Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.152
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Kanun: Jurnal Ilmu Hukum
Ainal Hadi
Universitas Syiah Kuala
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

 1 
TINDAK PIDANA PENIPUAN PADA PEMBANGUNAN DAN PENGADAAN FASILITAS UMUM (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh) Adinda Zulaika; Ainal Hadi
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 5, No 2: Mei 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak - Pasal 378 menetapkan: "siapa pun yang menggunakan identitas palsu, martabat palsu atau melakukan penipuan atau serangkaian kebohongan untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum akan membujuk orang lain untuk menyerah kepadanya atau memberikan sesuatu yang berhutang atau menghapus hutang Mereka yang membuat uang akan dihukum karena penipuan, dengan hukuman maksimal empat tahun penjara”. Namun pada kenyataannya masih terdapat hukuman yang tidak setimpal dengan kerugian yang korban alami, yaitu pelaku hanya dikenakan masa tahanan selama 1 tahun 10 bulan sedangkan korban mengalami kerugian mencapai Rp. 300.000.000,- ( tiga ratus juta rupiah). Pembatalan. Dari piutang dagang akan dihukum karena penipuan, dengan hukuman maksimal empat tahun penjara”. Tujuan dari penelitian ini menjelaskan factor-faktor penyebab, dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana yang relatif ringan, dan upaya penggantian kerugian terhadap korban tindak pidana penipuan pembangunan dan pengadaan fasilitas umum. Metode yang digunakan secara hukum empiris. Hasil penelitian dapat dilihat bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana penipuan pada pembangunan dan pengadaan fasilitas umum adalah faktor ekonomi, faktor lingkungan, faktor agama, dan faktor peluang. Hakim menilai Pengadilan Negeri Banda Aceh dalam mempertimbangkan tindak pidana yang tergolong ringan terhadap pelaku penipuan tindak pidana penipuan pada pembangunan dan pengadaan fasilitas umum. Untuk upaya penggantian kerugian korban nya sendiri masih banyak korban atau masyarakat luas yang tidak mengetahui tentang bagaimana upaya hukum yang dapat ditempuh untuk mengembalikan kerugian korban tersebut, baik dari jalur litigasi maupun non litigasi.Kata Kunci : Tindak Pidana, Penipuan, Pembangunan, Fasilitas  Umum
TINDAK PIDANA PENIPUAN PADA PEMBANGUNAN DAN PENGADAAN FASILITAS UMUM (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh) Adinda Zulaika; Ainal Hadi
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 5, No 3: Agustus 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak - Pasal 378 menetapkan: "siapa pun yang menggunakan identitas palsu, martabat palsu atau melakukan penipuan atau serangkaian kebohongan untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum akan membujuk orang lain untuk menyerah kepadanya atau memberikan sesuatu yang berhutang atau menghapus hutang Mereka yang membuat uang akan dihukum karena penipuan, dengan hukuman maksimal empat tahun penjara”. Namun pada kenyataannya masih terdapat hukuman yang tidak setimpal dengan kerugian yang korban alami, yaitu pelaku hanya dikenakan masa tahanan selama 1 tahun 10 bulan sedangkan korban mengalami kerugian mencapai Rp. 300.000.000,- ( tiga ratus juta rupiah). Pembatalan. Dari piutang dagang akan dihukum karena penipuan, dengan hukuman maksimal empat tahun penjara”. Tujuan dari penelitian ini menjelaskan factor-faktor penyebab, dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana yang relatif ringan, dan upaya penggantian kerugian terhadap korban tindak pidana penipuan pembangunan dan pengadaan fasilitas umum. Metode yang digunakan secara hukum empiris. Hasil penelitian dapat dilihat bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana penipuan pada pembangunan dan pengadaan fasilitas umum adalah faktor ekonomi, faktor lingkungan, faktor agama, dan faktor peluang. Hakim menilai Pengadilan Negeri Banda Aceh dalam mempertimbangkan tindak pidana yang tergolong ringan terhadap pelaku penipuan tindak pidana penipuan pada pembangunan dan pengadaan fasilitas umum. Untuk upaya penggantian kerugian korban nya sendiri masih banyak korban atau masyarakat luas yang tidak mengetahui tentang bagaimana upaya hukum yang dapat ditempuh untuk mengembalikan kerugian korban tersebut, baik dari jalur litigasi maupun non litigasi.Kata Kunci : Tindak Pidana, Penipuan, Pembangunan, Fasilitas  Umum
PELARIAN NARAPIDANA DI RUTAN KELAS II B TAPAKTUAN Shinta Priscilia; Ainal Hadi
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 5, No 3: Agustus 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak – Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan faktor penyebab dan upaya pencarian narapidana yang melarikan diri, penerapan sanksi bagi narapidana yang melarikan diri dan upaya yang dilakukan dalam penanggulangan terhadap narapidana yang melarikan diri dari rutan kelas II B Tapaktuan. Hasil penelitian menjelaskan bahwa faktor penyebab terjadinya pelarian narapidana adalah faktor lingkungan dan pergaulan, kurangnya petugas pengamanan di Rutan, kondisi bangunan yang kurang memadai, kemauan dengan dorongan pribadi, masa hukuman pidana penjara yang lama. Upaya pencarian narapidana yaitu melakukan pencarian dan pengejaran bekerja sama dengan pihak kepolisian, kejaksaan, pengadilan serta masyarakat. Penerapan sanksi bagi narapidana yang melarikan diri yaitu memasukan kedalam sel pengasingan selama 2 kali 6 hari, tidak mendapatkan hak remisi, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, cuti bersyarat dan pembebasan bersyarat dalam tahun berjalan dan di catat dalam register F, setelah menjalani hukuman disiplin narapidana di pindahkan kelapas lain. Upaya penanggulangan terhadap narapidana yang melarikan diri yaitu melakukan pendekatan dan pembinaan kepada narapidana dan tahanan, memperbaiki bangunan dan fasilitas keamanan Rutan. Diharapkan agar petugas memberikan penyuluhan kepada warga binaan Rutan, dilakukan untuk menjaga keamanan dan mematuhi peraturan yang berlaku dan bekerja sama dengan segala pihak untuk terus melakukan pencarian dan pengejaran serta menambah jumlah personil jaga.Kata Kunci : Pelarian, Narapidana, Rutan.
TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP ANAK MENGAKIBATKAN KEMATIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh dan Pengadilan Negeri Jantho) Alfarah Ajeng Prilistya; Ainal Hadi
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 5, No 4: November 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak – Artikel ilmiah ini bertujuan untuk menjelaskan faktor-faktor terjadinya tindak pidana kekerasan mengakibatkan kematian terhadap anak yang dilakukan oleh anak, mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan mengakibatkan kematian terhadap anak yang dilakukan oleh anak dan hambatan yang ada dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan mengakibatkan kematian terhadap anak yang dilakukan oleh anak. Hasil penelitian menjelaskan bahwa faktor penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan mengakibatkan kematian terhadap anak yang dilakukan oleh anak adalah faktor dari keluarga, tingkah laku, ketidak tahuan anak akan hak-haknya, anak terlalu tergantung kepada orang dewasa dan kondisi lingkungan sosial. Sistem penegakan hukum anak sedikit berbeda dengan sistem penegakan hukum orang dewasa, dimana hukuman yang dijatuhkan yaitu setengah dari hukuman dewasa dan dalam sistem peradilannya dipimpin oleh hakim tunggal dan dilakukan secara tertutup. Adapun hambatan yang terdapat dalam penegakan hukum yaitu sanksi yang diberikan tidaklah terlalu berat dan sulit mendapatkan bukti yang akurat, anak pelaku sulit untuk mengakui kesalahannya. Diharapkan adanya kesadaran dimasyarakat bahwa kekerasan terhadap anak dianggap haram hukumnya, dan turut sera membantu apabila terjadi kasus- kasus kekerasan terhadap anak.Kata Kunci: Tindak Pidana Kekerasan, Anak, Kematian.
PEMENUHAN HAK ATAS PELAYANAN KESEHATAN BAGI NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS II B LANGSA Safina Alifia Silka; Ainal Hadi
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 7, No 1: Februari 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak -  Penenlitian ini disusun untuk dapat menjelaskan pemenuhan hak narapidana mengenai pelayanan kesehatan yang belum terlaksana secara maksimal, menjelaskan mengenai hambatan dan upaya yang dilakukan. elaskan mengenai hambatan dan upaya yang dilakukan. Metode penelitian diterapkan menggunakan yuridis empiris, dimana seluruh komponen data yang didaptkan disusun sberdasarkan situasi lapangan dan kajian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak narapidana untuk mendapatkan pelayanan kesehatan belum maksimal terpenuhi yang diakibatkan karena jumlah tenaga kesehatan yang terbatas, dan tidak memiliki dokter yang bertugas di Lapas terutama untuk melakukan rehabilitasi guna menangani narapidana narkotika. Faktor penghambat dalam pemenuhannya adalah kondisi Lapas yang telah kelebihan populasi, keterbatasan sumber daya  manusia dan keterbatasan sarana serta prasaran yang kurang memadai. Upaya yang dilakukan adalah bekerja sama dengan Puskesmas Langsa Timur untuk mendapat bantuan fasilitas, bekerja sama dengan BNN untuk melakukan rehabilitasi kepada narapidana mengenai penyalahgunaan narkotika, dan menciptakan lingkungan yang sehat.Kata Kunci : Lembaga Permasyarakatan, Pelayanan Kesehatan, Narapidana Narkotika Abstract - This research is conducted to explain the fulfillment of prisoners' rights regarding healthcare services that have not been fully implemented, and to discuss the obstacles and efforts made. The research method applied is juridical-empirical, where all the obtained data components are organized based on field observations and literature reviews. The research findings indicate that the fulfillment of prisoners' rights to access healthcare services is not maximally met due to limited healthcare personnel and the absence of doctors assigned to correctional facilities, especially for rehabilitating drug offenders. The inhibiting factors in meeting these rights include overcrowded correctional facilities, limited human resources, and inadequate infrastructure and facilities. Efforts that have been made include collaborating with the East Langsa Community Health Center to obtain facility assistance, partnering with the National Narcotics Agency (BNN) to provide rehabilitation programs for drug offenders, and creating a healthy environment.Keywords: Correctional Institution, Health Services, Narcotics Prisoners.
