cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
jurnalnotarius@live.undip.ac.id
Editorial Address
Gedung Kenotariatan FH UNDIP Kampus Pleburan Jalan Imam Bardjo, S.H. No.1-3 Semarang
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
NOTARIUS
Published by Universitas Diponegoro
ISSN : 20861702     EISSN : 26862425     DOI : 10.14710/nts.v12i1
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Fokus dan ruang lingkup cakupan Notarius meliputi Hukum Perdata, Hukum Perjanjian, Hukum Pajak, Hukum Bisnis, Hukum Perikatan, Hukum Adat, Hukum Petanahan, Prinsip Pembuatan Akta, dan Hukum Administrasi Kenotariatan. dan Semua Artikel yang tekait langsunga dengan ruang lingkut kajian adan atau sudi tentang kenotariatan.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 727 Documents
 69   70   71   72   73 
Kepailitan Akibat Pembatalan Pengesahan Perjanjian Perdamaian Oleh Kreditor Separatis Karar, Tegar Amar; Yunanto, Yunanto
Notarius Vol 17, No 2 (2024): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v17i2.43352

Abstract

ABSTRACTPT. Bank QNB Indonesia, Tbk.. and Qatar National Bank (Q.P.S.C) Singapore Branch, as separatist creditors, considered that the ratification of the peace agreement had not met the requirements and then filed an appeal. The purpose of this study is to examine the position of separatist creditors in ratifying peace agreements and to analyze the Supreme Court Decision Number 1434K/Pdt.Sus-Bankrupt/2020 according to the provisions ofthe Bankruptcy Law. The research method used is normative juridical. The results ofthe study show that the Bankruptcy Law regulates the position of separatist creditors in the ratification of peace agreements within the framework of PKPU. Supreme Court Decision Number 1434K/Pdt.Sus-Bankrupt/2020 annulled the Central Jakarta Commercial Court Decision, resulting in PT. Plaza Adika Lestari was declared bankrupt, according to the Bankruptcy Law.Keywords: Bankruptcy; Separatist Creditors; Peace Agreement.ABSTRAKPT. Bank QNB Indonesia, Tbk.. dan Qatar National Bank (Q.P.S.C) Singapore Branch, selaku kreditor separatis beranggapan bahwa pengesahan perjanjian perdamaian belum memenuhi persyaratan dan kemudian mengajukan upaya kasasi. Tujuan penelitian ini adalah mengkaji kedudukan kreditor separatis dalam pengesahan perjanjian perdamaian dan menganalisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1434K/Pdt.Sus-Pailit/2020 telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Kepailitan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian diketahui bahwa Undang-Undang Kepailitan mengatur kedudukan kreditor separatis terhadap pengesahan perjanjian perdamaian dalam rangka PKPU. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1434K/Pdt.Sus-Pailit/2020 membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, sehingga akibatnya PT. Plaza Adika Lestari dinyatakan pailit, sudah sesuai dengan Undang-Undang Kepailitan.Kata Kunci: Kepailitan; Kreditor Separatis; Perjanjian Perdamaian.
Notaris dalam Kedudukannya Sebagai Pihak dalam Sengketa Perdata Berkaitan dengan Produk Akta yang Dibuatnya Laukitasari, Reiny; Santoso, Budi
Notarius Vol 17, No 2 (2024): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v17i2.49875

Abstract

ABSTRACTEvery unlawful act causing harm obligates the perpetrator to provide compensation. This study analyzes the judge's considerations in Court Decision Number 267/PDT.G/2015/PN.JKT.PST, which offers protection to consumers. The research method used is normative. The findings indicate that consumer rights protection remains weak. Investors typically commit to being responsible for damages or breaches of construction contracts in accordance with Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. However, in practice, it is difficult for consumers to demand accountability from developers. The conclusion highlights the importance of implementing concrete and fair compensation responsibilities for consumers in the process of purchasing a home on credit.Keywords: Notary; Dispute; Civil; Deed.ABSTRAKSetiap perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian mewajibkan pelaku untuk memberikan ganti rugi. Penelitian ini menganalisis pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Nomor 267/PDT.G/2015/PN.JKT.PST yang memberikan perlindungan kepada konsumen. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hak konsumen masih lemah. Investor biasanya berkomitmen untuk bertanggung jawab atas ganti rugi terkait kerusakan atau pelanggaran kontrak konstruksi, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Namun, dalam praktiknya, sulit bagi konsumen untuk menuntut tanggung jawab pengembang. Kesimpulannya adalah pentingnya pelaksanaan tanggung jawab ganti rugi yang konkret dan adil bagi konsumen dalam proses pembelian tempat tinggal secara kredit.Kata Kunci: Notaris; Sengketa; Perdata; Akta.
Akibat Hukum Terhadap Akta Autentik Apabila Klien Menggunakan Identitas Palsu Dzulqarnain, Salsabilla; Prasetyo, Mujiono Hafidh
Notarius Vol 17, No 2 (2024): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v17i2.51265

