Garuda - Garba Rujukan Digital

TINDAK PIDANA TIDAK MELAKUKAN PENGELOLAAN LIMBAH MEDIS BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) TERHADAP LINGKUNGAN HIDUP (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Aceh Barat) Naji Bullah; M Iqbal
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 4, No 1: Februari 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstrak - Penegakan hukum lingkungan hidup melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) merupakan primum remedium atau pilihan utama, hukum pidana sebagai ultimum remedium atau jalan terakhir. Namun masih terjadi salah satu kasus yang berdampak terhadap lingkungan hidup adalah pengelolahan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH). Kasus tersebut terjadi di wilayah hukum Aceh Barat tepatnya di Rumah Sakit Cut Nyak Dhien dan Rumah Sakit Montela di Kota Meulaboh Kabupaten Aceh Barat. Tujuan penulisan Artikel ini adalah untuk menjelaskan bentuk tindak pidana tidak melakukan pengelolaan limbah medis, untuk menjelaskan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana tidak melakukan pengelolaan limbah medis serta hambatan terhadap penanggulangan pencemaran limbah B3 di Rumah Sakit. Data diperoleh dari penelitian kepustakaan dan lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara membaca buku-buku teks, peraturan perundang-undangan. Penelitian lapangan dilakukan dengan cara mewawancarai responden dan informan. Dari hasil penelitian lapangan, bentuk tindak pidana tidak melakukan pengelolaan limbah medis yang dilakukan oleh pihak Rumah Sakit Cut Nyak Dhien dan Rumah Sakit Montela adalah pencemaran limbah B3 padat dan limbah B3 cair, penegakan hukum terhadap pencemaran limbah B3 di Rumah Sakit adalah melalui tahap pengaduan masyarakat terhadap Dinas lingkungan hidup Kabupaten Aceh Barat dan laporan kepada pihak Kepolisian. Hambatan terhadap penanggulangan pencemaran limbah B3 di Rumah Sakit adalah ketidakpedulian dan/atau ketidaktahuan dari masyarakat sekitar terhadap bahaya yang ditimbulkan oleh limbah B3. Disarankan kepada semua pihak khususnya kepada instansi Lingkungan Hidup untuk melakukan sosialisasi terkait dengan pengelolaan limbah medis B3 berdasarkan UUPLH, Qanun Pemerintah Aceh Nomor 2 Tahun 2011 khususnya kepada masyarakat dan melakukan pengawasan secara berkala terhadap instansi-instansi yang berhubungan serta melakukan simulasi pada Pos Pengaduan Lingkungan Hidup Aceh Barat yang telah didirikan sejak tahun 2014.Kata Kunci: Bahan Berbahaya dan Beracun, Limbah Medis, Lingkungan Hidup, Penanggulangan, Penegakan Hukum.Abstract - Enforcement of environmental law through Law Number 32 Year 2009 concerning Environmental Protection and Management is primum remedium or the main choice, criminal law as ultimum remedium or last resort. But still one of the cases that have an impact on the environment is the management of hazardous and toxic materials that are not in accordance with Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management. The case occurred in the West Aceh jurisdiction precisely at Cut Nyak Dhien Hospital and Montela Hospital in Meulaboh City, West Aceh District. The aim of this study is to explain the form of criminal offenses not conducting medical waste management, to explain law enforcement against perpetrators of criminal offenses not conducting medical waste management as well as obstacles to the prevention of pollution of hazardous and toxic materials in hospitals. Data is obtained from library and field research. Library research is done by reading text books, legislation. Field research was conducted by interviewing respondents and informants. From the results of the field research, the form of criminal offense which did not carry out medical waste management carried out by Cut Nyak Dhien Hospital and Montela Hospital was pollution of solid waste hazardous and toxic and liquid waste hazardous and toxic, law enforcement on pollution of waste hazardous and toxic at the Hospital was through the public complaint towards the West Aceh Regency Environmental Office and reports to the Police. Obstacles to overcoming pollution of waste hazardous and toxic in hospitals are the passiveness and / or ignorance of the surrounding community against the dangers posed by waste hazardous and toxic. It is recommended to all parties specifically to the Environmental agency to conduct socialization related to the management of hazardous and toxic medical waste based on Law Number 32 Year 2009 concerning Environmental Protection and Management, Qanun of Aceh Government Number 2 of 2011 especially to the community and periodically supervise the agencies that relate and carry out simulations on Environmental Complaints Posts West Aceh which has been established since 2014.Keywords : Hazardous and Toxic Materials, Law Enforcement, Living Environment, Medical Waste, Prevention.

