Garuda - Garba Rujukan Digital

KOMUNIKASI INFORMAL PIMPINAN DALAM MENINGKATKAN KEDISIPLINAN PEGAWAI PADA BIDANG BINA IDEOLOGI, WAWASAN KEBANGSAAN, DAN KARAKTER BANGSA (Studi pada Kantor Badan Kesbangpol Aceh) Deni Yanuar
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 4, No 4 (2019): November 2019
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (383.279 KB)

ABSTRAK Penelitian ini berjudul “Komunikasi Informal Pimpinan dalam Meningkatkan Kedisiplinan Pegawai pada Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan, dan Karakter Bangsa (Studi pada Kantor Kesbangpol Aceh)”. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kewajiban pimpinan melalui komunikasi informal dalam meningkatkan kedisiplinan pegawai serta untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat komunikasi informal pimpinan dalam meningkatkan kedisiplinan pegawai pada Bidang Bina Ideologi, wawasan Kebangsaan, dan Karakter Bangsa Badan Kesbangpol Aceh. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan observasi. Teori Motivasi Prestasi menjelaskan suatu keinginan yang ada dalam diri seseorang serta mendorong orang tersebut untuk berusaha mencapai suatu standar atau ukuran keunggulan dengan komponen dasar Need for achievement, Need for affiliation, dan Need for Power. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa komunikasi informal pimpinan Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan, dan Karakter Bangsa Badan Kesbangpol Aceh belum maksimal sehingga belum mampu meningkatkan kedisiplinan pegawai. Faktor penghambat komunikasi informal yaitu stratifikasi, respons, dan kurangnya pemberian motivasi. Kata kunci : Komunikasi informal, Kedisiplinan, Kesbangpol Informal Communication of Leadership in Improving Employee Discipline at the Division of Fostering Ideology, National Insight and National Character (Study at the Aceh Kesbangpol Agency Office)ABSTRACT This research is entitled “Informal Communication of Leadership in Improving Employee Discipline at the Division of Fostering Ideology, National Insight and National Character (Study at the Aceh Kesbangpol Agency Office)”. The purpose of this study is to determine the obligations of leaders through informal communication in improving employee discipline and to find out the factors that hinder the informal communication of leaders in improving employee discipline in the Division of Fostering Ideology, Nationality insight, and National Character of the Aceh Kesbangpol. This study used a descriptive qualitative approach. The data collection methods used in the study were semi-structured interviews and observation. Achievement Motivation Theory explains a desire in a person and encourages them to try to achieve a standard or measure of excellence with the basic components of Need for achievement, Need for affiliation, and Need for Power. The results of this study indicated that the informal communication of the leaders of the Division of Fostering Ideology, Nationalism Insights, and National Characteristics of the Aceh Kesbangpol Agency has not been maximized so that it has not been able to improve employee discipline. Inhibiting factors for informal communication are stratification, response, and lack of motivation.Keywords: Informal communication, Discipline, Kesbangpol

Motivasi dan Perilaku Hijrah Followers Akun Instagram Pemuda Hijrah pada Mahasiswa Universitas Syiah Kuala Puteri Farabuana; Febri Nurrahmi
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 4, No 3 (2019): Agustus 2019
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (204.864 KB)

Abstrak B. IndoJudul B. InggrisAbstract B. English

Kesenjangan Peran Serta Antara Laki-Laki dan Perempuan dalam Musrenbang Studi di Kampung Toweren Toa Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengaah laili fitri
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 3, No 1 (2018): Februari 2018
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (124.659 KB)

