Garuda - Garba Rujukan Digital

MOBILITAS SOSIAL PADA KELUARGA TRANSMIGRASI (Studi Deskriptif Kuantitatif di Kecamatan Singkohor Kabupaten Aceh Singkil) Rizkiyah Fitriani; Khairulyadi MHSc
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 4, No 2 (2019): Mei 2019
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1031.144 KB)

ABSTRAKSalah satu tujuan dari transmigrasi adalah peningkatan taraf hidup. Mayoritas transmigran adalah masyarakat dengan taraf hidup rendah. Kecamatan Singkohor merupakan salah satu daerah transmigrasi. Perpindahan masyarakat melalui transmigrasi dapat melahirkan mobilitas sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan mobilitas sosial generasi pertama dan generasi kedua pada keluarga transmigrasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Sampel diperoleh menggunakan teknik snowball sampling. Penelitian ini menggunakan teori yang dikemukakan oleh Pitirim Sorokin mengenai saluran mobilitas sosial. Hasil penelitian menunjukkan.1) Mobilitas sosial dominan terjadi pada generasi kedua dibandingkan dengan generasi pertama. Hal ini terlihat dari tingkat pendidikan pada generasi pertama mayoritas adalah tamatan Perguruan Tinggi, pada generasi pertama mayoritasnya lulusan Sekolah Dasar. Kemudian di bidang pekerjaan pada generasi pertama sebelum bertransmigrasi mayoritas pekerjaannya sebagai buruh kasar (84,4%) setelah bertransmigrasi mayoritas pekerjaanya juga sama sebagai buruh kasar tetapi presentasenya menurun (81,3%), sedangkan pada generasi kedua sebelum bertrasnmigrasi yang bekerja sebagai buruh kasar sebanyak 71,9% setelah bertransmigrasi mayoritas bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil. Di bidang penghasilan pada generasi pertama mayoritas sebelum bertransmigrasi berpenghasilan bulanannya sebesar Rp.50.000-100.000 (78,1%), sedangkan setelah bertransmigrasi penghasilnya perbulan Rp. 2.000.000-3.000.000 (62%), pada generasi kedua sebelum bertransmigrasi mayoritas berpenghasilan Rp. 50.000-100.000 (78% ), setelah bertransmigrasi menjadi Rp.3.000.000-4.000.000 (53%).Kata kunci: mobilitas sosial, keluarga, transmigrasi.SOCIAL MOBILITY IN TRANSMIGRATION FAMILIES (Quantitative Descriptive Study in Singkohor District, Aceh Singkil District)ABSTRACTOne of the objectives of transmigration is to improve living standards. The majority of transmigrants are people with a low standard of living. Singkohor District is one of the transmigration areas. Movement of people through transmigration can give birth to social mobility. This study aims to determine the differences between first generation and second generation social mobility in transmigration families. This study uses a quantitative descriptive approach. The sample was obtained using a snowball sampling technique. This study uses the theory put forward by Pitirim Sorokin regarding channels of social mobility. The results of the study show.1) Social mobility is dominant in the second generation compared to the first generation. This can be seen from the level of education in the first generation, the majority of them are college graduates, in the first generation the majority are elementary school graduates. Then in the first generation of occupations before transmigrating the majority of their jobs as unskilled laborers (84.4%) after migrating the majority of their jobs were similar as unskilled laborers but the percentage declined (81.3%), while in the second generation migrated who worked as unskilled laborers 71.9% after transmigrating the majority of them worked as Civil Servants. In the field of income in the first generation the majority before migrating had a monthly income of Rp.50,000-100,000 (78.1%), while after migrating the producer was Rp. 2,000,000-3,000,000 (62%), in the second generation before transmigrating, the majority earned Rp. 50,000-100,000 (78%), after migrating to Rp.3,000,000-4,000,000 (53%).Keywords: social mobility, family, transmigration.

