Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan merupakan jurnal berkala ilmiah yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, dengan durasi 4 (empat) kali dalam setahun, pada Bulan Februari, Mei, Agustus dan November.
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan menjadi sarana publikasi artikel hasil temuan Penelitian orisinal atau artikel analisis. Bahasa yang digunakan jurnal adalah bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Ruang lingkup tulisan harus relevan dengan disiplin ilmu hukum Yang mencakup Bidang Hukum Keperdataan.
Articles
10 Documents
Search results for
, issue
"Vol 6, No 1: Februari 2022"
:
10 Documents
clear
<![CDATA[WANPRESTASI DALAM KONTRAK BERLANGGANAN INDIHOME ANTARA PT. TELKOM DENGAN PELANGGAN (Suatu Penelitian di Banda Aceh) ]]>
<![CDATA[Syifa Zulham]]>;
<![CDATA[Khairani Khairani]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 6, No 1: Februari 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Abstrak – Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pelaksanaan perjanjian kontrak berlangganan Indihome antara PT. Telkom dan pelanggan, bentuk-bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh pelanggan terhadap PT. Telkom terkait kontrak berlangganan Indihome dan upaya panyelesaian wanprestasi antara pelanggan dengan PT. Telkom. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dan untuk mendapatkan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wanwancara terhadap responden dan informan. Untuk menunjang data primer maka dibutuhkan data sekunder dengan cara menelaah peraturan terkait serta literature hukum lainnya.Dari hasil penelitian, diketahui bahwa pelaksanaan kontrak berlangganan Indihome antara PT. Telkom dengan pelanggan ditemukan berbagai permasalahan, khususnya terkait dengan kontrak yang bersifat baku dan prosedur yang merugikan kepentingan pelanggan. Bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh pelanggan yaitu pelanggan tidak memberikan keterangan untuk memutuskan kontrak berlangganan Indihome secara sepihak, pelanggan tidak melakukan pembayaran kontrak berlangganan Indihome dari waktu yang telah ditetapkan, pelanggan merusak atau menghilangkan perangkat modem yang disediakan oleh PT. Telkom, pelanggan tidak melakukan pembayaran denda selama tenggang waktu yang ditentukan dalam kontrak berlangganan Indihome. Upaya yang dilakukan dalam penyelesaian wanprestasi antara PT. Telkom dengan pelanggan adalah melalui jalur Non-litigasi.Kata kunci : Banda Aceh, Kontrak Berlangganan, PT.Telkom, Wanprestasi.]]>
<![CDATA[SUATU TINJAUAN HUKUM PERJANJIAN NOMINEE TERHADAP JUAL BELI TANAH WARGA NEGARA ASING DI GAMPONG IBOIH KOTA SABANG ]]>
<![CDATA[Cut Revida Zulfa Alifia]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 6, No 1: Februari 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Abstrak - Penelitian ini bertujuan menjelaskan upaya Warga Negara Asing melakukan perjanjian nominee untuk mendapatkan tanah di Gampong Iboih Kota Sabang dan akibat hukum terhadap perjanjian nominee untuk Warga Negara Asing yang membeli tanah di Gampong Iboih Kota Sabang. Hasil penelitian menjelaskan bahwa Perjanjian Nominee Warga Negara Asing di Gampong Iboih Kota Sabang yang tidak terlepas dari ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Adanya perjanjian Nominee WNA di Gampong Iboih, Kota Sabang dapat menguasai tanah di Indonesia dengan upaya atas perkawinan, penanaman modal dan terakhir dengan pinjam nama WNI. Perjanjian nominee jelas dilarang dalam Pasal 26 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Oleh karena itu, pinjam nama milik WNI oleh WNA di Gampong Iboih Kota Sabang tidak mempunyai kepastian dan kekuatan hukum. Disarankan kepada penegak hukum serta aparat pemerintah di Gampong Iboih Kota Sabang dapat meningkatkan sosialisasi tentang hukum pertanahan dan perjanjian. Lalu bagi kalangan masyarakat maupun WNA dan WNI di Gampong Iboih Kota Sabang yang telah melakukan perjanjian nominee atau pinjam nama perlu memikirkannya kembali atas upaya hukum dari perjanjian tersebut.Kata Kunci: Perjanjian Nominee, Tanah, Warga Negara Asing]]>
