cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kab. aceh besar,
Aceh
INDONESIA
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana
Published by Universitas Syiah Kuala
ISSN : -     EISSN : 25976893     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana merupakan jurnal berkala ilmiah yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, dengan durasi 4 (empat) kali dalam setahun, pada Bulan Februari, Mei, Agustus dan November. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana menjadi sarana publikasi artikel hasil temuan Penelitian orisinal atau artikel analisis. Bahasa yang digunakan jurnal adalah bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Ruang lingkup tulisan harus relevan dengan disiplin ilmu hukum Yang mencakup Bidang Hukum Pidana.
Arjuna Subject : -
Articles 434 Documents
 40   41   42   43   44 
KAJIAN VIKTIMOLOGIS TERHADAP ANAK KORBAN JARIMAH PEMERKOSAAN YANG MEMILIKI HUBUNGAN MAHRAM (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Mahkamah Syar’iyah Jantho) Said Hidayatullah; Nursiti Nursiti
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 7, No 1: Februari 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak - Pasal 49 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat menyebutkan bahwa “Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan terhadap orang yang memiliki hubungan Mahram dengannya, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan.” Meskipun telah adanya aturan yang mengatur mengenai tindak pidana pemerkosaan ini, masih banyak pula orang yang melakukan tindak pidana ini dan bahkan setelah menerima hukuman sebagaimana yang terdapat di dalam Qanun ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum diberikan oleh para penegak hukum dan juga berkoordinasi dengan berbagai lintas sektor sejak sebelum, selama, dan sesudah proses peradilan yang dilakukan yang dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum adalah dalam pemeriksaan anak susah untuk memberikan keterangan, kurangnya alat bukti, keterangan anak berdiri sendiri, qanun masih lemah, sulitnya memastikan kondisi lingkungan korban tidak ada dilingkungan pelaku. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan yang dihadapi adalah dengan menggunakan komunikasi yang ramah anak, memberikan rumah aman agar korban terpisah dari lingkungan pelaku, dan juga memfasilitasi pelaksanaan visum et repertum terhadap korban sebagai salah satu alat bukti. Diharapkan adanya sosialisasi terhadap keluarga mengenai tindak pidana pemerkosaan ini oleh pemerintah, para penegak hukum maupun dinas-dinas yang terkait.Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Jarimah Pemerkosaan, Mahram, Anak. Abstract - Article 49 of Qanun Aceh Number 6 of 2014 Jinayat Law states that “Anyone who intentionally commits Finger Rape against a person who has a Mahram relationship with him, is threatened with 'Uqubat Ta'zir flogging for a minimum of 150 (one hundred and fifty) times, a maximum of 200 (two hundred) times or a fine of at least 1,500 (one thousand five hundred) grams of pure gold, a maximum of 2,000 (two thousand) grams of pure gold or imprisonment for a minimum of 150 (one hundred and fifty) months, a maximum of 200 (two hundred) months .” Even though there have been regulations governing the crime of rape, there are still many people who commit this crime and even after receiving the punishment as stipulated in this Qanun. The results of the study show that legal protection is provided by law enforcers and also coordinates with various cross-sectors before, during and after the judicial process is carried out which is carried out in accordance with Law Number 31 of 2014 concerning Amendments to Law Number 13 of 2006 on the Protection of Witnesses and Victims. Obstacles in the implementation of legal protection are that in examining children it is difficult to provide information, lack of evidence, children's statements stand alone, qanuns are still weak, it is difficult to ensure that the victim's environment is not in the perpetrator's environment. Efforts have been made to overcome the obstacles encountered by using child-friendly communication, providing a safe house so that the victim is separated from the perpetrator's environment, and also facilitating the implementation of visum et repertum on the victim as a means of evidence. It is hoped that there will be outreach to families about this crime of rape by the government, law enforcers and related agencies.Keywords : Legal Protection, Rape Crime, Victims, Children.
PENERAPAN PIDANA KEPADA PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP ORANG DI MUKA UMUM (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sigli) Nanda Ayyasy Shalihah; Ainal Hadi
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 7, No 1: Februari 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

