SYARI'AH : Jurnal Ekonomi Syari'ah
Jurnal Syari’ah merupakan jurnal Ekonomi Syari’ah dengan kajian multidisipliner, terbit dua kali dalam satu tahun (April dan Oktober), dikelola oleh Program Studi Ekonomi Syari’ah Fak. Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indragiri Tembilahan. Redaksi menerima tulisan yang relevan selama mengikuti petunjuk penulisan yang ditetapkan.
Articles
83 Documents
<![CDATA[ANALISIS PROFILE DAN KINERJA DEWAN PENGAWAS SYARIAH (DPS) PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH (KSPPS) DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA ]]>
<![CDATA[Rif’an, Akhmad Arif]]>
<![CDATA[ Syari'ah Vol 6 No 1 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Islam Indragiri ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (780.093 KB)
|
DOI: 10.15575/syh.v6i1.194
<![CDATA[This study aims to analyze the profile and performance of the Sharia Supervisory Board (DPS) Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Specialties of Yogyakarta Special Region. DPS's duties and powers are the subject of this study. Population in this research is all DPS KSPPS in DIY. The sample size was 30 DPS with questionnaire instrument. Data analysis methods are used descriptively based on the results presented in the form of tabulation or tables, graphics or drawings and simple statistical figures. The results confirm that the formal education graduate profile of DPS shows that as much as 37.5% are Bachelor, 35% are Master, 7.5% are Doctoral 5%, Diploma and 15% are religious leaders. Profile of non-formal education graduates of DPS showed never attended sharia supervision training of 15% and 85% had never been. DPS also shall conduct operational oversight and make statements / opinions periodically in accordance with the provisions.]]>
<![CDATA[PENGAHARUH PENDAPATAN TERHADAP PERILAKU KONSUMTIF MAHASISWA PENERIMA BEASISWA BIDIKMISI DI KOTA JAMBI ]]>
<![CDATA[Baining, Mellya Embun]]>;
<![CDATA[Ekawati, Ekawati]]>
<![CDATA[ Syari'ah Vol 6 No 1 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Islam Indragiri ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (694.606 KB)
|
DOI: 10.15575/syh.v6i1.197
<![CDATA[Tujuan dari penelitian ini yaitu ingin mengetahui bagaimana perilaku konsumsi mahasiswa penerima beasiswa bidikmisi di Ma’had Al-Jami’ah UIN STS Jambi dalam menggunakan pendapatannya yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang diisyaratkan dalam Al-Qur’an yaitu hemat, tidak boros, dan tidak bermewah-mewahan, serta tindakan ekonomi hanyalah sekedar untuk memenuhi kebutuhan bukan keinginan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori oleh Monzer Khaf, Muhammad Abdul Mannan, dan Yusuf Qardhawi tentang prinsip-prinsip dalam konsumsi Islam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kuantitatif deskriptif. Responden dalam penelitian ini yaitu mahasiswa penerima beasiswa bidikmisi di Ma’had Al-Jami’ah UIN STS Jambi. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh antara pendapatan terhadap pola perilaku konsumsi pada mahasiswa penerima beasiswa bidikmisi di Ma’had Al-Jami’ah UIN STS Jambi sebesar 52,1%. Berdasarkan hasil deskripsi data responden diketahui bahwa perilaku konsumsi mahasiswa penerima beasiswa bidikmisi di Ma’had Al-Jami’ah UIN STS Jambi telah sesuai dengan syari’at Islam sekalipun masih belum secara keseluruhan. Dari Hasil analisis data perilaku konsumtif mahasiswa dalam kesehariannya sudah sesuai dengan perilaku konsumsi yang islami, dengan hasil analisis 33% berperilaku tabdziir/israaf, 45% berperilaku wajar/moderation, dan 22% berperilaku bakhil/bukhl.]]>
<![CDATA[EKONOMI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Sulaiman, sofyan]]>
