cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
jurnalnotarius@live.undip.ac.id
Editorial Address
Gedung Kenotariatan FH UNDIP Kampus Pleburan Jalan Imam Bardjo, S.H. No.1-3 Semarang
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
NOTARIUS
Published by Universitas Diponegoro
ISSN : 20861702     EISSN : 26862425     DOI : 10.14710/nts.v12i1
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Fokus dan ruang lingkup cakupan Notarius meliputi Hukum Perdata, Hukum Perjanjian, Hukum Pajak, Hukum Bisnis, Hukum Perikatan, Hukum Adat, Hukum Petanahan, Prinsip Pembuatan Akta, dan Hukum Administrasi Kenotariatan. dan Semua Artikel yang tekait langsunga dengan ruang lingkut kajian adan atau sudi tentang kenotariatan.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 743 Documents
 71   72   73   74   75 
Refleksi tentang Bantuan Likuiditas Bank Indonesia: Peraturan dan Moral Hazard Ari Kurniawan; Rumi Suwardiyati
Notarius Vol 19, No 3 (2026): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v19i3.82065

Abstract

ABSTRACTOne of the issues that arose from the BLBI in Indonesia is the contribution of moral hazard by bank owners to bank failures, and the regulations regarding the provision of liquidity assistance. This study aims to analyse blanket guarantees, liquidity loans, " Assistance ", moral hazard, and related regulations. This legal research adopts a doctrinal method with a statutory and conceptual approach. These findings indicate that BLBI, liquidity loans, and blanket guarantees can increase moral hazard as bankers or practitioners believe that the government will never allow banks to fail. This study focuses on the risk of 'comprehensive guarantees', the importance of mitigating moral hazard, and the limitation of guarantees in maintaining publik trust and preserving the stability of the banking.Keywords: Blanket Guarantee; Liquidity Assistance; Moral Hazard.ABSTRAKSalah satu masalah yang muncul dari BLBI di Indonesia adalah kontribusi moral hazard pemilik bank terhadap kegagalan bank, serta regulasi mengenai pemberian bantuan likuiditas tersebut. Studi ini bertujuan untuk menganalisis blanket guarantee, pinjaman likuiditi, frasa “bantuan”, moral hazard, dan regulasi. Penelitian hukum ini mengadopsi metode doktrinal dengan pendekatan undang-undang dan konseptual. Temuan ini menunjukkan bahwa BLBI, pinjaman likuiditi dan jaminan menyeluruh dapat meningkatkan moral hazard apabila tidak disertai informasi yang kredibel tentang kualitas bank dan kualitas jaminan karena para bankir atau praktisi percaya bahwa pemerintah tidak akan pernah membiarkan bank gagal. Studi ini fokus pada risiko 'jaminan menyeluruh', pentingnya mitigasi bahaya moral, dan pembatasan jaminan dalam menjaga kepercayaan publik dan mempertahankan stabilitas sistem perbankan.Kata Kunci: Blanket Guarantee; Bantuan Likuiditi; Moral Hazard.
Konstruksi Hukum Food Estate sebagai Proyek Strategis Nasional dalam Ketahanan Pangan Sekar Arum Lintang Rembulan; Yos Johan Utama; Dinda Berliana Putri
Notarius Vol 19, No 3 (2026): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v19i3.82970

Abstract

ABSTRACTThe development of food estate as a National Strategic Project (PSN) is a strategic policy to strengthen food security, but its implementation raises legal issues concerning land use, community rights, ecosystem sustainability, and intergenerational justice. This study aims to analyze the legal construction of food estate as a PSN from the perspectives of food security and sustainable development and to examine the balance between development interests and land rights protection. This normative juridical study employs statutory and conceptual approaches through library research. The findings show that the legal construction of food estate must integrate food security, legal certainty, ecosystem protection, meaningful community participation, and intergenerational justice. PSN status cannot justify disregarding land rights, indigenous communities, or environmental sustainability.Keywords: Food Estate; National Strategic Project; Food Security; Land Rights.ABSTRAKPembangunan food estate sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) merupakan kebijakan strategis untuk memperkuat ketahanan pangan, tetapi pelaksanaannya menimbulkan persoalan hukum terkait pemanfaatan tanah, perlindungan hak masyarakat, keberlanjutan ekosistem, dan keadilan antargenerasi. Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi hukum food estate sebagai PSN dalam perspektif ketahanan pangan dan pembangunan berkelanjutan serta menganalisis keseimbangan kepentingan pembangunan dengan perlindungan hak atas tanah dan kepentingan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif-analitis, melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual serta studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konstruksi hukum food estate harus mengintegrasikan ketahanan pangan, kepastian hukum, perlindungan ekosistem, partisipasi masyarakat, dan keadilan antargenerasi. Status PSN tidak dapat menjadi legitimasi untuk mengesampingkan hak atas tanah, hak masyarakat hukum adat, maupun keberlanjutan lingkungan.Kata Kunci: Food Estate; Proyek Strategis Nasional; Ketahanan Pangan; Hak atas Tanah
Rekonstruksi Pengaturan Sertifikat Wakaf Elektronik untuk Kepastian Hukum Harta Wakaf di Indonesia Endah Lestariningsih; Budi Santoso; Sri Handayani Retna Wardani
Notarius Vol 19, No 3 (2026): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v19i3.86108

