Garuda - Garba Rujukan Digital

Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Usaha Peternakan di Daerah Pemukiman Warga Peukan Bada Ikrar Cardova; Muhammad Jafar
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 1, No 1: Agustus 2017
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (381.914 KB)

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pertanggung jawaban pihak peternakan terhadap perbuatan melawan hukum yang membuat warga mengalami kerugian, faktor penyebab terjadinya perbuatan melawan hukum dalam pendirian usaha peternakan di daerah pemukiman serta penyelesaian terkait ganti kerugian yang disebabkan perbuatan melawan hukum.Data dalam penulisan skripsi ini dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan berupa data sekunder yang diperoleh dari serangkaian kegiatan membaca, mengutip dan menelaah buku-buku, literatur, dan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian dan penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer dari hasil wawancara.Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa pertanggung jawaban pihak peternakan terhadap perbuatan melawan hukum berupa penyemprotan pembasmi lalat, pembagian keuntungan dari usaha peternakan yang diberikan kepada desa sebagai bentuk ganti kerugian. Faktor penyebab terjadinya Perbuatan Melawan Hukum dalam pendirian usaha peternakan di daerah pemukiman antara lain pendirian usaha peternakan sudah sejak lama dengan persetujuan perangkat desa, pemilik dan pengelola usaha peternakan tidak mengusai cara menjalankan usaha peternakan dengan benar sehingga usaha berjalan tidak sesuai prosedur salah satunya tidak memperhatikan kebersihan peternakan. Penyelesaian terkait ganti kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum yang dilakukan peternak yaitu melalui jalan damai dengan cara mufakat yang dilakukan dengan beberapa tahap yaitu memberikan laporan kepada pemilik peternakan, musyawarah sampai memperoleh kesepakatan.Disarankan kepada pemilik usaha peternakan agar dapat menjalankan usahanya dengan tata cara yang sesuai aturan dan di lokasi yang tepat. Dalam hal ini pemerintah juga harus turun tangan terutama dalam sektor peternakan dan kesehatan, sehingga dapat memastikan bahwa setiap usaha-usaha berjalan dengan baik dan tidak mengganggu kesehatan masyarakat. This study aims to clarify accountability ranch hand against an unlawful act that makes people suffer losses, the causes of action against the law in farm business establishments in residential areas and the settlement of related damages resulting tort. Data in writing this paper was collected through library research is secondary data obtained from a series of reading activities, quotes and examine books, literature, and legislation relating to the object of research and field research conducted to obtain primary data from interviews.Based on the research found that accountability of the farm against an unlawful act such as spraying fly repellent, the profits from the farm that was given to the village as a form of restitution. The causes of Torts in the establishment of farm businesses in residential areas include the establishment of farm businesses have long with the approval of the village, the owner and manager of the farm is not mastered how to run the farm properly so that business goes not according to the procedure one does not pay attention to hygiene farm. Settlement-related damages caused by the unlawful act committed breeder is through peaceful way by means of consensus that is done in several stages, to report to the owner of the farm, deliberations leading up to the deal. Suggested to the owner of the farm in order to conduct its business in a manner that according to the rules and in the right location. In this case the government also had to intervene, especially in the livestock sector and health, so as to ensure that any efforts to run well and does not interfere with public health.

Perlindungan Konsumen Terhadap Restoran Yang Tidak Berlabel Halal di Kota Banda Aceh Muhammad Rizky; T. Haflisyah
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 1, No 1: Agustus 2017
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (250.493 KB)