 Abstrak- Penulisan jurnal ini bertujuan untuk memberikan suatu penjelasan terkait dengan pertimbangan hakim yang digunakan dalam menjatuhkan sanksi pidana ringan kepada pelaku tindak pidana kekerasan terhadap orang lain dan pertimbangan dari JPU dalam melakukan pemilihan pasal yang didakwakan kepada pelaku tindak pidana kekerasan terhadap orang lain dimuka umum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertimbangan Hakim Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN-Sgi dalam menjatuhkan sanksi pidana selama 1 (satu) bulan dikarenakan aksi tersebut tidak menimbulkan luka berat dan bukan atas unsur “direncanakan”, selanjutnya pada Putusan Nomor 96/Pid.B/2021/PN-Sgi menjatuhkan sanksi pidana selama 5 (lima) bulan penjara dikarenakan menurut hasil Visum Et Repertum tidak menimbulkan luka berat dan pelaku melakukan kekerasan secara spontan kepada korban. Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam memilih pasal yang didakwakan kepada pelaku tindak pidana kekerasan terhadap orang di muka umum adalah terpenuhinya unsur kejahatan kekerasan, hasil keterangan dari para pihak, hasil Visum Et Repertum korban. Disarankan kepada Hakim Pengadilan Negeri Sigli untuk tidak menjatuhkan sanksi yang tergolong ringan kepada pelaku tindak pidana kekerasan di muka umum dan kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sigli untuk meningkatkan pemahaman dalam pembuktian surat dakwaan.Kata Kunci : Penerapan Pidana, Tindak Pidana, Kekerasan, Di muka Umum. Abstract –  The writing of this article is to explain the judge's considerations in imposing light crimes on perpetrators of crimes of violence against people in public and the considerations of the public prosecutor in selecting the articles charged against perpetrators of crimes of violence against people in public. The results of the study show that the Judge's Consideration in Decision Number 32/Pid.B/2021/PN-Sgi in imposing criminal sanctions for 1 (one) month is because the action did not cause serious injury and was not "planned", then in Decision Number 96/ Pid.B/2021/PN-Sgi imposed a criminal sanction of 5 (five) months in prison because according to the results of the Visum Et Repertum it did not cause serious injuries and the perpetrator committed spontaneous violence against the victim. The Prosecutor's considerations in selecting the articles charged against the perpetrators of crimes of violence against people in public are the fulfillment of the elements of violent crimes, the results of statements from the parties, the results of the Visum Et Repertum of the victim. It is recommended to the Sigli District Court Judge not to impose relatively light sanctions on perpetrators of violent crimes in public and to the Public Prosecutor of the Sigli District Attorney's Office to improve understanding in the proof of the indictment. Keywords: Application of Criminal, Crime, Violence, in Public
TINDAK PIDANA KEPEMILIKAN BAHAN PELEDAK TANPA HAK SECARA BERSAMA-SAMA (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI SIBOLGA) Andong Guntur Maulana; Dahlan Dahlan
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 7, No 2: Mei 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak - Tujuan artikel ini adalah untuk menjelaskan faktor penyebab terjadinya tindak pidana kepemilikan bahan peledak, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku, serta upaya penanggulangan terhadap tindak pidana kepemilikan bahan peledak dalam penangkapan ikan. Hasil penelitian dalam tindak pidana kepemilikan bahan peledak secara bersama-sama disebabkan oleh faktor keuntungan yang besar, faktor lingkungan, faktor rendahnya kepatuhan hukum, dan faktor pengawasan, serta faktor mudahnya memperoleh bahan peledak. Dalam memutuskan perkara, hakim mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa. Keadaan yang memberatkan adalah perbuatan para Terdakwa mengakibatkan kerugian kepada masyarakat. Sedangkan keadaan yang meringankan adalah para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulani tindak pidana kepemilikan bahan peledak yaitu terdiri dari upaya preventif dan upaya represif. Disarankan terhadap pihak pemerintah agar pro-aktif melakukan patroli dan razia bahan peledak baik di wilayah perairan maupun di tempat pendaratan ikan dan pro-aktif memberikan edukasi dalam bentuk yang lebih kreatif kepada masyarakat tentang bahaya memiliki dan/atau menggunakan bahan peledak dalam menangkap ikan.Kata Kunci : Tindak Pidana, Kepemilikan, Bahan Peledak, Tanpa Hak