ABSTRAKPeran serta laki-laki dan perempuan sangatlah penting, kerjasama antara kedua elemen tersebut sangat menentukan suatu pembangunan yang akan direncanakan. Salah satu langkah untuk mewujudkan pembangunan adalah melalui Musrenbang. Kesenjangan peran serta antara laki-laki dan perempuan dalam Musrenbang akan berdampak pada pembangunan yang akan direncanakan dan dilaksanakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang menyebabkan kesenjangan peran serta antara laki-laki dan perempuan dalam Musrenbang, kemudian mengetahui dampak yang disebabkan oleh kesenjangan peran serta antara laki-laki dan perempuan dalam Musrenbang terhadap pembangunan. Jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan yang memenuhi kriteria subjek penelitian, serta memberikan informasi relevan yang dibutuhkan dalam penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, kesenjangan peran serta antara laki-laki dan perempuan dalam Musrenbang di Kampung Toweren Toa masih tinggi. Artinya masih terdapat kesenjangan peran serta antara laki-laki dan perempuan dalam Musrenbang yang di sebabkan oleh faktor akses, partisipasi, kontrol dan manfaat. Dampak kesenjangan peran serta antara laki-laki dan perempuan dalam Musrenbang ialah tidak meratanya pembangunan pada kaum perempuan baik pembangunan fisik maupun non fisik.Kata Kunci: Kesenjangan, peran serta, laki-laki dan perempuan,Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Gap Participation Between Men and Women in Musrenbang Study at Toweren Toa village Lut Tawar district Aceh Tengah villageABSTRACTParticipationman and women are very important, cooperation between the two elements is crucial to the development that will be lanned. One of the steps to realize the development is through the Musrenbang. Gaps role between man and women in Musrenbang will affect the development that will be planned and carried out this research aims to know the factors causing a role disparity between man and women in the Musrenbang, then know the impact caused by the role gap and between man and women in renewal to the development. Of this type of descriptive research with qualitative approach. Data obtained through in depth interviews with informants who meets the criteria of research subjects, as well as providing relevant information needed in the research results. Of this study indicates that the role gap between men adn women in Musrenbang in Toweren Toa village is still high. Mean there is still gap of participation between men and women in Musrenbang by factor access, participation, of control, and the benefits. Of the impact of the role disparities between men and women in the Musrenbang development of women both physical an non-physical development.Keywords: Gaps, participation, man and women, deliberation of development planning (Musrenbang)

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR DALAM EKSPLOITASI PERTAMBANGAN DI KECAMATAN INDRAPURI Zulfitra Zulfitra; Adwani Adwani
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 2, No 1 (2017): Februari 2017
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (376.637 KB)

ABSTRAK Upaya menggunakan sumber daya alam yang berupa bahan tambang digunakan untuk memajukan kesejahteraan umum. Pertambangan dapat membantu pemasukkan pendapatan daerah, namun dalam segi kebijakan dan tata pengelolaan pertambangan tersebut menjadi hal yang sulit untuk dikerjakan oleh pihak aparatur pemerintahan daerah dan aparatur gampong dikarenakan berdampak merusak lingkungan yang dapat merugikan banyak pihak terutama masyarakat tersebut. Tujuan penelitian ini adalah: a. Untuk mengetahui implementasi kebijakan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dalam eksploitasi pertambangan di Kecamatan Indrapuri. b. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dalam eksploitasi pertambangan di Kecamatan Indrapuri. c. Untuk mengetahui peran tokoh masyarakat di Kecamatan Indrapuri. Untuk memperoleh data dalam penulisan skripsi ini dilakukan penelitian kepustakaan untuk mendapat data sekunder dengan cara mengkaji buku-buku dan dokumen lain yang berkaitan, kemudian penelitian lapangan untuk mendapatkan data primer yang dilakukan dengan cara observasi serta mewawancarai informan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Implementasi kebijakan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar belum optimal untuk ranah pertambangan segi pendapatan kecil, hanya mengupayakan pertambangan yang sudah pasti menguntungkan pendapatan daerah. Upaya yang diambil pemerintah adalah mengupayakan langkah awal untuk melakukan Badan Usaha Milik Daerah dan memperluas daerah pertambangan produksi. Peran masyarakat Indrapuri akan pentingnya menjaga keseimbangan lingkungan daerahnya dalam menghadapi pertambangan legal masih kurang disadari. Disarankan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dan dinas-dinas terkait harus lebih gigih dan bekerjasama dalam menanggulangi permasalahan eksploitasi pertambangan di kawasannya, terutama daerah Kecamatan Indrapuri.Upaya harus lebih inovatif mengikuti perkembangan zaman industri. Peran masyarakat harus mampu menyadarkan dampak dari pertambangan ilegal. Kata kunci: implementasi kebijakan, pertambangan, Aceh Besar. ABSTRACK Efforts to use natural resources such as mining materials used to promote the general welfare. Mining can help insertion of local revenue, but in terms of policies and procedures for the management of the mine be a difficult thing to be done by the local government officials and village officials due to a disruptive effect on the environment can be detrimental to many parties, especially the community.There are three formulation of the problem: 1. To find out the policy implementation by the Government of Aceh Besar district in mining exploitation in the District Indrapuri. 2. To determine the efforts made by the Government of Aceh Besar district in mining exploitation in the District Indrapuri. 3. To determine the role of community leaders in the District Indrapuri. To obtain the programer in the writing of this research literature conducted to obtain secondary program by review in the books and other relevant documents, then the field research to obtain primary program by observation and interviewing respondents and informants. Results from the study showed that the implementation of the policies implemented Aceh Besar District Government is not optimal for the mining sphere in terms of revenue is small, only seek mining is definitely beneficial to local revenue. Efforts are taken government has been seeking initial steps to perform Local Owned Enterprises and expand the mining area of production. The role of society Indrapuri the importance of maintaining the stability of the local environment in the face of legal mining still not been realized. Suggested Aceh Besar District Government and related agencies should be more determined and work together to address the problems exploitation mining in the region, especially Indrapurisubdistrict. Efforts have to be more innovative to follow the development of the industrial age. The role of the public should be able to realized impact of illegal mining.

