Garuda - Garba Rujukan Digital

TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN WEWENANG YANG DILAKUKAN OLEH PENYIDIK POLRI (Suatu Penelitian di Bidang Profesi dan Pengamanan Polda Aceh) Mula Juliana; Muhammad Iqbal
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 1, No 1: Agustus 2017
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (335.676 KB)

Abstrak - Tujuan penelitian adalah untuk menjelaskan tentang bentuk-bentuk atau jenis tindak pidana penyalahgunaan wewenang yang sering dilakukan oleh penyidik, kemudian untuk menjelaskan proses penyelesaian terhadap laporan tindak pidana penyalahgunaan wewenang yang dilakukan penyidik oleh Bidpropam serta untuk menjelaskan berbagai kendala yang dihadapi oleh Bidpropam dalam penanganannya.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kewenangan penyidikan, seringkali disalahgunakan untuk melakukan tindakan yang justru merupakan tindak pidana menerima suap, penggelapan barang bukti, pemerasan terhadap pihak yang berperkara dan pelanggaran prosedur penangkapan dan penahanan. Proses terhadap laporan pengaduan akan diserahkan kepada Satuan Reserse Kriminal jika terdapat indikasi tindak pidana namun terhadap pelanggaran kode etik tetap akan dilaksanakan pengusutannya oleh Bid Propam Polda Aceh.Disarankan kepada Kepolisian Daerah Aceh untuk membentuk personil yang memiliki kualifikasi khusus di bidang penyidikan dengan penerimaan melalui jalur khusus dan syarat pendidikan khusus dan mengupayakan suatu regulasi yang mengatur terhadap laporan masyarakat yang terindikasi tindak pidana khususnya yang dilakukan oleh penyidik serta melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat untuk lebih memberi pemahaman tentang teknis penyelesaian perkara yang dilakukan oleh anggota Polri khususnya penyidik.Kata Kunci : Penyalah gunaan Wewenang, Tindak Pidana, Penyidik Polri, Polda Aceh. Abstract - The purpose of research is to explain the forms or types of criminal act on misapropriation of authority that often done by the investigator, to explain the process of completion of the report of criminal act on misapropriation of authority done by investigator Bidpropam and to explain the various constraints faced by BidPropam in handling. The findings of this research showed that the implementation of the investigation authority, often abused to act criminal such as oppression, accepting bribes, embezzlement of evidence, extortion of litigants and procedural violations of arrest and detention. The process of the complaint report will be submitted to the Criminal Investigation Unit if there are indications of criminal act but for violations of the code of conduct would still be prosecute by BidPropam Aceh police. Suggested to Aceh Police to form qualified personnel in the field of investigation by reception through special stripe and special education and pursue a regulation that regulate the public reports which indicated criminal act especially done by the investigator and socialiszation activity for public to be understand more about technical of case settlement carried out by member of police particularly investigator.Keywords : Abuse of Power, Crime, Indonesian Police Investigator, Police Aceh.

PEMBERIAN BANTUAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT MISKIN DALAM PERKARA PIDANA (Suatu Penelitian di Kabupaten Pidie) Fitria Fitria; Rizanizarli Rizanizarli
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 1, No 1: Agustus 2017
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (139.146 KB)