Efektivitas Program Indonesia Pintar (PIP) Terhadap Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun Di Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues Karmila Karmila
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 4, No 4 (2019): November 2019
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (212.852 KB)

ABSTRAKProgram Indonesia Pintar (PIP) merupakan program kebijakan pendidikan dalam hal mengatasi peserta didik dari putus sekolah. Dengan adanya program Indonesia Pintar peserta didik diwajibkan menyelesaikan pendidikan minimal selesai Sekolah Menengah Atas atau rintisan wajib belajar 12 tahun. Dalam mengukur efektivitas penelitian ini menggunakan peneliti mengunakan konsep efektivitas menurut Ni Wayan Budiani. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP) terhadap peserta didik rintisan wajib belajar 12 tahun. Pertanyaan penelitian: Bagaimanakah efektivitas pelaksanaan Program Indonesia Pintar(PIP ) terhadap peserta didik rintisan wajib belajar 12 tahun. Penelitian ini mengunakan pendekatan deskriftif kuantitatif Korelasi. Sampel diperoleh mengunakan teknik simplerandom sampling. Penelitian ini mengunakan teori yang dikemukanolehMerilee S Grindle mengenai keberhasilanimplementasisuatukebijakanpublikdapatdiukurdari proses pencapaianhasilakhir (outcomes). Hasil dari penelitian ini di ketahui dari efektivitas Program Indonesia Pintar (PIP) terhadap Rintisan wajib belajar pada sebesar 9,036, nilai t tabel pada tingkat keyakinan sebesar 95% menunjukkan angka sebesar 1,9864. Karena nilai t hitung t tabel maka Hadi terima dan H0 di tolak, dapat diartikan bahwa terdapat pengaruhprogram Indonesia Pintar terhadap rintisanwajibbelajar 12 tahun di Kecamatan Blangkejeren.Terdapat beberapa faktor pendukung yang mempengaruhi efektivitas Program Indonesia pintar (PIP) terhadap rintisan wajib belajar 12 tahun; 1)tingginya kesadaran orang tua peseta didik terhadap pentingnya pendidikan ;2). tingkat kesadaran anak-anak peserta didik terhadap pendidikan juga sudah tergolong baik. Kata kunci: efektivitas, PIP, Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun.

Tumpang Tindih Peran TNI AD (Babinsa) dan Dinas Pertanian Aceh Dalam Kebijakan Swasembada Pangan Tahun 2017 (Studi Gampong Aneuk Galong Baro, Aceh Besar) Fadzli Setiawan; Ubaidullah MA
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 4, No 1 (2019): Februari 2019
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (280.044 KB)

ABSTRAK Permasalahan pangan khususnya beras dalam negeri menjadi isu penting ketika memasuki masa reformasi, perihal ini dapat dilihat melalui transaksi ekspor. Pada periode Januari-Februari 2017 Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat setidaknya impor beras sebesar 14.475 ton, ironi bagi negeri yang subur. Hingga dibawah pemerintahan Joko Widodo kebijakan swasembada beras tahun 2017 menggandeng TNI AD dan melakukan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Kementerian Pertanian dengan dasar kekurangan Tenaga Penyuluh Pertanian. Tujuan penelitian ini untuk melihat polarisasi kerjasama antara kedua lembaga serta melihat implikasi yang muncul kemudian atas asumsi tumpang tindihnya peran lembaga tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian secara kualitatif dengan sumber observasi lapangan, dokumentasi dan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini bahwa polarisasi kerjasama yang dibangun antara TNI AD melalui Babinsa dengan Tenaga Penyuluh memiliki posisi sejajar dengan Tenaga Penyuluh Pertanian ditingkat bawah yakni dalam urusan pendampingan meliputi pemberian pengarahan tentang pertanian hingga kepada pengamanan distribusi pupuk. Tumpang tindihnya peran dalam hal ini dikarenakan, Babinsa bersentuhan langsung dengan para petani dilapangan seperti halnya peran tenaga penyuluh pertanian. Hal ini dapat dijumpai pada model penyaluran baik pada penyaluran ALSINTAN, Bantuan Saprodi dimana petani harus mendapati persetujuan terlebih dahulu oleh Babinsa dan Tenaga Penyuluh. Para petani yang telah menggabungkan diri kedalam kelompok tani dan telah memenuhi persyaratan seperti halnya memiliki lahan persawahan, maka merekalah petani yang dapat mengajukan atas bantuan. Kesimpulan penelitian ini bahwa program upaya khusus antara Babinsa dan tenaga penyuluh pertanian menimbulkan peran yang tumpang tindih secara teknis dilapangan dan harus melakukan audit ulang atas program Upsus swasembada pangan 2017.Kata Kunci : swasembada beras, militer, tenaga penyuluh pertanian Overlapping Roles of the Army (Babinsa) and the Agriculture Service Aceh in 2017 Food Self-Sufficiency Policy (Gampong Aneuk Galong Baro Study, Aceh Besar)ABSTRACTThe problem of food, especially domestic rice, is an important issue when entering the reform period, this subject can be seen through export transactions. In the period of January-February 2017 the Central Statistics Agency (BPS) recorded at least rice imports of 14,475 tons, an irony for a fertile country. Until under the Joko Widodo government, the rice self-sufficiency policy in 2017 cooperates with the Army and conducts a Memorandum of Understanding (MoU) with the Ministry of Agriculture on the basis of lack of Agricultural Extension Workers. The purpose of this research is to see the polarization of cooperation between the two institutions and to see the implications that arise later on the assumption of the overlapping role of the institution. This study uses a qualitative research approach with sources of field observation, documentation and in-depth interviews. The results of this study that the polarization of cooperation established between the Indonesian Army through Babinsa and Extension Workers has a position parallel to the Agricultural Extension Workers at the lower level, namely in matters of assistance including providing guidance on agriculture to safeguarding fertilizer distribution. The overlapping role in this case is because Babinsa come into direct contact with farmers in the field as well as the role of agricultural extension workers. This can be found in the distribution model both on ALSINTAN distribution, production assistance where farmers must obtain prior approval by Babinsa and Extension Staff. Farmers who have joined the farmer group and have fulfilled the requirements such as owning paddy fields, then they are farmers who can apply for assistance. The conclusion of this study is that a special effort program between Babinsa and agricultural extension workers raises a role that overlaps technically in the field and must re-audit the Upsus program for food self-sufficiency in 2017.Keywords: rice self-sufficiency, military, agricultural extension workers

