cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kab. aceh besar,
Aceh
INDONESIA
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana
Published by Universitas Syiah Kuala
ISSN : -     EISSN : 25976893     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana merupakan jurnal berkala ilmiah yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, dengan durasi 4 (empat) kali dalam setahun, pada Bulan Februari, Mei, Agustus dan November. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana menjadi sarana publikasi artikel hasil temuan Penelitian orisinal atau artikel analisis. Bahasa yang digunakan jurnal adalah bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Ruang lingkup tulisan harus relevan dengan disiplin ilmu hukum Yang mencakup Bidang Hukum Pidana.
Arjuna Subject : -
Articles 434 Documents
 40   41   42   43   44 
TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI TAKENGON) Muhammad Yunus; Mohd Din
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 7, No 1: Februari 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak – Pasal 27 ayat (3) Jo pasal 45 ayat (3) UU ITE berisi tentang semua orang dengan sengaja serta tidak dengan hak menyalurkan serta ataupun mengirimkan serta ataupun surat elektronik yang mempunyai muatan penghinaan serta ataupun pencemaran kehormatan dihukum dengan pidana penjara maksimal empat tahun serta ataupun denda maksimum Rp 750.000.000.00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Idealnya putusan pengadilan itu tidaklah jauh berbeda, meskipun tidak harus sama Namun pada kenyataanya Ketetapan Nomor 54 Pid.Sus/2020/PN Tkn serta Ketetapan Nomor 106/Pid.Sus.2019 memiliki perbedaan yang relatif jauh, yaitu yang satu (9) bulan (Ketetapan Nomor 54 Pid.Sus/2020/PN Tkn) sedang yang lainnya (2) tahun (Putusan Nomor 106/Pid.Sus.2019). Sehingga penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan apakah perbedaan ini dapat dikatakan disparitas dengan membandingkan kedua putusan tersebut. Tata cara yang dipakai pada penelitian ini ialah teknik normative, yakni dengan mengkaji penerapan asas-asas hukum ke dalam putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukan bahwa apabila dibandingkan kedua putusan ini termasuk disparitas, karena di dalam pertimbangan hakim tidak terdapat pertimbangan yang rinci dalam kedua putusan tersebut sehingga berbeda, baik dalam hal meringankan ataupun yang memberatkan.Kata Kunci : Pencemaran Nama Baik, Delik Aduan dan Pertimbangan Hakim.  Abstrack -Article 27 paragraph (3) in conjunction with Article 45 paragraph (3) of the ITE Law states that any person who intentionally and without rights distributes and or transmits electronic documents containing insults and or defamation shall be subject to imprisonment for a maximum of four years and or a maximum fine of Rp. 750,000,000.00 (seven hundred and fifty million rupiah). Ideally, the court's decision is not much different, although it doesn't have to be the same. Decision Number 54 Pid.Sus/2020/PN Tkn) while the others (2) years (Decision Number 106/Pid.Sus.2019). So this study aims to describe whether this difference can be said to be a disparity by comparing the two decisions. The method used in this study is the normative method, namely by examining the application of legal principles to court decisions. The results of the study show that when compared to these two decisions, there is a disparity, because in the judge's consideration there are no detailed considerations in the two decisions so that they are different, both in terms of mitigating or aggravating.Keywords: Defamation, Complaint Offense and Judge Consideration. 