Abstrak - Tersangka atau terdakwa yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi orang yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih dan tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka. (Pasal 56 UU No.8 Tahun 1981). Saat ini masih terdapat kendala dalam pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin.Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan mekanisme dalam mengajukan bantuan hukum, kendala yang dihadapi oleh organisasi bantuan hukum dan upaya yang dilakukan oleh organisasi bantuan hukum dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pemberian bantuan hukum dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan secara tertulis, menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara, melampirkan surat keterangan miskin dari keuchik. Kendala yang dihadapi ialah kurangnya pendanaan, kurangnya pengawasan, kurangnya koordinasi antara pihak penyidik dan pengadilan dengan advokat, kurangnya pemerataan dalam penunjukan advokat.Upaya yang dilakukan ialah mengalokasikan dana, meningkatkan ketersediaan pemberi bantuan hukum, serta meningkatkan sumber daya manusia.Kata Kunci : Penyedia Bantuan Hukum, Masyarakat Tidak Mampu, Bantuan Hukum. Abstract - A suspect or an accused is suspected of or accused having committed an offense which liable to a death penalty or imprisonment of fifteen years or more or for those who are destitute who are liable to imprisonment of five years or more who do not have their own legal counsel, the official concerned at all stages of examination in the criminal justice process shall be obligated to assign legal counsel for them (Article 56 of Act. Number 8 Year 1981).In reality there are still problems in the provision of legal aid to poor people. The purpose of the research thesis is to explain the mechanism in asking for legal counsel and the problem that are faced by the legal aid institute and the efforts taken by the legal aid institute in the implementation of legal aid to poor people.The data in this research were obtained through field and libraries research. The results of the research thesis is showed that the mechanism of assistance the law can be done by filing a petition in writing, delivered the document regarding these matters, attach a letter to the needy from the Geuchik. The problem faced is the lack of funding, lack of supervision, the lack of coordination between the investigators and the court with advocates and appointing advocates unevenly. Efforts is to allocate funds for the implementation of legal aid for the poor, increase the availability of legal aid for the poor and improve human resources.Keywords : Providing, Poor, Legal Counsel.

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH GURU TERHADAP ANAK DIDIKNYA DI KOTA MEULABOH Tia Faradinna; Tarmizi Tarmizi
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 1, No 1: Agustus 2017
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (228.295 KB)

Abstrak - Tujuan penulisan skripsi ini untuk menjelaskan faktor penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh guru terhadap anak didiknya, faktor yang menyebabkan tidak sampainya kasus ini ke tahap pengadilan, serta upaya yang dapat dilakukan dalam menanggulangi tindak pidana tersebut.Hasil penelitian bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana ini yaitu faktor internal yang berasal dari muridnya sendiri, faktor eksternal dari guru, faktor yang berasal dari sistem pendidikan, faktor yang berasal dari kultur masyarakat, faktor yang berasal dari keluarga dan faktor lingkungan. Faktor yang menyebabkan kasus penganiayaan tidak sampai ke tahap pengadilan karena pelapor setuju untuk mancabut laporannya dari kepolisian karena telah ada upaya perdamaian dari kedua belah pihak yang dilakukan oleh Mapolres Aceh Barat. Upaya-upaya penanggulangan yang dapat dilakukan dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana ini oleh instansi pendidikan dan penegak hukum yaitu dari pihak sekolah, Dinas Pendidikan Meulaboh melalui pelatihan, dan sosialisasi. Dari kepolisian, dengan cara aktif melakukan penyuluhan hukum serta melakukan upaya pemberian efek jera terhadap pelaku dan upaya pembinaan guna memperbaiki pribadi pelaku tindak pidana.Disarankan kepada seluruh instansi pendidikan dan penegak hukum agar lebih maksimal dalam melakukan upaya penanggulangan terhadap tindak pidana ini, dengan semakin aktif melakukan pelatihan, sosialisasi dan pemberian efek jera bagi pelaku dengan memberi sanksi yang tegas.Kata Kunci : penganiayaan, guru, anak didik. Abstract - The purpose of this study is to explain factors motivating the assault committed by teachers to the students, factors preventing these cases to get to court/trial, and efforts made handle such a criminal act.The results of the research show that there were several motivating factors of this criminal act which included the internal factor, from the students themselves, the external factor, from the teacher, the factor related to the education system, the cultural factor, the family factor, and the environmental factor. The criminal act does not make it to the court because victims withdrew the case from police as dialogues between the two parties have been pursuit which are mediated by the Mapolres (District Police) of Aceh Barat. The efforts made to deal with this criminal act include training and socialization conducted by law enforcement institutions, and education institutions such as schools and Education Office of Aceh Barat District. The police also actively conduct law enforcement campaign and give deterrent effect on the offenders and provide rehabilitation to fix the offenders’ behavior. It is recommended that all education and law enforcement institutions strive for more optimal efforts in dealing with this type of criminal acts by continuously providing training and socialization, and giving deterrent effects to the offenders in the form of maximum sanctions.Keywords : the assault, teacher, student.