PENERAPAN PIDANA KEPADA PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP ORANG DI MUKA UMUM (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sigli) Nanda Ayyasy Shalihah; Ainal Hadi
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 7, No 1: Februari 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

 Abstrak- Penulisan jurnal ini bertujuan untuk memberikan suatu penjelasan terkait dengan pertimbangan hakim yang digunakan dalam menjatuhkan sanksi pidana ringan kepada pelaku tindak pidana kekerasan terhadap orang lain dan pertimbangan dari JPU dalam melakukan pemilihan pasal yang didakwakan kepada pelaku tindak pidana kekerasan terhadap orang lain dimuka umum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertimbangan Hakim Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN-Sgi dalam menjatuhkan sanksi pidana selama 1 (satu) bulan dikarenakan aksi tersebut tidak menimbulkan luka berat dan bukan atas unsur “direncanakan”, selanjutnya pada Putusan Nomor 96/Pid.B/2021/PN-Sgi menjatuhkan sanksi pidana selama 5 (lima) bulan penjara dikarenakan menurut hasil Visum Et Repertum tidak menimbulkan luka berat dan pelaku melakukan kekerasan secara spontan kepada korban. Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam memilih pasal yang didakwakan kepada pelaku tindak pidana kekerasan terhadap orang di muka umum adalah terpenuhinya unsur kejahatan kekerasan, hasil keterangan dari para pihak, hasil Visum Et Repertum korban. Disarankan kepada Hakim Pengadilan Negeri Sigli untuk tidak menjatuhkan sanksi yang tergolong ringan kepada pelaku tindak pidana kekerasan di muka umum dan kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sigli untuk meningkatkan pemahaman dalam pembuktian surat dakwaan.Kata Kunci : Penerapan Pidana, Tindak Pidana, Kekerasan, Di muka Umum. Abstract –  The writing of this article is to explain the judge's considerations in imposing light crimes on perpetrators of crimes of violence against people in public and the considerations of the public prosecutor in selecting the articles charged against perpetrators of crimes of violence against people in public. The results of the study show that the Judge's Consideration in Decision Number 32/Pid.B/2021/PN-Sgi in imposing criminal sanctions for 1 (one) month is because the action did not cause serious injury and was not "planned", then in Decision Number 96/ Pid.B/2021/PN-Sgi imposed a criminal sanction of 5 (five) months in prison because according to the results of the Visum Et Repertum it did not cause serious injuries and the perpetrator committed spontaneous violence against the victim. The Prosecutor's considerations in selecting the articles charged against the perpetrators of crimes of violence against people in public are the fulfillment of the elements of violent crimes, the results of statements from the parties, the results of the Visum Et Repertum of the victim. It is recommended to the Sigli District Court Judge not to impose relatively light sanctions on perpetrators of violent crimes in public and to the Public Prosecutor of the Sigli District Attorney's Office to improve understanding in the proof of the indictment. Keywords: Application of Criminal, Crime, Violence, in Public
Pemenuhan Hak Narapidana Laki-Laki di Lembaga Pemasyarakatan Banda Aceh Mahfud Mahfud; Rizanizarli Rizanizarli; Mukhlis Mukhlis; Tarmizi Tarmizi; Ainal Hadi
Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol 16, No 3 (2014): Vol. 16, No. 3, (Desember, 2014)
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This article aims to explore the fulfilment of males’ prisoner rights at the Correctional Service Centre Banda Aceh. The indicators used to measure it are registration process, accommodation, sanitary facilities, clothes and beds, sport, health service, abuse by the guards, interaction with outside, worship facilities, case information, complain of prisoners, workshop, education and prisoners’ separation. The research reveals that the availability of clothes and beds, health service, education and prisoners’ separation at the centre are not maximally provided yet at the centre. The Fulfilment of Males’ Prisoner Rights at the Banda Aceh Correctional Service Centre
Hukuman Tata Tertib sebagai Instrumen Penertiban dan Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara Ainal Hadi
Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol 16, No 1 (2014): Vol. 16, No. 1, (April, 2014)
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The effort of educating prisoners in the context of correctional system is still full of problems for example imposition of discipline and security of the correction and detention institutions. The annoyance of security and discipline and the escape of them threaten the education.  One of the instruments applied by the government is the Minister of Law and Human Rights Regulation Number 6, 2013 regarding the Correction and Detention Institutions Conduct containing the rules that must be obeyed by the prisoners and detainees along with the imposition of discipline punishment as an indicator to know whether their behavior is good or bad.  Discipline Punishment as An Enforcing Instrument and Imprisonment and Detention
Co-Authors Adinda Zulaika Alfarah Ajeng Prilistya Mahfud Mahfud Mukhlis Mukhlis Nanda Ayyasy Shalihah Rizanizarli, Rizanizarli Safina Alifia Silka Shinta Priscilia Tarmizi Tarmizi