Di dalam Pasal 3 huruf (a) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dijelaskan bahwa Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengkonsumsi dan menggunakan produk, dalam hal ini adalah produk makanan dan minuman yang ditujukan untuk melindungi konsumen. Akan tetapi pada kenyataannya berdasarkan data dari Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh pada tahun 2015 dari 47 Restoran yang ada di Kota Banda Aceh, hanya ada 1 restoran saja yang sudah berlabel halal berdasarkan data Majelis Permusyawaratan Ulama Provinsi Aceh. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan pelaksanaan perlindungan konsumen terhadap restoran yang tidak berlabel halal, akibat hukum pelaku usaha jika tidak mencantumkan label halal pada restoran dan upaya hukum yang dapat dilakukan Pemerintah untuk mengatasi beredarnya restoran yang belum berlabel halal. Penelitian ini bersifat yuridis empiris, data penelitian ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan data sekunder yang dilakukan dengan cara membaca peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, pendapat para sarjana, buku-buku dan artikel. Penelitian lapangan dilakukan untuk mendapatkan data primer yang berhubungan dengan penelitian ini melalui wawancara dengan responden dan informan. Dari hasil penelitian diketahui bahwa perlindungan konsumen terhadap restoran yang tidak berlabel halal di Kota Banda Aceh belum terlaksana dengan baik, karena kurangnya kesadaran pelaku usaha, Akibat hukum terhadap pelaku usaha yang tidak mencantumkan labelisasi halal pada restoran di Kota Banda Aceh hanya diberikan pengarahan oleh pihak terkait yaitu YaPKA terkait pentingnya mendaftarkan restoran mereka demi melindungi konsumen terutama konsumen yang beragama muslim. Upaya hukum yang dilakukan oleh Pemerintah dalam hal melindungi konsumen adalah dengan adanya sejumlah Undang-Undang yaitu Undang-Undang Perlindungan Konsumen tahun 1999, Undang-Undang No 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan yang memuat sanksi tertentu dan konsumen bisa menuntut pelaku usaha lewat jalur diluar pengadilan melalui BPSK dan mengadukan kepada lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat.Diharapkan kepada Pelaku Usaha yang membuka Restoran agar segera mengurus proses sertifikasi dan labelisasi halal agar bisa memberikan kepastian status kehalalan suatu produk makanan yang diperdagangkannya sehingga bisa membuat konsumen muslim merasa nyaman. In the Article 3 Paragraph (a) Act No.33 the year 2014 about halal product warranty explained that the implementation of the product warranty lawful aims to provide comfort, safety and legal certainty of halal product availability for the community in consuming thehalal status of products especially food and drink. In fact, however, there are 47 restaurants which are in Banda Aceh there is only 1 restaurant has halal logo from Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh. The data from pelayanan Perizinan Terpadu satu Pintu Office of Banda Aceh in 2015. The purpose of the research to explain implementation of consumers protection laws of halal product at the restaurant not halal certification, the impact of law for the business that has not halal logo on the restaurant and the efforts of the law that can be done by the goverment to resolve the problem. Method approach is done empirical normative then this research the author uses a library and a field research related the problem. Technique of data collecting is done by study of literature and interview. The result of this research show that protection consumer from mislabelling halal restaurant in Banda Aceh has not be implemented properly, because of the lack of awareness of the owners. YaPKA only intruduce to the mislabelling halal restaurant what the importance thing that halal logo to protect the muslims consumers. Legislation has been introduced to ensure consumer protection in the number of laws, namely the Consumer Protection Act 1999, Act No. 33 by 2014 about Halal Product and Guarantee Act Number 18 in 2012 about Food that contains specific penalties and consumers could sue by outside the courts through BPSK. The recomended to the owner of indutries restaurant is to understand theconcept of halal-based business and the importance of the labelling halal restauran and halal food logo to protect the muslims consumer and information for them.

Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Penerima Fidusia Barang Persediaan Sulistya Ayu Ningsih; Susiana Susiana
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 1, No 1: Agustus 2017
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (387.972 KB)

Perjanjian kredit dengan jaminan fidusia barang persediaan merupakan bentuk perjanjian antara debitur dengan kreditur, dimana kreditur memberikan pinjaman kepada debitur dengan jaminan fidusia barang persediaan. Barang persediaan sering berubah mengikuti perkembangan pembelian dan penjualan. Hal ini menimbulkan permasalahan ketika debitur dengan jaminan fidusia barang persediaan wanprestasi. Pada tahun 2013 dan 2014 terdapat 4 debitur wanprestasi dengan jaminan fidusia barang persediaan pada Bank Mandiri Medan Imam Bonjol. Tujuan penulisan artikel ini untuk menjelaskan pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia barang persediaan, upaya penyelesaian kredit bermasalah yang dilakukan oleh bank serta faktor penghambat dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia barang persediaan. Perolehan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian kredit dengan jaminan fidusia barang persediaan telah memenuhi semua ketentuan dari pihak kreditur, bank mandiri telah menyelesaikan kredit bermasalah dengan melakukan pelelangan agunan. Faktor penghambat dalam pelaksanaan eksekusi yaitu objek jaminan fidusia sudah tidak ada, debitur tidak kooperatif, debitur mengajukan keberatan terhadap hasil penjualan. Disarankan kepada bank agar mengasuransikan barang persediaan dan melakukan monitoring secara periodik terhadap barang persediaan. The agreement of the fiduciary guarantee gives fiduciary control of the object still in the hand s of the debtor. The problem accures when the creditor law clearly in the effort of the fiducia execution towards the debtor defaulting (wanprestatie). In 2013 and 2014 there were 4 debtors defaulting (wanprestatie) at Bank Mandiri Imam Bonjol. This article discribes about the implementation of the inventory goods of the agreement of the fiduciary guarantee, the bank’s solution for debtors defaulting (wanprestatie) and the solving problem of loan a default then the problem faced when the ecxecution the object was conducted by the Bank. This research constitutes a normative juridical research in which in this research the author uses a library and a field research related fiducia. The result showed that the agreement of fiduciary guarantee has fullfilled all the provision, Bank Mandiri has sought in resolving the cre dit default by executed the object of fiduciary. There has not inhibitor of factor in execution, the debtors were not cooperative and the debtors filed objections of th sale results. That is adviced to Bank Mandiri in to minimize the problems insurance the inventory goods of fiduciary guarantee agreement and conduct periodic monitiring the object agreement of the fiduciary guarantee.