TINDAK PIDANA MELAKUKAN EKSPLOITASI ANAK SECARA EKONOMI SEBAGAI PENGEMIS (Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh) Lismaida Lismaida; Ida Keumala Jempa
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 1, No 1: Agustus 2017
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (203.137 KB)

Abstrak - Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskanfaktor-faktor penyebab seorang anak dieksploitasi sebagai pengemis,upaya yang dilakukan dalam menanggulangi kejahatan eksploitasi anak sebagai pengemis dan menjelaskan hambatan yang dihadapi dalam penanggulangan kejahatan eksploitasi anak sebagai pengemis.Hasil penelitian menunjukkan faktor penyebab anak dieksploitasi sebagai pengemis ialah faktor rendahnya ekonomi orang tua, pengaruh lingkungan, rendahnya pendidikan anak, paksaan keluarga, kurangnya kesadaran hukum masyarakat dan orangtua pengemis,urbanisasi, lemahnya pengawasan orang tua, kurangnya kepekaan dan kepedulian dari masyarakat dan pemerintah. Upaya yang dilakukan dalam menanggulangi tindak pidana eksploitasi dengan sosialisasi terhadap seluruh elemen masyarakat tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Hambatan dalam penanggulangannya sulitnya menangkap dan menjerat pelakuyang mengorganisir anak tersebut, sulitnya pengawasan, terbatas jumlah pegawai Dinsos serta kualitas dan kuantitas sumber daya manusia kurang mendukung, serta sulitnya pendekatan terhadap pengemis ketika akan didata dan dibina.Disarankan perlu adanya perhatian khusus dari Pemerintah terhadap anak yang dieksploitasi sebagai pengemis agar anak tersebut dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, masyarakat juga disadarkan untuk tidak memberi kepada pengemis, serta melakukan pembinaan serta pelatihan kerja kepada para pengemis agar para pengemis tersebut bisa memanfaatkan hal tersebut untuk dijadikan pekerjaan tetap.Kata Kunci : eksploitasi anak, pengemis. Abstract - The purpose of this thesis is to explain the factors that cause a child is exploited as beggars, all efforts aimed at tackling crime and the exploitation of children as beggars describes the obstacles encountered in combating crime of exploitation of children as beggars.The results showed that the factors causing a child is exploited as beggars are the causes of low economic status of parents, the influence of the environment, lack of education of children, coercion from the families, the lack of public awareness and parents of beggars, urbanization, lack of parental supervision, lack of sensitivity and awareness of the community and government. Efforts are being made in tackling the crime of exploitation of one of them by socializing to public about of Act No. 23 of 2002 on Child Protection. Barriers to overcome the difficulty of trapping and ensnare offenders who organized the child, the difficulty of monitoring because so many beggars from outside the city of Banda Aceh, the limited number of employees Social Affairs as well as the quality and quantity of human resources less support, and the difficulty of the approach to the beggar when it will be in the data and nurtured.Suggested the need for special attention from the Government on children who are exploited as beggars so that the child can live, grow, develop and participate optimally in accordance with the dignity of humanity, the public is also made aware not to give to beggars, as well as to provide guidance and job training to the beggars that beggars could take advantage of it to be used as a permanent job.Keywords : exploited child, beggars.

TINDAK PIDANA PELANGGARAN IZIN GANGGUAN (HO) DI KOTA BANDA ACEH Nadya Riana; Tarmizi Tarmizi
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 1, No 1: Agustus 2017
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (307.906 KB)