Abstract

ABSTRACTCurrently, there are more notaries in Indonesia than ever before, which forces them to concentrate solely on the numerous deeds that are created every day, opening a legal gap that allows appearers to use fictitious names. This research aims to ascertain the legal ramifications of a genuine deed if the signer employs a fictitious identity as well as the legal protection for notaries in such a scenario. The paper adopts a normative legal perspective. The study's findings indicate that a notary's fraudulently signed document cannot be considered a valid document. This can be accomplished by including a provision at the conclusion of the deed regarding the notary's legal protection.Keywords: Notary; Notary Deed; Legal Protection.ABSTRAKSaat ini jumlah Notaris di Indonesia semakin meningkat dan membuat Notaris hanya berfokus pada banyaknya jumlah akta yang dibuat setiap harinya, sehingga hal ini menimbulkan celah hukum yaitu para penghadap dapat menggunakan identitas palsu. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui akibat hukum terhadap akta autentik apabila penghadapnya menggunakan identitas palsu dan perlindungan hukum terhadap Notaris apabila penghadapnya menggunakan identitas palsu. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan, akta Notaris yang penghadapnya menggunakan identitas palsu tidak dapat diperlakukan sebagai akta autentik. Terkait perlindungan hukum terhadap Notaris dapat dilakukan dengan menambahkan klausul di akhir akta yang menyatakan Notaris tidak bertanggungjawab terhadap data palsu penghadapnya.Kata Kunci: Notaris; Akta Notaris; Perlindungan Hukum.
Penggunaan Doktrin Piercing The Corporate Veil Terhadap Dewan Komisaris PT. Pertamina (Persero) Indrawan, Wilson; Mahmudah, Siti
Notarius Vol 17, No 2 (2024): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v17i2.49512

Abstract

ABSTRACTThe role of the board of directors in a company and the potential for them to be held personally responsible for legal matters. The board is responsible for overseeing and advising the directors as per the Limited Liability Company Law. The article focuses on the board of commissioners at PT Pertamina and investigates if they have fulfilled their duties as supervisors and if the piercing the corporate veil doctrine can be applied against them. The research uses a normative juridical method and concludes that the board of commissioners at PT Pertamina have acted in accordance with the law and company articles, making them exempt from personal accountability.Keywords: Corporate Law; Board of Commissioners; Piercing The Corporate Veil.ABSTRAKDewan Komisaris dalam perusahaan berbentuk PT.,  bertugas sebagai pengawas dan memberikan nasihat kepada direksi, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas. Namun, mungkin saja mereka bertanggung jawab secara pribadi. Tujuan dari artikel ini adalah untuk memeriksa apakah Dewan Komisaris PT. Pertamina telah melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pengawas sesuai dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas dan bagaimana penerapan doktrin piercing the corporate veil pada Dewan Komisaris PT. Pertamina berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Dewan Komisaris PT. Pertamina telah melakukan tugas dan fungsinya sesuai dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar perusahaan, sehingga tidak bisa diminta pertanggungjawaban pribadi menurut doktrin piercing the corporate veil.Kata Kunci: Dewan Komisaris; Piercing The Corporate Veil, PT. Pertamina.
Perlindungan Hukum Pada Seni Tradisional Langgam Jawa Wulandari, Keksi; Aidi, Zil
Notarius Vol 17, No 2 (2024): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/vol%viss%ipp81-97