Gaya Komunikasi Karyawan PT. Bank Aceh dalam Melayani Nasabah di Kecamatan Syiah Kuala, Banda Aceh Arman Jaya; Dr. Mahyuzar, Drs. M. Si
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 5, No 1 (2020): Februari
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (457.335 KB)

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gaya komunikasi karyawan PT. Bank Aceh dalam melayani nasabah di kecamatan syiah kuala. Penelitian ini menggunakan teori tradisi semiotik yang terdiri dari unsur simbol, bahasa dan kode non verbal, serta menggunakan gaya dan faktor pendukung gaya komunikasi sebagai acuan dalam penelitian ini. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitiannya deskriptif. Subjek penelitian ini terdiri dari para karyawan PT. Bank Aceh Cabang Darussalam. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, dokumentasi dan observasi. Analisa data dalam penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa para karyawan PT. Bank Aceh cabang Darussalam dalam melayani para nasabah cenderung bersifat interpersonal dimana nasabah dan karyawan melakukan tatap muka dan berkomunikasi secara pribadi baik pada bagian Teller, Customer Service dan bagian layanan lainnya. Komunikasi yang diterapkan oleh karyawan dengan memberikan simbol seperti berpakaian sesuai syariah, berbicara dengan penuh sopan santun, memiliki pengetahuan serta mampu menggunakan berbagai fasilitas yang canggih demi kelancaran transaksi terhadap nasabah. Tidak hanya itu gaya bahasa yang diterapkan yaitu gaya bahasa yang disesuaikan dengan nasabahnya, baik dilihat dari segi usia nasabah, jenis kelamin bahkan juga termasuk tingkat pemahaman masyarakat terhadap bahasa. Selain itu para karyawan terlihat menampilkan kode-kode non verbal terhadap nasabah berupa gaya mimik serta tata cara berpakaian secara islami sehingga memunculkan respons umpan balik. Dalam hal ini para karyawan terlihat saat berkomunikasi dengan nasabah melakukan gerakan-gerakan tubuh seperti mengangkat tangan untuk mempersilahkan para nasabah yang mengantri. Gaya komunikasi Equalitarium style diperlihatkan melalui lisan, verbal dan juga tertulis serta bersifat dua arah antara karyawan dengan nasabah dan dilakukan secara terbuka, selain itu faktor pendorong gaya komunikasi seperti: peran, kondisi fisik dan bahasa juga menjadi hal utama yang mempengaruhi gaya komunikasi antara karyawan Bank Aceh dengan para nasabahnya.Communication Style Employees of PT. Bank Aceh in Serving Customers in the District Syiah Kuala, Banda AcehABSTRACT This study aims to determine the communication styles of employees of PT. Bank Aceh in serving customers in the district of kuala Shia. This study uses the theory of semiotic tradition consisting of elements of symbols, language and non-verbal code, as well as the use of force and the factors supporting communication style as reference in this study. This research method uses qualitative approach with descriptive research. Subjects of this study consisted of employees of PT. Bank Branch Aceh Darussalam. Data collected by interview, documentation and observation. Analysis of the data in this research is descriptive qualitative. Based on the results of this research is that the employees of PT. Bank branch Aceh Darussalam in serving the customers tend to be interpersonal where customers and employees do face to face and communicate privately either on the part of Teller, Customer Service and other services section. Communication adopted by the employees by providing sharia-compliant symbols such as dress, speak courteously, have knowledge and be able to use a variety of advanced facilities for the smooth transaction for customers. Not only the style that is applied is a style that is tailored to its customers, both in terms of customer ages, genders and even including the level of public understanding of the language. Besides the employees seen displaying the codes to customers in the form of non-verbal expressions and ordinances style dress Islamically which raises the feedback response. In this case the employees seen when communicating with customers to make body movements such as lifting a hand to allow customers waiting in line. Communication style Equalitarium style is shown through verbal, verbal and written, as well as two-way between employees and customers and carried out openly, in addition to the factors driving style of communication such as: the role of the physical landscape and the language are the main thing that affects the style of communication between employees of the Bank Aceh with customers. In this case the employees seen when communicating with customers to make body movements such as lifting a hand to allow customers waiting in line. Communication style Equalitarium style is shown through verbal, verbal and written, as well as two-way between employees and customers and carried out openly, in addition to the factors driving style of communication such as: the role of the physical landscape and the language are the main thing that affects the style of communication between employees of the Bank Aceh with customers. In this case the employees seen when communicating with customers to make body movements such as lifting a hand to allow customers waiting in line. Communication style Equalitarium style is shown through verbal, verbal and written, as well as two-way between employees and customers and carried out openly, in addition to the factors driving style of communication such as: the role of the physical landscape and the language are the main thing that affects the style of communication between employees of the Bank Aceh with customers.

