cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kab. aceh besar,
Aceh
INDONESIA
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana
Published by Universitas Syiah Kuala
ISSN : -     EISSN : 25976893     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana merupakan jurnal berkala ilmiah yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, dengan durasi 4 (empat) kali dalam setahun, pada Bulan Februari, Mei, Agustus dan November. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana menjadi sarana publikasi artikel hasil temuan Penelitian orisinal atau artikel analisis. Bahasa yang digunakan jurnal adalah bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Ruang lingkup tulisan harus relevan dengan disiplin ilmu hukum Yang mencakup Bidang Hukum Pidana.
Arjuna Subject : -
Articles 434 Documents
 39   40   41   42   43 
Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong Melalui Media Online (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh) M. Ihtiramuddin; Dahlan Dahlan
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 6, No 3: Agustus 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak– Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dijelaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik. Walaupun UU ITE sudah menerapkan regulasi tersebut, akan tetapi aksi kejahatan penyebaran informasi tidak benar masih terjadi. Tujuan ialah guna menjelaskan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan kepada pelaku tindak kejahatan penyebaran berita bohong, pengendalian dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam mengatasi tindak pidana penyebaran berita bohong dan upaya dan hambatan yang dialami oleh aparat penegak hukum dalam mengatasi tindak pidana penyebaran berita bohong. Data diperoleh dari penelitian kepustakaan dan lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara membaca buku-buku dan peraturan yang ada, sedangkan penelitian lapangan dilakukan dengan cara mewawancarai informan dan responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertimbangan Hakim pada Putusan ialah “dengan  sengaja  dan  tanpa  hak” menyebarkan berita bohong yang merugikan dalam transaksi elektronik dan pada Putusan ialah “sikap pelaku yang tidak berbelit-belit di dalam persidangan” serta kooperatif menjadi suatu hal yang meringankan pelaku. Pengendalian yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam mengatasi tindak pidana penyebaran berita bohong ialah dari metode manajemen digital public relations yang dilakukan bersinergi dengan Dinas Kominfo. Untuk mengatasi kejahatan penyebaran berita bohong ialah dengan melakukan pemberitaan melalui siaran pers, public expose serta kendala aparat penegak hukum ialah adanya akun siluman yang tidak dapat dibatasi. Saran kepada Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh agar menjatuhkan sanksi yang sesuai dengan Undang-undang ITE kepada pelaku kejahatan dan saran kepada pihak Kejaksaan Negeri Banda Aceh untuk melakukan edukasi dan kerja sama dengan masyarakat untuk melaporkan apabila menemukan berita bohong di media sosial.Kata Kunci : Tindak Pidana, Berita Bohong, Media Sosial
Tindak Pidana Kelalaian Yang Menyebabkan Luka Berat Yang Dilakukan Oleh Tenaga Kesehatan (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe) Andi Mirza; Ida Keumala Jeumpa
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 6, No 3: Agustus 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak - Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dan untuk menjelaskan penyelesaian terhadap tindak pidana kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di Kota Lhokseumawe. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan adalah  faktor tingkat pengetahuannya masih sangat rendah, diskomunikasi, perawatan pasien yang salah rencana, kondisi fisik yang capek atau mengalami kelelahan, dan tidak berhati-hati. Penyelesaian tindak pidana kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di Kota Lhokseumawe diproses melalui hukum pidana dan pertanggungjawaban pidana itu sendiri mengacu kepada pidana penjara. Disarankan kepada tenaga kesehatan harus melakukan tindakan sesuai dengan standar operasional prosedur guna menghindarkan dari tuntutan tindak pidana kelalaian. Pelayanan kesehatan yang baik dan maksimal diberikan kepada pasien menjadi hal penting dan harapan bagi seorang pasien untuk memperoleh suatu kesembuhan.Kata Kunci : Tindak Pidana, Kelalaian, Tenaga Kesehatan, Luka Berat.