Abstract

ABSTRACTLanggam Jawa is the result of traditional Indonesian folk culture and becomes the common ownership of the Indonesian people and correlated with this, the Copyright Law (UUHC) stipulates that the copyright of songs, dances, and other works of art in Indonesia is held by the state.  But it is not accompanied by a spirit of legal protection against it. This research is normative legal research, with a statutory approach, using primary and secondary legal materials. Carried out using qualitative analysis, with deductive reasoning. As a result of research on Langgam Jawa as a traditional artwork that has been going on for generations, the copyright protection of traditional works will be held by the state as regulated in Pasa1 10 paragraph 2 of the UUHC.Keywords: Traditional Arts; Javanese Style.ABSTRAKLanggam Jawa ialah hasil kultur tradisional rakyat Indonesia dan menjadi kepemilikan bersama masyarakat Indonesia dan berkorelasi dengan hal tersebut, Undang-Undang Hak Cipta (UUHC) menetapkan hak cipta lagu, tari, dan karya seni lainnya yang ada di Indonesia dipegang oleh negara.  Namun tak diiringi dengan spirit proteksi hukum terhadapnya. Riset ini ialah riset hukum normatif, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, memakai bahan hukum primer dan sekunder. Dilaksanakan dengan memakai analisis kualitatif, dengan penalaran deduktif. Hasil riset Langgam Jawa sebagai karya seni tradisional yang sudah berlangsung turun temurun, maka proteksi Hak Cipta atas karya tradisional akan dipegang oleh negara sebagaimana diatur dalam Pasa1 10 ayat 2 UUHC. Dalam rangka mengembangkan Langgam Jawa dibutuhkan peran masyarakat dan seniman untuk memakai Langgam Jawa dalam segala aktivitas.Kata Kunci: Kesenian Tradisional; Langgam Jawa.
Tantangan Jabatan Notaris Menghadapi Disrupsi Teknologi Hukum Digital Icha Sri Herlina; Bagus Rahmanda; Happy Yulia Anggraeni
Notarius Vol 19, No 2 (2026): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v19i2.84799

Abstract

ABSTRACTLegal protection for notaries is important because notaries are vulnerable to criminalization due to false statements made by appearers, although notaries are only responsible for the formal aspects of authentic deeds. This study aims to analyze the urgency and formulation of legal protection for notaries based on the Law on Notary Position, the Criminal Code, and the Electronic Information and Transactions Law to ensure legal certainty and prevent the criminalization of notaries in the digital era. This research uses a normative juridical method with statutory and qualitative descriptive approaches. The results show that legal protection for notaries must be strengthened through harmonization of regulations, improvement of digital verification systems, and optimization of the role of the Notary Honorary Council in Indonesia.Keywords: Legal Protection; Notary; False Statements; Authentic Deed; Criminalization; Digital Era.ABSTRAKPerlindungan hukum terhadap notaris penting karena notaris berisiko dikriminalisasi akibat keterangan palsu penghadap, padahal notaris hanya bertanggung jawab pada aspek formal akta autentik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi dan formulasi perlindungan hukum terhadap notaris atas keterangan palsu penghadap berdasarkan UUJN, KUHP, dan UU ITE guna mewujudkan kepastian hukum dan mencegah kriminalisasi notaris di era digital. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa urgensi perlindungan hukum terhadap notaris diperlukan untuk memberikan kepastian hukum dan mencegah kriminalisasi notaris atas keterangan palsu penghadap sepanjang notaris bertindak sesuai prosedur. Perlindungan hukum tersebut perlu diperkuat melalui harmonisasi UUJN, KUHP, dan UU ITE serta penguatan sistem digital dan peran Majelis Kehormatan Notaris di era digital.Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Notaris, Keterangan Palsu; Akta Otentik; Kriminalisasi; Era Digital.
Urgensi Perlindungan Hukum Notaris terhadap Keterangan Palsu Penghadap dalam Pembuatan Akta Otentik Teti Ratnasari; Budi Santoso; Ahmad Jamaludin
Notarius Vol 19, No 2 (2026): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v19i2.84213