Abstrak - Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan tindak pidana pelanggaran izin gangguan dan upaya penanggulangan pelanggaran izin gangguan di Kota Banda Aceh.Data dalam penelitian ini diperoleh dengan penelitian kepustakaan dan lapangan, penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dan penelitian lapangan dilakukanuntuk memperoleh data primer melalui wawancara dengan responden dan informan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan pelanggaran dalam pelaksanaan izin gangguan yaitu faktor kesadaran dan keenggananan pelaku dalam pengurusan izin gangguan, lemahnya pengawasan dari PPNS yang menangani masalah izin di Kota Banda Aceh dan faktor rendahnya sanksi hukum yang diterapkan terhadap pelaku. Upaya penanggulangan izin gangguan dengan cara tindakan prenventif yaitu penanggulangan sebelum terjadinya pelanggaran baik individu, masyarakat maupun pejabat pegawai negeri sipil tertentu, dan juga tindakan Represif setelah pelanggaran terjadi yang dapat ditempuh melalui proses sarana penal dan nonpenal. Disarankan kepada seluruh pendiri bangunan di Kota Banda Aceh agar bersama-sama menciptakan ketertiban, keselamatan serta kesehatan umum di dalam kehidupan bermasyarakat, dan bernegara serta mematuhi hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku. Diharapkan kepada aparat pemeritah untuk meningkatkan fungsinya dalam memberikan izin dengan menegakkan hukum terhadap pelanggaran izin gangguan sesuai prosedur dalam peraturan perundang-undangan serta melakukan pengawasan dan pengendalian secara terus menerus.Kata Kunci : Tindak Pidana, Pelanggaran Izin Gangguan. Abstract - The objective of this study was to explain the factors that led to the crime of breach of the nuisance permit and how to control the violations of the nuisance permit in Banda Aceh.The data in this study were obtained by using empirical juridical research through literature and field research; literature research was conducted to get secondary data, and field research was carried out toget primary data through interviews with respondents and informants.The results showed that the factors that lead to violations in the implementation of the nuisance permit among other the lack of awareness and reluctance of the people in applying for nuisance permit, weak supervision of investigators who in charge of issuing the permit in Banda Aceh and the low legal sanctions applied against violators of nuisance permit. Prevention efforts to address the violation of the nuisance permit were using preventive measures that countermeasures didbefore the breach of either individual, communities or authorities of certain civil servants, as well as repressive measures after the breach occurred that can be achieved through the penal and non-penal process.It is suggested that all the founders of buildings in Banda Aceh jointly create order, safety, and public health in society and state life and comply with laws and regulations that apply to the creation of a safe, peaceful and prosperous life. It is expected to government officials improve their function in issuing a permit by enforcing the law against violations of the nuisance permit by procedures set out in legislation as well as conducting supervision and control continuously.Keywords : criminal, concerning the nuisance permit.

PELELANGAN KAYU SITAAN HASIL TINDAK PIDANA PERUSAKAN HUTAN (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH KERJA KEJAKSAAN NEGERI JANTHO) Irsan Saputra; Rizanizarli Rizanizarli
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 1, No 1: Agustus 2017
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (124.988 KB)

Abstrak - Tahap penyimpanan dan pengamanan barang bukti kayu sitaan hasil tindak pidana pembalakan liar telah sesuai dengan prosedur yang berlaku.Namun proses penyimpanan barang bukti disimpan dibeberapa tempat karena belum adanya rumah penyimpanan barang bukti dan sitaan. Prosedur pelaksanaan pelelangan kayu sitaan hasil tindak pidana pembalakan liar selama ini sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku seperti tahapan pelimpahan, pembentukan panitia lelang dan adanya izin lelang.Hambatan dan upaya dari pelaksanaan pelelangan kayu sitaan hasil tindak pidana pembalakan liar harus menunggu proses lelang yang lama sehingga membuat barang tersebut rusak atau membusuk sehingga nilai jualnya tidak sesuai dengan yang diinginkan. Disarankan segera dibangun atau didirikannya rumah penyimpanan barang bukti sitaan dan rampasan, mengintensifkan patroli di hutan, memberi pemahaman akibat hukum dari tindakan penebangan secara liar.Sudah seharusnya proses lelang yang dikeluarkan itu jangan terlalu lama sehingga kayu atau barangnya itu tidak membusuk dan nilai jualnya tetap tinggi seperti yang diinginkan.Kata Kunci : Penyimpanan, Kayu Sitaan, proses dan kendala. Abstract - The result showed that the stage of storage and security of evidence of confiscated timbers derived from crime acts and illegal logging had been in accordance with the applicable procedures, but, in the processof saving the envidence and confiscated goods. The procedures of the auction for comfiscated timber from illegal loggin was in comformity with the rule of law such as the stages of devolution, the establishment of auction committee and the auction permit. The obstacles and the efforts of the implementation of thr auction process in which it made the timbers demage or rot so that its sae value was not as expected. It is suggested that the authorities build or the establish homr storages of evidence of confiscated goods seized from criminals, intensify patrols in the forest, provide an understanding of the legal consequences of illegal logging actions, and the auction process should be done immediately so that the timbers or goods do not decompose. And the sale value of the goods is still high as desired.Keyword: Storage, confiscated wood, Process and Obstacle

