cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
jurnalnotarius@live.undip.ac.id
Editorial Address
Gedung Kenotariatan FH UNDIP Kampus Pleburan Jalan Imam Bardjo, S.H. No.1-3 Semarang
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
NOTARIUS
Published by Universitas Diponegoro
ISSN : 20861702     EISSN : 26862425     DOI : 10.14710/nts.v12i1
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Fokus dan ruang lingkup cakupan Notarius meliputi Hukum Perdata, Hukum Perjanjian, Hukum Pajak, Hukum Bisnis, Hukum Perikatan, Hukum Adat, Hukum Petanahan, Prinsip Pembuatan Akta, dan Hukum Administrasi Kenotariatan. dan Semua Artikel yang tekait langsunga dengan ruang lingkut kajian adan atau sudi tentang kenotariatan.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 715 Documents
 68   69   70   71   72 
Perlindungan Hukum Pihak Ketiga Atas Perjanjian Gadai yang Barang Jaminan Hasil dari Kejahatan Muharamah, Filza Yulinda; Sukirno, Sukirno
Notarius Vol 17, No 2 (2024): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/vol%viss%ipp1245-1259

Abstract

Urgensi Akta Perjanjian Kredit Notariil di Dunia Perbankan Wakhidianto, Teguh; Wisnaeni, Fifiana
Notarius Vol 17, No 2 (2024): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v17i2.55366

Abstract

ABSTRACTThe bank avoids risks by requiring an authentic deed, executed by a Notary, for the credit agreement. The research focuses on normative juridical analysis. Its aim is to assess the benefits of using a notarial deed for bank credit agreements compared to private agreements, and the role of the Notary in this context. Findings demonstrate that a notarial deed provides strong and conclusive evidence, especially when the debtor questions the validity or accuracy of the credit agreement. The Notary's role is crucial in creating banking credit agreement deeds, as they are expected to act professionally and offer legal protection, given their status as public officials.Keywords: Credit Agreement; Notary; Banking.ABSTRAKPihak bank tidak ingin mengambil resiko yang tidak diinginkan, maka perjanjian kredit harus dibuat dalam bentuk akta otentik oleh Notaris. Jenis penelitian adalah yuridis normative. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui manfaat pembuatan perjanjian kredit bank dengan akta notariil dibandingkan dengan akta di bawah tangan dan Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Kredit Notariil di Dunia Perbankan. Hasil penelitian diketahui bahwa manfaat akta notariil dalam perjanjian kredit bank adalah sebagai alat bukti yang kuat dan sempurna jika terjadi dalam hal debitor mempermasalahkan keabsahan atau kebenaran akta perjanjian kredit yang telah dibuat. Peranan notaris dalam pembuatan akta perjanjian kredit perbankan sangatlah penting, notaris sebagai pejabat publik dituntut untuk bersikap professional sehingga dapat memberikan perlindungan hukum.Kata Kunci: Perjanjian Kredit; Notariil; Perbankan.
Pengendalian Pencemaran Air Akibat Kegiatan Industri Tahu Viky, Viky; Nurudin, Agus
Notarius Vol 17, No 2 (2024): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v17i2.50648

Abstract

ABSTRACTIndustrial tofu waste can impact water bodies if not properly managed, leading to water quality issues and harm to aquatic life. This study aims to examine and analyze the implementation of water pollution control resulting from tofu industry activities. The research uses a sociological-empirical method, with data collected through literature review and interviews, and analyzed using qualitative data analysis. The findings indicate that pollution control and environmental damage mitigation from tofu industry activities, particularly in Prambanan District, Klaten Regency, are not adequately implemented. The study recommends that authorities should provide outreach and supervision and encourage businesses to implement centralized wastewater treatment systems (IPAL) to facilitate tofu industry operations.Keywords: Tofu Industry; Waste; Pollution ControlABSTRAKLimbah hasil industri tahu akan berpengaruh terhadap badan air apabila langsung dibuang tanpa dilakukan pengelolaan terlebih dahulu, dan menyebabkan masalah terhadap kualitas air dan kehidupan biota akuatik. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis pelaksanaan pengendalian pencemaran air sebagai akibat kegiatan industri tahu. Penelitian ini menggunakan metode penelitian sosiologis empiris. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi kepustakaan dan wawancara, kemudian dianalisis menggunakan metode analisis data kualitatif. Hasil penelitian ialah pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan sebagai akibat kegiatan industri tahu khususnya di Kecamatan Prambanan Kabupaten Klaten belum dilakukan dengan baik dan penulis menyarankan kepada pihak yang berwenang perlu melakukan penyuluhan dan pengawasan serta mendorong para pelaku usaha untuk melakukan IPAL secara bersamaan untuk mempermudah kegiatan industri tahu.Kata Kunci: Industri Tahu; Limbah; Pengendalian Pencemaran
Peran PPAT dan Keabsahan APHT Menurut Sistem Hak Tanggungan Elektronik Damanto, Dianastuti; Silviana, Ana
Notarius Vol 17, No 2 (2024): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v17i2.50400