Abstract

ABSTRACTThe increasing criminalization of Notaries as a result of the expansion of legal liability beyond the limits of formal truth in the making of authentic deeds has created a chilling effect on civil legal services in Indonesia. This study aims to examine and analyze the disconnection of Notarial legal responsibility, as well as the impact of criminalization and the resulting chilling effect on civil law services in Indonesia. The research employs a normative juridical method using statutory and qualitative descriptive approaches. The results of this study indicate that the disconnection in the limits of Notarial formal liability and the increasing criminalization of Notaries have generated a chilling effect that adversely affects legal certainty, civil legal services, and public trust in authentic deeds.Keywords: Legal Protection; False Statements; Appearing Parties; Authentic Deed.ABSTRAKMeningkatnya kriminalisasi terhadap Notaris sebagai akibat dari perluasan pertanggungjawaban hukum oleh notaris yang melampaui batas kebenaran formil dalam pembuatan akta autentik, sehingga menimbulkan chilling effect terhadap pelayanan hukum keperdataan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis diskoneksi tanggung jawab hukum Notaris serta dampak kriminalisasi dan chilling effect terhadap pelayanan hukum keperdataan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa diskoneksi batas pertanggungjawaban formil Notaris dan meningkatnya kriminalisasi telah menimbulkan chilling effect yang berdampak pada kepastian hukum, pelayanan hukum keperdataan, dan kepercayaan masyarakat terhadap akta autentik.Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Keterangan Palsu; Penghadap; Akta Otentik.
Klausula Eksonerasi Fintech Lending: Uji Keabsahan dan Keadilan Kontraktual pada Platform Kredivo Sylvester Enricho Mahardika; Achmad Busro
Notarius Vol 19, No 2 (2026): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v19i2.83501

Abstract

ABSTRACTExoneration clauses in standard electronic contracts used by Kredivo have the potential to create contractual imbalance because they unilaterally limit the provider’s liability and disadvantage consumers. This study aims to analyze the substantive validity of exoneration clauses based on civil law and their application from the perspective of contractual justice between providers and users. The research method employed is normative juridical research using statutory, conceptual, and case study approaches on the Kredivo platform. The results of the study indicate that the validity of exoneration clauses on the Kredivo platform must comply with the principles of justice, good faith, and consumer protection. Therefore, clauses that are unilaterally drafted and disproportionately transfer risks to consumers may be declared invalid because they do not reflect contractual fairness.Keywords: Exoneration Clause; Fintech Lending; Substantive Validity; Contractual Fairness; Kredivo.ABSTRAKKlausula eksonerasi dalam kontrak baku elektronik pada layanan Kredivo berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan kontraktual karena membatasi tanggung jawab penyelenggara secara sepihak dan merugikan konsumen. Penelitian ini bertujuan menganalisis keabsahan substantif klausula eksonerasi berdasarkan hukum perdata serta penerapannya ditinjau dari perspektif keadilan kontraktual antara penyelenggara dan pengguna. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus pada platform Kredivo. Hasil penelitian yakni keabsahan klausula eksonerasi pada platform Kredivo harus memenuhi prinsip keadilan, itikad baik, dan perlindungan konsumen, sehingga klausula yang disusun sepihak dan mengalihkan risiko secara tidak proporsional kepada konsumen berpotensi dinyatakan tidak sah karena tidak mencerminkan keadilan kontraktual.Kata Kunci: Klausula Eksonerasi; Fintech Lending; Keabsahan Substantif; Keadilan Kontraktual; Kredivo
Keabsahan Pemindahan Hak Tanah Bercacat Kehendak dan Perlindungan Pembeli Beritikad Baik Akhmad Arda Raihan Rabbani Djunaid; Aisyah Ayu Musyafah; Siti Hapsah Isfardiyana
Notarius Vol 19, No 2 (2026): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v19i2.83766

