SYARI'AH : Jurnal Ekonomi Syari'ah
Jurnal Syari’ah merupakan jurnal Ekonomi Syari’ah dengan kajian multidisipliner, terbit dua kali dalam satu tahun (April dan Oktober), dikelola oleh Program Studi Ekonomi Syari’ah Fak. Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indragiri Tembilahan. Redaksi menerima tulisan yang relevan selama mengikuti petunjuk penulisan yang ditetapkan.
Articles
83 Documents
<![CDATA[KONSEP EKONOMI PANCASILA DAN RELEVANSINYA TERHADAP NILAI-NILAI EKONOMI ISLAM (STUDI ATAS PEMIKIRAN PROF. DR. MUBYARTO) ]]>
<![CDATA[Fuad, Ahmad]]>;
<![CDATA[Ilmi, Dima Hafizul]]>
<![CDATA[ Syari'ah Vol 9 No 1 (2021): Kajian Tokoh EKonomi Islam ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Islam Indragiri ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15575/syh.v9i1.342
<![CDATA[Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep Prof. Dr. Mubyarto tentang ekonomi Pancasila dan untuk mengetahui dimana titik relevansinya terhadap ekonomi Islam. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (library research) yakni dengan mengacu pada sumber utama yang berjudul “Ekonomi Pancasila” karangan Prof. Dr. Mubyarto dan ditambah dengan buku-buku dan sumber lain yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Sedangkan metode penulisa yang digunakan dalam penulisan ini adalah deskriptif analitik yaitu dengan jalan mengumpulkan informasi aktual secara terperinci dari data yang diperoleh, untuk menggambarkan secara tepat masalah yang diteliti, dan analisis secara langsung sehingga dapat disusun sebagaimana yang diperlukan dalam penelitian ini dengan menggunakan analisis data content analisis. Hasil penelitian ini menunjukkan Konsep ekonomi Pancasila yang dikembangkan oleh Prof. Dr. Mubyarto ini sejalan dan berkaitan dengan konsep ekonomi dalam Islam. Hal ini ditunjukkan dengan adanya kesamaan tujuan, yakni sama-sama bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial, pemerataan sosial, yang diwujudkan melalui dasar-dasar kemanusiaan dengan cara-cara yang nasionalistik dan demokratis. Kata Kunci : Ekonomi Pancasila, Ekonomi Islam, Konsep]]>
<![CDATA[KONSEP KEUANGAN PUBLIK DALAM ISLAM (Studi Atas Pemikiran Abu Ubaid) ]]>
<![CDATA[Aisyah, Siti]]>;
<![CDATA[Asmarita, Erna]]>
<![CDATA[ Syari'ah Vol 9 No 1 (2021): Kajian Tokoh EKonomi Islam ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Islam Indragiri ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15575/syh.v9i1.343
<![CDATA[ABSTRAK Fokus permasalahan adalah bagaimana konsep keuangan publik dalam Islam menurut Abu Ubaid dan relevansi di Indonesia Peran Negara dalam pengelolaan keuangan publik sangat penting mengingat tingkat kesejahteraan masyarakat di Indonesia ini masih rendah, seperti kemiskinan yang masih dirasakan oleh masyarakat, praktek korupsi yang terjadi pada setiap bidang pemerintah, distribusi pendapatan yang tidak merata, pertumbuhan ekonomi yang sangat rendah dan berbagai penyimpangan anggaran. Persoalan-persoalan tersebut memerlukan penyelesaian, salah satunya ditinjau dari perspektif keuangan publik Islam. Salah satu pemikir ekonomi Islam tersebut adalah Abu Ubaid. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif yaitu studi tokoh atau penelitian riwayat hidup individu (individual live history). Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan teknik telaah pustaka dan studi literatur. Selanjutnya data yang terkumpul dianalisa dengan metode koherensi intern dan holistika sehingga terlihatlah aspek pemikiran Abu Ubaid mengenai konsep keuangan publik Islam dan keselarasannya dengan kenyataan yang mengitarinya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsep keuangan publik Islam menurut Abu Ubaid lebih menekankan perinsip keadilan, salah satu karya Abu Ubaid adalah kitab Al-Amwal yang mana kitab tersebut pada dasarnya menjelaskan terhadap pelaksanaan distribusi kekayaan secara adil dan merata. Abu Ubaid sangat memperhatikan bahwa dalam pendistribusian suatu harta tidak boleh menguntungkan suatu pihak karena pemerintah harus mengatur harta kekayaan masyarakat agar selalu difungsikan secara baik agar tercapai kemakmuran bagi seluruh masyarakat. Konsep keuangan publik Abu Ubaid dengan konteks Indonesia tidak relevan. Karena di Indonesia, indikator utama untuk menentukan kebijakan perekonomian negara termasuk dalam sistem penganggaran adalah menggunakan asumsi dasar makro ekonomi, hal ini berbeda dan tidak relevan dengan dasar kebijakan dalam ekonomi Islam dan pandangan Abu Ubaid. Dalam kebijakan ekonomi Islam pendekatan yang digunakan adalah pemenuhan kebutuhan basic needs individu, melalui pemerataan distribusi pendapatan dan kekayaan.]]>