Tindak Pidana Perzinahan Yang Dilakukan Oleh Anggota TNI Arif Wira Maulana; Nurhafifah Nurhafifa
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 4, No 1: Februari 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstrak - Pasal 284 (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berisi tentang diancam dengan pidana paling lama sembilan bulan: a. seorang pria telah nikah yang melakukan zina, padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya; b. seorang wanita telah nikah yang melakukan zina. Tindak pidana perzinahan masih banyak terjadi di kalangan masyarakat sampai saat ini. Tidak hanya terjadi di kalangan masyarakat, tetapi juga terjadi di kalangan Militer. Seperti yang kita ketahui Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan teladan bagi masyarakat karena segala perbuatan dari anggota TNI dinilai oleh masyarakat. Walaupun dianggap teladan bagi masyarakat masih banyak anggota TNI yang melakukan perbuatan tidak terpuji, salah satunya yang terdapat dalam Pasal 284 KUHP Tentang Tindak Pidana Perzinahan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan faktor penyebab terjadinya tindak pidana perzinahan yang dilakukan oleh anggota TNI, menjelaskan bentuk hukuman terhadap tindak pidana perzinahan yang dilakukan anggota TNI dan menjelaskan upaya penanggulangan yang dilakukan oleh penegak hukum dalam menanggulangi tindak pidana perzinahan yang dilakukan oleh anggota TNI. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode hukum yuridis empiris. Data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan (Library Research) digunakan untuk mengumpulkan data sekunder dengan cara membaca dan penelitian lapangan (Field Research) digunakan untuk mengumpulkan data primer dengan cara mewawancarai responden atau informan. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana perzinahan yang dilakukan oleh anggota TNI adalah factor kemampuan berpikir rasional, sikap – sikap yang salah dan internalisasi diri yang keliru oleh pelaku. Bentuk hukuman tindak pidana perzinahan yang dilakukan oleh anggota TNI yaitu pidana penjara 9 bulan (maksimal) sesuai Pasal 284 tindak pidana perzinahan dan pemecatan dari kesatuan Militer. Terdapat dua upaya yang bisa dilakukan yaitu upaya preventif dan represif dalam penanggulangan tindak pidana perzinahan yang dilakukan oleh anggota TNI. Disarankan kepada petinggi Militer dalam setiap kesatuan dapat memberikan upaya penanggulangan dengan seringnya memberikan sosialisasi terhadap setiap kesatuan mengenai tindak pidana perzinahan serta kepada penegak hukum peradilan Militer memberikan hukuman yang setimpal kepada pelaku sesuai kejahatan yang diperbuat.Kata Kunci : Faktor, Bentuk Hukuman, Upaya Penanggulangan Abstract - Article 284 (1) The Code of Criminal Code is about to be threatened with a criminal of at least nine months: a. A man has a marriage who commits adultery, when it is known that Article 27 BW applies to him; b. A married woman who commits adultery. Criminal acts of adultery are still happening in the community to date. Not only happens among the community, but also happens among the military. As we know the Indonesian National Army (TNI) is a example for the society because all the deeds of the TNI members are assessed by the community. Although it is considered example for people there are still many Members who do not praise, one of which is found in Article 284 of the Criminal Code concerning the crime of adultery. This study aims to explain the factors of the cause of adultery crimes committed by TNI members, explaining the form of punishment against the act of adultery committed by TNI members and explaining the countermeasures conducted by law enforcement in overcoming the criminal acts of adultery committed by TNI members. The method of study used is an empirical legal method. The data obtained from Library Research is used to collect secondary data by reading and field research used to collect primary data by interviewing respondents or informant. The results of this study explained that the factors that caused the criminal act of adultery conducted by TNI members was a factor of rational thinking, wrong attitudes and self-internalization erroneously by the perpetrators. Form of adultery criminal offence conducted by the TNI members, the 9-month prison sentence (maximum) pursuant to article 284 criminal acts of adultery and dismissal of military unity. There are two efforts that can be done, namely preventive and repressive efforts in the prevention of criminal acts committed by TNI members. It is advisable that the military forces in each unit be able to provide countermeasures with frequent socialization of any unity regarding the crime of adultery and the Military Justice law enforcement Punishment to the perpetrator in accordance with the crimes made.Keyword: Factor,Sentence Form, Countermeasures

