Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan merupakan jurnal berkala ilmiah yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, dengan durasi 4 (empat) kali dalam setahun, pada Bulan Februari, Mei, Agustus dan November.
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan menjadi sarana publikasi artikel hasil temuan Penelitian orisinal atau artikel analisis. Bahasa yang digunakan jurnal adalah bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Ruang lingkup tulisan harus relevan dengan disiplin ilmu hukum Yang mencakup Bidang Hukum Keperdataan.
Articles
20 Documents
Search results for
, issue
"Vol 5, No 1: Februari 2021"
:
20 Documents
clear
<![CDATA[PENGGUNAAN NAMA ORANG TERKENAL SEBAGAI MEREK DAGANG (Kasus Ruben Onsu Dengan Jessy Handalim) ]]>
<![CDATA[Teuku Alkautsar]]>;
<![CDATA[Sri Walny Rahayu]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 5, No 1: Februari 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan penulisan ini untuk menjelaskan dasar hukum dan landasan bagi hakim dalam penyelesaian nama orang terkenal sebagai merek dagang yang dapat digunakan oleh penggugat dalam kasus tersebut dan menjelaskan teori yang digunakan oleh hakim sebagai dasar pertimbangan putusannya. Penelitian mengunakan Metode pendekatan yuridis normatif yaitu pengkajian khususnya kaidah hukum tentang merek, spesifikasi penenelitian menggunakan deskrifptif analisis berupa penggambaran, penalaahan, dan analisis ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Dalam menyelesaikan kasus Hakim dan penggugat dapat menggunakan dasar hukum dan landasan pada UU Merek dan IG Tahun 2016, PerMenKumHAM Nomor 67 Tahun 2016, Yurisprudensi No. 1486/K/1991, Yurisprudensi No. 3485/K/Pdt/1992 dan Yurisprudensi MARI No. 370/K/SIP/1983. Dirjen HKI seharusnya mengkaji kepemilikan nama terkenal sebelum menerima permohonan pendaftaran merek dagang tanpa melampirkan persetujuan tertulis dari yang berhak. Disarankan kepada hakim dalam menyelesaikan kasus penggunaan nama orang terkenal sebagai merek dagang dan juga untuk dapat memperhatikan lagi penggunaan dasar hukum yang sesuai.]]>
<![CDATA[PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN GADAI EMAS ANTARA PT.PEGADAIAN (PERSERO) SYARIAH BLANGPADANG DENGAN NASABAH ]]>
<![CDATA[Tiara Julasmi]]>;
<![CDATA[Yusri Yusri]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 5, No 1: Februari 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bentuk-bentuk wanprestasi, hambatan yang dihadapi dalam penyelesaian, dan untuk mengetahui upaya yang ditempuh PT.Pegadaian (persero) Syariah Blangpadang dalam penyelesaian wanprestasi gadai emas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wanprestasi gadai emas yakni pihak nasabah tidak membayar pinjamannya dari awal hingga telah jatuh tempo, nasabah hanya membayar sebagian pinjamannya dan tidak membayar anggunannya sama sekali. Hambatan yang dihadapi dalam penyelesaian wanprestasi gadai emas dikarenakan model dari barang tersebut sudah lama sehingga kurang diminati. Upaya penyelesaian dilakukan secara non litigasi dan litigasi, dimana terdapat musyawarah, teguran, somasi dan berakhir dengan lelang. Terkait pengaturan barang lelang pegawai pegadaian boleh membeli barang tetapi tetap mengikuti regulasi pegadaian. Disarankan kepada PT.Pegadaian (persero) Syariah Blangpadang meningkatkan fungsi sebagai lembaga berdasarkan prinsip islam dimana tidak adanya mu’nah dan anggunan, perlu pengaturan pelaksanaan gadai emas syariah dan untuk sengketa yang timbul kedua pihak diselesaikan dengan hukum ekonomi syariah yaitu perdamaian ataupun melalui Mahkamah Syariah.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG DIPEKERJAKAN DI BAWAH UMUR (Suatu Penelitian Di Kota Langsa) ]]>
<![CDATA[Ryan Hidayat]]>;