Perlakuan Hukum yang Berbeda Bagi Pelaku Khalwat Antara Hukum Jinayat dan Hukum Adat Hari Suroto; Faradilla Fadlia, S.Sos, M.Arts
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 5, No 1 (2020): Februari
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (360.545 KB)

ABSTRAK Adanya dua hukum yang mengatur tentang Khalwat sangat berpotensi merugikan Pelaku khalwat, dikarenakan pelaku khalwat dapat di kenakan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah atau Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan kehidupan Adat dan Adat Istiadat. Hal ini dapat memberikan beban ganda bagi pelaku Khalwat. Pelaku khalwat yang telah dihukum menggunakan Qanun jinayat dapat dikenakan dengan hukuman Adat Gampong. Qanun Jinayat tentang Khalwat memberikan sanksi berupa cambuk paling banyak 10 kali, atau denda emas paling banyak 100 gram dan penjara paling lama 10 bulan sedangkan sanksi Adat dapat berupa teguran, nasihat, pernyataan maaf, denda, diusir dan lain sebagainya. Jenis penelitian ini adalah Kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara dan dokumentasi serta studi pustaka. Hasil penelitian yang penulis lakukan menunjukkan adanya Peradilan Adat yang tidak mengerti tentang Hukum Adat yang menangani kasus Kahlwat yang mengakibatkan masih ada potensi sanksi ganda yang diterima pelaku Khalwat yaitu hukum Adat dan Qanun Jinayat. Seperti yang terjadi di Gampong Tanjung Selamat setelah di selesaikan dengan Qanun Jinayat namun dikenakan Hukum Adat kembali. Jadi dapat disimpulkan bahwa hadirnya dua hukum yang mengatur Khalwat menyebabkan ketidak adilan serta terjadinya potensi menerima sanksi ganda bagi pelaku Khalwat. Kata kunci: Khalwat, Qanun Jinayat, Hukum Adat, Sanksi GandaThe different legal treatment for the perpetrators of the Khalwat between Jinayat law and customary law ABSTRACT The existence of two laws governing the khalwat is potentially detrimental to the perpetrators of the khawah, because the perpetrator of the khalwat can be put on Qanun Aceh No. 6 of 2014 about Jinayat law or Qanun Aceh number 9 year 2008 on the formation of indigenous and customary life Customs. It can provide a double burden for the perpetrators of Khalwat. The perpetrators of the khalwat who had been punished using the law of Jinayat could be imposed with Gampong customary punishment. Qanun Jinayat about Khalwat gave sanctions in the form of a whip at most 10 times, or the gold fine at most 100 grams and imprisonment for 10 months while customary sanctions can be a strike, advice, apology, fines, evicted and so forth. This type of research is qualitative. Data collection techniques by interviews and documentation as well as library studies. The results of the authors do indicate that there is a customs justice that does not understand the customary law that handles the case of Kahlwat that resulted in there is still a potential double sanction of the perpetrators of Khalwat namely customary law and Jinayat law. As happened in Gampong Tanjung Selamat after finishing with the law of Jinayat but the Customary law was imposed again. So it can be concluded that the presence of the two laws governing Khalwat caused injustice and the potential to receive double sanction for the perpetrators of Khalwat. Keywords: Khalwat, Qanun Jinayat, Customary Law, Double Sanctions