<![CDATA[ Syari'ah Vol 7 No 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Islam Indragiri ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (295.838 KB)
<![CDATA[Semenjak kemerdekaan Indonesia diplokamirkan, maka semenjak itu pula Indonesia menyatakan sebagai bangsa yang merdeka, berdaulat dan mandiri. Namun seiring berkembangnya zaman, kedaulatan dan kemandirian ini semakin tergeruskan oleh globalisasi. Terutama dibidang ekonomi. Sebagai negara agraris dengan iklim tropis yang bisa menanam disepanjang tahun tanpa dipengaruhi oleh musim namun ketahanan pangan Indonesia masih bergantung kepada asing. Sumber daya alam (SDA) dan Industri-industri strategis dominasi asing begitu terasa. Agar kedaulatan Indonesian ini tejaga dan kemandirian ini terbina maka tidak dapat tidak Indonesia harus kembali kepada cita-cita pendiri bangsa yang tertuang dalam Pancasila.]]>
<![CDATA[PERAN PEMERINTAH MENANGGULANGI PROBLEMATIKA EKONOMI MASYARAKAT MELALUI REORIENTASI ZAKAT ]]>
<![CDATA[Qusthoniah, Qusthoniah]]>;
<![CDATA[Murtopo, Ali]]>
<![CDATA[ Syari'ah Vol 7 No 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Islam Indragiri ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (389.425 KB)
<![CDATA[Zakat merupakan salah satu instrument yang dianggap mampu mengatasi krisis ekonomi masyarakat. Dalam implementasinya zakat tidak sebatas rukun Islam, melainkan mempunyai efek domino dalam kehidupan masyarakat, terutama dalam mengangkat garis kemiskinan. Aplikasi zakat dapat meningkatkanpertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat. Secara teoritis, alokasi zakat terhadap masyarakat kecil akan meningkatkan pendapatan dan komsumsi mereka. Ini akan berdampak pada peningkatan produksi dan investasi. Dengan demikian jika zakat benar-benar diberdayakan, sektor perekonomian akan berjalan lebih baik, kemiskinan akan berkurang dan pengangguran sebagai wabah dari krisis sosial dapat ditanggulangi. Apalagi jika didukung oleh pemerintahan yang bersih dan munculnya sifat qanaah, menahan diri, dan semangat berkarya dari semua elemen masyarakat.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI TEORI PERTUKARAN PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Lubis, Rusdi Hamka]]>;
<![CDATA[Fuad, Ahmad]]>
<![CDATA[ Syari'ah Vol 7 No 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Islam Indragiri ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (548.704 KB)
<![CDATA[This study aims to explain the transformation of exchange value in meeting the needs of human life on this earth. Exposure to theories and practices of exchange in increasingly modern economic values forces people to compete with each other. The emergence of an economic system in the form of a market to facilitate humans. Bank and financial industry are one of the modern instruments. Conclusion of the research with the literature study method, that Sharia Banking or Sharia Financial Institutions are not only the banking sector based financial systems as Conventional Banking but Sharia Banking is sector-based banking real, transactions in the real sector of Islamic banking involve 'ayn (goods) and dayn ( financing), so that exchange theory is an important thing implemented in meeting basic human needs.]]>
<![CDATA[AKTUALISASI KEBIJAKAN MONETER ISLAM DALAM PERMASALAHAN MAKRO EKONOMI ISLAM ]]>
<![CDATA[Aisyah, Siti]]>;
<![CDATA[Nurmala, Siti]]>
<![CDATA[ Syari'ah Vol 7 No 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Islam Indragiri ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (390.742 KB)