Pelaksanaan Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dalam Penegkan Qanun Pada Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Timur M. Alrafdi; Zahratul Idami
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 5, No 1 (2020): Februari
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1144.179 KB)

ABSTRAK, Pelaksanaan Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Penegakan Qanun Pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Timur telah diatur oleh Qanun Aceh Nomor 12 tahun 2012 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat kemudian Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Aceh Timur serta Qanun Kabupaten Aceh Timur nomor 11 tahun 2018 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Namun demikian Pelaksanaan Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam menegakkan Qanun penerapannya belum sepenuhnya berjalan optimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan Pelaksanaan Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Penegakan Qanun pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Timur. Metode dalam penelitian ini adalah Kualitatif dengan pendekatan deskriptif dengan teknik analisis data menggunakan teori kewenangan, teori peran dan penegakan hukum. Data yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh dari hasil penelitian dilapangan dengan cara wawancara dengan informan terkait dan kepustakaan dengan cara membaca buku, jurnal, peraturan perundang-undangan dan bahan bacaan lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan pertama, Pelaksanaan Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Timur kurang optimal dalam penegakan Qanun disebabkan karena masih ada para pedagang kaki lima, pemilik ternak, pemilik reklame dan pelanggar Syariat Islam masih rendah kesadarannya untuk tertib dan patuh terhadap qanun atau peraturan daerah yang berlaku. Kedua, Faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Timur dalam penegakan Qanun yaitu lemahnya koordinasi antar lembaga, belum terbentuknya sebuah lembaga khusus Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagai sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Aceh Timur, dan keterbatasan alokasi anggaran. Ketiga, Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dari pelaksanaan kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Aceh Timur yaitu meningkatkan Kordinasi antar sesama Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Penyidik Polri sebagai Kordinator Pengawas Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas kewenangannya dan mengupayakan pembentukan sebuah lembaga khusus sebagai Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil serta mengupayakan Ketersediaan Alokasi Anggaran. Kata Kunci : Kewenangan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil. The Authority Implementation of Civil Servant Investigators in the Qanun Enforcement at Satuan Polisi Pamong Praja and Wilayatul Hisbah East AcehABSTRACT, The Authority Implementation of Civil Servant Investigators in the Qanun Enforcement at Satuan Polisi Pamong Praja and Wilayatul Hisbah East Aceh Regency has been arranged by Aceh Qanun Number 12 years 2012 concerning Civil Servant Investigators, Aceh Qanun Number 7 years 2013 concerning Jinayat Procedural Laws, then Regional Regulation and Regional Head Regulation of East Aceh Regency and East Aceh Regency are Qanun number 11 years 2018 concerning Civil Servant Investigators. However, the authority implementation of Civil Servant Investigators in up holding the Qanun has not been implementation. This study aims to determine and explain the authority implementation of Civil Servant Investigators in up holding of Qanun which is Satuan Polisi Pamong Praja and Wilayatul Hisbah East Aceh Regency. The method in this study is qualitative with a descriptive approach with data analysis techniques using authority theory, role theory and law enforcement. Data needed in this study were obtained from field research results by interviewing relevant informants and literatures by reading books, journals, laws and other reading material related to this research. The result shows that first, The Authority Implementation of Civil Servant Investigators at Satuan Polisi Pamong Praja and Wilayatul Hisbah of East Aceh Regency is less than optimal in the enforcement of Qanun because there are still street vendors, Farm Animal Owners, billboard owners and violators of Islamic Sharia in an orderly and compliant manner for the qanun to apply. The second, factors which become obstacle in the authority exercise of Civil Servant Investigators in the Civil Service Police Unit and Wilayatul Hisbah of East Aceh Regency in the enforcement a Qanun, namely the weak coordination between institutions, this have not been formed a special institution for Civil Servant Investigators as the Secretariat of Civil Servant Investigators in the Regency East Aceh, and limiting budget allocation. Third, the effort which is made to overcome obstacle from the authority exercise of Civil Servant Investigators in the East Aceh regency Civil Service Police Unit namely improves Coordination among fellow Civil Servant Investigator and Polri Investigator as Coordinator of Civil Servant Investigator Supervisor in carrying out their authority duties and seeking the establishment of an institution are specifically as the Secretariat of Investigating Civil Servants and seeking the Availability of Budget Allocation. Keywords: Authority, Civil Servant Investigators.