EFEKTIFITAS TEKNOLOGI INFORMASI (IT) SITUNG PADA PRAKTEK PELAKSANAAN PILKADA DI KOTA BANDA ACEH TAHUN 2017 Yofandi Febriansyah Putra; Effendi Hasan
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 4, No 4 (2019): November 2019
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (277.317 KB)

ABSTRAKDalam pemilihan lokal Aceh situng dipergunakan oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) pada perhitungan suara Pilkada serentak 2017 di Banda Aceh. Sebanyak 20 kabupaten atau kota di Aceh akan melaksanakan pemilihan kepala daerah serentak pada februari 2017. Pemilihan kepala daerah ini juga dilakukan untuk tingkat Provinsi Aceh. Angka ini merupakan jumlah terbanyak pada pelaksanaan pilkada serentak kedua di Indonesia. dari 23 kabupaten kota yang ada, hanya tiga kabupaten yang tidak melaksanakan pilkada tahun 2017, yaitu Pidie Jaya, Subulussalam, dan Aceh Selatan. Aceh sudah dua kali menggelar pilkada serentak, yakni tahun 2006 dan 2012, ada banyak hal yang menjadi pelajaran dan menjadi inspirasi bagi Indonesia, di mana Aceh menjadi daerah pertama yang melaksanakan pilkada dengan membuka kesempatan bagi calon pasangan perseorangan atau independen tanpa dukungan partai. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas aplikasi situng yang terjadi pada perhitungan suara Pilkada Banda Aceh 2017. Adapun dalam penelitian ini menggunakan dua teori yaitu pemilihan umum dan teknologi informasi yang didalamnya akan menjelaskan efektifitas dan efisiensi komunikasi. . Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif sebagai pendekatan penelitian. Dan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam (in-dept interview) dan kajian kepustakaan. Hasil dari penelitian ini bahwa efektifitas penggunaan aplikasi situng dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Kota Banda dapat dilihat berdasarkan regulasi pelaksanaan aplikasi situng, baik itu dilihat dari pelaksanaan situng pindai, hingga masyarakat Kota Banda Aceh dalam menggunakan aplikasi tersebut. Penggunaan aplikasi situng atau penghitungan surat suara secara cepat juga dinilai oleh pengamat perpolitikan aceh sebagai sebuah inovasi dan model transparansi yang ditawarkan oleh lembaga KIP Kota Banda Aceh dalam memberikan keterbukaan dan akuntabilitas lembaga dalam upaya melaksanakan pemilukada yang jujur baik dan bijak. Maka dari itu, penggunaan aplikasi pindai situng dinilai aplikasi yang dapat menampilkan berbagai perolehan perhitungan surat suara yang didasari pada pelampiran form C1. Kata Kunci : Efektifitas, Situng, PilkadaABSTRACTIn the local elections ACEH Situng was used by the Electoral Independent Commission (KIP) on the calculation of the vote of 2017 concurrent elections in Banda Aceh. A total of 20 districts or cities in Aceh will be implementing the regional head of simultaneous elections in February 2017. This regional head election was also conducted for the Aceh province level. This figure is the highest number in the implementation of the second simultaneous elections in Indonesia. Of the 23 districts of the city, only three districts that did not perform the elections in 2017, namely Pidie Jaya, Subulussalam, and South Aceh. Aceh has twice held concurrent elections, namely the years 2006 and 2012, there are many things that become a lesson and an inspiration for Indonesia, where Aceh became the first district to implement the elections by opening the opportunity for prospective partners Independent individuals without party support. This research aims to determine the effectiveness of Situng applications that occurred in the voice calculation of the election of Banda Aceh 2017. The study uses two theories, namely the general elections and information technology in which will explain the effectiveness and efficiency of communication. . In this study used qualitative methods that are descriptive as a research approach. And the data collection techniques used are in-dept interview and Literature Review. The result of this research that the effectiveness of application of Situng in the implementation of regional head elections in Banda City can be seen based on the regulation of the implementation of Situng applications, whether it is seen from the implementation of the scan Situng, to the City of Banda Aceh in using the application. The use of Situng applications or voice mail counting is also judged by Acehnese political observers as an innovation and model of transparency offered by KIP Institute of Banda ACEH in providing openness and accountability The institution in an effort to implement an honest, good and wise owner. Therefore, the use of the application of the scan Situng is rated application that can display the acquisition of voice mail calculations based on the exclusion of form C1. Keywords: effectiveness, Situng, elections