<![CDATA[Kadriah Kadriah]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 5, No 1: Februari 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Abstrak – Pasal 13 Ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi: “(1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual”. Penyalahgunaan tenaga anak untuk dipekerjakan demi suatu keuntungan tanpa memikirkan dampak buruk yang akan terjadi terhadap kesehatan mental dan fisik, hal tersebut masih terjadi di Kota Langsa. Tujuan artikel ini untuk menjelaskan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak yang dipekerjakan di bawah umur di Kota Langsa, faktor penyebab sehingga anak harus bekerja di Kota Langsa, tanggung jawab pemerintah Kota Langsa terhadap anak yang dipekerjakan di bawah umur. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat Yuridis Empiris, yaitu suatu penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan penelitian pelaksanaan di lapangan dengan mengacu pada keilmuan hukum yang menggunakan metode pendekatan penelitian lapangan dan kepustakaan. Penelitian lapangan dilakukan guna memperoleh data primer melalui wawancara dengan responden dan informan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak yang dipekerjakan di bawah umur di Kota Langsa tidak berjalan sesuai dengan undang-undang dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Hal ini disebabkan karena proses dalam melaksanakan undang-undang tersebut belum berjalan dengan baik, dan kurangnya pengawasan para aparatur dalam menjalankan tugasnya.Faktor yang menyebabkan anak bekerja di bawah umur adalah tingkat kesejahteraan yang rendah, tuntutan keluarga dan kurangya kesadaran akan pendidikan. Disarankan kepada Pemerintah Aceh dan Kota Langsa serta lembaga terkait lainnya agar dapat membina, mengedukasi, memberi bantuan tepat guna untuk mengetaskan kemiskinan dan lebih memerhatikan keadaan anak-anak yang dipekerjakan di bawah umur.Kata Kunci: Perlindungan Anak, Pekerja dibawah umur]]>
<![CDATA[TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP PERANGKAT ROKOK ELEKTRONIK DALAM LAYANAN PURNA JUAL DI KOTA BANDA ACEH ]]>
<![CDATA[Nurlathifah Zainur]]>;
<![CDATA[Wardah Wardah]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 5, No 1: Februari 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Menurut Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dijelaskan bahwa pelaku usaha yang memproduksi barang yang pemanfaatannya berkelanjutan dalam batas waktu sekurang–kurangnya satu tahun wajib menyediakan suku cadang dan/atau fasilitas purna jual dan wajib memenuhi jaminan atau garansi sesuai dengan yang di perjanjikan. Namun kenyataannya masih ditemukan pelanggaran oleh pelaku usaha perangkat Rokok Elektronik di Kota Banda Aceh. Hasil penelitian pelaku usaha memberikan tanggung jawab berupa pemberian ganti rugi perangkat Rokok Elektronik yang baru. Kurangnya kemampuan pengetahuan dari lembaga pengawas yang terbatas sehingga aturan yang ada tidak dapat dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan, serta para pedagang retail di kota Banda Aceh tidak memiliki keahlian khusus di bidang perbaikan perangkat elektronik. Disarankan kepada pelaku usaha untuk dapat menyediakan suku cadang sehingga tidak harus mengirimkannya ke distributor serta Kepada Disperindag agar lebih meningkatkan pengawasan dan pemahaman terkait tugasnya dalam melakukan pengawasan terhadap Rokok Elektronik.]]>
<![CDATA[PENYELESAIAN KREDIT DENGAN KUALITAS DIRAGUKAN DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT INVESTASI PADA PT BANK BRI (Suatu Penelitian pada PT Bank BRI Unit Ulee Lheue Kota Banda Aceh) ]]>
<![CDATA[Mutiara Nabila Noviyandri]]>;
<![CDATA[Kadriah Kadriah]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 5, No 1: Februari 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Abstrak - Salah satu upaya untuk meminimalkan potensi kerugian yang disebabkan oleh kredit bermasalah khususnya kredit diragukan, bank dapat melakukan beberapa upaya penyelesaian kredit. Kredit diragukan adalah kredit yang mengalami penundaan pembayaran pokok dan/atau bunga antara 121 hari hingga 180 hari. Penyelesaian kredit bermasalah diatur dalam Peraturan OJK No.42/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan bagi Bank Umum. Hasil penelitian ditemukan kredit diragukan dilakukan melalui beberapa tahap yaitu penagihan, pemberian surat peringatan 1,2 dan 3, restrukturisasi dan gugatan sederhana. Hambatan yang dihadapi selama penyelesaian kredit diantaranya faktor tidak terbukanya debitur dan kreditur, kegagalan usaha debitur dan debitur yang memiliki itikad tidak baik. Pemenuhan prinsip keadilan dalam penyelesaian kredit, pihak debitur maupun kreditur sudah memenuhi prinsip keadilan karena dengan adanya upaya penyelesaian tersebut, kreditur dapat menyelesaikan kredit yang bermasalah secara efektif. Pihak debitur juga dapat melakukan kewajiban pembayarannya secara intensif. Kata Kunci : Kredit, Kredit Diragukan, Kredit Investasi, Penyelesaian Kredit.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS PENJUALAN PRODUK KERAMIK LANTAI YANG MENGANDUNG CACAT TERSEMBUNYI DI KOTA BANDA ACEH ]]>