DISPARITAS PENJATUHAN SANKSI PENJARA KEPADA PELAKU TINDAK PIDANA PEMERASAN (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Lhoksuemawe) Rizki Nur Fadila; Nurhafifah Nurhafifah
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 7, No 2: Mei 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak- Tujuan penulisan jurnal ini adalah untuk menjelaskan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan disparitas kepada pelaku tindak pidana pemerasan di wilayah Lhokseumawe dan akibat hukum kepada pelaku tindak pidana pemerasan dengan adanya disparitas dalam penjatuhan sanksi pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertimbangan hakim sehingga terjadi disparitas dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana pemerasan pada putusan 68/Pid.B/2022/PN Lsm dan 107/Pid.B/2022/PN Lsm adalah pelaku pada kedua putusan tersebut telah memenuhi unsur tindak pidana pemerasan, dalam memutus perkara tersebut namun hakim tidak memutuskan sanksi pidana yang sesuai dengan dakwaan sedangkan para pelaku pada putusan di atas merupakan seorang yang sudah pernah melakukan tindak pidana sebelumnya (residivis). akibat hukum kepada pelaku tindak pidana pemerasan dengan adanya disparitas dalam penjatuhan sanksi pidana tidak dapat menghilangkan efek jera kepada pelaku tindak pidana pemerasan. Disarankan kepada Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe untuk tidak menjatuhkan sanksi pidana ringan kepada pelaku dan perlunya pedoman sesuai Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman dalam memberikan putusan agar tidak terjadi perbedaan penafsiran dalam hal penerapan sanksi pidana yang sama dan saran kepada pihak Kejaksaan untuk menetapkan tuntutan yang sesuai dengan aturan Pasal 368 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta menambahkan sanksi pidana bagi pelaku residivis.Kata Kunci : Disparitas, Sanksi Penjara, Tindak Pidana, Pemerasan
PEMENUHAN HAK ATAS PELAYANAN KESEHATAN BAGI NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS II B LANGSA Safina Alifia Silka; Ainal Hadi
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 7, No 1: Februari 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak -  Penenlitian ini disusun untuk dapat menjelaskan pemenuhan hak narapidana mengenai pelayanan kesehatan yang belum terlaksana secara maksimal, menjelaskan mengenai hambatan dan upaya yang dilakukan. elaskan mengenai hambatan dan upaya yang dilakukan. Metode penelitian diterapkan menggunakan yuridis empiris, dimana seluruh komponen data yang didaptkan disusun sberdasarkan situasi lapangan dan kajian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak narapidana untuk mendapatkan pelayanan kesehatan belum maksimal terpenuhi yang diakibatkan karena jumlah tenaga kesehatan yang terbatas, dan tidak memiliki dokter yang bertugas di Lapas terutama untuk melakukan rehabilitasi guna menangani narapidana narkotika. Faktor penghambat dalam pemenuhannya adalah kondisi Lapas yang telah kelebihan populasi, keterbatasan sumber daya  manusia dan keterbatasan sarana serta prasaran yang kurang memadai. Upaya yang dilakukan adalah bekerja sama dengan Puskesmas Langsa Timur untuk mendapat bantuan fasilitas, bekerja sama dengan BNN untuk melakukan rehabilitasi kepada narapidana mengenai penyalahgunaan narkotika, dan menciptakan lingkungan yang sehat.Kata Kunci : Lembaga Permasyarakatan, Pelayanan Kesehatan, Narapidana Narkotika Abstract - This research is conducted to explain the fulfillment of prisoners' rights regarding healthcare services that have not been fully implemented, and to discuss the obstacles and efforts made. The research method applied is juridical-empirical, where all the obtained data components are organized based on field observations and literature reviews. The research findings indicate that the fulfillment of prisoners' rights to access healthcare services is not maximally met due to limited healthcare personnel and the absence of doctors assigned to correctional facilities, especially for rehabilitating drug offenders. The inhibiting factors in meeting these rights include overcrowded correctional facilities, limited human resources, and inadequate infrastructure and facilities. Efforts that have been made include collaborating with the East Langsa Community Health Center to obtain facility assistance, partnering with the National Narcotics Agency (BNN) to provide rehabilitation programs for drug offenders, and creating a healthy environment.Keywords: Correctional Institution, Health Services, Narcotics Prisoners.
PEMENUHAN HAK TERHADAP ANAK USIA MENYUSUI YANG IBUNYA SEBAGAI NARAPIDANA (Suatu Penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Sigli) Inouna Hardy; Mukhlis Mukhlis