MENURUNNYA ELEKTABILITAS PARTAI POLITIK LOKAL DI ACEH (STUDI ANALISIS PARTAI ACEH PADA PEMILIHAN LEGISLATIF DPRA 2019) Abdullah Abdullah; Cut Maya Aprita Sari, S.Sos, M.Soc., Sc
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 5, No 1 (2020): Februari
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (154.095 KB)

AbstrakPenurunan elektabilitas Partai Aceh pada Pemilihan Legislatif DPRA pada tahun 2019 yaitu sangat signifikan yang mana berdampak pada perolehan suara dan kursi. Penurunan elektabilitas tersebut tidak terlepas dari kinerja partai dan juga marketing yang digunakan selama masa proses kampanye berlangsung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan penurunan elektabilitas Partai Aceh pada pemilihan legislatif tahun 2019 serta untuk mengetahui solusi yang tepat yang harusnya dilakukan oleh Partai Aceh dalam menghadapi pemilihan legislatif tahun 2024. Dalam menganalisis permasalahan dalam penelitian ini menggunakan Teori Partai Politik dan Teori Elektabilitas. Adapun pendekatan yang dilakukan menggunakan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor penyebab menurunnya elektabilitas Partai Aceh pada pemilihan legislatif DPRA tahun 2019 antara lain: terjadi kekosongan figur di Partai Aceh, menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap Partai Aceh, lemahnya marketing Partai Aceh dalam meraih suara, serta money politics yang masif. Berdasarkan temuan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa solusi yang tepat untuk menaikkan elektabilitas Partai Aceh pada pemilihan legislatif DPRA pada tahun 2024 yaitu dengan melakukan keanggotaan dan rekrutmen kader, serta melakukan re-branding partai.Kata Kunci: Pemilihan Legislatif 2019, Elektabilitas, dan Partai AcehAbstractDecreased Electability of Local Political Parties in Aceh(Analysis of Aceh Party Analysis on the 2019 DPRA Legislative Election)The decrease of Aceh Party electability in the DPRA Legislative Election in 2019 is very significant which is an impact on votes and seats. The decrease in electability is inseparable from the party's performance and also the marketing used during the campaign process. This study aims to determine what factors are causing the electability of the Aceh Party in the 2019 legislative elections and to find out the right solution that should be carried out by the Aceh Party in dealing with the 2024 legislative elections. In analyzing the problems in this study using Political Party Theory and Theory Electability. The approach used is descriptive qualitative. The results of this study indicate that the factors causing the decreasing electability of the Aceh Party in the 2019 DPRA legislative elections include: there was a figure vacancy in the Aceh Party, a decline in public trust in the Aceh Party, weak Aceh Party marketing in gaining votes, and massive money politics. Based on these findings, it can be concluded that the right solution to increase the electability of the Aceh Party in the DPRA legislative elections in 2024 is to conduct membership and recruitment of cadres, and to do party re-branding. Keywords: 2019 Legislative Elections, Electability, and the Aceh Party

SOSIALISASI POLITIK PARTAI NANGGROE ACEH KOTA BANDA ACEH UNTUK MENEKAN ANGKA GOLPUT 2019 Razimi Razimi; Ubaidullah Ubaidullah
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 4, No 4 (2019): November 2019
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (249.142 KB)