TINDAK PIDANA PERBURUAN GAJAH SUMATERA YANG DILINDUNGI (Penelitian di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Aceh Timur) Muhammad Fhadil; Tarmizi Tarmizi
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 4, No 1: Februari 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstrak - Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya menyebutkan, bahwa setiap orang dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan faktor terjadinya perburuan Gajah Sumatera yang dilindungi, dan upaya yang dilakukan untuk menanggulangi perburuan Gajah Sumatera yang dilindungi. Data dalam penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa faktor-faktor terjadinya perburuan gajah sumatera ini karena adanya faktor penegakan hukum yang belum maksimal. Upaya yang selama ini dilakukan oleh pihak terkait untuk penanggulangannya yaitu: meningkatkan kesadaran dan ketaatan hukum, meningkatkan kinerja satuan dan melakukan koordinasi dengan semua pihak terkait. Disarankan kkepada Balai Konservasi Sumber Daya Alam dan World Wildlife Fund dapat memberikan penyuluhan kepada masyarakat secara maksimal agar terwujudnya suatu kesadaran oleh masyarakat.Kata Kunci : Gajah Sumatera, Perburuan di Aceh Timur, Perburuan Gajah Sumatera. Abstract - The Article 21 paragraph (2) a of the Law No. 5 of 1990 on Conservation of Natural Resources and their Ecosystems stated that everyone is prohibited from capturing, injuring, killing, storing, possessing, maintaining, transporting and trading protected animals in living conditions. This research aims to describe the factor of occurrence of hunting towards the Sumatran Elephant, and the efforts that made to overcome the hunting towards protected Sumatran Elephants. The data in this study are qualitative using a normative juridical approach. The result of this research shows that the factors of the occurrence of hunting of the Sumatran Elephant is because law enforcement factors have not been maximed. The efforts that have been carried out by the related parties to overcome them are: increasing legal awareness and obedience, improving unit performance and coordinating with all relevant parties. It is suggested to The Natural Resources Conservation Center and the World Wildlife Fund should provide information trough the counseling for the community maximally so that the community awareness can be realized.Keywords : Sumatran Elephant, Sumatran Elephant Hunting, Hunting in East Aceh

PENANGANAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI TINGKAT PENYIDIKAN (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR ACEH BESAR) Nur Azizah; Nurhafifah Nurhafifah
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 4, No 1: Februari 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstrak – Mekanisme penanganan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam proses penyidikan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT secara khusus. Namun Penanganannya masih belum sesuai dengan KUHAP dan UUPKDRT, hal ini diketahui dari hasil penelitian dilapangan yang menunjukkan bahwa penanganan yang dilakukan oleh penyidik di Kepolisian Resor Aceh Besar berupa upaya pre-emtif berupa himbauan, lalu dengan bentuk upaya preventif berupa pencegahan dan dengan bentuk represif berupa diberikannya hukuman sesuai dengan hukum yang berlaku. Sedangkan hambatan yang dialami oleh penyidik adalah luas wilayahnya sangat besar, kurangnya kordinasi antara pihak kepolisian dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang KDRT.Kata Kunci: Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Penanganan KDRT, Penyidik Abstract- The mechanism handling of criminal acts of domestic violence by investigators have been set in The Law Number 23 Of 2004 Concerning The Elimination Of Domestic Violence Specifically .But a handling domestic violence was still not in line with the law the elimination of domestic violence and the criminal code kitap .The results of the study explained that the handling of conducted by investigators is with the effort to pre-emtif in the form of a recommendation , and with the form of the the preventive efforts in the form of prevention and with such form repressive he gave in the form of punishment based on the prevailing law .While the impediments that experienced by investigators is that the size of great areas , a lack of the coordinates between the police and a lack of understanding the public about domestic violence .Keywords: The mechanism handling of criminal acts of domestic violence, domestic violence, investigator