Abstract

ABSTRACTThe transfer of land rights through sale and purchase must fulfill both material and formal requirements to be legally valid. However, in practice, defects of consent often affect the validity of agreements. This study aims to analyze the validity of land rights transfers involving such defects and to examine legal protection for good faith purchasers. It employs a normative juridical method with statutory, conceptual, and case approaches, focusing on Supreme Court Decision Number 516 PK/Pdt/2021 and related rulings. The results show that validity is assessed formally and materially; defects of consent do not automatically invalidate rights but shift liability to the responsible party, while protection for good faith purchasers is maintained to ensure legal certainty, transactional stability, and justice.Keywords: Defect of Will; Land Transfer; Good Faith; Legal Certainty; Unlawful Act.ABSTRAKPemindahan hak atas tanah melalui jual beli harus memenuhi syarat materiil dan formil agar sah menurut hukum. Namun, dalam praktik kerap ditemukan cacat kehendak yang memengaruhi keabsahan perjanjian. Penelitian ini bertujuan menganalisis keabsahan pemindahan hak atas tanah yang mengandung cacat kehendak serta mengkaji perlindungan hukum bagi pembeli beritikad baik. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, khususnya Putusan Mahkamah Agung Nomor 516 PK/Pdt/2021 beserta putusan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keabsahan pemindahan hak dinilai secara formil dan materiil, di mana cacat kehendak tidak otomatis membatalkan hak, melainkan mengalihkan tanggung jawab kepada pelaku, sementara perlindungan bagi pembeli beritikad baik tetap dijamin guna menjaga kepastian, stabilitas transaksi, serta keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilanKata Kunci:  Cacat Kehendak; Pemindahan Hak Atas Tanah; Itikad Baik; Kepastian Hukum; Perbuatan Melawan Hukum.
Implikasi Yuridis Pelanggaran Batas Wilayah Jabatan Notaris terhadap Otentisitas Akta Belinda Pudjilianto; Ery Agus Priyono
Notarius Vol 19, No 2 (2026): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v19i2.80708

Abstract

ABSTRACTNotary is a public official authorized to make authentic deeds limited by their domicile and jurisdiction. Unfair business competition and the desire to obtain as many clients as possible often lead to violations of their jurisdiction. These action violates laws and regulations, and risk diminishing the authenticity of the deed, rendering it a private deed. This normative juridical research analyzes the role of laws and regulations in maintaining professionalism using laws, conceptual, and case approach. The result of this study indicates that although regulations regarding jurisdictional boundaries, codes of ethics, and sanctions have been regulated in such a way, however, there are still violations committed by notaries, therefore, a review of their implementation and enforcement is necessary to ensure legal certainty.Keywords: Boundaries; Code of Ethics; Notary; Violation; Sanctions.ABSTRAKNotaris merupakan pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik yang dibatasi tempat kedudukan dan wilayah jabatan. Fenomena persaingan usaha yang tidak sehat dan keinginan untuk mendapatkan klien sebanyak-banyaknya sering memicu pelanggaran wilayah jabatan. Tindakan ini melanggar peraturan perundang-undangan dan berisiko menghilangkan sifat autentik akta sehingga menjadi akta di bawah tangan. Penelitian yuridis normatif ini menganalisis peranan UUJN dan Kode Etik Notaris dalam menjaga profesionalisme jabatan dengan menggunakan pendekatan undang-undang, konseptual, dan kasus. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun regulasi batas wilayah jabatan, kode etik, dan sanksi sudah diatur sedemikian rupa, namun masih terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris, sehingga perlu adanya kajian ulang terhadap penerapan dan penegakan hukumnya di lapangan guna menjamin kepastian hukum.Kata Kunci: Batas Wilayah; Kode Etik; Notaris; Pelanggaran; Sanksi.

Page 72 of 73 | Total Record : 727

 69   70   71   72   73 

Filter by Year

2009 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 19, No 2 (2026): Notarius Vol 19, No 1 (2026): Notarius Vol 19: Special Issue (2026) : Dinamika Perkembangan Hukum Profesi Notaris dan PPAT Vol 18, No 4 (2025): Notarius Vol 18, No 3 (2025): Notarius Vol 18, No 2 (2025): Notarius Vol 18, No 1 (2025): Notarius Vol 17, No 3 (2024): Notarius Vol 17, No 2 (2024): Notarius Vol 17, No 1 (2024): Notarius Vol 16, No 3 (2023): Notarius Vol 16, No 2 (2023): Notarius Vol 16, No 1 (2023): Notarius Vol 15, No 2 (2022): Notarius Vol 15, No 1 (2022): Notarius Vol 14, No 2 (2021): Notarius Vol 14, No 1 (2021): Notarius Vol 13, No 2 (2020): Notarius Vol 13, No 1 (2020): Notarius Vol 12, No 2 (2019): Notarius Vol 12, No 1 (2019): Notarius Vol 11, No 2 (2018): Notarius Vol 11, No 1 (2018): Notarius Vol 8, No 2 (2015): Notarius Vol 4, No 1 (2013): Notarius Vol 1, No 1 (2009): Notarius More Issue