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 7, No 1: Februari 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak - Tujuan penulisan skripsi ini untuk menjelaskan pemenuhan terhadap hak anak usia menyusui yang ikut tinggal bersama ibunya di lapas, peran dari pejabat pemerintah beserta jajaran petugas lapas dalam melaksanakan pemenuhan hak tersebut, dan juga hambatan serta upaya yang dilakukan dalam pemenuhan hak tersebut. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, dimana data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan dan kepustakaan. Penelitian lapangan dilakukan dengan mewawancarai informan dan responden untuk mendapatkan data primer, dan penelitian kepustakaan dilakukan dengan mempelajari buku, literasi, teori serta perundang-undangan terkait. Hasil penelitian menunjukan bahwa pemenuhan yang dilakukan oleh pihak lapas maupun instasi negara yang terkait belum maksimal, karena ada keadaan yang mengharuskan ibu membawa anaknya ikut tinggal di lembaga pemasyarakatan hingga pemerintah dan petugas lapas mengalami beberapa hambatan yang selama pelaksanaannya tidak dapat dilakukan upaya-upaya yang maksimal terhadap permasalahan tersebut. Salah satu yang menjadi hambatan besar adalah anggaran dan sarana prasana. Namun petugas lapas tetap melakukan upaya dengan terus menjalin kerjasama dengan dinas terkait yaitu seperti dinas kesehatan dan dinas sosial yang dapat memenuhi kebutuhan anak yang di perlukan di dalam lapas.Kata Kunci : Anak usia menyusui, Ibu menyusui, Narapidana. Abstract - The purpose of writing this thesis is to explain the fulfillment of the rights of children of breastfeeding age who live with their mothers in prison, the role of government officials and prison officers in carrying out the fulfillment of these rights, as well as the obstacles and efforts made in fulfilling these rights. This type of research is empirical juridical research, where the data obtained from the results of field research and literature. Field research was carried out by interviewing informants and respondents to obtain primary data, and library research was carried out by studying books, literacy, theory and related laws. The results of the study show that the fulfillment carried out by prisons and related state agencies has not been maximized, because there are circumstances that require mothers to bring their children to live in correctional institutions so that the government and prison officers experience several obstacles during which maximum efforts cannot be made during implementation. to these problems. One of the big obstacles is the budget and infrastructure. However, prison officers continue to make efforts by continuing to collaborate with related agencies, such as the health service and social services that can meet the needs of children needed in prison.Keysword: Children of lactating age, Breastfeeding mothers, Convicts.
TINDAK PIDANA USAHA BATUAN TANPA IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jantho) Anya Febby Mutia; Nurhafifah Nurhafifah
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 7, No 1: Februari 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak – Jurnal ini meniliti tentang faktor tindak pidana usaha pertambangan tanpa izin, menjelaskan proses penyelesaian aparat penegak hukum kepada pelaku tindak pidana pertambangan tanpa izin dan untuk menjelaskan upaya dan hambatan aparat penegak hukum dalam perkara tindak pidana usaha pertambangan tanpa izin. Hasil penelitian menjelaskan bahwa tindak pidana usaha tambang batuan tanpa izin di Kabupaten Aceh Besar khususnya daerah Jantho disebabkan oleh faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor kurangnya sosialisasi tentang tambang, faktor kurangnya kesadaran hukum dan fakor mengurus izin yang rumit. Dalam proses penyelesaian tindak pidana usaha tambang batuan tanpa izin melalui proses litigasi di dalam pengadilan dimana terdakwa akan diserahkan kepada pihak berwajib yang diberi kewewenang untuk menyelenggarakan tindakan peradilan . Upaya penegak hukum yang harus dilakukan yaitu pengecekan atau inspeksi dadakan, sosialisasi tambang tanpa izin juga menyediakan lapangan pekerjaan  dan hambatan yang dihadapi yaitu terkait dengan barang bukti, keterangan saksi dan menangkap pelaku utama dalam kejahatan ini.Kata Kunci : IUP, Pertambangan Ilegal,  Jantho, Studi Kasus. Abstract - This study aimstoexplain the factorsof the criminal act of mining business without a permit, explain the process of resolving law enforcement officers against perpetrators of mining crimes without a permit and to explain the efforts and obstacles of law enforcement officers in cases of criminal acts of mining business without a permit. The results of the study explain that the criminal act of mining rocks without a permit in Aceh Besar District, especially the Jantho area, is caused by economic factors, educational factors, lack of socialization about mining, lack of legal awareness and factors in managing complicated permits. In the process of settling the criminal act of mining the rock without a permit, it goes through a litigation process in a court where the defendant will be handed over to the apparatus authorized to administer the criminal justice process. Law enforcement efforts that must be carried out are inspections or impromptu inspections, socialization of mining without a permit also provides employment opportunities and the obstacles faced are related to evidence, witness statements and arresting the main perpetrators in this crime.Keywords  : IUP, Illegal Minning, Jantho, Case Study.