<![CDATA[Pada zaman Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin, kebijakan moneter dilaksanakan tanpa menggunakan instrumen bunga. Bank Sentral Islam memerlukan instrumen yang bebas bunga untuk mengontrol kebijakan ekonomi moneter dalam ekonomi Islam. Dalam hal ini, terdapat beberapa instrumen bebas bunga yang dapat digunakan oleh bank sentral untuk meningkatkan atau menurunkan uang beredar. Penghapusan sistem bunga, tidak menghambat untuk mengontrol jumlah uang beredar dalam ekonomi. Bank sentral Islam harus menjalankan kebijakan moneternya untuk menghasilkan suatu pertumbuhan dalam sirkulasi uang yang mencukupi untuk membiayai pertumbuhan potensial dalam output sellama periode jangka menengah dan panjang dalam kerangka harga-harga yang stabil dan sasaran sosioekonomi lainnya. Tujuannya untuk menjamin ekspansi moneter yang tepat, tidak terlalu lambat dan tidak terlalu cepat, tetapi cukup mmapu menghasilkan pertumbuhan yang memadai yang dapat menghasilkan kesejahteraan merata bagi masyarakat. Realistis serta mencakup jangka menengah dan jangka panjang. Untuk mewujudkan sasaran Islam ini tidak saja harus melakukan reformasi perekonomian dan masyarakat sejalan dengan garis-garis Islam, tetapi juga memerlukan peran positif pemerintah dan semua kebijakan negara termasuk fiskal, moneter dan pendapatan harus sejalan seirama. Praktik-praktik yang monopolistis harus dihilangkan dan setiap usaha harus dilakukan untuk menggalakkan semua faktor yang mampu menghasilkan peningkatan barang dan jasa.]]>
<![CDATA[PENYELESAIAN SENGKETA TANAH WAKAF ]]>
<![CDATA[Junaidi, Junaidi]]>;
<![CDATA[kamasarudin, Kamasarudin]]>
<![CDATA[ Syari'ah Vol 7 No 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Islam Indragiri ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (279.596 KB)
<![CDATA[Di lapangan, banyak ditemukan dimana tanah telah diwakafkan kepada penerima wakaf (nadzir) digugat oleh ahli waris dari pemberi wakaf (wakif) dan mengklaim bahwa tanah itu miliknya dan setiap saat tanah tersebut dapat diambil. Hal ini dikarenakan tidak adanya sertifikat tanah wakaf itu sendiri. FeYang menjadi pertanyaan dalam studi inia adalah bagaimana pelaksanaan tanah wakaf menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf ditinjau dari Hukum Islam? Studi ini dilakukan di Desa Nusantara Jaya Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa: 1)Pelaksanaan wakaf di Nusantara Jaya Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir menurut rukun dan syarat sudah sah. Hal ini ditunjukan oleh beberapa hal sebagai berikut: Adanya orang yang mewakafkan, adanya nadzir yaitu orang yang diserahi tugas pemiliharaan dan pengurusan benda wakaf. Nadzir meliputi perseorangan, organisasi dan badan hukum. Ada harta benda yang diwakafkan. Selanjutnya adanya ikrar wakaf. Adanya tujuan harta yang diwakafkan dan ada jangka waktu wakaf. 2)Penyelesaian sengketa tanah wakaf menurut Undang- Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf ditinjau dari hukum Islam di Desa Nusantara Jaya Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir dilakukan secara musyawarah, musyawarah dilakukan biasanya di masjid. Apabila tidak terjadi kesepatan dalam munsyawarah barulah dibawa keranah hukum.]]>
<![CDATA[KEBIJAKAN MONETER ISLAM ]]>
<![CDATA[Fuad, Ahmad]]>
<![CDATA[ Syari'ah Vol 8 No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Islam Indragiri ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Moneter Islam memiliki kebijakan tersendiri yang berbeda dengan sistem ekonomi lainnya. Pada aspek menejemen, dengan tidak berlakunya bunga, Islam memilki perbedaan yang besar dengan sistem konvensional, dan secara tidak langsung, terhindar dari dampak buruk sistim bunga. Pengaruh yang terbesar yang membuat krisis moneter selama ini adalah sistem Konvensional, kalaulah tidak hilang, dapat diminimalisir penerapan profil and los Sharing pada finansial intermediation dapat menciptakan perekonomian yang lebih stabil, karena dapat meminimalisasi pemanfaatan agregeat money demand untuk kegiatan yang non esensial dan non produktif, sehingga efesiensi dan pemerataan pemanfaatan sumber daya dapat ditingkatkan dan ketidak seimbangan makro ekonomi yang menyebabkan inflasi dapat dikurangi.]]>