<![CDATA[Yoga Arief Indriansyah]]>;
<![CDATA[Mustakim Mustakim]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 5, No 1: Februari 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) menyebutkan perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Didalam pasal 4 huruf h tentang hak konsumen yaitu hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Tetapi didalam kenyataannya hukum perlindungan konsumen terkait penjualan keramik lantai yang cacat tersembunyi belum terlaksana sebagaimana yang diatur didalam peraturan perundang-undangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan perlindungan hukum bagi konsumen yang dirugikan atas pembelian keramik yang mengandung cacat tersembunyi, faktor yang menyebabkan pelaku usaha tidak bertanggung jawab atas kerugian konsumen, serta upaya apa yang dapat dilakukan oleh konsumen terhadap kerugian pembelian keramik yang mengandung cacat tersembunyi. Jenis metode yang digunakan dalam artikel ini adalah yuridis empiris yaitu penelitian kepustakaan dan lapangan, penelitian lapangan untuk mendapatkan data primer yang diperoleh langsung dari informan dan responden melalui wawancara dan penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder yaitu mengkaji peraturan perundang-undangan dan buku-buku. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen dalam penjualan keramik yang cacat tersembunyi belum sesuai dengan yang telah ditentukan didalam UUPK. Faktor penyebab pelaku usaha tidak melaksanakan tanggung jawab adalah faktor pelaku usaha mencari keuntungan, kurangnya kesadaran pelaku usaha, pelaku usaha tidak teliti, serta kurangnya peran pemerintah daerah dalam memberikan sarana dan prasarana. Upaya bagi konsumen yang dirugikan dapat bermusyawarah kepada pelaku usaha dan konsumen dapat juga mengajukan gugatan dipengadilan atau diluar pengadilan dengan bantuan Yayasan Perlindungan Konsumen Aceh (YaPKA) atau Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sebagaimana yang diatur didalam pasal 45 UUPK. Disarankan kepada konsumen untuk membuat perjanjian dengan pelaku usaha sebelum membeli keramik agar hak-hak konsumen tidak dia- baikan dan bagi konsumen yang dirugikan dapat komplain pada pelaku usaha atau dapat meminta bantuan Yayasan Perlindungan Konsumen Aceh (YaPKA) agar hak-hak konsumen dilindungi dan mendapat ganti keru- gian yang layak.]]>
<![CDATA[Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerja Antara Pelaku Usaha Roti Dengan Pekerja (Suatu Penelitian Di Kecamatan Rantau dan Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang) ]]>
<![CDATA[Syavika Isfi Fitrisa]]>;
<![CDATA[Ilyas Yunus]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 5, No 1: Februari 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Abstrak - Pasal 1243 KUHPerdata ditentukan bahwa penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya perikatan mulai diwajibkan, bila debitur walaupun telah dinyatakan lalai tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditantukan. Dalam pelaksanaan perjanjian kerja antara pelaku usaha roti dengan pekerja di Kecamatan Rantau dan Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang dibuat dalam bentuk lisan, namun perjanjian kerja tersebut menimbukan wanprestasi. Tujuan penulisan ini untuk menjelaskan bentuk wanprestasi, faktor penyebab serta upaya penyelesaian wanprestasi perjanjian kerja antara pelaku usaha roti dengan pekerja. Data yang didapatkan melalui penelitian lapangan dan kepustakaan. Dari hasil penelitian menunjukkan bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh pelaku usaha roti terhadap pekerja berupa upah yang tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, telat pembayaran upah, diskripsi dan jam kerja yang tidak jelas. Faktor penyebab wanprestasi perjanjian kerja antara pelaku usaha roti dengan pekerja yaitu faktor produksi yang semakin hari semakin menurun, pelaku usaha tidak memiliki itikad baik, dan pelaku usaha menganggap pekerja mau menerima keterlambatan pembayaran upah. Upaya penyelesaian wanprestasi dilakukan melalui teguran dan musyawarah, apabila perkara tersebut tidak dapat diselesaikan maka pekerja bisa melapor ke Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) untuk melakukan mediasi, apabila tidak ada kesepakatan juga maka pekerja bisa mengajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI)..]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI SISTEM JAMINAN PRODUK HALAL DALAM PRODUKSI MAKANAN DAN MINUMAN OLEH USAHA INDUSTRI RUMAH TANGGA (Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh) ]]>