KONSEP PEMBANGUNAN JAMINAN KESEHATAN ACEH ERA IRWANDI YUSUF PERIODE 2007-2012 muhammad rizky pranata; Zainal Abidin
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 3, No 1 (2018): Februari 2018
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1521.071 KB)

ABSTRAKProgram Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) sebagai salah satu solusi dalam pemenuhan kebijakan di bidang kesehatan di Aceh. JKA didesain untuk dapat memenuhi harapan masyarakat Aceh dalam memperoleh pelayanan kesehatan gratis di puskesmas dan di rumah sakit. Dari segi proses pelayanan program JKA, hanya dengan memperlihatkan KTP Aceh dan KK yang dikeluarkan oleh pencatatan sipil Aceh, ketika berobat di puskesmas dan di rumah sakit di Provinsi Aceh. JKA diharapkan dapat menjadi tambahan rujukan nasional dalam mengembangkan sistem asuransi kesehatan nasional.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan jaminan kesehatan Aceh dan untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan jaminan kesehatan Aceh era Irwandi Yusuf pada periode 2007-2012.Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui sumber data primer dan data sekunder. Data primer melalui penelitian lapangan, yaitu dengan wawancara informan sedangkan data sekunder melalui penelitian kepustakaan, yaitu dengan dokumen, buku, dan bacaan terkait.Hasil penelitian penunjukkan bahwa mekanisme pelaksanaan jaminan kesehatan Aceh, masyarakat yang sakit harus mendatangi fasilitas kesehatan tingkat pertama atau dasar di puskesmas beserta jaringannya. Untuk mendapatkan pelayanan kesehatan tingkat pertama tersebut, peserta jaminan kesehatan harus menunjukkan identitas peserta jaminan kesehatan Aceh, yaitu berupa kartu JKA. Bagi peserta yang belum memiliki kartu JKA dapat menggunakan KTP atau KK Aceh. Adapun kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan jaminan kesehatan Aceh, secara kualitatif terdapat beberapa kesan negatif akibat masih belum optimalnya kualitas layanan peserta jaminan kesehatan Aceh. Kurangnya informasi yang cukup tentang langkah dalam prosedur penggunaan layanan jaminan kesehatan Aceh dan panjangnya antrian di rumah sakit sehingga pasien atau keluarga yang mengurus pasiennya harus menunggu cukup lama untuk memperoleh layanan kesehatan.Dapat disimpulkan bahwa mekanisme pelaksanaan JKA bagi peserta yang belum memiliki kartu JKA dapat menggunakan KTP dan KK Aceh sedangkan kendala yang dihadapi masyarakat harus menunggu cukup lama untuk memperoleh layanan kesehatan di rumah sakit. Kata Kunci : JKA, Irwandi Yusuf, Jaminan, Kesehatan, Aceh AbstractProgram The Guarantee of Aceh Health (JKA) as one of solution in policy accomplishment in health area in Aceh. JKA Didesain to can to fulfill the expectation of Aceh society in obtaining free health service in puskesmas and at home is ill. Than facet process the service program the JKA, only by showing KTP of Aceh and KK by record keeping of Aceh civil, when medicinize in puskesmas and ill at home in Provinsi Aceh. JKA expected can become the addition of national reference in developing system of insurance of national healthThis research Aim to to know the mechanism of execution of guarantee of Aceh health and to know the constraint any kind of faced in execution of guarantee of health of Aceh of era of Irwandi Yusuf of period 2007-2012.Research method used by research method qualitative with the descriptive approach. Data obtained by source of data of primary and data sekunder. Primary data of field research, that is with the informan interview of while data sekunder of bibliography research, that is with the document, book, and relevant reading.Result of indicative research that mechanism of execution of guarantee of Acheh health, ill society have to visit upon the elementary or first storey level health facility in puskesmas therewith its network. To get the the first storey level health service, competitor of health guarantee have to show the identity of competitor of guarantee of Aceh health, that is in the form of card JKA. For competitor which not yet owned the card JKA can use the KTP or KK Aceh. As for constraint faced in execution of guarantee of Aceh health, qualitative there are some negative impression of effect of still not yet its his optimal is quality of service of competitor of guarantee of Aceh health. Lack of information which enough about step in procedure of use of service of guarantee of health of Aceh and ill queue length at home so that patient or family managing its patient have to await sufficiently long to obtain get the health service.That mechanism of execution JKA for competitor which not yet owned the card JKA can use the KTP and KK Aceh of while constraint faced by the society have to await sufficiently long to obtain get the ill health service at home. Kata Kunci : JKA, Irwandi Yusuf, Insurance, Health, Aceh