STATISTIK KRIMINAL TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Tahun 2013-2015) Utari Rahayu; Nursiti Nursiti
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 1, No 1: Agustus 2017
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (221.057 KB)

Abstrak - Tujuan penelitian ini untuk menyusun statistik kriminal perkara kekerasan dalam rumah tangga yang diputuskan pada Pengadilan Negeri Banda Aceh yang akan menjelaskan karakteristik pelaku, bentuk-bentuk kekerasan dan sanksi yang diberikanPengadilan Negeri Banda Aceh.Hasil penelitian menunjukkan karakteristik dari pelaku kekerasan dalam rumah tangga yaitu 93,6% pelaku berjenis kelamin laki-laki dengan relasi pelaku sebagai suami. Umur pelaku 61,7% berkisar antara 19-40 tahun, dengan pekerjaan 49% adalah swasta, kecamatan tertinggi terjadinya kekerasan adalah Kuta Alam (17%) dan waktu terjadinya kekerasan yang tertinggi di bulan Januari (19%). Bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang paling dominan adalah kekerasan fisik 80%, kekerasan psikis 8,5%, penelantaran dalam rumah tangga 4,5% dan kekerasan seksual 2%.Sanksi yang diberikan terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga yang diselesaikan di Pengadilan Negeri Banda Aceh adalah sanksi pidana berupa pidana kurungan 20 (dua puluh) hari hingga 2 (dua) tahun.Disarankan kepada aparat penegak hukum untuk secara rutin menyusun statistik kriminal agar dapat menentukan upaya pencegahan dan penanganan perkara secara efektif.Kata Kunci : Statistik, Kekerasan Dalam Rumah Tangga Abstract - The purpose of this study to compile crime statistics of domestic violence cases which were decided at the Banda Aceh Court that will explain the characteristics of the offender, other froms of violence and sanctions provided by the Court.The results showed that the characteristic of perpetrators of domestic violence was 93.6% male offenders with the relationship as a husband. 61.7% of the perpetrators age was ranging from 19-40 years, with 49% of them was in private sectors, the highest violence area was Kuta Alam (17%) and the highest timing of the violence was in January (19%). Kinds of the most dominant domestic violence was physical violence, that is, 80%, 8.5% psychological violence, 4.5% neglect in the household and 2% sexual violence. The sanction given to perpetrators of domestic violence which was resolved in the Banda Aceh court was imprisonment of 20 (twenty) days up to 2 (two) years. It is suggested that the law enforcement compile crime statistic regularly in order to determine the effective prevention and case handling.Keywords : Statistics, Domestic Violence.

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH SYAR’IYAH JANTHO NOMOR : 04/JN/2010/MS-JTH TENTANG PELANGGARAN SYARIAT ISLAM BIDANG AQIDAH, IBADAH DAN SYIAR ISLAM Mai Nadhifatun Nisak; Tarmizi Tarmizi
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 1, No 1: Agustus 2017
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (297.205 KB)