Perlindungan khusus bagi anak korban Kejahatan seksual di kabupaten simeulue (Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Simeulue) Fadhlurrahman Fadhlurrahman; Ainal Hadi
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 6, No 4: November 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak –  Penelitian ini bertujuan menjelaskan bagaimana pelaksanaan perlindungan anak korban kejahatan seksual di Kabupaten Simeulue. dan apa saja hambatan dalam pelaksanaan penanganan anak korban kejahatan seksual di Kabupaten Simeulue. Bentuk perlindungan yang diberikan oleh Kabupaten Simeulue sudah Sesuai dengan apa yang dicantumkan dalam Pasal 69A namun belum optimal. Adapun hambatan yang dihadapi yaitu Tenaga Profesional dan Sumber Daya Manusia yang Kurang, Anggaran atau Dana yang tidak mencukupi, Informasi yang Kurang Merata Kepada Masyarakat dan Kurangnya Kesadaran Masyarakat Tentang Isu Kejahatan Seksual dan Perlindungan Anak Korban Pelecehan Seksual. Disarankan kepada Pemerintah Kabupaten Simeulue untuk mengoptimalkan perlindungan anak korban kejahatan seksual, memaksimalkan anggaran untuk perlindungan terhadap anak korban kejahatan seksual, dan memaksimalkan fungsi organisasi masyarakat dan anak, seperti forum anak simeulue sebagai mitra Kerjasama pemerintah sebagai pelopor dan pelapor terhadap isu-isu tentang anak.Kata Kunci: Perlindungan, Anak Korban, Kejahatan Seksual.
Tindak Pidana Penyalahgunaan Pengangkutan Dan Niaga Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Takengon) Ulfatu Hasanah; Dahlan Dahlan
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 6, No 3: Agustus 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak – Penelitian ini bertujuan menjelaskan dasar Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana penjara relatif rendah terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan niaga BBM bersubsidi dan menjelaskan cara penentuan pidana denda dan pidana pengganti denda terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan niaga BBM bersubsidi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara relatif rendah terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan niaga BBM bersubsidi berdasarkan pertimbangan yuridis yaitu tuntutan pidana dari jaksa penuntut umum, pasal yang dilanggar, barang-barang bukti, keterangan saksi, keterangan terdakwa dan berdasarkan hal-hal yang memberatkan serta hal-hal yang meringankan sebagai pertimbangan non yuridis. Cara penentuan pidana denda dan pidana pengganti denda yaitu berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, fakta di persidangan dan perbuatan pelaku. Seharusnya hakim dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap pelaku tindak tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan niaga BBM bersubsidi lebih tinggi dan mempertimbangan keadilan dalam putusannya. Dalam menentukan pidana denda dan pidana pengganti denda diperlukan suatu pedoman bagi hakim dan jaksa untuk menentukan pemidanaan yang tepat terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan niaga BBM bersubsidi.Kata Kunci: Tindak Pidana, Penyalahgunaan, Pengangkutan dan Niaga, Bahan Bakar Minyak, Subsidi.
ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN ANAK KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (Suatu Perbandingan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dan Qanun Aceh tentang Hukum Jinayat) Muhammad Aqil Arrafi; Nursiti Nursiti
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 7, No 1: Februari 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak – tujuan penelitian ini adalahmenjelaskan perbandingan penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Provinsi Aceh antara undang-undang dan qanun, pertanggungjawaban pelaku kekerasan seksual terhadap anak berdasarkan Undang-undang tentang Perlindungan Anak maupun Qanun Aceh tentang Hukum Jinayat di Provinsi Aceh, serta mekanisme perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual di Provinsi Aceh. skripsi ini mengkaji pendekatan penelitian yuridis-empiris, cabang penyelidikan hukum yang mempertimbangkan aturan hukum yang berlaku dan perkembangan masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian, penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Aceh sejak tahun 2021 sudah menggunakan Qanun Aceh tentan Qanun Jinayah. akan tetapi apabila dinilai dari efek jera maka Undang-undang Perlindungan Anak lebih efektif untuk diterapkan karena hukumannya lebih berat apabila dibandingkan dengan Qanun Aceh. Salah satu pertanggungjawaban pelaku kekerasan seksual terhadap korban ialah restitusi. Pendidikan, rehabilitasi, dan pendampingan merupakan sarana agar anak-anak di Provinsi Aceh yang menjadi korban kekerasan seksual dapat terlindungi. Restitusi, juga dikenal sebagai kompensasi, adalah biaya yang dibayarkan oleh satu orang sebagai pengakuan atas kerugian finansial yang dilakukan kepada orang lain. Kata Kunci : Perlindungan Anak, Tindak Pidana, Kekerasan Seksual. Abstract - This article seeks to clarify how the Law on Children and Aceh Qanun on Jinayat Law in Aceh Province compare in terms of how illegal acts of sexual abuse are prosecuted under the law there, how those who commit such crimes are held accountable, and how child victims are protected. sexual assault in the province of Aceh. This thesis investigates approaches to legal-empirical research, legal analyses that take into account the relevant legal regulations, and community dynamics. Results According to research, since 2021, law enforcement in Aceh has employed the Aceh Qanun and the Jinayah Qanun to identify and apprehend those who commit crimes involving sexual assault against children. However, because the punishment is harsher under the Child Protection Law than it is under Aceh Qanun, it is considered to be more effective to implement. Finding restitution is one of the duties of those who commit sexual abuse against victims. The mechanism for protecting children who are victims of sexual abuse in Aceh Province is education, rehabilitation, and help. Restitution or recompense is a cost that can be employed by someone because of losses sustained by others economically.Keywords: Child Protection, Criminal Act, Sexual Violence.
TINDAK PIDANA PENIPUAN YANG DILAKUKAN OLEH SHOWROOM M. Ahlul Zikri; Mohd. Din
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 7, No 2: Mei 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

 Abstrak – Penulisan ini bertujuan untuk menjelaskan apakah showroom mobil yang melakukan tindak pidana penipuan dapat dipidana dan untuk menjelaskan Bagaimana pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap showroom mobil yang melakukan tindak penipuan.Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Untuk memperoleh data penelitian ini meggunakan data sekunder yang didapatkan melalui  metode dokumentasi dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarakan kriteria-kriteria penjatuhan sanksi pidana terhadap korporasi serta Pasal 4 ayat 2 Peraturan Mahkamah Angung Nomor 13 tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi yang menegaskan bahwa korporasi dapat dipidana jika mendapatkan keuntungan dari tindak pidana yang dilakukan untuk kepentingan korporasi, melakukan pembiaran terjadinya tindak pidana dan tidak mencegah terjadinya tindak pidana tersebut. Korporasi dapat diminta Pertanggungjawaban pidana korporasi jikalau tindakan yang dilakukan oleh pengurus yang berada dalam korporasi itu untuk kepentingan korporasinya, dilakukan oleh orang yang mempunyai dan tidak melampaui fungsinya, serta masih dalam batas-batas lingkup kewenanagan korporasi. Disarankan agar Pengaturan hukum dalam Perma Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi seharusnya dapat diatur lebih spesifik lagi dalam hal pertanggungjawaban pidana  agar korporasi dapat langsung dituntut, dan juga disarankan agar badan hukum maupun bukan badan hukum juga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jangan hanya sebatas kepada pengurus saja.Kata Kunci : Korporasi, Showroom, Tindak Pidana Penipuan.