<![CDATA[ZAKAT MADU: Studi Pemikiran Mazhab Hanafiyah dan Mazhab Syafi’iyah ]]>
<![CDATA[niah, qusthoniah qusthoniah]]>;
<![CDATA[Rudialis, Rudialis]]>
<![CDATA[ Syari'ah Vol 9 No 1 (2021): Kajian Tokoh EKonomi Islam ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Islam Indragiri ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15575/syh.v9i1.345
<![CDATA[Zakat is obligatory for someone who has fulfilled the mandatory zakat requirements for both the owner and his property. Zakat aims to increase the benefit of the people and be able to improve the economic life and welfare of the people. One of the things that must be zakat is honey, both bee honey which is obtained directly from the hive and bee honey from beekeeping products. Livestock honey is divided into two, some are grazed and some are not. According to the Hanafi school of honey, zakat must be issued and the amount of zakat is 10%. However, this provision does not apply if the bee is nesting in the Kharajiyah land, because the Kharajiyah land has been taxed. The Shafi'iyah school has two opinions regarding honey zakat. In its qaul qadim, it is stated that honey must be paid zakat. Meanwhile, in qaul Jadid, he argues that zakat is not obligatory to be issued because honey is not a staple food and does not have strong arguments, both Sunnah and Atsar. The things that underlie differences of opinion regarding zakat honey are different understandings of the hadiths and the validity of the hadith regarding zakat honey, the use of different qiyas, and the use of different Qaul Sohabiy (opinions of friends). KEYWORDS: Honey Zakat, the Mazhab Hanafiyah and the Mazhab Syafi'iyah]]>
<![CDATA[Pengaruh Kualitas Pelayanan, Kualitas Produk dan Nilai Nasabah Terhadap Kepuasan Nasabah pada PT. Bank Riau Kepri Syariah Cabang Tembilahan, Riau ]]>
<![CDATA[Sri Astuti]]>;
<![CDATA[Siti Aisyah]]>
<![CDATA[ Syari'ah Vol 10 No 2 (2022): Ekonomi Islam ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Islam Indragiri ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15575/syh.v10i2.541
<![CDATA[Penelitian ini dilakukan pada PT. Bank Riau Kepri Syariah Cabang Tembilahan, Riau yang bertujuan untuk mengungkapkan : (1) Pengaruh Kualitas Pelayanan secara parsial terhadap Kepuasan Nasabah (2) Pengaruh Kualitas Produk secara parsial terhadap Kepuasan Nasabah (3) Pengaruh Nilai Nasabah secara parsial terhadap Kepuasan Nasabah (4) Pengaruh Kualitas Pelayanan, Kualitas Produk dan Nilai Nasabah secara serentak Terhadap Kepuasan Nasabah. Populasi penelitian ini adalah nasabah PT. Bank Riau Kepri Syariah Cabang Tembilahan. Teknik pengambilan sampel dengan purposive sampling menggunakan rumus slovin yaitu berjumlah 100 orang. Metode analisis menggunakan análisis regresi berganda. Hasil penelitian didapatkan : Secara parsial kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan nasabah dimana signifikansinya lebih kecil dari alpha. Secara parsial kualitas produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan nasabah dimana signifikansinya lebih kecil dari alpha. Secara parsial nilai nasabah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan nasabah dimana signifikansinya lebih kecil dari alpha dan persamaan regresi untuk ketiga variabel tersebut adalah Ŷ = 7.593+ 0.340 X1+ 0.338 X2 + 0.136 X3. Pengaruh kualitas pelayanan (X1), kualitas produk (X2), nilai nasabah (X3) secara serentak terhadap kepuasan nasabah (Y) adalah Sig. F sebesar 0,000 < 0,05, maka dapat dikatakan bahwa kualitas pelayanan (X1) kualitas produk (X2) dan nilai nasabah (X3) terbukti berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepuasan nasabah pada PT.Bank Riau Kepri Syariah Cabang Tembilahan, Riau. Akhirnya penulis menyarankan dari hasil penelitian ini untuk meningkat kualitas pelayanan, kualitas produk dan nilai nasabah sesuai dengan indikatornya masing-masing dan bagi peneliti lain dapat melanjutkan penelitian ini agar keterbatasan dalam penelitian ini dapat disempurnakan.]]>