Abstrak - Tujuan penulisan studi kasus ini adalah untuk menjelaskan apakah dasar hukum yang di pakai Majelis Hakim dalam putusan Nomor : 04/JN/2010/MS-JTH telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.Untuk menjelaskan pertimbangan hakim dalam memberikan hukuman yang berbeda terhadap para terdakwa.Berdasarkan hasil penelitian dijelaskan bahwa Dasar hukum yang di pakai Majelis Hakim dalam putusan Nomor : 04/JN/2010/MS-JTH belum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yaitu dimana hakim dalam amar putusannya telah menggunakan unsur-unsur Pasal 55 ayat (1) KUHP serta tidak secara tegas dan jelas menggunakan unsur Pasal yang terdapat dalam Qanun sehingga dalam hal ini telah terjadi kesalahan dalam amar putusannya. Pertimbangan hakim dalam memberikan hukuman yang berbeda terhadap para terdakwa yaitu Menghukum terdakwa I dengan uqubat cambuk dihadapan umum sebanyak 3 (tiga) kali, Menghukum terdakwa II dengan ‘uqubat cambuk dihadapan umum sebanyak 2 (dua) kali oleh karena Mengenai pengelompokan takaran/kadar cambukan menurut jenis tindak pidana belum diatur secara jelas, baik dalam qanun maupun dalam Peraturan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No. 10 Tahun 2005 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan ’Uqubat Cambuk.Kata Kunci : Cabang syariah, Hukum beriman, ibadah, promosi Islam. Abstract - The purpose of this study was to learn whether the legal basis in the decision No. 04 / JN / 2010 / MS-JTH has been in accordance with the legal provisions and to explain the judges' consideration in giving different punishments against the two defendants. The results showed that the legal basis used by the judges in the decision No. 04 / JN / 2010 / MS-JTH was not in accordance with the legal provisions in force. In his verdict, the judge used elements in Article 55 paragraph (1) of Criminal Code and did not explicitly and clearly use the elements of Articles in the Qanun resulting in an error in the verdict. The judge also gave different punishments against the defendants. The defendant I was punished with three lashes in front of the public while the defendant II only received two. This was due to the absence of regulation on the number lashes by type of criminal offenses both in Qanun and the Governor Regulation of Nanggroe Aceh Darussalam No. 10 of 2005 on Technical Guidelines of 'Uqubat Lashes.Keywords : Branch of sharia, Law in faith, Worship, Islamic promotion.

PELAKSANAAN PEMENUHAN HAK NARAPIDANA ATAS CUTI MENGUNJUNGI KELUARGA DI RUMAH TAHANAN NEGARA KLAS II B BANDA ACEH Reiki Saputra; Ainal Hadi
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 1, No 1: Agustus 2017
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (129.015 KB)

Abstrak - Tujuan dari penulisan skripsi ini untuk menjelaskan pelaksanaan cuti mengunjungi keluarga bagi narapidana di Rutan Kelas II B Banda Aceh, untuk menjelaskan hambatan dalam pelaksanaan cuti mengunjungi keluarga bagi narapidana di Rutan Klas II B Banda Aceh dan untuk menjelaskan upaya yang telah di lakukan dalam mengatasi hambatan.Hasil penelitian menunjukkan pemberian hak cuti mengunjungi keluarga bagi narapidana terdapat 2 (dua) macam pelaksanaan, yaitu cuti mengunjungi keluarga secara biasa (telah di atur Undang-Undang) dan cuti mengunjungi keluarga secara mendesak (insidentil). Hambatan dalam pelaksanaan cuti mengunjungi keluarga terhambat oleh tahapan birokrasi yang panjang, permasalahan koordinasi antara pihak Rutan dan Kepolisian dalam melakukan pengawalan, sulitnya keluarga narapidana mendapatkan dukungan dari Keuchik setempat. Upaya yang telah di tempuh ialah dengan memberikan cuti mengunjungi keluarga yang bersifat mendesak (insidentil) tersebut, melakukan MoU dengan pihak Kepolisian sampai dengan menyurati dan melakukan komunikasi melalui handphone.Kata Kunci : Cuti Mengunjungi Keluarga, Rutan Klas II B Banda Aceh, Narapidana. Abstract - The purpose of this research is to explain the implementation of home leave for prisoners in Penitentiary Class II B Banda Aceh, to explain the obstacles in the implementation of home leave for prisoners in Penitentiary Class II B Banda Aceh and to explain the efforts that have been done in overcoming the obstacles. The results showed that there are two kinds of implementation of home leave entitlements for prisoners, the home leave in the usual (already set in Law) and urgent home leave (incidental). Obstacles in the implementation of home leave hampered by lengthy bureaucratic stages, coordination problems between the penitentiary and police in conducting the escort, inmate families difficulty in getting support from local Keuchik (head of village). Efforts have been made in this context are entitlement of urgent home leave (incidental), the conduct of the MoU with the police up by writing and communication through mobile phones with the police.Keywords : home leave, Penitentiary Class II B Banda Aceh, prisoners