PEMENUHAN HAK-HAK ANAK BERKONFLIK DENGAN HUKUM YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI TINGKAT PENYIDIKAN Apriliyani Rizki; Rizanizarli Rizanizarli
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 7, No 1: Februari 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak – Tesis ini bertujuan untuk memberikan penjelasan tentang tindakan yang dilakukan oleh penegak hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika selama proses penyidikan di kepolisian, faktor-faktor yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak anak, serta tantangan dan upaya yang dilakukan oleh penegak hukum untuk menjunjung tinggi hak-hak anak yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Perlindungan Anak Indonesia dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur perlindungan anak-anak yang diduga terlibat penyalahgunaan narkoba dalam sengketa hukum. Karena tidak adanya Lembaga Administrasi Kesejahteraan Sosial (LPKS) di Kabupaten Bener Meriah, anak-anak yang menjalani proses hukum terpaksa ditahan di Polres Bener Meriah bersama tahanan dewasa lainnya sehingga tidak dapat menggunakan hak perlindungannya. Upaya yang telah dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam memenuhi hak istimewa anak yang berhadapan dengan hukum adalah dengan menahan anak yang memiliki pertikaian yang sah di sel tahanan Polres Bener Meriah, karena tidak ada yayasan yang menjamin kebebasan anak di Bener Meriah, misalnya, Badan Penyelenggara Bantuan Pemerintah Sosial (LPKS). Kata Kunci: Pemenuhan Hak Anak, Anak Berkonflik dengan Hukum, Tindak Pidana Narkotika. Abstract - This thesis aims to provide an explanation of the actions taken by law enforcement against children who commit narcotics abuse crimes during the police investigation process, the factors that lead to the non-implementation of children's rights, and the challenges and efforts taken by law enforcement to uphold the rights of children who commit narcotics abuse crimes. The study's findings indicate that Indonesia's Law on Child Protection and the Law on the Juvenile Criminal Justice System regulate the protection of children accused of drug abuse who are involved in legal disputes. Due to the absence of a Social Welfare Administration Institution (LPKS) in Bener Meriah Regency, children undergoing legal proceedings are compelled to be detained at the Bener Meriah Police Station alongside other adult detainees, preventing them from exercising their rights to protection. Endeavors that have been made by regulation authorities in satisfying the privileges of kids who are engaged with the law are by keeping youngsters who have legitimate contentions in the Bener Meriah Police confinement cell, since there is no foundation that ensures youngsters' freedoms in Bener Meriah, for example, the Social Government assistance Arranging Organization ( LPKS). Keywords: Fulfilment of Children's Rights, Children in Conflic with the Law, Narcotics Crimes.
TINDAK PIDANA KEKERASAN FISIK DALAM RUMAH TANGGA YANG DILAKUKAN SUAMI TERHADAP ISTRI Zulfan Fahni; Ida Keumala Jeumpa
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 7, No 1: Februari 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak – Penelitian ini bertujuan menjelaskan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana KDRT di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sigli, hambatan-hambatan yang dialami dalam penyelesaian tindak pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga di wilayah Hukum Pengadilan Negeri, upaya dalam mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sigli. diketahui bahwa pertimbangan hakim dalam perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan suami terhadap istri, melihat perbuatan yang dilakukan pelaku terhadap korban yang berpengaruh bagi mental istri dan anaknya, hakim juga melihat fakta-faktadi persidangan. Hambatan yang dialami dalam penyelesaian  adalah ketidakpastian korban dalam melaporkan perkara ini, korban sulit dimintai kesaksian dikarenakan terdakwa merupakan suaminya dan juga ayah bagi anaknya, dan emosi korban dalam member keterangan. Upaya yang dilakukan  pihak Pengadilan Negeri Sigli, terlebih dahulu sebelum perkara ini disidangkan korban diberikan pengarahan atau mediasi agar perkara diselesaikan secara kekeluargaan atau secara