Abstract

ABSTRACTThe digitalization of land administration through electronic land certificates has introduced juridical disharmony due to inconsistencies between the legal status of waqf land and the data recorded in the electronic land administration system, potentially creating legal uncertainty. This study aims to analyze the forms of juridical disharmony between electronic land certificates and the legal status of waqf land, as well as their implications for legal certainty and legal protection of waqf property in Indonesia. This research employs a normative legal method using statutory and conceptual approaches. The findings indicate that the disharmony results from the lack of integration of legal status updates within the electronic land administration system, thereby reducing legal certainty and protection and highlighting the need for data synchronization and regulatory improvements.Keywords: Waqf Land; Electronic Land Certificate; Juridical Disharmony; Legal CertaintyABSTRAKDigitalisasi administrasi pertanahan melalui penerapan sertipikat elektronik masih menghadapi disharmonisasi yuridis, yang ditunjukkan oleh ketidaksesuaian antara status hukum tanah wakaf dengan data dalam sistem administrasi pertanahan sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis bentuk disharmonisasi yuridis antara sertipikat tanah elektronik dan status hukum tanah wakaf serta implikasinya terhadap kepastian dan perlindungan hukum harta wakaf di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan disharmonisasi yuridis antara sertipikat tanah elektronik dan status hukum tanah wakaf terjadi akibat belum terintegrasinya pembaruan status hukum tanah dalam sistem administrasi pertanahan elektronik. Implikasi yuridisnya berupa berkurangnya kepastian dan perlindungan hukum terhadap harta wakaf, sehingga diperlukan sinkronisasi data dan penyempurnaan sistem administrasi pertanahan elektronik.Kata Kunci: Tanah Wakaf; Sertipikat Elektronik; Disharmonisasi Yuridis; Kepastian Hukum.
Karakteristik Yuridis dan Keabsahan Kontrak Elektronik Menurut Pasal 1320 KUHPerdata dan Undang-Undang ITE Muhammad Fatarafi Muiz Kusuma Billah; Reni Anggriani
Notarius Vol 19, No 3 (2026): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v19i3.88515

Abstract

ABSTRACTThe advancement of information technology has shifted contract-making from paper-based conventional forms into paperless electronic contracts, raising urgency to examine whether civil law can guarantee their validity. This study examines the legal characteristics and validity of electronic contracts under Article 1320 of the Civil Code and the Electronic Transactions Law. Using a normative legal research method with statute and conceptual approaches, this study analyzes primary and secondary legal materials qualitatively. The results show that electronic contract characteristics consist of formal aspects, such as paperless media and electronic signatures, and material aspects, including standard forms and click-wrap models. Electronic contracts are legally valid once they fulfill contract law requirements in a digital context, and electronic documents and signatures possess evidentiary strength equivalent to conventional written documents.Keywords: E-Commerce; Legal Validity; Electronic Contracts; Civil Code.ABSTRAKPerkembangan teknologi informasi mengubah praktik pembuatan perjanjian dari bentuk konvensional menjadi kontrak elektronik yang nirkertas, sehingga menimbulkan urgensi untuk menguji apakah hukum perdata yang ada mampu menjamin keabsahannya. Penelitian ini bertujuan mengkaji karakteristik yuridis dan keabsahan kontrak elektronik menurut Pasal 1320 KUHPerdata dan Undang-Undang ITE. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, penelitian ini menganalisis bahan hukum primer dan sekunder secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan karakteristik yuridis kontrak elektronik mencakup aspek formil seperti media nirkertas dan tanda tangan elektronik, serta aspek materiil berupa klausula baku dan mekanisme persetujuan digital. Kontrak elektronik dinyatakan sah secara hukum selama memenuhi syarat sah perjanjian yang ditafsirkan kontekstual, dan dokumen serta tanda tangan elektronik memiliki kekuatan pembuktian setara dokumen tertulis konvensional.Kata Kunci: E-Commerce; Keabsahan; Kontrak Elektronik; KUHPerdata
Perwalian dan Pengampuan sebagai Instrumen Perlindungan Hak Individu Indira Retno Aryatie; Trisadini Prasastinah Usanti; Athifatul Wafirah
Notarius Vol 19, No 3 (2026): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v19i3.87453