TINDAK PIDANA PENDISTRIBUSIAN KONTEN PORNOGRAFI MELALUI MEDIA ELEKTRONIK (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon) Amanda Humaira; Mahfud Mahfud
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 7, No 2: Mei 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak – Pendistribusian konten pornografi dengan media elektronik sebagai suatu tindakan yang dilarang pada Pasal 27 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016 terkait Perubahan Atas UU Noor 11 Tahun 2008 Terkait Informasi dan Transaksi Elektronik. Sedangkan untuk ancaman pidana ada pada Pasal 45 ayat (1) UU tersebut, yakni pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Namun, pada realitanya masih ada tindakan melanggar atau pelanggaran terhadap ketentuan tersebut, khususnya di wilayah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan faktor penyebab terjadinya tindak pidana tersebut, penerapan sanksi terhadap pelaku, dan upaya penanggulangan yang dilakukan untuk menanggulangi tindak pidana pendistribusian konten pornografi melalui media elektronik. Data primer dalam penulisan artikel ini diterima menggunakan metode melaksanakan mewawancarai bersama responden beserta informan. Sedangkan data sekunder diperoleh dengan cara membaca dan menganalisis bahan bacaan yang memiliki kaitan dengan objek penelitian. Didasarkan atas hasil riset dikenali bahwasanya yang menjadi faktor yang menyebabkan adanya Tindak pidana tersebut adalah kurangnya pengetahuan dan kesdaran hukum, kurangnya penghayatan agama, lingkungan, tidak terpenuhinya keinginan pelaku, dan sakit hati, penerapan sanksi terhadap pelaku dinilai sudah sejalan terhadap UU yang berlaku, yakni pidana penajara selama 2 (dua) tahun kepada pelaku pada kasus No. 195/Pid.B/2019/PN Lsk dan pidana penjara selama 4 (empat) tahun kepada pelaku pada kasus No. 69/Pid.Sus/2022/PN Lsk, upaya penanggulangan yang dilakukan adalah kegiatan JMS, penyedian hotline, dan melakukan upaya-upaya yang seharusnya ketika suatu tindak pidana terjadi. Disarankan kepada aparat pengegak hukum untuk dapat bekerja lebih maksimal dan optimal agar kepastian, kemanfaatan, dan keadilan hukum benar-benar dapat dirasakan pada hidup masyarakat.Kata Kunci : Tindak Pidana, Pendistribusian, Pornografi
PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP PELAKU PENCURIAN KELAPA SAWIT OLEH MASYARAKAT DI WILAYAH HUKUM ACEH BARAT DAYA (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Polres Aceh Barat Daya) Nanda Shava Widana; Tarmizi Tarmizi
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 7, No 1: Februari 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak – Penerapan restorative justice dalam kasus pencurian kelapa sawit di wilayah hukum Polres Aceh Barat Daya telah dilakukan dengan mengadakan pertemuan antara pelaku kejahatan, korban, dan pihak-pihak terkait lainnya untuk membahas dampak yang ditimbulkan oleh kejahatan tersebut dan cara-cara untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi sebagaimana diatur didalam SKDJU Nomor: 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian  Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat Serta Penerapan Keadilan Restorative (Restorative Justice). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan restorative justice dalam penyelesaian perkara pencurian kelapa sawit di wilayah hukum Aceh Barat Daya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa restorative justice diterapkan dengan cara mempertemukan pihak-pihak yang terlibat dalam perkara untuk menentukan sanksi tanpa melalui proses pengadilan. Hambatan dalam penerapan restorative justice di wilayah ini adalah kurangnya keseimbangan kepentingan pihak-pihak yang terlibat, serta kurangnya pemahaman masyarakat tentang restorative justice. Pertemuan tersebut juga diharapkan dapat menjadi sarana untuk membangun kembali hubungan yang terputus antara pelaku kejahatan, korban, dan masyarakat.Kata Kunci : Tindak Pidana, Restorative Justice, Pencurian Abstract - The implementation of restorative justice in the case of palm oil theft in the jurisdiction of the Aceh Barat Daya Police has been carried out by holding meetings between the perpetrators, victims, and other concerned parties to discuss the impact of the crime and ways to repair the damage, as provided for in SKDJU Number: 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 on the Implementation of Restorative Justice. This study aims to determine the application of restorative justice in the resolution of palm oil theft cases in the jurisdiction of Aceh Barat Daya. The results of the study indicate that restorative justice is applied by bringing together the parties involved in the case to determine sanctions without going through the judicial process. The obstacles to the implementation of restorative justice in this area are the lack of balance of interests of the parties involved, as well as the lack of public understanding of restorative justice. The meeting is also expected to serve as a means of rebuilding the relationship between the perpetrators, victims, and the communityKeywords:  Crime, Restorative Justice, Theft.