<![CDATA[WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA KAMAR HOTEL (SUATU PENELITIAN PADA GRAND LAMBHUK HOTEL KOTA BANDA ACEH) ]]>
<![CDATA[Yusril Khalidy]]>;
<![CDATA[Kadriah Kadriah]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 6, No 1: Februari 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Abstrak - Penelitian ini bertujuan menjelaskan bentuk wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa di Grand Lambhuk Hotel, menjelaskan faktor penyebab terjadinya wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa di Grand Lambhuk Hotel, serta menjelaskan penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa di Grand Lambhuk Hotel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ditemukan 5 (lima) kasus dari tahun 2018 s.d 2021 dengan 3 (tiga) bentuk wanprestasi yaitu: Terlambat melakukan pembayaran; tidak melakukan pembayaran; dan melakukan pembayaran tapi tidak penuh. Faktor penyebab terjadinya wanprestasi ialah Penyewa terlambat dalam melakukan penyelesaian pembayaran; Penyewa melakukan pembayaran tapi tidak sepenuhnya; Karena adanya kelalaian baik dari pihak hotel maupun penyewa; dan Timbulnya niat yang tidak baik dari penyewa kamar hotel. Upaya yang dilakukan oleh pihak Grand Lambhuk Hotel ialah melakukan teguran kepada penyewa baik dengan lisan maupun menghubungi melalui media telpon dan mendatangi secara langsung serta melakukan musyawarah yang merupakan itikad baik yaitu dengan cara menerima jaminan sampai penyewa tersebut dapat selesai membayar semua tagihan bill hotel. Disarankan kepada pihak Grand Lambhuk Hotel agar memperketat sistem pembayaran agar kedepannya wanprestasi dapat dihindari serta memberi pengamanan lebih yaitu memperbanyak kamera pengawas dan menambah satpam agar hal yang tidak diinginkan terjadi.Kata Kunci: Wanprestasi, Sewa Menyewa, Kamar Hotel]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN OLEH PT. SOLUSI BANGUN ANDALAS (SBA) - ACEH BESAR ]]>
<![CDATA[Muhammad Iskandarsyah Batubara]]>;
<![CDATA[Eka Kurniasari]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 6, No 1: Februari 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Abstrak – Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas menjelaskan usaha perseroan yang terkait dengan sumber daya alam memiliki kewajiban terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungan. Kemudian pasal ini juga mengatur sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. PT. Solusi Bangun Andalas (SBA) - Aceh Besar belum melaksanakan tanggung jawab sosial sebagaimana mestinya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tanggung jawab sosial perusahaan ini terhadap masyarakat sekitar area perusahaan dan masyarakat daerah Aceh Besar. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dalam mengkaji data di lapangan melalui wawancara bersama responden dan informan, kemudian dikaitkan dengan data perundang-undangan. Hasil penelitian ini menunjukkan masih ada kendala dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial oleh perusahaan ini, yaitu proses penyaluran dana kepada masyarakat. Pelaksanaan tanggung jawab sosial oleh PT. Solusi Bangun Andalas belum menjangkau keseluruhan masyarakat Aceh Besar. Penyaluran dana CSR dari perusahaan masih kurang terpublikasi dan termusyawarah dengan baik.Kata Kunci: Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS PRODUKSI CAKE AND DESSERT YANG TIDAK MEMILIKI SERTIFIKAT PRODUKSI PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA (SPP-IRT) DI KOTA BANDA ACEH ]]>