<![CDATA[Natasya Aziza Suhar]]>;
<![CDATA[Teuku Ahmad Yani]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 5, No 1: Februari 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pelaku Usaha Makanan dan Minuman Industri Rumah Tangga berkewajiban untuk mengikuti ketentuan hukum sertifikat halal berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Sistem Jaminan Produk Halal. Namun, dalam pelaksanaannya masih juga terdapat pelaku usaha yang tidak taat akan aturan kehalalan tersebut. Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil penelitian yang menyimpulkan bahwa pelaksanaan kewajiban sertifikat halal oleh pelaku usaha industri rumah tangga di wilayah Kota Banda Aceh pada tahun 2019 belum terlaksana sepenuhnya. Adapun yang menjadi faktor penyebabnya adalah kurangnya kesadaran pelaku usaha untuk menggunakan label halal dan belum adanya sanksi hukum yang tegas dari pemerintah mengenai hal itu. Upaya pemerintah dalam melakukan pengawasan belum merata dan sanksi yang diberikan hanya berupa teguran semata. Disarankan kepada pelaku usaha industri rumah tangga untuk segera mengajukan permohonan sertifikat halal di LPPOM MPU Aceh dan meningkatkan kesadarannya terkait betapa pentingnya label halal pada suatu produk, serta kepada pemerintah agar memperketat pengawasan dan juga memberikan sanksi yang tegas kepada pelaku usaha industri rumah tangga yang tidak taat akan aturan hukum tentang sertifikat halal.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP AUTODEBET REKENING TANPA PERSETUJUAN NASABAH AKIBAT DARI PEMASARAN ASURANSI MELALUI SARANA TELEMARKETING ]]>
<![CDATA[Nurul Iman]]>;
<![CDATA[Ilyas Yunus]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 5, No 1: Februari 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Abstrak – Setiap peasuransian dalam memasarkan produknya melalui telemarketing wajib menyampaikan informasi secara jujur. Namun Kenyataannya ada pihak telemarketing yang tidak menjelaskan dengan jujur mengenai produk tawarannya sehingga konsumen dirugikan karena rekeningnya terpotong secara otomatis tanpa persetujuan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan perlindungan terhadap nasabah yang terkena autodebet rekening tanpa persetujuan, tanggung jawab perusahaan asuransi terhadap kerugian nasabah serta upaya yang dapat ditempuh oleh nasabah terhadap kerugian yang ditimbulkan.Kata kunci: telemarketing asuransi mengautodebetkan rekening nasabah]]>
<![CDATA[WANPRESTASI DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN KONSINYASI ANTARA PRODUSEN KUE ACEH TRADISIONAL DENGAN PEDAGANG KECIL DI KECAMATAN MEUREUDU KABUPATEN PIDIE JAYA ]]>
<![CDATA[Munawarah Munawarah]]>;
<![CDATA[Ilyas Yunus]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 5, No 1: Februari 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pasal 1243 KUHPerdata menyebutkan bahwa “penggantian biaya,rugi dan bunga karena tidak di- penuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”. Pelaksanaan perjanjian konsinyasi yang terjadi di Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya antara produsen kue Aceh tradisional dengan pedagang kecil, para pihak mengadakan perjanjian secara lisan, mengakibatkan terjadinya wanprestasi. Tujuan penelitian ini menjelaskan pelaksanaan perjanjian konsinyasi, bentuk dan faktor penyebab terjadinya wanprestasi dan penyelesaian wanprestasi. Metode penelitian yang digunakan yuridis empiris. Penelitian ini menunjukan adanya perjanjian konsinyasi, pelaksanaan perjanjian konsinyasi diadakan secara lisan, bentuk wanprestasi adalah membayar tetapi terlambat, melaksanakan prestasi tetapi tidak sempurna. Sedangkan faktor penyebab wanpres- tasi adalah menggunakan hasil penjualan untuk kepentingan pribadi dan bangkrut dalam menjalankan usaha. Upaya penyelesaian wanprestasi secara musyawarah. Disarankan kepada para pihak agar melaksanakan perjan- jian konsinyasi secara tertulis.]]>