Abstract

ABSTRACTGuardianship and conservatorship are legal instruments designed to protect individuals who are unable to independently exercise their civil rights and interests. This study analyzes legal problems in their implementation based on statutory provisions and a rights-protection perspective. This normative legal research employs statutory, case, and conceptual approaches, using primary and secondary legal materials analyzed qualitatively through descriptive-analytical methods. The findings indicate that guardianship remains vulnerable to abuse of authority and inadequate supervision. Meanwhile, Constitutional Court Decision Number 93/PUU-XX/2022 changed the interpretation of the word “must” to “may” in Article 433 of the Indonesian Civil Code, meaning conservatorship should not be applied automatically. Both instruments must be implemented proportionally while respecting the interests, dignity, rights, and autonomy of protected individuals.Keywords: Guardianship; Conservatorship; Legal Protection.ABSTRAKPerwalian dan pengampuan merupakan instrumen hukum untuk melindungi individu yang belum atau tidak mampu menjalankan hak dan kepentingan keperdataannya secara mandiri. Penelitian ini bertujuan menganalisis problematika pelaksanaan perwalian dan pengampuan berdasarkan peraturan perundang-undangan serta perspektif perlindungan hak. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual, dengan bahan hukum primer dan sekunder yang dianalisis secara kualitatif melalui metode deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perwalian masih menghadapi potensi penyalahgunaan kewenangan dan lemahnya pengawasan. Sementara itu, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-XX/2022 mengubah pemaknaan “harus” menjadi “dapat” dalam Pasal 433 KUHPerdata. Perwalian dan pengampuan perlu dilaksanakan secara proporsional dengan menghormati kepentingan, martabat, hak, dan otonomi pihak yang dilindungi.Kata Kunci: Perwalian; Pengampuan; Perlindungan Hukum
Pendaftaran Tanah sebagai Instrumen Kepastian Hukum Hak atas Tanah di Indonesia Zuraida Aziroh; I Gusti Ayu Gangga Santi Dewi
Notarius Vol 19, No 3 (2026): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v19i3.82387

Abstract

ABSTRACTOne of the Indonesian state's instruments to ensure legal certainty and the protection of land rights is land registration. The purpose of this study is to investigate how land registration contributes to legal certainty in Indonesia, particularly when certificates are issued as strong evidence. A normative legal research methodology was used. The research findings indicate that land registration is very important to ensure legal certainty, especially regarding certificate issues with legal and physical information considered valid unless proven otherwise. This legal certainty is achieved through community involvement in maintaining and updating the information listed in land certificates, as well as the proactive role of the Land Office in carrying out land registration carefully and regularly.Keywords: Land Registration; Legal Certainty; Land Rights.  ABSTRAKDalam rangka menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak atas tanah di Indonesia dilakukan pendaftaran tanah. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pendaftaran tanah bermanfaat untuk kepastian hukum di Indonesia, terutama ketika sertipikat tanah diterbitkan sebagai bukti yang kuat. Metode penelitian hukum yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendaftaran tanah sangat penting untuk menjamin kepastian hukum, khususnya terkait penerbitan sertipikat tanah sebagai alat bukti yang kuat karena data fisik dan data yuridis dalam sertipikat tanah dianggap sah kecuali terbukti sebaliknya. Kepastian hukum ini dicapai dengan peran Kantor Pertanahan dalam penyelenggaraan pendaftaran tanah secara cermat dan tertib.Kata Kunci: Pendaftaran Tanah; Kepastian Hukum; Hak atas Tanah.
Tanggung Jawab PPAT atas Dokumen Palsu dalam Pelayanan Terintegrasi Secara Elektronik Ari Setya Ningrum; Siti Malikhatun Badriyah
Notarius Vol 19, No 3 (2026): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v19i3.86987