Abstract

Tinjauan Manfaat Kerja sama Notaris dengan Bank Dalam Pembuatan Akta Notaris/Otentik kusuma, Hendra; Prananda, Rahandy Rizky
Notarius Vol 17, No 2 (2024): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v17i2.61485

Abstract

Pertanggung Jawaban Notaris dalam Kesalahan Pembuatan Akta Sabrina, Rosiana Rahmadani; Musyafah, Aisyah Ayu
Notarius Vol 17, No 2 (2024): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v17i2.54095

Abstract

ABSTRACTA notary is a public official authorized to draft binding and legally effective deeds. Errors in deed preparation by a notary can cause losses for involved parties. This study examines the legal responsibility of notaries for mistakes in deed creation and the validity of deeds that do not follow legal procedures. The research employs a normative juridical method. Findings show that notaries may be held liable for the content of an authentic deed if there is intent or negligence involved. According to Article 84 of the Notary Office Law, a notarial deed that fails to comply with legal requirements may be legally void and have only the evidentiary value of a private deedKeyword: Notary; Accountability; Deed.ABSTRAKNotaris adalah pejabat publik yang berwenang untuk membuat akta atau pernyataan tertulis yang bersifat mengikat, sah dan menghasilkan akibat hukum. Kesalahan pembuatan akta oleh notaris dapat menyebabkan kerugian bagi pihak yang terkait dengan akta tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban hukum terhadap notaris dalam kesalahan pembuatan akta dan keabsahan akta notaris yang dibuat tidak sesuai dengan prosedur berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Notaris dapat dibebani pertanggungjawaban terhadap isi Akta Autentik yang dibuatnya jika ada kesengajaan maupun kelalaian notaris dalam pembuatan akta autentik. Pasal 84 Undang-Undang Jabatan Notaris, menjelaskan akta notaris yang tidak sesuai perundang-undangan dapat mengakibatkan kebatalan hukum, menyebabkan kekuatan pembuktian sebatas akta dibawah tangan.Kata Kunci: Notaris; Pertanggungjawaban; Akta.
Perlindungan Hukum Terhadap Wanprestasi Perjanjian Bangun Guna Serah (Build Operate Transfer) Norhamid, Muhammad; Handoko, Widhi
Notarius Vol 17, No 1 (2024): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v17i1.34249

Abstract

Perbandingan Aspek Hukum Pendaftaran Tanah Melalui PRONA dan PTSL (Studi Kantor Pertanahan Kota Cirebon) Dewani, Alnada; Silviana, Ana
Notarius Vol 17, No 2 (2024): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v17i2.52814