<![CDATA[Anadia Shafira]]>;
<![CDATA[Indra Kesuma Hadi]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 6, No 1: Februari 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Abstrak - Penelitian ini bertujuan menjelaskan perlindungan hukum bagi konsumen atas konsumsi pangan industri rumah tangga yang tidak memiliki SPP-IRT, menjelaskan penyebab dan akibat hukum terhadap pelaku usaha pangan industri rumah tangga tidak memiliki SPP-IRT dan menjelaskan peran serta upaya pemerintah dalam mengawasi yang tidak memiliki SPP-IRT. Hasil penelitian diketahui bahwa perlindungan hukum bagi konsumen terhadap produksi cake and dessert yang tidak memiliki sertifikat produksi pangan industri rumah tangga SPP-IRT di Kota Banda Aceh belum terlaksana sepenuhnya sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Keamanan, Mutu dan Gizi pangan. Namun, secara payung hukum, pemerintah telah menfasilitasi berbagai macam peraturan khususnya terkait dengan perlindungan hukum terhadap kewajiban pelaku usaha untuk memiliki SPP-IRT. Adapun perlindungan hukum bagi konsumen atas konsumsi pangan yang tidak memiliki SPP-IRT terbagi dua yaitu perlindungan hukum preventif dan dan perlindungan hukum represif. Faktor penyebab pelaku usaha tidak memiliki SPP-IRT adalah tidak mengetahui kewajiban untuk memiliki SPP-IRT, prosedur pengurusan yang rumit, tidak ada ancaman hukum dan konsumen tidak melakukan pelaporan. Akibat hukum bagi pelaku usaha yang tidak memiliki SPP-IRT dapat dikenakan Pasal 102 ayat 3 UU Pangan dan pasal 47 ayat 2 PP No. 28 Tahun 2004. Peran dan upaya pemerintah dalam hal ini, dinas kesehatan melakukan pengawasan sebelum produk pangan diproduksi dan setelah produk pangan beredar. Disarankan bagi pemerintah dalam hal ini dinas kesehatan Kota Banda Aceh, jika terdapat pelaku usaha yang tidak mengindahkan teguran lisan dan tulisan diberikan oleh dinas kesehatan kota banda aceh, maka harus diberikan sanksi yang lebih tegas sehingga pelaku usaha sadar akan kewajibannya untuk memiliki SPP-IRT.Kata Kunci: Perlindungan, Konsumen, Sertifikat, Industri Rumah Tangga.]]>
<![CDATA[WANPRESTASI DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BELI SERAGAM DI KONVEKSI BAJECLOTHING ]]>
<![CDATA[Muhammad Roni]]>;
<![CDATA[Darmawan da]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 6, No 1: Februari 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Abstrak – Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh konveksi bajeclothing dalam pelaksanaan perjanjian jual beli seragam serta faktor penyebab terjadinya dan upaya penyelesaian wanprestasi yang dilakukan para pihak yang terlibat dalam wanprestasi jual beli tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dan untuk mendapatkan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wanwancara terhadap responden dan informan. Untuk menunjang data primer maka dibutuhkan data sekunder dengan cara menelaah peraturan terkait serta literature hukum lainnya. Dari hasil penelitian, diketahui bahwa bahwa bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh konveksi bajeclothing yaitu melaksanakan perjanjian tetapi tidak tepat waktunya dan melaksanakan perjanjian tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan, yaitu berupa keterlambatan penyelesaian produksi dan ketitaksesuai pesanan seragam sebagaimana isi pokok perjanjian. Faktor penyebab konveksi bajeclothing melakukan wanprestasi dikarenakan kapasitas produksi, kekurangan bahan baku, komunikasi yang buruk dengan konsumen, kekurangan biaya produksi, tidak adanya itikat baik serta minimnya ketegasan jaminan. Upaya yang dilakukan dalam penyelesaian wanprestasi para pihak dengan negosiasi/musyawarah agar perjanjian jual beli dapat berjalan sebagaimana seharusnya.Kata kunci : Wanprestasi, Pelaksanaan Perjanjian, Konveksi.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN RUMAH MAKAN KHAS ACEH DALAM KAITANNYA DENGAN PERSYARATAN HIGIENE SANITASI DI KOTA BANDA ACEH ]]>