<![CDATA[AKSI-AKSI STRATEGIS INDONESIA MENJADI KIBLAT PRODUK HALAL DUNIA ]]>
<![CDATA[Nasrullah Nasrullah]]>;
<![CDATA[Syarifudin Syarifudin]]>;
<![CDATA[M Khatami]]>
<![CDATA[ Syari'ah Vol 10 No 2 (2022): Ekonomi Islam ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Islam Indragiri ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15575/syh.v10i2.542
<![CDATA[Abstrak Produk halal sudah menjadi wacana aktual-trensendantal sekaligus juga sudah menjadi acuan kebijakan pada ranah lokal bahkan global saat ini. Indonesia merupakan negara yang memiliki populasi mayarakat muslim terbesar di dunia, dengan statistik jumlah penduduk muslim Indonesia yang telah mencapai 231,06 juta jiwa atau mewakili 11,92% dari jumlah populasi muslim dunia. Perkiraan total belanja produk halal domestik dinilai terus bertumbuh hingga mencapai kisaran USD 2,2 Triliun. Berdasarkan laporan State of Global Islamic Economy Report 2019/2020 menyebutkan, bahwa Indonesia kini berada diperingkat 1 negara di dunia sebagai konsumen makanan halal, peringkat 2 dunia sebagai konsumen kosmetik halal, dan peringkat 4 dunia sebagai konsumen obat-obatan halal. Untuk menjadikan Indonesia sebagai kiblat produk halal dunia, tentunya harus mampu mengubah kebiasaan konsumtif menjadi produktif. Oleh karena itu, untuk mengubah kebiasaan tersebut diperlukan beberapa aksi yang strategis; yakni promosi produk halal, edukasi produk halal dan tidak kalah pentingnya pemerintah melakukan peningkatan kualitas sertifikasi produk halal. Tindakan tersebut diharapan mampu memberikan solusi dalam mewujudkan Indonesia sebagai kiblat produk halal dunia.]]>
<![CDATA[ANALISIS TINGKAT PEMAHAMAN MASYARAKAT PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH ]]>
<![CDATA[Sri Indriyani Ali]]>;
<![CDATA[Iwandi Iwandi]]>
<![CDATA[ Syari'ah Vol 10 No 2 (2022): Ekonomi Islam ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Islam Indragiri ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15575/syh.v10i2.545
<![CDATA[Penelitian ini muncul berdasarkan perhatian penulis terhadap masyarakatKelurahan Kampung Rempak Kecamatan Siak yang mayoritas beragama islam dan masyarakat yang berpendidikan, akan tetapi dalam pemahamannya pada lembaga keuangan syariah lemah atau minim. Maka dari itu peneliti memperoleh beberapa rumusan masalah yaitu:1. Apa saja lembaga keuangan syariah yang diketahui oleh masyarakat Kelurhan Kampung Rempak? 2. Bagaimana tingkat pemahaman masyarakat Kelurahan Kampung Rempak pada lembaga keuangan syariah? 3. Faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat pemahaman masyarakat Kelurahan Kampung Rempak untuk melakukan transaksi di lembaga keuangan syariah ?.Jenis penelitian menggunakan metode kualitatif.Dan teknik pengumpulan datanya menggunakan wawancara, Observasi, dan dokumentasi.Subjek penelitian ini adalah Masyarakat Kelurahan Kampung Rempak Kecamatan Siak Kabupaten Siak.Sementara untuk analisa datanya menggunakan penyajian data, reduksi data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat Kelurhan Kampung Rempak tentang lembaga keuangan syariah masih kurang hal ini dibuktikan bahwa masih banyak masyarakat Kampung Rempak yang belum tahu apa itu lembaga keuangan syariah, salah satu bukti yang terjadi di lapangan adalah masyarakat Kampung Rempak banyak yang melakukan pembiayaan atau bertransaksi dengan lembaga keuangan non syariah. Selain memang tidak paham pada LKS (lembaga keuangan syariah) masyarakat Kampung Rempak juga beranggapan bahwa ketika melakukan transaksi di LKS (lembaga keuangan syariah) prosesnya terlalu sulit, biayanya mahal dan jangkauannyajauh.]]>