TINJAUAN KRIMINOLOGIS KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DAN PEMENUHAN HAK-HAK KORBAN YANG MENGALAMI PERBUATAN PSIKIS TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI KUTACANE) Jupri Suhardi; M. Iqbal
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 7, No 1: Februari 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak – Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyebutkan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara melakukan kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan atau melakukan penelantaran dalam lingkup rumah tangga, namun pada kenyataannya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga masih sering dilakukan bahkan dengan cara yang beragam dan mengalami peningkatan setiap tahunnya khususnya kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di daerah Kabupaten Aceh Tenggara. Penelitian bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan faktor penyebab seorang suami melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga, pemenuhan hak-hak korban yang mengalami perbuatan psikis tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan upaya penanggulangan yang dilakukan untuk menanggulangi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Metode penelitian ini penulis akan menggunakan metode penelitian yaitu dengan menggunakan pendekatan empiris, pengumpulan data dilakukan dari hasil wawancara yang dengan sejumlah responden dan informan yang terkait langsung dengan masalah yang diteliti dan dilanjutkan dengan kajian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan yang menjadi faktor penyebab seorang suami melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dipengaruhi oleh faktor ekonomi, faktor sosial dan budaya, faktor pendidikan, faktor pernikahan dini, faktor perselingkuhan dan faktor individual perempuan. Upaya pemenuhan hak-hak korban yang mengalami perbuatan psikis TPKDRT berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku adalah adanya hak perlindungan dan hak restitus. Upaya penanggulangan yang dilakukan adalah dengan mengadakan sosialisasi dan pelatihan keterampilan terhadap korban KDRT.Kata Kunci: Hak-Hak Korban, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Perbuatan Psikis, Tindak Pidana, Tinjuan Kriminologis.  Abstrack – Article 5 of Law Number 23 of 2004 concerning the Elemimination of Domestic Violence states that everyone is prohibited from committing domestic violence against people within the scope of thehousehold, by means of physical violence, psychological violence, sexual violence, and or neglect within the scope of households, but in reality the crime of domestic violence is still often committed even in a variety of ways and has increased every year, especially cases of domestic violence that occurred in the Southeast Aceh District. This research aims to find out and explain the factors that cause a husband to commit acts of domestic violence, fulfill the rights of victims who experience psychological acts of criminal acts of domestic violence based on the provisions of the applicable laws and regulations and countermeasures carried out to overcome criminal acts violence. This research method uses an empirical approach, data collection uses primary data obtained from interviews eith a number of respondents who are directly related to the problem under study and data obtained from the results of the literature. The results showed that the factors that cause a husband to commit acts of domestic violence are influenced by economic factors, social dan cultural factors, educational factors, early marriage factors, infidelity factors and individual women’s factors. Efforts to fulfill the right of victims who experience psychological acts of criminal acts of domestic violence are bused on statutory provisions, namely the right to protection and the right to restitution. Countermeasure made to tackle criminal acts of domestic violence are by holding socialization and skills training for victims of domestic violence. Keyword: Victim’s Rights, Domestic Violence, Psychologal Actions, Crime, Criminological Review.
PENJATUHAN SANKSI PIDANA PELATIHAN KERJA TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Takengon) Syahri Ramadhan; M. Iqbal
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 7, No 2: Mei 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak - Penulisan karya ilmiah ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan penjatuhan sanksi pidana pelatihan kerja, serta faktor pendorong dan faktor penghambat didalam pelaksanaan pidana pelatihan kerja terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Empiris.Data primer diperoleh melalui penelitian lapangan dengan melakukan wawancara terhadap responden dan informan. Data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan dengan membaca referensi dan literatur yang berkaitan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 3 kasus yang terjadi di wilayah Pengadilan Negeri Takengon pada tahun 2019 dan 2020, dipidana dengan pidana pelatihan kerja artinya Hakim telah menerapkan pidana pelatihan kerja terhadap anak yang berhadapan dengan hukum meskipun pemerintah belum membuat aturan pelaksanaannya. Penegakan hukum dalam menjatuhkan pidana tersebut didasarkan pada beberapa pertimbangan yang dilakukan oleh hakim yang tentunya penjatuhan pidana tersebut yang terbaik pula bagi anak.Pelaksanaan pidana pelatihan kerja bagi anak berlangsung di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), LPKA merupakan tahap akhir dari proses sistem peradilan pidana yang diberikan kewenangan oleh Negara dalam melakukan pembinaan serta memberikan pengayoman kepada anak didik pemasyarakatan yang tepat dan sesuai dengan kondisi anak yang menjadi pelaku tindak pidana. Disarankan kepada pemerintah agar dapat segera membentuk peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan pidana pelatihan kerja tersebut guna tercapainya harapan serta tujuan dari pengadilan tindak pidana anak.Kata Kunci : Anak, Sanksi Pidana, Pidana Pelatihan Kerja.