POLITICAL SOCIALIZATION OF ACEH NANGGROE IN BANDA ACEH TO SUPPRESS THE NUMBER OF GOLPUT PILEG 2019Razimi[1]Ubaidullah[2](razimiismail@gmail.com, maklaha@yahoo.com)Program Studi Ilmu Politik, FISIP, Universitas Syiah Kuala ABSTRAKPartai Nanggroe Aceh (PNA) merupakan partai politik lokal yang berdiri pada 04 Desember 2011, yang di promotori oleh petinggi-petinggi GAM.Untuk itu pembenahan Partai Nanggroe Aceh (PNA) sebagai entitas politik kader demokrasi dan modern adalah merumuskan jati dirinya sebagai saluran politik rakyat yang menginginkan negara hadir dengan mengedepankan kesejahteraan bukan dengan mengedepankan instrumen ketakutan.Arti politik yang sesungguhnya kurang di pahami oleh masyarakat luas terlebih lagi mengenai Pemilihan Umum (Pemilu), hal ini terbukti dengan banyaknya angka Golongan Putih (Golput) di Provinsi Aceh yang berjumlah 699.830 orang atau 22,42 persen warga yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) tidak menggunakan hak pilihnya atau golput pada Pemilu Legislatif 09 April 2014. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengetahui peran Partai Nanggroe Aceh selaku partai politik lokal dalam memberikan pendidikan politik terhadap masyarakat Kota Banda Aceh sebelum datangnya masa pemilu.Untuk mengetahui faktor pendukung maupun faktor penghambat Partai Nanggroe Aceh dalam memberikan pendidikan politik bagi masyarakat Kota Banda Aceh. Adapun dalam penelitian ini menggunakan dua teori yaitu sosialisasi politik dan pendidikan politik. . Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif sebagai pendekatan penelitian. Dan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam (in-dept interview) dan kajian kepustakaan. Hasil dari penelitian ini bahwa Partai Nanggroe Aceh (PNA) memberikan sebuah kontribusi dalam mencerdaskan masyarakat melalui sosialisasi dan pendidikan politik. Hal tersebut baik dilakukan pada intern partai atau pun pada saat kampanye politik. Pendorong dan penghambat yang ditemui pada saat penelitian adalah dengan susahnya mengajak masyarakat dalam menetapkan pilihan pada satu kandidat. Akan tetapi tidak ditemui berbagai kendala yang berarti, dikarenakan masyarakat telah cerdas dalam menetapkan pilihan-pilihan politiknya. Kata Kunci : Sosialisasi, Pendidikan, PNA ABSTRACTThe Nanggroe ACEH Party (PNA) was a local political party that was founded on 04 December 2011, which was promoted by the high-level GAM. Therefore, the improvement of the Nanggroe ACEH Party (PNA) as a political entity of the cadre of democracy and modern is to formulate its identity as a political channel of the people who want the country present by promoting welfare not by advancing Instruments of fear. The real political meaning is less understood by the wider community in the elections, this is evident with the number of white (Golput) numbers in Aceh province which amounted to 699,830 people or 22.42 percent of the citizens who Registered in the fixed selector list (DPT) does not exercise its voting rights or abstainers in legislative elections 09 April 2014. This research aims to determine the role of ACEH Nanggroe party as a local political party in providing political education to the people of Banda ACEH before the election period. To know the supporting factors and the inhibitory factor of the Nanggroe ACEH party in providing political education for the people of Banda Aceh. The study used two theories of political socialization and political education. . In this study used qualitative methods that are descriptive as a research approach. And the data collection techniques used are in-dept interview and Literature Review. The result of this research is that Nanggroe ACEH (PNA) party provides a contribution to educate society through socialization and political education. It is either done in the internal party or during a political campaign. The boosters and barriers encountered at the time of research were by the effort to encourage people to set options on one candidate. However, there were no significant obstacles, as the people were intelligent in setting his political choices. Keywords: socialization, education, PNA[1]Mahasiswa Prodi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Syiah Kuala[2]Dosen Pembimbing

analisis ketertinggalan pembangunan infrastruktur pemukiman samar kilang kecamatan syiah utama pasca 13 tahun pemekaran kabupaten bener meriah Aprilia Hurdianti Lestari; Cut Maya Aprita Sari, S.Sos., M.Soc. Sc.
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 4, No 2 (2019): Mei 2019
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (167.752 KB)