TINDAK PIDANA MEMBAWA SENJATA TAJAM (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam) El Farisy; Mahfud Mahfud
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 7, No 1: Februari 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak – Penelitian ini bertujuan menjelaskan faktor penyebab dan modus operandi terjadinya tindak pidana membawa senjata tajam di wilayah Lubuk Pakam, upaya penanggulangan tindak pidana membawa senjata tajam di wilayah Lubuk Pakam, dan Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan hingga terjadinya disparitas dalam tindak pidana membawa senjata tajam. Hasil penelitian menjelaskan bahwa faktor penyebab dan modus operandi dari tindak pidana membawa senjata tajam terdiri dari faktor eksternal dan internal, faktor eksternalnya adalah faktor individu, kurangnya kesadaran hukum, keluarga, lingkungan, dan ekonomi, sedangkan faktor internalnya melakukan pengancaman, melakukan kekerasan dan menjaga diri. Modus operandinya adalah berjaga-jaga, mengancam, memalak dan lain sebagainya. Upaya penanggulangan tindak pidana membawa senjata tajam adalah dengan upaya preventif dan represif. Alasan terjadinya disparitas dalam putusan hakim ada dua yaitu alasan yang meringankan dan memberatkan, alasan yang memberatkannya adalah meresahkan masyarakat, sifat dari perbuatan itu sendiri, akibat dari perbuatan yang di timbulkan, pelaku sudah pernah dihukum, dan alasan yang meringankannya adalah belum pernah dihukum, menyesali perbuatannya, mengakui perbuatannya dan bersikap sopan dipersidangan. Saran kepada pihak Kepolisian Resort Deli Serdang agar melakukan patroli dan razia sesering mungkin guna mencegah tindak pidana membawa senjata tajam agar tidak muncul korban-korban selanjutnya. Kepada masyarakat agar taat terhadap hukum yang berlaku saat ini jangan lagi membawa senjata tajam secara ilegal sesuai ketentuan yang telah di atur dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.Kata Kunci: Tindak Pidana, Membawa Senjata, Senjata Tajam. Abstract  - This research aims to analyse the causative factors and the modus operandi behind the occurrence of the crime of carrying sharp weapons in the Lubuk Pakam area, efforts to overcome the crime of carrying sharp weapons in the Lubuk Pakam area, and the Judge's considerations in making decisions until there is a disparity in the crime of carrying sharp weapons. The results of this research showed that the causative factors and the modus operandi of the crime of carrying sharp weapons consist of external and internal factors, the external factors are individual factors, lack of legal awareness, family, environment, and economy, while the internal factors are threats, violence and self-preservation. The modus operandi is to be on guard, to threaten, and so on. Efforts to overcome the crime of carrying sharp weapons are preventive and repressive efforts. There are two reasons for the disparity in the judge's decision, namely mitigating and aggravating reasons, the aggravating reasons are disturbing the community, the nature of the act itself, the consequences of the actions that have been caused, the perpetrator has been punished, and the mitigating reason is that he has never been punished, regrets his actions, admit his actions and behave politely in court. Suggestions to the Deli Serdang Resort Police should be carry out patrols and raids as often as possible to prevent criminal acts of carrying sharp weapons so that further victims will not appear. To the public should obey the current law, do not carry sharp weapons illegally in accordance with the provisions stipulated in the Emergency Law Number 12 of 1951. Keywords: Criminal Action, Carrying Weapon, Sharp Weapon.

Page 44 of 44 | Total Record : 434

 40   41   42   43   44 

Filter by Year

2017 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7, No 2: Mei 2023 Vol 7, No 1: Februari 2023 Vol 6, No 4: November 2022 Vol 6, No 3: Agustus 2022 Vol 6, No 2: Mei 2022 Vol 6, No 1: Februari 2022 Vol 5, No 3: Agustus 2021 Vol 5, No 4: November 2021 Vol 5, No 2: Mei 2021 Vol 5, No 1: Februari 2021 Vol 4, No 4: November 2020 Vol 4, No 3: Agustus 2020 Vol 4, No 2: Mei 2020 Vol 4, No 1: Februari 2020 Vol 3, No 4: November 2019 Vol 3, No 3: Agustus 2019 Vol 3, No 2: Mei 2019 Vol 3, No 1: Februari 2019 Vol 2, No 4: November 2018 Vol 2, No 3: Agustus 2018 Vol 2, No 2: Mei 2018 Vol 2, No 1: Februari 2018 Vol 1, No 2: November 2017 Vol 1, No 1: Agustus 2017 More Issue