Penyelesaian Tindak Pidana Jarimah Khalwat Di Kabupaten Aceh Tenggara (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Kutacane) Abdul Khalib; Mukhlis Mukhlis
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 4, No 1: Februari 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstrak – Jurnal ini berjudul Penyelesaian Tindak Pidana Jarimah Khalwat di Kabupaten Aceh Tenggara (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Kutacane). Adapun yang melatar belakangi penulisan jurnal ini adalah bahwa benar masih banyaknya terjadi perbuatan jarimah khalwat di Kabupaten Aceh Tenggara dengan sistem penyelesaian kasus yang berbeda-beda. dimana dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Pasal 23 ayat 1 mengancam para pelaku Jarimah Khalwat dengan Uqubat hudud cambuk sebanyak 10 (sepuluh) kali dan denda 100 gram emas murni, namun di Aceh Tenggara masih banyak pelaku jarimah khalwat yang belum dieksekusi serta masih banyak penyelesaiannya diluar dari Hukum Acara Qanun Jinayat seperti Penyelesaian secara Adat. Tujuan penulisan tugas jurnal ini untuk mengetahui faktor penyebab tidak di eksekusinya pelaku jarimah khalwat dan mengetahui usaha pengawasan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilahayatul Hisbah Aceh Tenggara dalam penegakan pelanngaran jarimah khalawat. Metode yang diperoleh dalam penulisan ini dilakukan dengan peneltian kepustakaan dan Lapangan. Hasil dari penelitian lapangan ditemukan bahwa faktor penyebab tidak di eksekusinya pelaku jarimah khalwat dikarenakan tidak adanya anggaran dan masih banyaknya penyelesaian cara lain yang digunakan oleh Satpol PP/WH. Disarankan agar adanya perhatian terhadap penegak Qanun di aceh tenggara oleh pemerintah provinsi dalam bidang anggaran.Kata Kunci : Penyelesain, Jarimah Khalwat, Tindak Pidana, Aceh Tenggara

PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH ACEH Nanda Ilham; Rizanizarli Rizanizarli
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 4, No 1: Februari 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstrak – Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menyatakan bahwa Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan atau posisi rentan, penjeratan utang atau member bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di Wilayah Negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (Lima Belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 120.000.00,00 (Seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (Enam ratus juta rupiah)”.Namun dalam prakteknya masih saja terdapat pelaku tindak pidana perdagangan orang.Hasil penelitian menjelaskan bahwa Upaya penanggulangan yang dilakukan pihak Kepolisian dalam proses penanganan tindak pidana perdagangan orang dilakukan dengan melakukan pengawasan secara ketat di tempat yang dapat melancarkan lalulintas perdagangan wanita dan anak seperti, pelabuhan laut, Bandar udara dan wilayah darat seperti perbatasan daerah. Penanganan secara represif dapat dilakukan dengan cara menghukum para pelaku dengan hukuman yang tegas dengan memberikan hukuman sesuai dengan aturan perundang-undangan. Kendala yang di alami adalah korban mendapat ancaman dari pelaku sehingga korban takut untuk menjadi saksi dalam proses penyidikan dan penyelidikan kasus tindak pidana perdagangan orang yang ditangani oleh pihak Kepolisian.Disarankan kepada pihak Kepolisian dalam usaha penanganan tindak pidana perdagangan orang memerlukan suatu strategi yang terstruktur, terukur dan kerja sama lintas program serta lintas sektoral antara Pemerintah (Penegak Hukum) dan masyarakat.Kata Kunci : Penanggulangan, Kendala Abstract- Article 2 paragraph (1) of Law Number 21 of 2007 concerning Eradication of Crime of Trafficking in Persons which states that every person who recruits, transports, accommodates, transfers, or receives someone who is threatened with vulnerable position, entrapment of obligations or give payment of benefits related to others, for a minimum of 3 (three) years and a maximum of 15 (Fifteen) years and a minimum of a minimum fine. 120,000.00 (one hundred twenty million rupiahs) and at most Rp. 600,000,000.00 (Six hundred million rupiahs) ". But in practice there are still people who find people trafficking in persons. The results of the study are explained by those that are involved in trafficking of women and children such as seaports, regional circles and regional circles. Repressive handling can be done by punishing the perpetrators by issuing truths in accordance with the rules. Constraints are people who received people from the victims of crime to be in the process of investigation and carried out the same cases with people who were issued by the Police. Keyword: Prevention, Detention

TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH ORANG TUA TERHADAP ANAK KANDUNGNYA (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh) Nurul Ramadhanti; Nurhafifah Nurhafifa
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 4, No 1: Februari 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstrak - Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak berbunyi “Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak di pidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah). Apabila orang tua kandungnya sebagai pelaku, maka hukuman pidana ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana. Dalam menerapkan pelaksanaannya terdapat hambatan untuk pencegahan tindak pidana penganiayaan tehadap anak, hal ini terjadi karena sistem penegakan hukum yang masih belum teratur disetiap daerah, karena masih menggunakan pendekatan budaya dan adat istiadat wilayah masing-masing. Dari hasil penelitian diketahui bahwa faktor keluarga, yaitu perceraian antara kedua orang tuanya menjadi penentu terjadinya tindak pidana penganiayaan terhadap anak. Kasus perceraian akan memicu timbulnya kecemburuan dalam hal mengasuh anak, sehingga muncul keinginan untuk melakukan penganiayaan terhadap anak oleh salah satu orang tuanya. Penanganan Perceraian tersebut merupakan hal terpenting dalam melakukan penanggulangan melalui pemahaman orang tua terhadap pemenuhan hak anak serta menjadi tanggung jawab utama dalam keberlangsungan perkembangan kehidupan anak.Kata Kunci : Tindak Pidana, Penganiayaan, Anak. Abstract - Article 80 of the Law No. 35 of 2014 concerning Child Protection said that “"Every person who commits cruelty, violence or threats of violence or maltreatment against a children is punished with imprisonment for a maximum of 3 years and 6 months and / or fines at most Rp. 72,000,000.00 (seventy two million rupiah). If the biological parents are the perpetrators, then criminal penalties are added to 1/3 (one third) of the criminal threat. In implementing its implementation, there are obstacles to prevent the criminal act of child maltreatment against children, this occurs because the law enforcement system is still not organized in every region, because it still uses the cultural approach and customs of each region. Based on the result of this research, it is found that family factors namely divorce between their parents became a determinant of the occurrence of criminal acts of maltreatment against the child. Divorce cases will lead to jealousy in terms of child care, so that the desire to persecute children by one of their parents is arises. The Handling of Divorce is the most important thing in overcoming through understanding of parents towards fulfillment of child rights as well as being the main responsibility for the sustainability of the development of a child's life. Keywords : Criminal Act, Maltreatment, Child