TINDAK PIDANA MEMPERNIAGAKAN SATWA YANG DILINDUNGI JENIS LANDAK DAN PENEGAKAN HUKUMNYA (SUATU PENELITIAN DI KABUPATEN ACEH BARAT) Rudika Zulkumardan; Ainal Hadi
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 1, No 1: Agustus 2017
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (256.238 KB)

Abstrak - Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemmenyebutkan bahwa setiap orang dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup. Pelanggaran terhadap ketentuan ini diancam dengan pidana dalam Pasal 40 ayat (2) dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Namun kenyataannya masih terdapat tindak pidana memperniagakan satwa yang dilindungi seperti jenis landak dan beberapa kasus diproses di luar pengadilan sebagaimana terjadi di Kabupaten Aceh Barat.Hasil penelitian menunjukkan Faktor penyebab terjadinya tindak pidana memperniagakan satwa landak ialah faktor ekonomi, adanya kesempatan,lemahnya penegakan hukum serta masyarakat tidak mengetahui bahwa landak adalah satwa yang dilindungi. Alasan beberapa kasus tindak pidana memperniagakan satwa landak diproses diluar pengadilan karena kurangnya koordinasi antara pihak terkait dalam hal ini BKSDA dan Kepolisian dengan masyarakat, mengutamakan perlindungan satwa, serta kesulitan dalam penyelidikan. Upaya menanggulangi tindak pidana memperniagakan satwa landak dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 serta melakukan patroli rutin di daerah yang diduga sering terjadi tindak pidana memperniagakan satwa yang dilindungi.Disarankan kepada pihak BKSDA, Kepolisian agar meningkatkan kinerja dalam menanggulangi tindak pidana, menjalin kerjasama dengan lembaga atau LSM terkait dalam menanggulangi tindak pidana memperniagakan satwa yang dilindungi serta lebih sering melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan aktif melakukan patroli rutin.Kata Kunci : Konservasi, Satwa dilindungi Abstract - Article 9 paragraph (2) letter a Act No. 5 of 1990 on Conservation of Natural Resources and Ecosystems mention that every person is prohibited to "catch, injure, kill, possess, store, maintain, transport, and trade in protected wildlife alive", violations of these provisions is liable to a criminal in article 40 paragraph (2) "whoever intentionally committing a breach of the provisions referred to in Article 9 paragraph (1) and paragraph (2) and Article 33 paragraph (3) are convicted with imprisonment the longest 5 (five) years and a maximum fine of Rp 100,000,000.00 (one hundred million rupiah). But in reality there is still crime trade protected wildlife such as sea urchin and some types of cases processed outside of court that occurred in the district of Aceh Barat. The results showed the factors cause the occurrence of criminal acts of illegal wildlife trade Hystrix Brachyura is the economic factor, there is a chance, weak law enforcement and the public doesn't know that Hystrix Brachyura is a protected wildlife. The reason some cases of criminal acts of illegal wildlife trade Hystrix Brachyura is processed outside of court due to lack of coordination between related parties in this case BKSDA and the police with the community, giving priority to the protection of wildlife, as well as difficulties in the investigation. Efforts to tackle illegal wildlife trade crime Hystrix Brachyura conduct socialization about the Act No. 5 of 1990 on Conservation of Natural Resources and Ecosystems And Biodiversity as well as conducting regular patrols in the area allegedly strong frequent criminal acts of trade protected wildlife. It is recommended to the BKSDA, in order to improve the performance of the police force in tackling crime, establish cooperation with related agencies in tackling the crime trade protected wildlife and more often perform socialization to society and actively conducting a routine patrol.Keywords : Conservation, protected wildlife

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kab. aceh besar,

Aceh

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kab. aceh besar, Aceh INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kab. aceh besar,

Aceh

INDONESIA