Pemekaran kabupaten Bener Meriah yang sudah terjadi selama 13 tahun ternyata tidak mampu memberikan perubahan kepada pembangunan infrastruktur jalan yang ada di pemukiman Samar Kilang karena sebelum dan sesudah pemekaran kondisi jalan menuju Samar Kilang tetap masih sangat memprihatinkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat pembangunan infrastuktur di wilayah pemukiman Samar Kilang, serta bagaimana kebijakan pemerintah terkait ketertinggalan pembangunan infrastruktur di wilayah pemukiman Samar Kilang. Untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini peneliti menggunakan Teori Kapabilitas Sistem Pollitik menurut Almond dan juga konsep pemekaran. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa tidak terealisasinya pembangunan infrastruktur jalan di pemukiman Samar kilang di pengaruhi oleh beberapa faktor yaitu: hubungan antar pemerintah belum terjalin secara maksimal, Tidak ada perencanaan yang matang saat musrenbang di lakukan, dan juga akibat dari Kurangnya respon serta tanggung jawab dari pemerintah di dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. dari hal tersebut dapat di tarik kesimpulam bahwa pemekaran kabupaten bener meriah belum berhasil, sehingga diperlukan adanya kebijakan dari pemerintah untuk Memprioritaskan pembangunan infrastruktur jalan Samar Kilang, Meningkatkan alokasi anggaran pembangunan jalan, Meningkatkan kerjasama dengan semua pihak yang terkait, memberikan perhatian yang lebih besar pada pembangunan infrastruktur jalan di pemukiman Samar Kilang dan juga harus menempatkan prioritas kebijakan dan meningkatkan anggaran pembangunan infrastruktur jalan untuk pemukiman Samar Kilang. AN ANALIYSIS OF THE UNDERDEVELOVED INFRASTRUCTURE OF SETTLEMENT IN SAMAR KILANG OF SYIAH UTAMA SUB-DISTRICT 13 YEARS AFTER REGIONAL EXPANSION IN BENER MERIAH REGENCY The regional expansion of Bener Meriah which has been going on for 13 years is apparently unable to make changes in road infrastructure development of Samar Kilang settlement. This underdevelopment can be seen in the road condition of Samar Kilang before and after the regional expansion is still bad. The aim of this study is to investigate the factors that hinder the infrastructure development in Samar Kilang area and now how the government policies affects the underdevelopment of infrastructure in Samar Kilang. Therefore, the resercher used the theory of political system capabilities by Almomd and the concept of expansion in analyzing the problem of this research. The result of this research show that there are several factors that hinder the development of the road infrastructure in Samar Kilang settlement: the relation between goverments have not been well established,underprepared planning when the Development Planning Diliberation (Musrenbang) was conducted and also lacking responsibility from the goverment in prioritizing the road infrasrtucture development in Samar Kilang, increasing budget allocation in road development in Samar Kilang, inceasing budget allocation in road development, enchasing cooperation among all parties involved, pay more attention to road infrastructure development in Samar Kilang and provide policies priority in increasing budget allocation to the road infrastructure development.

Eksistensi Kearifan Lokal Dodaidi Aneuk di Gampong Baet Lampuot, Kecamatan Rizal Rizal
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 4, No 4 (2019): November 2019
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (161.041 KB)

ABSTRAK penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keberadaan kearifan lokal Dodaidi Aneuk di Gampong Baet Lampuot. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitiannya deskriptif. Informan penelitian ini ialah kepala desa, tokoh masyarakat dan ibu-ibu rumah tanggal di Gampong Baet Lampuot. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, dokumentasi dan observasi. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa tradisi dodaidi aneuk dalam masyarakat Gampong Baet Lampuot melakukan dilakukan pada saat hendak menidurkan anak dengan membuai atau melalaikan anak dalam ayunan yang terbuat dari kain tebal dan tali sambilnya menyanyikan berbagai syair lagu. Syair-syair yang terdapat pada tradisi dodaidi aneuk mengandung nilai-nilai pendidikan yang berkaitan dengan keagamaan. Pelaksanaan dodaidi aneuk diterapkan kepada anak yang sudah mencapai umur tiga bulan sampai lima tahun. Upaya mempertahankan eksistensi kearifan lokal Dodaidi Aneuk dilakukan dengan regenerasi, memciptakan berbagai syair-syair yang menarik, menjaga kelestarian alat-alat yang dibutuhkan dalam Dodaidi Aneuk itu sendiri. Upaya mempertahankan tradisi Dodaidi Aneuk di Gampong Baet Lampuot ini juga dilakukan dengan mengikuti berbagai festival dan perlombaan seperti pertunjukkan pada Pekan Kebudayaan Aceh dan berbagai perlombaan yang diadakan oleh pemerintah melalui MAA. Faktor yang mempengaruhi hilangnya eksistensi Dodaidi Aneuk di Gampong Baet Lampuot dikarenakan tradisi Dodaidi Aneuk ini hanya dilakukan oleh orang-orang tua saja, sedangkan kaum muda terutama perempuan mulai meninggalkan tradisi ini kerena terkesan sesuatu yang sudah ketinggalan zaman. Hilangnya tradisi ini juga disebanya kurangnya minat masyarakat dan pengaruh modernisasi. Kata Kunci: Eksistensi, Kearifan Lokal, Dodaidi Aneuk