PENDAMPINGAN TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL OLEH PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A) DI KABUPATEN BIREUEN Muhammad Adli; Ida Keumala Jeumpa
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 4, No 1: Februari 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstrak- Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menyebutkan Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan Anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban Orang Tua, Wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap Anak. Namun di Kabupaten Bireuen banyak terjadi kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh orang dewasa, pendampingan terhadap anak korban kekerasan seksual oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) sangat diperlukan, Namun P2TP2A Kabupaten Bireuen belum maksimal dalam pelaksanaan pendampingan. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk menjelaskan bentuk pendampingan P2TP2A dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Bireuen, hambatan-hambatan dalam pendampingan yang dilakukan oleh P2TP2A di Kabupaten Bireuen dan upaya penanggulangan dilakukan oleh P2TP2A terhadap anak di Kabupaten Bireuen. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, sehingga dapat memberikan analisis karya ilmiah. Berdasarkan hasil penelitian dapat dijelaskan, bentuk pendampingan yang diberikan oleh P2TP2A Bireuen adalah pendampingan dalam melakukan pelaporan kepada pihak yang berwajib, pendampingan dalam proses beracara di persidangan, pendampingan psikologis dan dalam proses belajar mengajar di sekolah. Hambatan dari segi internal, pihak keluarga menghalangi untuk diberikan pendampingan, keadaan korban yang masih dibawah umur dan dari segi eksternal terdapat kekurangan SDM yaitu jumlah psikolog hanya satu orang untuk mendukung terlaksananya perlindungan terhadap korban anak kekerasan seksual. Adapun bentuk pemberian perlindungan oleh P2TP2A Bireuen berupa menyelengarakan sosialiasi, mengadakan pelatihan para legal, membangun rumah aman, dan memberikan akses pelaporan yang mudah dijangkau. Disarankan kepada P2TP2A untuk menambah jumlah psikolog, jumlah personil P2TP2A dan sekaligus meningkatkan kemampuan dari personil P2TP2A dalam pendampingan, disarankan kepada Pemerintah Kabupaten Bireuen merancang anggaran khusus untuk penyediaan tenaga psikolog P2TP2A Kabupaten Bireuen. Kata Kunci : Pendampingan, Anak, Korban, Kekerasan dan Pemberdayaan. Abstract - Article 23 paragraph (1) of the Child Protection Act Number 35 year 2014 concerning amendment to law Number 23 year 2002 concerning child protection, State, government, and local governments warrant the protection, maintenance and Child's welfare by observing the rights and obligations of the parent, guardian, or other person who is legally responsible for the child. However, in Bireuen Regency, there was a lot of sexual violence against children committed by adults, the mentoring of children of sexual violence by integrated service Centers for Women and Children (P2TP2A) were indispensable, however P2TP2A Regency of Bireuen has not been maximized in mentoring. The purpose of this writing is to explain the form of mentoring P2TP2A in cases of sexual violence against children in Bireuen district, barriers in mentoring conducted by P2TP2A in Bireuen District and Countermeasures Conducted by P2TP2A to children in Bireuen district. The approach used in this study is qualitative with a type of descriptive research. Data collection techniques are conducted with interviews, so as to provide analysis of scientific works. Based on the results of the research can be explained, the form of mentoring provided by P2TP2A Bireuen is a mentoring in reporting to the authorities, mentoring in the proceedings at the conference, mentoring the psychological and Teaching in the school. Internal barriers, the family prevented to be given mentoring, the condition of the victim is still under-age and in terms of external there is a shortage of human resources, the number of psychologists only one person to support the implementation of protection To child victims of sexual violence. The form of protection by P2TP2A Bireuen in the form of conducting socialization, conduct training of the legal, build a safe house, and give easy-to-reach reporting access. It is advised to P2TP2A to increase the number of psychologists, the number of personnel P2TP2A and also increase the ability of P2TP2A personnel in mentoring, advised to the Bireuen government to design a special budget for the energy supply of psychologists P2TP2A Regency of Bireuen.. Keywords : Mentoring, children, victims, violence and empowerment.

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH NOMOR: 226/PID.SUS/2018/PN.BNA TENTANG TINDAK PIDANA MENJUAL ROKOK ELEKTRIK YANG TIDAK MENCANTUMKAN TANGGAL KADALUWARSA Naqia Annissa Faradiz; Mukhlis Mukhlis
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 4, No 1: Februari 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstrak - Pasal 62 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen menyebutkan maksimal penjara 5 tahun atau denda 2 miliar rupiah terhadap pelaku usaha yang tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa. Pada kasus ini dijatuhi pidana percobaan. Penulisan bertujuan menjelaskan putusan hakim tidak memperhatikan fakta persidangan, pertimbangan hakim menjatuhkan percobaan, serta menjelaskan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Penelitian kualitatif menggunakan bahan hukum sekunder ini diperoleh melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan majelis hakim tidak memperhatikan fakta persidangan yaitu, saksi yang hadir hanya penyidik, ahli Dinas Kesehatan yang memberikan penilaian kandungan liquid rokok, tidak dihadirkan. Hakim sepatutnya menjatuhkan pidana denda karena berkaitan dengan kegiatan ekonomi mendapatkan keuntungan. Menjatuhkan hukuman percobaan tidak memenuhi kepastian hukum karena terlalu ringan sehingga masih terjadi penjualan cairan rokok elektrik tanpa mencantumkan tanggal kadaluwarsa. Tidak memenuhi keadilan masyarakat sebagai korban, belum memenuhi kemanfaatan karena tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku dan meresahkan masyarakat. Disarankan mendatangkan ahli BNNP dan Dinas Kesehatan.Kata Kunci : Pidana percobaan, Putusan, Studi Kasus, Tanggal kadaluwarsa. Abstract - Article 62 Paragraph (1) of the Consumer Protection Law stipulates a maximum imprisonment of 5 years or a fine of 2 billion rupiah for subject who do not specify an expiration date. In this case a Probation was sentenced. Writing aim is to explain the judge's decision does not pay attention to the facts of the trial, the judge's judgment dropped the Probation, and explain legal certainty, justice and expediency. Qualitative research using secondary legal materials was obtained through literature study. The results showed the panel of judges did not pay attention to the facts of the probation, for example witnesses present were only investigators, Health Service experts who provided an assessment of the liquid content of cigarettes, Judges were not present. Judges rightly impose criminal fines because they relate to economic activities that benefit.Judges dropping a suspended sentence does not meet legal certainty because it is too small so there is still a sale of e-cigarettes without specifying an expiration date.This does not meet the justice of the community as victims, has not fulfilled the benefits because it does not cause a deterrent effect for the perpetrators and is unsettling the community. It is recommended to bring in BNNP experts and the Public Health Officer.Keywords : Probation, Adjudication, Case Study, Expiration date.