Abstract

ABSTRACTElectronic land administration services raise legal issues concerning PPAT liability for the use of forged documents. This study analyzes the legal liability of PPATs for forged documents in electronic land administration and formulates an appropriate regulatory framework to ensure legal certainty and protection. Using a normative juridical method with statutory and conceptual approaches, the data were analyzed qualitatively. The findings show that PPAT liability is fault-based rather than strict, with PPATs responsible for the formal validity of documents, while the parties bear responsibility for their substantive authenticity, unless intentional or negligent conduct is proven. The ideal regulatory framework should clarify PPAT liability, strengthen electronic document verification, adopt a safe harbour principle, and ensure proportionate allocation of responsibilities.Keywords: Land Deed Official (PPAT); Forged Documents; Electronic Land Services.ABSTRAKPelayanan pertanahan elektronik menimbulkan persoalan pertanggungjawaban PPAT atas penggunaan dokumen palsu. Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi tanggung jawab hukum PPAT atas penggunaan dokumen palsu dalam pelayanan pertanahan elektronik serta merumuskan pengaturan yang ideal untuk mewujudkan kepastian dan perlindungan hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual, yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab PPAT didasarkan pada kesalahan dan tidak bersifat mutlak, dengan tanggung jawab PPAT terbatas pada kebenaran formal dokumen, sedangkan kebenaran materiil menjadi tanggung jawab para pihak, kecuali terdapat kesengajaan atau kelalaian. Pengaturan ideal perlu memperjelas batas tanggung jawab, memperkuat verifikasi dokumen elektronik, menerapkan prinsip safe harbour, dan membagi tanggung jawab secara proporsional untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum.Kata Kunci: PPAT; Dokumen Palsu; Pelayanan Pertanahan Elektronik
Tanggung Jawab Sekutu Komplementer pada Dua Persekutuan Komanditer Berstatus Pailit dan Homologasi Nindy Mawa Hapsari; FX. Joko Priyono
Notarius Vol 19, No 3 (2026): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v19i3.86086

Abstract

ABSTRACTThis research is prompted by the legal dualism surrounding a general partner managing two separate commanditaire vennootschaps simultaneously. The urgency of this study lies in analyzing the legal consequences and judicial compatibility between Decision No. 29/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Smg and Decision No. 32/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Smg from an Indonesian bankruptcy law perspective. Employing a normative-juridical approach with prescriptive-analytical specifications, data is evaluated through systematic analysis. The findings reveal that the recent bankruptcy decision triggers managerial paralysis and conflicting asset executions as personal asset control shifts to the curator, forcing an involuntary default on the prior homologation decree. Consequently, the judges' considerations are deemed asynchronous, undermining legal certainty and the going-concern principle due to a rigid application of simplified insolvency evidence.Keywords: Bankruptcy; General Partner; Homologation; Legal Liability; Commercial Court.ABSTRAKPenelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena dualisme status hukum seorang sekutu komplementer yang mengurus dua Persekutuan Komanditer secara bersamaan. Urgensi penelitian ini bertujuan menganalisis akibat hukum serta kesesuaian yuridis antarputusan perkara Nomor 29/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Smg dan Nomor 32/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Smg berdasarkan perspektif hukum kepailitan di Indonesia. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi preskriptif-analitis serta metode analisis data secara sistematis. Hasil penelitian menunjukkan putusan pailit terbaru mengakibatkan berhentinya manajerial perusahaan dan benturan eksekusi aset pribadi sekutu karena beralihnya penguasaan harta kepada kurator, sehingga memicu wanprestasi paksa terhadap putusan homologasi terdahulu. Dalam hal ini, pertimbangan hakim dinilai kurang sinkron dan mencederai prinsip kepastian hukum serta kelangsungan usaha akibat penerapan pembuktian sederhana secara kaku tanpa mempertimbangkan fakta yang ada di lapangan.Kata Kunci: Homologasi; Kepailitan; Pengadilan Niaga; Sekutu Komplementer; Tanggung Jawab Hukum.
Pertanggungjawaban Hukum Notaris atas Pelanggaran Etika Profesi dalam Pelaksanaan Kewenangan Jabatan Rafi Bachtiar Ramadhan Husen; Afif Mahfud
Notarius Vol 19, No 3 (2026): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v19i3.80769

