pengalihan saham serta implikasi hukum dan batas tanggung jawab Notaris. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan doktrinal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengalihan saham sah secara materiil, namun tidak mengikat perseroan dan pihak ketiga sebelum dicatatkan dalam Daftar Pemegang Saham. Notaris bertanggung jawab pada kebenaran formil, namun wajib menerapkan prinsip kehati-hatian. Penelitian ini berkontribusi pada penguatan teori pembuktian serta memberikan pedoman praktis bagi Notaris dalam memitigasi risiko hukum.Kata Kunci: Pengalihan Hak; Saham; Notaris.

Page 73 of 73 | Total Record : 727

 69   70   71   72   73 

Filter by Year

2009 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 19, No 2 (2026): Notarius Vol 19, No 1 (2026): Notarius Vol 19: Special Issue (2026) : Dinamika Perkembangan Hukum Profesi Notaris dan PPAT Vol 18, No 4 (2025): Notarius Vol 18, No 3 (2025): Notarius Vol 18, No 2 (2025): Notarius Vol 18, No 1 (2025): Notarius Vol 17, No 3 (2024): Notarius Vol 17, No 2 (2024): Notarius Vol 17, No 1 (2024): Notarius Vol 16, No 3 (2023): Notarius Vol 16, No 2 (2023): Notarius Vol 16, No 1 (2023): Notarius Vol 15, No 2 (2022): Notarius Vol 15, No 1 (2022): Notarius Vol 14, No 2 (2021): Notarius Vol 14, No 1 (2021): Notarius Vol 13, No 2 (2020): Notarius Vol 13, No 1 (2020): Notarius Vol 12, No 2 (2019): Notarius Vol 12, No 1 (2019): Notarius Vol 11, No 2 (2018): Notarius Vol 11, No 1 (2018): Notarius Vol 8, No 2 (2015): Notarius Vol 4, No 1 (2013): Notarius Vol 1, No 1 (2009): Notarius More Issue