Abstract

ABSTRACTPRONA is an activity funded by the government aimed at providing certainty over community land rights by means of mass certification. Prona was improved to become PTSL for all regions of Indonesia, including the City of Cirebon to ensure legal certainty through certificates of ownership of community land rights in a precise, fast and inexpensive manner. The research method used is empirical juridical where the research refers to the facts that exist in a society, legal entity/government. The results of the study concluded that the PRONA and PTSL equations are the same for creating legal certainty. PTSL inhibiting factors, lack of human resources, less spacious room facilities, unstable wifi/internet network, limited number of copiers and uncooperative village officials, so that people who do not know about the PTSL program.Keywords: PTSL; PRONA; Certificate.ABSTRAKPRONA merupakan kegiatan yang dibiayai oleh pemerintah bertujuan untuk memberikan kepastian hak atas tanah masyarakat dengan pensertifikatan secara massal. Prona diperbaiki menjadi PTSL untuk seluruh wilayah Indonesia, termasuk Kota Cirebon untuk menjamin kepastian hukum melalui persertifikatan kepemilikan hak atas tanah masyarakat secara tepat cepat dan murah. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dimana dalam penelitian mengacu kepada fakta-fakta yang ada didalam suatu masyarakat, badan hukum/pemerintah. Hasil penelitian disimpulkan Persamaan PRONA dan PTSL yaitu sama-sama untuk menciptakan kepastian hukum. Faktor penghambat PTSL, kekurangan tenaga SDM, Fasilitas ruangan kurang luas, jaringan wifi/internet tidak stabil, mesin foto kopi jumlahnya terbatas dan perangkat desa yang kurang kooperatif, sehingga masyarakat yang tidak mengetahui program PTSL.kata Kunci: PTSL; PRONA; Sertifikat.
Pelaksanaan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Widiastuti, Ina Widiastuti; Mahfud, Muh. Afif
Notarius Vol 17, No 2 (2024): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v17i2.52023

Abstract

Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Waktu Kerja Lembur Sopir Angkutan PT. Midun Dharma Dibyana, Donni Lukman; Priyono, Ery Agus
Notarius Vol 17, No 2 (2024): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v17i2.56589

Abstract

ABSTRACTRegulations governing working hours and overtime pay for long-distance transport drivers' employment remain unaddressed, resulting in a legal vacuum and complications for businesses with contractual agreements. This research aims to identify and analyze legal protection measures against infractions related to working hours and overtime pay for long-distance transport drivers, along with methods for conflict resolution, such as PT settlement. The research methodology employed is empirical-juridical. Findings reveal legal safeguards against violations involving the Industrial Relations Court and the enforcement of work norms by labor inspectors. Problem resolution involves establishing legal certainty, defining working hours, and determining overtime wages for long-distance transport drivers through well-calculated work agreements.Keywords: violation of working time; overtime; driver.ABSTRAKPengaturan mengenai waktu kerja dan upah kerja lembur untuk pekerjaan sopir angkutan jarak jauh belum diatur dan menimbulkan permasalahan berupa kekosongan hukum bagi pelaku usaha yang memiliki kontrak kerja. Tujuan penelitian untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap pelanggaran waktu kerja dan upah kerja lembur bagi sopir angkutan jarak jauh dan bentuk penyelesaian PT. Midun Dharma. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Hasil penelitian yaitu bentuk perlindungan hukum atas pelanggaran waktu kerja dan upah kerja lembur sopir angkutan jarak jauh melalui Pengadilan Hubungan Industrial dan penegakan norma kerja oleh pengawas ketenagakerjaan. Penyelesaian permasalahan dilakukan dengan memberikan kepastian hukum, pengaturan waktu kerja dan upah kerja lembur sopir angkutan jarak jauh berupa perjanjian kerja bersama sepanjang memiliki nilai perhitungan yang lebih baik.Kata Kunci: Pelanggaran Waktu Kerja; Lembur; Sopir.

Page 71 of 72 | Total Record : 715

 68   69   70   71   72 

Filter by Year

2009 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 19, No 1 (2026): Notarius Vol 19: Special Issue (2026) : Dinamika Perkembangan Hukum Profesi Notaris dan PPAT Vol 18, No 4 (2025): Notarius Vol 18, No 3 (2025): Notarius Vol 18, No 2 (2025): Notarius Vol 18, No 1 (2025): Notarius Vol 17, No 3 (2024): Notarius Vol 17, No 2 (2024): Notarius Vol 17, No 1 (2024): Notarius Vol 16, No 3 (2023): Notarius Vol 16, No 2 (2023): Notarius Vol 16, No 1 (2023): Notarius Vol 15, No 2 (2022): Notarius Vol 15, No 1 (2022): Notarius Vol 14, No 2 (2021): Notarius Vol 14, No 1 (2021): Notarius Vol 13, No 2 (2020): Notarius Vol 13, No 1 (2020): Notarius Vol 12, No 2 (2019): Notarius Vol 12, No 1 (2019): Notarius Vol 11, No 2 (2018): Notarius Vol 11, No 1 (2018): Notarius Vol 8, No 2 (2015): Notarius Vol 4, No 1 (2013): Notarius Vol 1, No 1 (2009): Notarius More Issue