STRATEGI MARKETING POLITIK H. SUDIRMAN (HAJI UMA) (Studi Analisis Naiknya Perolehan Suara Secara Signifikan Pada Pemilihan Anggota DPD RI Tahun 2019) Dhiaurrahman Dhiaurrahman; Cut Maya Aprita Sari, S.Sos, M.Soc., Sc
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 5, No 1 (2020): Februari
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (542.742 KB)

ABSTRAK Pada pemilihan DPD RI Provinsi Aceh tahun 2019 H. Sudirman (Haji Uma) memperoleh suara yang fenomenal yaitu mencapai 960.033 suara. Naik secara signifikan dari perolehan suaranya pada pemilihan DPD RI tahun 2014 yang hanya 136.964. Naiknya perolehan suara H. Sudirman pada pemilihan DPD RI tahun 2019 tidak terlepas dari penerapan konsep marketing politik dalam membangun hubungan relasional dengan masyarakat pasca terpilih pada tahun 2014. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan strategi marketing politik H. Sudirman pada pemilihan DPD RI tahun 2019, serta melihat perbedaan strategi marketing politik H. Sudirman pada pemilihan DPD RI tahun 2014 dengan 2019 sehingga dapat memperoleh suara yang signifikan. Untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori marketing politik. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, H. Sudirman menerapkan konsep marketing politik dalam membangun hubungan relasional jangka panjang dengan masyarakat, dengan membangun positioning atau posisi khas dalam ingatan masyarakat sebagai tokoh yang peduli terhadap isu-isu sosial. H. Sudirman juga mengembangkan nilai-nilai dasar hidup yang dimilikinya seperti sifat peduli, ikhlas, empati, dan juga pakaian khasnya dalam film Eumpang Breuh menjadi bauran produk politik beliau. Selain itu H. Sudirman melakukan pendekatan pasar dengan menerapkan strategi push marketing yaitu menyentuh masyarakat secara langsung dengan berbagai kegiatan sosial. H. Sudirman juga menerapkan strategi pull marketing yaitu strategi pendekatan pasar melalui pemberitaan media massa khususnya berita-berita yang menyentuh perasaan masyarakat (human interest). Kata Kunci: H.Sudirman, Marketing Politik, Push Marketing, Pull Marketing. ABSTRACT In the election of the DPD RI in the Province of Aceh in 2019 H. Sudirman (Haji Uma) received a phenomenal vote which reached 960,033 votes. Significantly increased from the vote in the 2014 DPD RI election which was only 136,964. The increase in H. Sudirman's vote in the 2019 DPD RI election is inseparable from the application of the concept of political marketing in building relational relations with the post-elected community in 2014. This study aims to determine the application of H. Sudirman's political marketing strategy in the 2019 DPD RI election, and see the difference in political marketing strategies H. Sudirman in the 2014 DPD RI election with 2019 so as to obtain a significant vote. To analyze the problems in this study, the authors used political marketing theory. The approach used in this research is a descriptive qualitative approach. The results of this study indicate that, H. Sudirman applies the concept of political marketing in building long-term relational relationships with the community, by establishing a unique position or position in the memory of the community as a figure who cares about social issues. H. Sudirman also developed the basic values of his life such as caring, sincere, empathy, and also his distinctive clothes in the film Eumpang Breuh into a mix of his political products. In addition, H. Sudirman approached the market by implementing a push marketing strategy, which is to directly touch the community with various social activities. H. Sudirman also implemented a pull marketing strategy, which is a market approach strategy through mass media coverage, especially news that touches people's feelings (human interest). Keywords: H. Sudirman, Political Marketing, Push Marketing, Pull Marketing.