Pelaksanaan Penelitian Yang Dilakukan Oleh Pembimbing Kemasyarakatan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Agus Murdani; Rizanizarli Rizanizarli
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 4, No 1: Februari 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstrak- Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan proses pembuatan penelitian kemasyarakatan (Litmas), menjelaskan pertimbangan hakim terhadap Litmas dan menjelaskan penghambat dalam pelaksanaan pembuatan Litmas serta upaya-upaya penanggulangan penghambatnya. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (Library Reseacrch) dan metode penelitian lapangan (Field Research). Penelitian kepustakaan dilakukan untuk diperoleh data sekunder dengan cara membaca dan menelaah buku-buku, sedangkan penelitian lapangan dilakukan guna memperoleh data primer melalui wawancara dengan responden dan informan serta pengambilan data di Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Klas II Banda Aceh. Hasil penelitian menjelaskan pelaksanaan pembuatan Litmas pada umumnya tidak membedakan kasus penganiayaan anak dengan kasus pidana anak yang lainnya, pembimbing kemasyarakatan tetap memperhatikan hak-hak dasar anak. Klien anak yang melakukan kasus penganiayaan diperlakukan sama dengan kasus tindak pidana lainnya pada saat wawancara, dan tetap menghargai pendapat klien anak. Majelis Hakim wajib mempertimbangkan Litmas, akan tetapi dikarenakan Litmas hanya berupa latar belakang tentang anak dan bersifat tidak mengikat, Majelis Hakim dapat mengambil keputusan berdasarkan saran BAPAS atau pertimbangan dari Majelis Hakim itu sendiri. Hambatan yang ditemui oleh BAPAS yaitu kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap BAPAS, kurangnya sarana dan prasarana serta biaya operasional yang minim di BAPAS. Disarankan pihak BAPAS melakukan sosialisi atau keterbukaan informasi kinerja BAPAS untuk masyarakat luas, diharapkan kepada pemerintah untuk mengalokasikan dana kepada BAPAS Klas II Banda Aceh agar dapat melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi dan perannya secara optimal. Kata Kunci : Anak, Balai Pemasyarakatan, Penelitian Kemasyarakatan, Penganiayaan. Abstract - The purpose of this research is to explain the process of making the social research, to explain the judges’ consideration of social research and to explain the inhibitory in the implementation of social research also the efforts to overcome the obstacles. The methods applied in this research are library research method and field research method. Library research was conducted to obtain secondary data by reading and reviewing books, while field research was conducted in order to obtain primary data through interviews with respondents and informants as well as data retrieval at Second Class of Correctional Association in Banda Aceh. The results of the study are to explain the conducting research of making in general does not differentiate between the cases of child abuse with the other child criminal cases so that the social counselors still pay attention to the basic rights of children. At the time of the interview, the client of the child who committed the abuse case, was treated the same as the client of the child who committed another criminal case and still respected the client of child’s opinion. The Panel of Judges must consider the social research, however because the social research is only a background about children and is non-binding, the Panel of Judges can make decisions based on the Correctional Association recommendations or considerations from the Panel of Judges themselves. The obstacles encountered by the Correctional Association are lack of community knowledge of the Correctional Association, lack of facilities and infrastructure as well as minimal operational costs at the Correctional Association. It is suggested to the Correctional Association to socializing or to disclosure the work information performance of the Correctional Association to the wider community, it is expected that the government allocates funds to the Second Class of Correctional Association in Banda Aceh to be able to carry out tasks in accordance with their functions and roles optimally.Keywords: children, correctional Hall, Community research, persecution

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kab. aceh besar,

Aceh

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kab. aceh besar, Aceh INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kab. aceh besar,

Aceh

INDONESIA