<![CDATA[PEMBERDAYAAN WAKAF PRODUKTIF Instrumen Mewujudkan Keadilan Sosial dalam Bingkai Kebhinnekaan ]]>
<![CDATA[Syarifuddin, Syarifuddin]]>;
<![CDATA[Damasari, Andini Febrianty]]>
<![CDATA[ Syari'ah Vol 8 No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Islam Indragiri ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Persoalan ekonomi memang suatu persoalan yang memiliki pengaruh besar dalam sejarah perkembangan maupun kejatuhan suatu bangsa. Semakin baik suatu negara mengelola ekonomi maka semakin baik pula harapan kemakmuran suatu negara. Sebaliknya, jika buruk dan tidak piawai mengelola ekonomi dalam suatu negara, maka kejatuhan dan krisis bisa menjadi ancaman bagi negara tersebut. Indonesia memiliki pengalaman gagal dua kali disebabkan krisis ekonomi, ketika zaman Orde Lama dan akhir kekuasaaan Orde Baru. Indikatornya, ekonomi yang berjalan hanya terpusat pada titik-titik peredaran sentralistik belaka, tidak merata pada seluruh daerah dan warga negara. Akibatnya jurang kesenjangan konomi menganga lebar dalam kehidupan sosial ekonomi Indonesia. Umat Islam sebagai warga mayoritas di Indonesia, turut merasakan akibat krisis ini. Kondisi ini hendaknya menjadi suatu introspeksi, untuk menata ekonomi umat lebih baik lagi. Dalam formula mengatasi kesenjangan dan pemerataan ekonomi, Islam memiliki salah satu konsep tentang wakaf, yang bisa dimanfaatkan sebagai instrumen solusi permasalahan di atas. Tentu saja pemaknaan wakaf dalam tulisan ini tidak hanya dalam konteks klasik dan fungsional saja, seperti pemanfaatan tempat-tempat ibadah, pendidikan dan layanan publik belaka. Namun menjangkau pada pengelolaan wakaf secara produktif dan mempunya nilai tambah ekonomi keummatan melalui pengelolaan wakaf produktif secara profesional dalam bidang investasi keuangan syariah maupun investasi sumber daya manusia berkelanjutan. Usaha-usaha wakaf produktif itu pun dalam timbangan aplikasi pemberdayaannya ke depan tidak melulu pada peruntukkan untuk umat Islam saja, tetapi juga bisa untuk ekonomi bangsa Indonesia yang majemuk sesuai dengan prinsip Islam Rahmatan Lil’Alamin dan tujuan berbangsa dan bernegara dalam menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.]]>
<![CDATA[POLA PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PRODUKTIF DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MUSTAHIK Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Indragiri Hilir ]]>
<![CDATA[Wilanda, Yola]]>
<![CDATA[ Syari'ah Vol 8 No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Islam Indragiri ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Zakat merupakan ibadah yang berorientasi sosial yang diwajibkan kepada umat Islam. Agar harta yang dikeluarkan oleh muzakki tersalurkan secera tepat, maka diperlukan sebuah lembaga pengelola yang profesional untuk menyalurkannya. Maka oleh pemerintah dibentuklah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dari tingkat pusat, provinsi, hingga kabupaten dan kota sebagai amil resmi yang mengelola dana zakat umat Islam. Dalam pendistribusian zakat dilakukan dalam dua bentuk, yaitu zakat konsumtif dan zakat produktif. Dalam artikel ini aka dibahas bagaimana pengelolaan zakat produktif dilingkungan BAZNAS Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau. Dari temuan penulis didapatkan bahwa dengan pola pendistribusian zakat produktif mampu meningkatkan tingkat ekonomi para mustahik.]]>