(Studi Kasus Desa Suka Makmur kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil) Jamaluddin Jamaluddin; Ubaidullah Ubaidullah
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 4, No 4 (2019): November 2019
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (230.083 KB)

Village Goverment Performance In Managing Village Fund Allocation in 2017 (Case Study of the Village Like Makmur Subdistrict Singkil District Of Aceh Singkil)Jamaluddin[1]Ubaidullah[2](jamaluddinmanikmargana@gmail.com, maklaha@yahoo.com)Program Studi Ilmu Politik, FISIP, Universitas Syiah Kuala ABSTRAKDesa adalah desa adat atau disebut dengan nama lain merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdsarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, hak tradisional yang di akui dan di hormati dalam sistem pemerintahan. dasar hukum pengelolaan dana desa yang di atur dalam UU no 6 tahun 2014, PP no 22 tahun 2015, permendagri no 113 tahun 2014.Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana kinerja pemerintah desa suka makmur dalam pengelolaan alokasi dana desa dan mengetahu kendala-kendala yang di hadapi dalam pengelolaan alokasi dana desa tahun 2017.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan diskriptif, pengumpulan data di peroleh dengan dua cara yaitu data primer dan sekunder. data primer adalah data yang di peroleh dari lapangan melaluli wawancara langsung dengan informan sedangkan data sikunder di peroleh dari penelitian kepustakaan yaitu dengan membaca buku teks, jurnal, dan bahan-bahan bacaan lainnya yang berkaitan dengan penelitina ini.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja pemerintah desa suka makmur dalam pengelolaan alokasi dana desa tahun 2017 kurang baik dan tepat guna yang dimana pemerintahan desa sukamakmur tidak melibatkan semua lapisan masyarakat dalam membahas dan melaksana kan program-program pembanguan, pembinaan dan pemberdayaan yang dimana tidak tercapainnya meningkatkan kesajahteraan, menjadi desa yang mandiri dan lepas dari keterbelakangan kemiskinan. Serta pemerintahan desa suka makmur tidak dapat menciptakan hal-hal yang baru yag bisa menigkatkan perekonomian masyarakat dan infrastruktur yang bisa dipergunakan masyarakat dengan baik sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.Simpulan penilitian ini adalah kinerja pemerintah kampung suka makmur belum maksimal dalam mengelola alokasi dana desa tahun 2017 dan kurangnya fungsi pengawasan yang di lakukan BPG dalam menjalankan progran-program pembanguna, pemberdayaan dan pembina, kurangnnya keterlibatan dan kontro dari masyarakat delam mengawasi realisasi dana desa. Kata Kunci : Kinerja, Pemerintahan, Dana Desa ABSTRACTVillages are customary villages or referred to by other names as legal community units that have territorial limits that are authorized to regulate and manage government affairs, the interests of local communities based on community initiatives, origin rights, traditional rights that are recognized and respected in the government system. legal basis for managing village funds set in Law No. 6 of 2014, Government Regulation No. 22 of 2015, Permendagri No. 113 of 2014.The purpose of this study is to see how the performance of village governments is prosperous in managing village fund allocations and recognizing the obstacles faced in managing village fund allocations in 2017.This study uses a qualitative method with a descriptive approach, data collection is obtained in two ways, namely primary and secondary data. Primary data is data obtained from the field through direct interviews with informants while secondary data is obtained from library research by reading textbooks, journals, and other reading materials related to this research.The results of this study indicate that the performance of the village government likes to prosper in the management of 2017 village fund allocation is not good and effective, where the sukamakmur village government does not involve all levels of society in discussing and implementing development, guidance and empowerment programs which do not increase face-to-face, a village that is independent and separated from poverty retardation. As well as prosperous village governments cannot create new things which can improve the economy of the community and infrastructure that can be used by the community well according to the needs of the local community.The conclusion of this research is that the performance of the prosperous village government has not been maximized in managing village fund allocations in 2017 and the lack of supervisory functions carried out by BPG in implementing development programs, empowerment and guidance, lack of involvement and community control and overseeing the realization of village funds. Keywords: performance, goverment, Village funds [1]Mahasiswa Prodi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Syiah Kuala[2]Dosen Pembimbing

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kab. aceh besar,

Aceh

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kab. aceh besar, Aceh INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kab. aceh besar,

Aceh

INDONESIA