adat istiadat. kepada pemerintah dalam menanggulangi kasus KDRT ini lebih ekstra lagi khususnya di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sigli. Diharapkan perkara yang berkaitan dengan KDRT lebih diperhatikan lagi.Kata Kunci: Tindak Pidana, Kekerasan Fisik, Rumah Tangga, Suami, Istri  Abstract  - This study aims to explain the considerations of judges in making decisions against perpetrators of domestic violence in the jurisdiction of the Sigli District Court, the obstacles experienced in resolving domestic violence crimes in the jurisdiction of the District Court, efforts to overcome obstacles that occur in the area Sigli District Court Law. It is known that the judge's considerations in cases of criminal acts of domestic violence committed by husbands against wives, seeing the actions committed by the perpetrators against victims which affected the mentality of his wife and children, the judge also looked at the facts at trial. The obstacles experienced in the settlement were the uncertainty of the victim in reporting this case, it was difficult for the victim to be asked for testimony because the defendant was her husband and also the father of her child, and the emotion of the victim in giving testimony. Efforts made by the Sigli District Court, before this case was tried the victim was given direction or mediation so that the case was resolved amicably or according to customs. to the government in tackling this case of domestic violence even more, especially in the legal area of the Sigli District Court. It is hoped that matters relating to domestic violence will be given more attention.Keywords: Crime, Physical Violence, Household, Husband, Wife
PEMENUHAN HAK TERHADAP ANAK USIA MENYUSUI YANG IBUNYA SEBAGAI NARAPIDANA (Suatu Penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Sigli) Inouna Hardy; Mukhlis Mukhlis
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 7, No 2: Mei 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak - Tujuan penulisan artikel ini untuk menjelaskan pemenuhan terhadap hak anak usia menyusui yang ikut tinggal bersama ibunya di lapas, peran dari pejabat pemerintah beserta jajaran petugas lapas dalam melaksanakan pemenuhan hak tersebut, dan juga hambatan serta upaya yang dilakukan dalam pemenuhan hak tersebut. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, dimana data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan dan kepustakaan. Penelitian lapangan dilakukan dengan mewawancarai informan dan responden untuk mendapatkan data primer, dan penelitian kepustakaan dilakukan dengan mempelajari buku, literasi, teori serta perundang-undangan terkait. Hasil penelitian menunjukan bahwa pemenuhan yang dilakukan oleh pihak lapas maupun instasi negara yang terkait belum maksimal, karena ada keadaan yang mengharuskan ibu membawa anaknya ikut tinggal di lembaga pemasyarakatan hingga pemerintah dan petugas lapas mengalami beberapa hambatan yang selama pelaksanaannya tidak dapat dilakukan upaya-upaya yang maksimal terhadap permasalahan tersebut. Salah satu yang menjadi hambatan besar adalah anggaran dan sarana prasana. Namun petugas lapas tetap melakukan upaya dengan terus menjalin kerjasama dengan dinas terkait yaitu seperti dinas kesehatan dan dinas sosial yang dapat memenuhi kebutuhan anak yang di perlukan di dalam lapas.Kata Kunci : Anak usia menyusui, Ibu menyusui, Narapidana.
TINDAK PIDANA MENGHILANGKAN NYAWA ORANG LAIN KARENA KELALAIAN DALAM BERKENDARA (Suatu Penelitian di Wilayah Pengadilan Negeri Calang) Munawar Aulia Syahputra; M. Iqbal
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 7, No 1: Februari 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak - Pasal i310 iangka i(4) iUndang- iUndang iRepublik iIndonesia iNo. i22 iTahun i2009 itentang iLalu iLintas dan Angkutan iJalan imenyatakan: i“Dalam ihal ikecelakaan isebagaimana idimaksud ipada iayat i(4) iyang mengakibatkan iorang ilain imeninggal idunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 ( enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). Dalam praktiknya di wilayah hukum Calang, angka kecelakaan lalu lintas di ruas jalan nasional Banda Aceh-Calang atau dalam wilayah Kabupaten Aceh Jaya mencapai 49 kasus sepanjang tahun 2020. Peristiwa tersebut menunjukkan banyaknya kecelakaan lalu