Perjanjian Jual Beli Hasil Pertanian (Sayuran) antara Petani dengan Pedagang (Pengumpul) Khairunnisa Khairunnisa
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 1, No 1: Agustus 2017
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (304.234 KB)

Penelitian ini diadakan bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan bentuk perjanjian jual beli hasil pertanian (sayuran) antara petani dengan pengumpul, faktor penyebab terjadinya wanprestasi jual beli sayuran antara petani denganpengumpul dan penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh petani dan pengumpul. Data dalam penelitian ini menggunakan metode kepustakaan yaitu dengan mempelajari literatur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta penelitian lapangan dilakukan guna memperoleh data primer dengan cara mewawancarai responden. Berdasarkan hasil penelitian perjanjian jual beli sayuran dilakukan dengan secara lisan oleh petani dengan pengumpul, perjanjian lisan sering menimbulkan wanprestasi karena tidak ada bukti yang konkrit. Faktor terjadinya wanprestasi antara petani dengan pengumpul adalah karena tidak ada iktikad baik, petani tidak menjaga kualitas sayurannya, petani tidak memenuhi prestasinya, pengumpul tidak memberi harga yang pantas,pengumpul tidak membayar dengan lunas sisa pembayaran, pengumpul menunda pembayaran, pengumpul tidak jujur saat menimbang sayuran serta keadaan rugi yang dialami oleh pengumpul. Adapun cara penyelesaian wanprestasi dilakukan dengan cara mengambil barang milik pengumpul sebagi jaminan, musyawarah, pengembalian uang, pengembalian sayuran, penagihan langsung dan pembayaran uang berdasarkan jumlah timbangan yang sebenarnya.Disarankan Kepada petani dan pengumpul dalam membuat perjanjian hendaknya dalam bentuk tertulis, perjanjian didasari dengan iktikad baik serta mengikutsertakan peran Sarak Opat dalam penyelesaian sengketa wanprestasi. This research aims to give an explanation about the form of agricultural trading agreement between the farmers and the collector, the factors causing the trading violation between the parties and its dispute settlement. The resources obtained by conducting a library research for the secunder data by learning from the books and the suitable regulations to this thesis. And the Primer data obtained by doing the field research by interviewing some respondents. Based on the research, the agreement used between parties is unwritten agreement (oral agreement) which oftenly causing the violation of the agreement according to hardhsip to prove.The factor of the violation of agreement between the farmer and the collector is because there is no goodwill between the parties, the farmer does not maintain the quality of the vegetables, the farmer does not fulfill his obligations, the collector does not give the proper price, the collector does not pay the full payment, the collector delayed the payment, the collector’s act of dishonesty as weighing the vegetables as well as the loss situation experienced by the collector.In order to solve the issue, they’re taking the collector's goods as a collateral, conducting a deliberation, refunding the payment, returning the vegetables, direct billing and doing a payment of money based on the actual number of scales. Suggested To the farmer and collector in making the agreement should be in written form, the agreement is based on good faith and involves the role of Sarak Opat in dispute settlement.