<![CDATA[Cut Dini Mandasari]]>;
<![CDATA[T. Haflisyah]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 6, No 1: Februari 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[ Abstrak-Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah di seebutkan mengenai hak konsumen. Dimana yang menjadi hak konsumen yang dijamin adalah hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam menggunakan barang maupun jasa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan apakah rumah makan khas Aceh di Banda Aceh telah memenuhi persyaratan penerapan higiene sanitasi, hambatan serta akibat hukum tidak terlaksananya syarat higiene sanitasi, serta menjelaskan upaya yang dilakukan pelaku usaha dalam meminimalisir kerugian bagi konsumen. Berdasarkan hasil penelitian, Restoran khas Aceh di kota Banda Aceh belum melaksanakan secara maksimal penerapan higiene sanitasi hal ini dikarenakan karena masih dalam proses. Adapun hambatannya berupa kurangnya pemahaman pelaku usaha mengenai higiene sanitasi rumah makan, kekurangan dana untuk memfasilitasi restoran sesuai standar, serta belum maksimalnya pengawasan dan evaluasi dari Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh dan YAPKA. Sanksi admistratif akan diberikan sebagai upaya hukum jika program hygiene sanitasi tidak terlaksana.Kata Kunci : Konsumen, Perlindungan hukum, rumah makan, sanitasi.]]>
<![CDATA[WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PINJAM PAKAI BUKU TEKS PADA PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA BANDA ACEH ]]>
<![CDATA[Sayyida Faradiba Vahlevi]]>;
<![CDATA[Ishak Ishak]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 6, No 1: Februari 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Abstrak - Penelitian ini bertujuan menjelaskan prosedur perjanjian pinjam pakai buku teks pada Perpustakaan USK, bentuk dan faktor penyebab mahasiswa wanprestasi dalam Perjanjian Pinjam Pakai buku teks pada Perpustakaan USK, dan upaya penyelesaian wanprestasi terhadap pelaksaan perjanjian pinjam pakai buku teks pada Perpustakaan USK. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur perjanjian pinjam pakai buku teks pada Perpustakaan USK dengan metode peminjaman mandiri (self loan station) melalui satu unit mesin layanan mandiri (self service machines). Bentuk dan faktor wanprestasi yang dilakukan oleh peminjam adalah terlambat mengembalikan buku teks karena struk peminjaman hilang, merusak buku teks dengan meletakkan buku teks sembarangan , dan menghilangkan buku teks karena meminjamkan buku teks kepada pihak lain. Penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian pinjam pakai buku teks di Perpustakaan USK ialah dengan membayar denda, mengganti dengan buku teks yang serupa dan membayar sejumlah uang seharga buku teks yang ditaksir. Kepada pihak Perpustakaan USK untuk melakukan sosialisasi kepada mahasiswa mengenai pentingnya mengunduh aplikasi UILIS mobile pada smartphone. Kepada peminjam buku teks untuk menjaga, menyimpan dan mengembalikan buku teks tepat waktu.Kata Kunci: Wanprestasi, Buku Teks, Perpustakaan]]>
<![CDATA[EFEKTIVITAS PENYELESAIAN SENGKETA TANAH MELALUI PERADILAN ADAT DI KECAMATAN SERUWAY KABUPATEN ACEH TAMIANG ]]>