lintas sehingga membahayakan nyawa orang lain. Tujuan penulisan skripsi ini untuk mengetahui dan menjelaskan faktor penyebab tindak pidana kelalaian dalam berkendara yang menyebabkan kematian serta penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana dalam berkendara yang menyebabkan kematian orang lain. Metode penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan mengambil lokasi penelitian di wilayah hukum Pengadilan Negeri Calang. Data primer diperoleh dengan mewawancarai hakim dan kepolisian sebagai responden riset serta akademisi sebagai informan riset. Berdasarkan hasil penelitian, faktor yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian adalah faktor human eror seperti kelelahan, mengantuk dan tidak fokus, kondisi jalan di jalan Calang yang banyak berlubang, faktor kendaraan yang tidak diperiksa dan tidak dirawat rutin, faktor kelebihan muatan terutama pada truk dan bus. Upaya represif dari kepolisian dalam penerapan hukum pidana kasus kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah bagi pelaku yang menyebabkan korban meninggal dunia dikenai Pasal 310 ayat (4) dan Pasal 311 ayat (1 ) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Penerapan pidana pada pelaku pelanggaran di wilayah Calang dinilai sudah optimal sesuai dengan Pasal yang didakwakan.Kata Kunci : Berkendara, Kecelakaan, Kelalaian, Kematian, Lalu Lintas. Abstract - iArticle i310 inumber i(4) iLaw iof ithe iRepublic iof iIndonesia iNo. i22 iof i2009 iconcerning iRoad iTraffic iand iTransportation istates: i"In ithe icase iof ian iaccident ias ireferred ito iin iparagraph i(4) iwhich iresults iin ianother iperson's ideath, ithe ipenalty ishall ibe iimprisonment ifor ia imaximum iof i6 i(six) iyears iand/or ia ifine iof ia imaximum iof iRp. i12,000,000. i00 i(twelve imillion irupiah). In practice, in the jurisdiction of Calang, the number of traffic accidents on the Banda Aceh-Calang national road or within the Aceh Jaya Regency reached 49 cases throughout 2020. These events show that there are many traffic accidents that endanger the lives of other people. The purpose of writing this thesis is to find out and explain the factors that cause the crime of negligence in driving which causes death and the application of criminal law to perpetrators of criminal acts in driving which causes the death of others. This research method uses empirical juridical methods by taking research locations in the jurisdiction of the Calang District Court. Primary data was obtained by interviewing judges and the police as research respondents and academics as research informants. Based on the results of the study, the factors that cause traffic accidents that cause death are human error factors such as fatigue, drowsiness and unfocused, road conditions on Calang road which have lots of potholes, vehicle factors that are not checked and not routinely maintained, overload factors especially on trucks and buses. Repressive efforts from the police in applying criminal law in icases iof itraffic iaccidents iand iroad itransportation ibased ion iLaw iNumber i22 iof i2009 iconcerning iRoad iTraffic iand iTransportation iare ifor iperpetrators iwho icause ithe ivictim ito idie isubject ito iArticle i310 iparagraph i(4) iand iArticle i311 iparagraph i(1) i) iLaw iNumber i22 iof i2009. iThe iapplication iof icriminal ipenalties ito iperpetrators iof iviolations iin ithe iCalang iarea iis iconsidered ito ibe ioptimal iin iaccordance iwith ithe iArticle icharged.Keywords : Driving, Accident, Negligence, Death, Traffic.

Page 41 of 44 | Total Record : 434

 39   40   41   42   43 

Filter by Year

2017 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7, No 2: Mei 2023 Vol 7, No 1: Februari 2023 Vol 6, No 4: November 2022 Vol 6, No 3: Agustus 2022 Vol 6, No 2: Mei 2022 Vol 6, No 1: Februari 2022 Vol 5, No 3: Agustus 2021 Vol 5, No 4: November 2021 Vol 5, No 2: Mei 2021 Vol 5, No 1: Februari 2021 Vol 4, No 4: November 2020 Vol 4, No 3: Agustus 2020 Vol 4, No 2: Mei 2020 Vol 4, No 1: Februari 2020 Vol 3, No 4: November 2019 Vol 3, No 3: Agustus 2019 Vol 3, No 2: Mei 2019 Vol 3, No 1: Februari 2019 Vol 2, No 4: November 2018 Vol 2, No 3: Agustus 2018 Vol 2, No 2: Mei 2018 Vol 2, No 1: Februari 2018 Vol 1, No 2: November 2017 Vol 1, No 1: Agustus 2017 More Issue