Studi Kasus Terhadap Penetapan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Nomor 169/PDT.P/2013/MS-BNA Tentang Pengesahan Nikah Siri Ade Rizki Ananda; Ishak Ishak
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 1, No 1: Agustus 2017
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (431.581 KB)

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan tentang dasar pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh dalam penetapan Nomor 169/Pdt.P/2013/MS-Bna melakukan pengesahan nikah siri serta menjelaskan akibat hukum yang timbul terhadap pengesahan nikah siri. Data dalam penelitian ini diperoleh dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan mempelajari serta menganalisa ketentuan perundang-undangan, buku teks, jurnal dan dokumen lainnya. Penelitian lapangan dilakukan dengan mewawancarai informan yang telahditentukan. Hasil analisis putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Nomor 169/PDT.P/2013/MS-BNA pertimbangan yang digunakan oleh Majelis Hakim ketika mengabulkan permohonan itsbat nikah yaitu untuk kemaslahatan keluarga, dan untuk melindungi kepentingan anak yang lahir dari pernikahan siri tersebut. Dasar hukum yang digunakan berupa bukti-bukti surat yang diperkuat dengan fakta dalam persidangan, serta melihat ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam dan ketentuan hukum Syara’. Dikabulkannya itsbat nikah menimbulkan akibat hukum antara lain kejelasan status perkawinan para pemohon, para pihak dapat mengurus akta kelahiran anak sehingga status anak menjadi jelas, para pihak dan anak dapat saling mewarisi, serta mendapatkan perlindungan hukum dari negara. Disarankan kepada masyarakat dalam melangsungkan perkawinan tidak melihat aspek hukum Islam saja, tetapi juga mempertimbangkan perundang-undangan. Pemerintah untuk lebih aktif mensosialisasikan pentingnya pencatatan perkawinan. The purpose of this study is to explain about the basic consideration of Judges in Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh regarding the Provision Number169/Pdt.P/2013/Ms-Bna about the legalization of unregistered marriage and describe the legal consequences arising towards it. The data of this case study was obtained from library and field research. The library research done by studying and analyzing the statutory provisions, textbooks, journals and other documents relating to the case while field research was conducted by interviewing some informants. The result of the analysis said that the legalization of unregistered marriage based on provision Number 169/Pdt.P/2013/Ms-Bna in Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh stated that the consideration of the legalization related to Itsbat of marriage is for the benefit of family as well as to protect the interest of the born children. The legal basis used is in the form of the documentary evidence that is reinforced by the facts in the trial, as well as viewed the provisions of Article 7 Paragraph 3 Letter (e) compilation of Islamic law and also the stipulation of the syara law. Granted Itsbat of marriage may lead to several legal consequences such as the clarity of the marital status, the parties can arrange the birth certificate so that the status of children become obvious, they can inherit and get law protection bythecountry. It is suggested that in getting marriage do not only view of Islamic legal aspects, but also to consider the current applicable marriage laws in a country. Government to more actively promotes the importance of registration ofmarriages.

Studi Kasus Terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor : 35/KPPU-I/2010 Tentang Praktek Beauty Contest Proyek Donggi Senoro Muhammad Fadhil; Rismwati Rismawati
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 1, No 1: Agustus 2017
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (275.425 KB)