REALISASI APBA TAHUN 2017 (Studi Kasus Pada Keterlambatan Pengesahan APBA Tahun 2017) Aulia Syafahri Siregar; Effendi Hasan
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 4, No 4 (2019): November 2019
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (236.955 KB)

APBA REALIZATION IN 2017(Case Study on 2017 APBA Endorsement Delay)AuliaSyafariSiregar[1]EffendiHasan[2](Auliasyafari@gmail.com, Effendi@unsyiah.ac.id)Program Studi Ilmu Politik, FISIP, Universitas Syiah Kuala AbstrakAnggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) memiliki peranan yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Keterlambatan dalam penetapan APBA akan berdampak langsung terhadap pelaksanaan pembangunan di daerah. Proses penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah kemudian diatur dalam peraturan Menteri dalam Negeri no 13 tahun 2006 bahwa anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa satu tahun anggaran dan ditetapkan paling lama satu bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan. Akkibat dari keterlambatan penetapan APBA tersebut, pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan menjadi tidak efektif dan efesien. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami proses penyusunan dan belanja aceh (APBA) 2017 serta faktor dan dampak yang menyebabkan keterlambatan pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) 2017. Penelitian menggunkan metode kualitatif melaui kajian lapangan dan kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwanya dinamika politik yang terjadi selama proses penyusunan APBA, eksekutif mendominasi kebijakan anggaran tahun 2017 dari pada DPR Aceh sehingga usulan DPR Aceh tidak tertampung, serta terjadinya misskomunikasi antara Pemerintah Aceh dan dpra hingga terjadi tolak tarik kepentingan. Keterlambatan pengesahan APBA 2017 karena deadlock pembahasan karena tidak ada titik temu kepentingan antara pihak Pemerintah Aceh dan DPRA, serta keluarnya Peraturan Pemerintah no 18 2016 dimana konsekuensinya APBA tahun 2017 wajib disesuaikan dengan susunan perangkat daerah yang baru, sehingga bergesernya waktu pembahasan. Serta adanya wacana akan di peraturan Gubernur APBA 2017 yang menyebabkan miss komunikasi antara DPRA dan Pemerintah Aceh. Serta dampak dari keterlambatan APBA yang mengakibatkan pembangunan tidak berjalan maksimal dan mempengaruhi pertumbuhan perekonomian Aceh. Dan di sarankan kepada pemerintah Aceh ke depan nya di harapkan membuka komunikasi yang inten dengan DPR Aceh sehingga usulan program baik. Kata kunci : Realisasi , Anggaran, Keterlambatan , Aceh Abstrack The Aceh Expenditure Budget (APBA) has a very important role in regional development planning. The delay in the APBA determination will have a direct impact on the implementation of development in the region. The process of budgeting for regional expenditure revenues is then regulated in the Minister of Home Affairs regulation No. 13 of 2006 that regional budget revenues and expenditures are the basis of regional financial management within a budget year and are stipulated no later than one month before the relevant fiscal year is implemented. As a result of the delay in the determination of the APBA, the implementation of development programs and activities became ineffective and inefficient. The purpose of this study is to understand the process of drafting and spending Aceh (APBA) 2017 as well as the factors and impacts that caused delays in ratifying the Aceh Budget Revenue and Expenditure (APBA) 2017. Research uses qualitative methods through field studies and literature. The results of the study show that the political dynamics that occurred during the APBA drafting process, the executive dominated the 2017 budget policy from the Aceh DPR so that the proposal of the DPR Aceh was not accommodated, as well as the occurrence of misscommunication between the Aceh Government and the DPR until the interest was rejected. Delay in the approval of the 2017 APBA due to the deadlock of discussion because there is no meeting point of interest between the Aceh Government and the DPRA, and the issuance of Government Regulation No. 18 2016 in which the 2017 APBA must be adjusted to the new regional apparatus, so the discussion period shifts. And the discourse will be in the 2017 APBA Governor regulation which causes a miss of communication between the DPRA and the Aceh Government. As well as the impact of the APBA delay which resulted in development not running optimally and affecting Aceh's economic growth. And it is recommended that the Aceh government in the future be expected to open inten communication with the Aceh DPR so that the proposed program is good.Keywords: Realization, Budget, Delay, Aceh[1]Mahasiswa Prodi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Syiah Kuala[2]Dosen Pembimbing