Abstract

ABSTRACTThe notarial profession plays an important role in ensuring legal certainty through the authority to execute authentic deeds. Therefore, the performance of the notarial office must be based on professional ethics and applicable legal provisions. This study aims to analyze the legal liability of notaries for violations of professional ethics in exercising their official authority and to determine the forms of liability arising from such violations. This study employs a normative juridical method using statutory and conceptual approaches. The results indicate that ethical violations do not automatically give rise to administrative, civil, or criminal liability. Liability arises when conduct violates official duties or prohibitions, causes legally recognized harm, or fulfills the elements of a criminal offense.Keywords: Notary Ethics; Professional Responsibility; Publik Official; Legal Certainty.ABSTRAKProfesi notaris memiliki peran penting dalam memberikan kepastian hukum melalui kewenangan pembuatan akta autentik, sehingga pelaksanaan jabatan harus berlandaskan etika profesi dan ketentuan hukum yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban hukum notaris atas pelanggaran etika profesi dalam pelaksanaan kewenangan jabatan serta menentukan bentuk pertanggungjawaban yang dapat timbul berdasarkan sifat pelanggarannya. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran etika tidak serta-merta menimbulkan pertanggungjawaban administratif, perdata, atau pidana. Pertanggungjawaban timbul apabila perbuatan tersebut melanggar kewajiban atau larangan jabatan, menimbulkan kerugian yang memenuhi unsur perdata, atau memenuhi unsur tindak pidana. Oleh karena itu, pertanggungjawaban notaris ditentukan berdasarkan sifat perbuatan, norma yang dilanggar, unsur kesalahan, serta akibat yang ditimbulkan.Kata Kunci: Etika Notaris; Kepastian Hukum; Pejabat Umum; Tanggung Jawab Profesi.
Reformulasi Hukum Persaingan Usaha dalam Menghadapi Perkembangan Dominasi Artificial Intelligence Salmaa Oktavia Putri; Aminah Aminah
Notarius Vol 19, No 3 (2026): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v19i3.82832

Abstract

ABSTRACTThe development of Artificial Intelligence (AI) and digital transformation has created new dynamics in business competition within the technology and information sectors, including potential monopolistic practices and price manipulation. This study analyzes existing legal frameworks governing AI in business competition and formulates an ideal legal framework through reintegrating law and AI-based service governance in this sector. The study uses a doctrinal legal method with statutory and conceptual approaches. Findings show the need for governance reform through service standardization and clearer legal norms, particularly Article 25 on abuse of dominant position, addressing AI use in business, including control of data, algorithms, and technology that may strengthen market power. The study recommends strengthening KPPU's supervisory authority and comprehensive regulations considering philosophical, sociological, and juridical aspects.Keywords: Artificial Intelligence; Service Standardization; Business Competition; Dominant Position.ABSTRAKPerkembangan kecerdasan artifisial (AI) dan transformasi digital memunculkan dinamika baru dalam persaingan usaha di sektor teknologi dan informasi, termasuk potensi monopoli dan permainan harga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi eksisting pengaturan hukum AI dalam persaingan usaha serta merumuskan konstruksi hukum ideal melalui reintegrasi hukum dan tata kelola layanan berbasis AI untuk merespons persaingan usaha di sektor tersebut. Penelitian menggunakan metode doktrinal dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan perlunya reformasi tata kelola melalui standardisasi layanan dan perumusan norma yang lebih jelas, khususnya Pasal 25 mengenai penyalahgunaan posisi dominan, guna merespons pemanfaatan AI dalam praktik bisnis, termasuk penguasaan data, algoritma, dan teknologi yang berpotensi memperkuat kekuatan pasar. Penelitian merekomendasikan penguatan kewenangan pengawasan KPPU serta pembentukan regulasi komprehensif yang memperhatikan aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis.Kata Kunci: Artificial Intelligence; Standardisasi Layanan; Persaingan Usaha; Posisi Dominan

Page 74 of 75 | Total Record : 743

 71   72   73   74   75 

Filter by Year

2009 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 19, No 3 (2026): Notarius Vol 19, No 2 (2026): Notarius Vol 19, No 1 (2026): Notarius Vol 19: Special Issue (2026) : Dinamika Perkembangan Hukum Profesi Notaris dan PPAT Vol 18, No 4 (2025): Notarius Vol 18, No 3 (2025): Notarius Vol 18, No 2 (2025): Notarius Vol 18, No 1 (2025): Notarius Vol 17, No 3 (2024): Notarius Vol 17, No 2 (2024): Notarius Vol 17, No 1 (2024): Notarius Vol 16, No 3 (2023): Notarius Vol 16, No 2 (2023): Notarius Vol 16, No 1 (2023): Notarius Vol 15, No 2 (2022): Notarius Vol 15, No 1 (2022): Notarius Vol 14, No 2 (2021): Notarius Vol 14, No 1 (2021): Notarius Vol 13, No 2 (2020): Notarius Vol 13, No 1 (2020): Notarius Vol 12, No 2 (2019): Notarius Vol 12, No 1 (2019): Notarius Vol 11, No 2 (2018): Notarius Vol 11, No 1 (2018): Notarius Vol 8, No 2 (2015): Notarius Vol 4, No 1 (2013): Notarius Vol 1, No 1 (2009): Notarius More Issue