Terbentuknya Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.Sebagai lembaga pengawas, putusan KPPU tentu sangat mempengaruhi dunia bisnis di Indonesia.Putusan nomor 35/KPPU-I/2010 tentang praktek beauty contest proyek donggi-senoro yang melibatkan PT.Pertamina dan PT.Medco Energi Internasional dinilai tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.Dalam kasus ini KPPU beranggapan bahwa praktek beauty contest yang belum ada aturannya di Indonesia masuk kedalam ruang lingkup tender sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tentang pertimbangan KPPU dalam menentukan PT. Pertamina, PT. Medco Energi Internasional dan Mitsubishi telah melanggar Pasal 22 dan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan pertimbangan KPPU menyatakan praktek beauty contest sama dengan tender. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif melalui Studi Kepustakaan (library Research) dengan menggunakan beberapa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier kemudian disajikan menggunakan pendekatan kasus (case approach).Kemudian data tersebut dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa dalam kasus ini unsur-unsur Pasal 22 yang bersifat komulatif tidak semuanya terpenuhi, yaitu unsur bersekongkol, unsur pihak lain, unsur mengatur dan menentukan pemenang tender, dan unsur mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Selanjutnya alat bukti indikasi (indirect evidences) yang menjadi dasar pertimbangan pelanggaran Pasal 23 tidak dikenal dalam hukum acara yang berlaku di Indonesia. Serta adanya perbedaan antara beauty contest dengan tender yang dalam pertimbangannya KPPU memuat kutipan dari buku Marten Janssen dan menganggap praktik beauty contest dengan tender itu sama. Disarankan untuk membuat aturan yang jelas mengenai beauty contest dalam mencari mitra usaha dan perlu adanya kesamaan pemahaman antara pihak KPPU dan para pelaku usaha dalam hal merumuskan ruang lingkup pengertian tender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 maupun peraturan-peraturan pelaksana tender lainnya. The formation of the Business Competition Supervisory Commission (KPPU) is implementation of Law Number 5 Year 1999 about the ban on the practice of the monopoly and the Business Competition is unhealthy. As the supervisory institution, the decision of the KPPU is surely very influenced the world of business in Indonesia. Verdict No. 35/KPPU-I/2010 about the practice of beauty contest donggi-Senoro gas project which involves PT Pertamina and PT Medco Energi International was considered not in accordance with the laws and regulations that there. In this case the KPPU assumes that the practice of beauty contest that there have been no laws in Indonesia into the scope of tender as regulated in Article 22 Law- Law Number 5 Year 1999. This research aims to explain about the KPPU considerations in determining the PT Pertamina, PT Medco Energi International and Mitsubishi has violated Article 22 and Article 23 of Law Number 5 Year 1999 and the consideration of the KPPU said the practice of beauty contest with a tender. This research is a legal research normative through Literature Study (library Research) using some legal materials primary, secondary and tertiary preventive measures is then rendered using the approach of case approach). The data is then analyzed by qualitative research. Based on the results of research it is known that in this case the elements of Article 22 which is manpower not all of them are met, namely elements plotting, elements of other parties, elements regulate and determine the winners of the tender and the elements resulting in the business competition is unhealthy. Furthermore the evidences an indication of indirect evidences) which forms the basis of the consideration of the violation of article 23 is not known in the procedural law applicable in Indonesia. As well as the difference between the beauty contest with the tender in the balance was the KPPU contains a quotation from the book of Marten Janssen and considers the practice of beauty contest with that tender. It is recommended to create a clear rules regarding the beauty contest in the search for business partners and there needs to be a common understanding between the KPPU and business players in the case of formulating the scope of tender understanding as referred to in Article 22 of Law Number 5 Year 1999 or implementing regulations other tender.

Implementasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (UUHC) Terhadap Pertunjukan Film oleh Pelaku Usaha Bioskop Mini Aulia Ummulmadinah; Wardah Wardah
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 1, No 1: Agustus 2017
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (254.723 KB)

Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan pelaksanaan perlindungan hukum hak cipta pertunjukan film dan untuk menjelaskan upaya hukum pihak terkait dalam penyelesaian pelanggaran hak cipta pertunjukan film.Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat yuridis empiris, yaitu penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan pelaksanaan di lapangan yang mengacu pada keilmuan hukum yang menggunakan metode pendekatan penelitian lapangan dan kepustakaan.Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa hak cipta film mendapatkan perlindungan secara otomatis sejak ciptaan film diumumkan namun pelaksanaan perlindungan tersebut dapat berjalan jika pencipta atau pemegang hak cipta film melaporkan pelanggaran karya ciptanya kepada Penyidik Kepolisian dan PPNS HKI Kementerian Hukum dan HAM. Upaya yang dilakukan PPNS HKI Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Aceh dalam mengawasi serta meminimalisir pelanggaran hak cipta film adalah melakukan upaya internal dan eksternal, selain itu upaya yang dapat ditempuh oleh pencipta atau pemegang hak cipta film terhadap pelanggaran karya ciptanya dapat dilakukan dengan cara litigasi yaitu menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan secara perdata maupun pidana juga dapat dilakukan dengan cara non-litigasi yaitu melalui alternatif penyelesaian sengketa. Disarankan kepada Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Aceh untuk menanggulangi dan meminimalisir pelanggaran hak cipta film yang terjadi sekarang ini adalah meningkatkan kesadaran hukum masyarakat tentang UUHC dengan melakukan sosialisasi kepada seluruh kalangan masyarakat. Selain itu pencipta atau pemegang hak cipta film harus melakukan pengawasan atas karya ciptanya agar tidak terjadi pelanggaran yang menyebabkan kerugian padanya. The purpose of this research is to describe the implementation of the legal protection of copyright toward movies and to explain the legal efforts of relevant parties in the settlement of infringement of copyright toward movies.This research method is empirical juridical method, namely scientific research to find out the truth based on field implementation that refers to a legal science which use the method offieldwork research approchment and library.Based on the results of the research noted that the film's copyright automatically protected since the creation of the film was announced but the implementation of such protection can run if the creator or copyright holder of the film reported the violation to the Police Investigators and Civil Servant Investigator (CSI) of Ministry of Justice and Human Rights. The efforts made by the CSI of Ministry of Justice and Human Rights of Aceh Region Officein overseeing as well as minimizing copyright infringement of movies is by doing internal and external efforts. In addition to that effort, contribution of the creator or copyright holder of the film against the violations of the rights can be done by litigation i.e. traverse line law with civil litigation generally file a lawsuit or criminal can also be made bynon-litigation through alternative dispute resolution.Recommendation to the Ministry of Justice and Human Rights of Aceh Region Office to overcome and minimize movies copyrights infringemnet that happen right now is by raising theawareness of society about Copyright Act by doing socialization to all of them. In addition, the creator or copyright holder of the film also need to oversight of the creation, so that nobody can violate their copyrights.

Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Calang Nomor: 02/Pdt.G/2015/PN.CAG, Tentang Alat Bukti Fotokopi Sebagai Alat Bukti Yang Sah Yuli Angriani; Muzakkir Abubakar
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 1, No 1: Agustus 2017
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (397.294 KB)

Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menentukan bahwa “kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekadar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya. ”Mahkamah Agung juga telah memberikan penegasan atas bukti berupa fotokopi dari surat/dokumen, dengan kaidah hukum sebagai berikut: Surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti.”(Putusan MA No. : 3609K/Pdt/1985). Namun dalam putusan Pengadilan Negeri Calang No. 02/Pdt.G/2015/PN.CAG, telah menerima fotocopy sebagai alat bukti yang sah. Penulisan studi kasus ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim terhadap alat bukti fotocopy sebagai alat bukti yang sah dan memperoleh pemahaman terhadap putusan hakim Pengadilan Negeri Calang Nomor: 02/Pdt.G/2015/PN.CAG dalam kaitannya dengan tujuan hukum. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif melalui penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan mempelajari buku-buku dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini. Pengolahan data dan analisis data menggunakan pendekatan metode kualitatif. Hasil analisis putusan Pengadilan Negeri Calang mengenai alat bukti fotokopi sebagai alat bukti yang sah, di mana hakim menerima alat bukti fotokopi sebagai alat bukti yang sah karena Penggugat mengajukan alat bukti berupa Akta Autentik dan pihak Tergugat tidak bisa membuktikan bantahannya. Sebaliknya bukti-bukti surat yang telah diajukan oleh Tergugat berupa Akta dibawah tangan dan dibantah keabsahannya oleh pihak Penggugat. Dari sisi tujuan hukum, asas keadilan dalam putusan tersebut tidak terpenuhi. Putusan hakim pada dasarnya telah memberikan kepastian hukum kepada para pihak walaupun disisi lain terkesan hukum positifnya diabaikan. Dalam asas kemanfaatan hukum, putusan hakim yang menerima alat bukti fotokopi sebagai alat bukti yang sah memberikan kebaikan bagi Penggugat dan Tergugat terhadap objek sengketa agar bisa dimiliki bersama kembali dan tidak dikuasai secara pribadi oleh Tergugat. Disarankan kepada Penggugat dalam mengajukan gugatan haruslah lebih teliti dalam melihat unsur-unsur yang terpenuhi terhadap perkara yang dihadapi. Selanjutnya diharapkan kepada hakim dalam memberikan putusan dapat mewujudkan tujuan hukum dan mencerminkan nilai keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum. Article 1888 of the Civil Code specifies that the strength of written evidence is it’s original deed. If it’s original deed exist, then copies and summaries are credible only if they are in accordance with the original form. The Supreme Court has also confirmed the photocopying evidence in the form of letter/document, with the rule of law as follow: Photocopying evidence which has never submitted or never existed it’s original letter, should be dismissed as a proof. (Supreme Court Verdict Number 3609K/Pdt/1985). However, in the Verdict of Calang District Court received photocopy as a valid proof. This case study aims to determine the basic consideration of judges towards Photocopying evidence as a valid proof and to gain an understanding the Verdict of Calang District Court Number 02/Pdt.G/2015/PN.CAG in relation to the purpose of law. This is a normative research through library research. Library research conducted by studying books and legislation relating to this case. The data is processed and analysed by qualitative approach. The result analysis of the Verdict of Calang District Court regarding Photocopying evedence as a valid proof, in which the judge received Photocopying evidence as a valid proof because Plaintiffs presented evidence in the form of Authentic Act and the Defendant can not prove his denial. Instead the documentary evidence which had been submitted by the Defendant was in the form of made deed/privately deed and denied it’s legitimacy by the applicant party. In terms of the purpose of law, the principle of justice was not fulfilled. The judges’ Verdict had basically been giving legal certainty to the parties even if the other side was impressed how the law was ignored. In the principle of legal benefit , the judge’s decision that accepted the photocopying evidence as a valid evidence give to the Plaintiff a favor and the Defendant to the dispute objects to be owned together again and not personally controlled by the defendant. It is suggested to the Plaintiff in the lawsuit filed to be more careful in looking at the elements fulfilled in the case he/she faced. Furthermore, it is expected that the judge in giving judgment can realize the purpose of law and reflect the values of justice, certainty and legal expediency.

Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Rini Mulyana; Kadriah Kadriah
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 1, No 1: Agustus 2017
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (286.594 KB)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan terdapatnya pekerja anak di Kota Banda Aceh, tanggung jawab orang tua terhadap hak-hak anak, dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah kota untuk menanggulangi masalah pekerja anak. Penelitian ini bersifat yuridis empiris, data penelitian diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan data sekunder yang dilakukan dengan cara membaca peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, pendapat para sarjana, dan buku-buku. Penelitian lapangan dilakukan untuk mendapatkan data primer yang berhubungan dengan penelitian ini melalui wawancara dengan responden dan informan.Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terdapatnya pekerja anak di kota Banda Aceh yaitu faktor ekonomi keluarga yang tidak mampu memenuhi kebutuhan di dalam rumah tangga, faktor lingkungan sosial dan budaya, rendahnya pendidikan orang tua serta faktor pengetahuan agama yang dimiliki orang tua. Sementara itu tanggung jawab orang tua terhadap hak-hak anak yaitu orang tua yang mempekerjakan anaknya kurang memperhatikan hak-hak terhadap anaknya, sehingga kewajiban orang tua terhadap nafkah anaknya tidak terpenuhi dan hak-hak pendidikan anak terabaikan karena ada sebagian pekerja anak yang telah putus sekolah. Upaya untuk menanggulangi masalah pekerja anak diantaranya memberikan pelayanan minimal dengan mengatasi ketelantaran, membantu memberdayakan keluarga yang kurang mampu, melakukan sosialisasi keseluruh elemen masyarakat tentang Undang-Undang Perlindungan Anak. Disarankan kepada pemerintah kota untuk dapat menangani kemiskinan dengan tepat, dan kepada orang tua untuk memberikan perhatian terhadap anaknya dalam hal pendidikan. Disarankan kepada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja untuk melakukan yang lebih intens sosialisasi lebih inten agar budaya mempekerjakan anak tidak terus terjadi. This study aims to identify and to explain some factors which lead of having child labour in Banda Aceh, the responsibility of parents for children's rights, and the efforts made by the goverment to give protection towards the issue of child labour. This is juridical-empirical research, and the data was obtained through library and field research. The library research was conducted to obtain secondary data by reading the legislation, scientific works, the opinions of the scholars, and books. Field research was conducted to get primary data related to this study through interviewing respondents and informants. The results of this study stated that the factors of child labour in Banda Aceh are due to the economic factor which mean that those who are unable to fulfill the needs in the household, then other factors are social and cultural environment, low parental education and also parent’s religious knowledge background. It is parents’ responsibility towards the children’s rights, parents who employ their children do not pay attention towards their rights, so the parents are unable to perform their obligation that is to make a living for their children and in addition the educational rights of their children were also neglected because those child workers have already dropped out of school. The efforts to solve the issues of child labour are by providing maximum services to overcome those neglected child labour, help empowering poor families, give dissemination to all elements of society about Child Protection Law. It is suggested for the government to handle the poverty appropriately, for parents to pay attention towards education of their children and also for the Social and Labor Department to increase the socialization in order to avoid the culture of employing children.