Efektivitas Keberadaan Organisasi Sayap Partai Gerindra Terhadap kaderisasi Politik Partai Gerindra Aceh Furqan Furqan; Dr. Effendi Hasan, M.A.
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 4, No 2 (2019): Mei 2019
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (392.688 KB)

ABSTRAKKeberadaan Organisasi Sayap bagi partai politik adalah suatu hak yang legal sejak terbitnya UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik. Keberadaannya diharapkan bukan sekedar pemenuhan hak undang-undang dan pelengkap struktural semata, melainkan kebutuhan nyata sebagai pendukung peran dan fungsi partai politik. Partai Gerindra turut membentuk organisasi sayap partai dalam rangka penguatan mesin politiknya terutama terhadap kaderisasi politik partai. Namun Organisasi Sayap Partai Gerindra kurang berkontribusi dalam pemenuhan kebutuhan partai terhadap kader politik terlebih jika melihat sedikitnya kader sayap partai yang duduk dijabatan politik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran dan Fungsi Sayap Partai Gerindra Aceh dalam menjalankan kaderisasi politik serta mengetahui efektifitas keberadaan Organisasi Sayap Partai Gerindra terhadap kaderisasi politik di Partai Gerindra Aceh. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan Sayap Partai Gerindra Aceh mempunyai peran dan fungsi sebagai sarana rekrutmen politik, sarana pendidikan politik dan sarana penciptaan kader politik. Akan tetapi pelaksanaan peran dan fungsi tersebut masih bersifat parsial, tidak intensif dan sistematis. Sehingga keberadaan Organisasi Sayap Partai Gerindra belum efektif terhadap kaderisasi politik di Partai Gerindra Aceh. Diharapkan Partai Gerindra Aceh hendaknya serius mempersiapkan organisasi sayap sebagai sarana kaderisasi politik kader partai dengan mempersiapkan kurikulum kaderisasi politik yang jelas dan sistematis, sehingga tercapainya efektivitas kaderisasi politik Sayap Partai Gerindra Aceh yang optimal. Kata Kunci : Organisasi Sayap Partai, Kaderisasi Politik, EfektivitasEFFECTIVENESS OF THE EXISTENCE OF GERINDRA PARTY WING ORGANIZATION TO THE POLITICAL COUNCIL OF GERINDRA PARTY OF ACEHABSTRACTThe existence of a wing organization for political parties is a legal right since the issuance of Law (Undang-Undang) Number 2 of 2008 concerning political parties. Its existence is expected not only to fulfill the rights of the law and structural supplementation, but also as a real need to support the role and function of political parties. The Gerindra Party helped form the party's wing organization in order to strengthen its political machinery, especially towards the regeneration of party politics. However, the Gerindra Party Wing Organization does not contribute in fulfilling the party's need for political cadres, especially if it sees at least a party cadre of political parties sitting in political positions. This study aims to determine the Role and Function of the Gerindra Party of Aceh wing organization in carrying out political regeneration and to know the effectiveness of the existence of the Gerindra Party wing organization towards political regeneration in the Gerindra Party of Aceh. The research method used is descriptive qualitative while data collection were conducted by direct observations, interviews and documentation. The results of this study indicate that the existence of the Gerindra Party of Aceh wing organization has a role and function as a means of political recruitment, a means of political education and a means of creating political cadres. However, the implementation of these roles and functions is still partial, not intensive nor systematic. It is concluded that the existence of the Gerindra Party Wing Organization has not been effective for the political caderization in the Gerindra Party of Aceh. It is hoped that the Gerindra Party of Aceh should seriously prepare wing organizations as a means of regenerating political cadres by preparing a clear and systematic political cadre curriculum, so that optimal political cadre regeneration of the Gerindra Party in Aceh is achieved.Keywords : Party Wing Organization, Political Cadre, Effectiveness

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kab. aceh besar,

Aceh

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kab. aceh besar, Aceh INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kab. aceh besar,

Aceh

INDONESIA