TINDAK PIDANA KARANTINA TUMBUHAN TANPA SERTIFIKAT KESEHATAN DAN TIDAK MELALUI TEMPAT PEMASUKAN YANG DITENTUKAN (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sigli) Muhammad Nofal; Mohd Din
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 7, No 1: Februari 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak - Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan faktor penyebab terjadinya, pertimbangan hakim dalam memberikan sanksi pidana yang relatif lebih ringan, serta hambatan dan upaya dalam menanggulangi tindak pidana karantina tumbuhan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana karantina tumbuhan disebabkan oleh faktor ekonomi, faktor banyaknya dokumen yang perlu dipersiapkan, faktor adanya kebutuhan masyarakat, dan faktor kesempatan. Pertimbangan hakim terhadap alasan yang meringankan yaitu terdakwa mengakui dan menyesal atas perbuatannya, terdakwa tidak pernah dipidana, dan terdakwa merupakan pencari nafkah untuk keluarga. Alasan yang memberatkan yaitu kerugian negara dari menghindari bea cukai dan dapat menyebabkan rusaknya tumbuhan dalam negeri, namun karena belum pasti terjadinya kerusakan tersebut menjadikan salah satu alasan bagi hakim untuk meringankan terdakwa. Hambatan dalam menanggulanginya yaitu kurangnya fasilitas, kurangnya tenaga kerja, dan kurangnya penyediaan dana. Upaya dalam menanggulanginya yaitu terdiri dari upaya preventif berupa sosialisasi dan upaya represif berupa penjatuhan sanksi sesuai aturan berlaku. Disarankan kepada masyarakat agar dapat menghindari tindak pidana karantina tumbuhan dengan melihat faktor-faktor penyebab terjadinya, kepada Hakim agar menjatuhkan hukuman yang lebih berat dan kepada Pemerintah Pusat agar melakukan penambahan sarana dan prasarana, SDM, serta alokasi dana yang terperinci terhadap Balai Karantina Pertanian Banda Aceh.Kata Kunci : Tindak Pidana, Karantina Tumbuhan, Sertifikat Kesehatan, Tempat Pemasukan Yang Ditentukan  Abstract - This research aims to explain the factors causing of its occurrence, judges' considerations in provide mild criminal sanctions, as well as obstacles and efforts in tackling plant quarantine crimes. The results showed that the crime of plant quarantine was caused by economic factors, the factor of the number of documents that needed to be prepared, the factor of community needs, and the opportunity factor. The judge's appraise of the mitigating reasons is that the defendant admits and regrets his actions, the defendant has never been convicted, and the defendant is the breadwinner for the family. The aggravating reasons are state losses from avoiding customs duties and causing damage to domestic plants, but because it is not certain that the damage will occur, this is one of the reasons for the judge to relieve the defendant. Obstacles in overcoming it are the lack of facilities, lack of manpower, and lack of funding. Efforts to overcome it consist of preventive efforts in the form of socialization and repressive efforts in the form of imposing sanctions according to applicable regulations. It is recommended to the public to be able to avoid plant quarantine crimes by looking at the factors that cause their occurrence, to judges to impose more severe punishments and to the Central Government to add facilities and infrastructure, human resources, and detailed allocation of funds to the Banda Aceh Agricultural Quarantine Center .Keywords : Criminal Action, Plant Quarantine, Health Certificate, Determined Entry Points.

Page 42 of 44 | Total Record : 434

 40   41   42   43   44 

Filter by Year

2017 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7, No 2: Mei 2023 Vol 7, No 1: Februari 2023 Vol 6, No 4: November 2022 Vol 6, No 3: Agustus 2022 Vol 6, No 2: Mei 2022 Vol 6, No 1: Februari 2022 Vol 5, No 3: Agustus 2021 Vol 5, No 4: November 2021 Vol 5, No 2: Mei 2021 Vol 5, No 1: Februari 2021 Vol 4, No 4: November 2020 Vol 4, No 3: Agustus 2020 Vol 4, No 2: Mei 2020 Vol 4, No 1: Februari 2020 Vol 3, No 4: November 2019 Vol 3, No 3: Agustus 2019 Vol 3, No 2: Mei 2019 Vol 3, No 1: Februari 2019 Vol 2, No 4: November 2018 Vol 2, No 3: Agustus 2018 Vol 2, No 2: Mei 2018 Vol 2, No 1: Februari 2018 Vol 1, No 2: November 2017 Vol 1, No 1: Agustus 2017 More Issue