Wanprestasi Dalam Perjanjian Ekspor Impor Kopi Antara Koperasi Pedagang Kopi (KOPEPI) Ketiara dengan Royal Coffee Atika Suri; Khairani Khairani
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 1, No 1: Agustus 2017
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (248.118 KB)

Pasal 1513 KUH Perdata disebutkan bahwa kewajiban utama pembeli ialah membayar harga barang, pada waktu dan ditempat yang ditetapkan dalam perjanjian, namun dalam prakteknya perjanjian jual beli kopi antara koperasi pedagang kopi Ketiara dengan Royal Coffee tidak terlaksana sebagaimana mestinya. Pihak Royal Coffee selaku importer terlambat membayar harga kopi dan Ketiara selaku eksportir terlambat mengirim barang. Tujuan penulisan ini adalah untuk menjelaskan pelaksanaan perjanjian jual beli kopi antara koperasi pedagang kopi Ketiara dengan Royal Coffee, bentuk-bentuk wanprestasi dalam perjanjian jual beli kopi serta penyebabnya dan untuk menjelaskan upaya eksportir dalam penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian jual beli kopi. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa dalam pelaksanaan jual beli kopi antara koperasi pedagang kopi Ketiara selaku eksportir kopi dengan Royal Coffee selaku importir kopi di Takengon tidak terlaksana sebagaimana yang diperjanjikan, karena para pihak melakukan wanprestasi. Wanprestasi yang dilakukan importer adalah terlambat dalam membayar harga kopi dan wanprestasi eksportir adalah terlambat mengirim kopi. Para pihak dalam perjanjian menggunakan pembayaran open account, pembayaran harga kopi ini berdasarkan ketetapan harga pasar internasional atau bursa komuniti. Pembayaran ini menimbulkan resiko bagi para pihak diantaranya akibat keterlambatan membayar harga kopi, dan saat pembayran nilai kurs menurun dan merugikan pihak eksportir dan eksportir tidak bias segera membeli kopi dari petani untuk dijual kembali. Resiko yang dihadapi importer yaitu terlambat menyetor barang ke daerah-daerah dinegaranya, karena eksportir terlambat mengirim barang. Upaya yang ditempuh para pihak dalam penyelesaian sengketa yaitu menggunakan alternatif penyelesaian sengketa dalam bentuk negosiasi. Disarankan kepada para pihak. dalam perjanjian diatur dengan lebih konprensif, saling menegosiasikan isi perjanjian sehingga terhindar dari wanprestasi serta melengkapi item-item yang belum lengkap didalam perjanjian untuk memudahkan pelaksanaan. Cara pembayaran yang digunakan lebih baik menggunakan pembayaran yang aman tidak merugikan kedua belah pihak, diantaranya adalah sistem pembayaran Letter Of Credit atau L/C. Dalam perjanjian sebaiknya diatur juga mengenai penyelesaian sengketa agar mempermudah kedua belahpihak menyelesaikan jika terjadi sengketa. In Article 1513 of the Civil Code of Indonesia stated that the main obligation of the buyer is to pay the purchased price at such time and place as specified in the agreement, but in reality the purchase agreement between the Cooperative Coffee Traders Ketiara and Royal Coffee was not performed as it should be. Royal Coffee as an importer made a delay in paying the purchased price of coffee, while Ketiara as an exporter made a delay in sending the coffee purchased. This writing aims to explain the execution of coffee purchased agreement between Ketiara and the Royal Coffee, the forms of breach of contract as well as the causes of them and to explain the efforts taken by the exporter in settling the breach of contract in the coffee purchased agreement. Based on the research, it is found that the coffee buying and selling process between Ketiara and Royal Coffee was not conducted as agreed, because both parties are equally violated the coffee purchased agreement. The importer delayed to pay the purchased coffee, while the exporter delayed to deliver the coffee. It is known that the parties agreed to use an open account for the payment process, based on the international market prices provisions or communities exchange. These kind of payment method poses risks to the parties; due to the long delay of the payment, there might be an adverse exchange rates decline for the exporter and exporter might not be able to purchase the coffee from the farmers to be selled again immediately. While the risks faced by importer is that they might be delaying the distribution of goods to some regionals in the country. Efforts taken by the parties in the dispute settlement is by using alternative dispute resolution in the form of negotiations. It is recommended to the parties that the implementation of the agreement shall be governed fairly and properly, mutually negotiate the substance of agreement in order to avoid the breach of contract by the parties, and to make a complete and thorough agreement. The payment method would be better to use a secure payment for both parties, one of the better option such as Letter Of Credit or L/C. Furthermore, the method of dispute settlement should be regulated in the agreement in order to make it easier for the parties to make a settlement when a problem/dispute arise.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kab. aceh besar,

Aceh

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kab. aceh besar, Aceh INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kab. aceh besar,

Aceh

INDONESIA