<![CDATA[Cut Rahmawati]]>;
<![CDATA[Teuku Muttaqin Mansur]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 6, No 1: Februari 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[ Abstrak - Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan penyelesaian sengketa tanah melalui peradilan adat, kendala yang dihadapi serta efektivitas penyelesaian sengketa tanah melalui peradilan adat di Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa tanah melalui peradilan adat tergolong kurang efektif, dimana pelaksanaan peradilan adat belum mampu menyelesaikan sengketa antar masyarakat secara maksimal.Kendala yang dihadapi yaitu dalam pelaksanaannya ada para pihak yang bersengketa tidak menghadiri persidangan, karena masing-masing mempertahankan pendapatnya sendiri. Disarankan kepada para pihak yang bersengketa agar dapat bersikap kooperatif selama menjalani proses peradilan adat. Perangkat adat kampung diharapkan agar melaksanakan peradilan adat kampung dengan sebaik-baiknya. Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang diharapkan agar dapat merumuskan aturan pelaksana peradilan adat kampung dengan memperhatikan kesesuaian dengan peraturan diatasnya.Kata Kunci: Efektivitas, Penyelesaian, Sengketa Tanah, Peradilan Adat]]>
<![CDATA[TANGGUNG JAWAB PT. TELKOMSEL ATAS KERUGIAN PELANGGAN AKIBAT TINDAKAN PIHAK KETIGA DALAM PENYEBARAN INFORMASI YANG MENYESATKAN (Suatu Tinjauan Menurut Pasal 1365 KUH Perdata) ]]>
<![CDATA[Fajriatul Tivani Haridhy]]>;
<![CDATA[Mustakim Mustakim]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 6, No 1: Februari 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Abstrak - Pasal 1365 ayat (1) KUH Perdata menentukan seseorang yang menimbulkan kerugian pada pihak lain harus mengganti kerugian yang ditimbulkannya itu, (2) bahwa setiap orang bertanggungjawab tidak hanya untuk kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatannya tetapi juga oleh kelalaiannya. Dan juga diatur dalam pasal 68 Peraturan Pemerintah No.52 Tahun 2000 tentang Penyelenggara Telekomunikasi. Demikian halnya perusahaan Telkomsel dalam memberikan pelayanan harus memberikan perlindungan terhadap pelanggan yang dirugikan. Dalam kenyataannya banyak pelanggan Telkomsel yang dirugikan tidak ada perlindungan hukum dari pihak Telkomsel. Penelitian bertujuan menjelaskan faktor-faktor yang mengakibatkan pihak ke 3 (tiga) dapat mengakses informasi pribadi pelanggan Telkomsel, menjelaskan bentuk kerugian yang dialami oleh pelanggan akibat penyebaran informasi yang menyesatkan, menjelaskan upaya perlindungan yang harus diberikan oleh PT. Telkomsel terhadap pelanggan yang mengalami kerugian. Data diperoleh melalui kepustakaan, peraturan perundangan-undangan serta penelitian lapangan dengan mewawancarai informan dan respoden. Hasil penelitian menunjukkan faktor yang mengakibatkan pihak ketiga dapat mengakses informasi pelanggan yaitu; persyaratan yang sangat mudah untuk jenis kartu tertentu, Telkomsel hanya mementingkan keuntungan, kurangnya pengawasan, adanya dorongan dari pihak ketiga untuk melakukan penipuan. Kerugian yang timbul berupa materil dan imateril, materil terkait dengan finansial, sedangkan kerugian imateril seperti SMS ancaman dan gangguan yang mengakibatkan terganggunya pelanggan secara psikis. Upaya perlindungan yang harus dilakukan oleh Telkomsel menerapkan persyaratan yang ketat tidak hanya untuk jenis kartu tertentu, memberikan pengawasan melakukan tindakan hukum terhadap nomor pihak ketiga yang merugian pelanggan. Disarankan Kepada Pihak Telkomsel memberikan pelayanan dan pengawasan yang optimal kepada pelanggan.Kata Kunci; Tanggung jawab, Kerugian, Tindakan, Informasi yang menyesatkan ]]>