<![CDATA[TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP SISTEM MULTI LEVEL MARKETING DALAM PRODUK TUPPERWARE ]]>
<![CDATA[Junaidi Junaidi]]>;
<![CDATA[Khairatunnisa Khairatunnisa]]>
<![CDATA[ Syari'ah Vol 10 No 2 (2022): Ekonomi Islam ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Islam Indragiri ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15575/syh.v10i2.546
<![CDATA[Artikel ini adalah membahas bagaimana pandangan hukum Islam terhadap bisnis MLM Tupperware. Adapun penelitian pada artikel ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Adapun hasil dari penelitian ini adalah produk Tupperware sudah memenuhi ketentuan-ketentuan atau aturan yang telah ditetapkan oleh Islam, hal ini dapat dilihat dari ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh dewan syar’iah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Berdasarkan hal diatas dapat disimpulkan bahwa prakter MLM dalam produk Tupperware ini di nyatakan menurut syari’ah Islam.]]>
<![CDATA[TEORI DAN PRODUK-PRODUK TABARRU’ ]]>
<![CDATA[Ahmad Fuad]]>;
<![CDATA[Ali Murtopo]]>
<![CDATA[ Syari'ah Vol 10 No 2 (2022): Ekonomi Islam ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Islam Indragiri ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15575/syh.v10i2.547
<![CDATA[Transaksi ekonomi dalam Islam tidak selalu berorientasi pada komersil semata (profit oriented). Hal ini disebut dengan akad tabarru‟, yakni segala macam perjanjian yang menyangkut not -for profit (transaksi nirlaba). Akad tersebut bisa berupa “memberikan sesuatu” (giving something) dan “meminjamkan sesuatu” (lending something). Dalam aplikasinya di perbankan Islam, akad-akad tersebut tetap dipertahankan dengan prinsip tabarru‟ ini. Adanya biaya dalam pemeliharaan, jelas bagian dari kompensasi yang tak bisa dihindari. Tulisan berikut menjabarkan konsep Wadiah dan Wakalah berikut aplikasinya di perbankan Islam di Indonesia. Wakalah dalam aplikasi perbankan terjadi apabila nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu, seperti pembukuan L/C (Letter Of Credit Import Syariah & Letter Of Credit Eksport Syariah),Inkaso dan Transfer uang, Penitipan, Anjak Piutang (Factoring), Wali Amanat, Investasi Reksadana Syariah, Pembiayaan Rekening Koran Syariah, Asuransi Syariah.]]>
<![CDATA[PENGARUH INFLASI DAN PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP PENGANGGURAN TERBUKA DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR ]]>
<![CDATA[Junaidi Junaidi]]>;
<![CDATA[Sofyan Sulaiman]]>;
<![CDATA[Indah Fauziah]]>
<![CDATA[ Syari'ah Vol 11 No 1 (2023): Ekonomi Islam ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Islam Indragiri ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15575/syh.v11i1.616
<![CDATA[Tujuan dalama penulisan artikel ini adalah untuk menguji seberapa besar pengaruh inflasi dan pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat pengangguran terbuka di kabupaten Indragiri Hilir selama periode 2017-2022. Adapun hasilnya adalah: pertama, inflasi tidak terdapat pengaruh yang signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Indragiri Hilir selama periode 2017 s/d 2022. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji statistik nilai Probability > α (0.7413 > 0.05). Begitu juga pertumbuhan ekonomi tidak terdapat pengaruh yang signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Indragiri Hilir selama periode 2017 s/d 2022. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji statistik nilai Probability > α (0.3320> 0.05). Inflasi dan Pertumbubahan Ekonomi mempengaruhi Pengangguran Terbuka di Kabupaten Idragiri Hilir selama periode 2017 s/d 2022 sebesar 34,422% Adapun sisanya 65,578% tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Indragiri Hilir selama periode 2017 s/d 2022 dipengaruhi oleh faktor-faktor yang lain.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN AKIBAT BEREDARNYA PENJUALAN ELEKTRONIK HANDPHONE JENIS REPLIKA DAN PARALLER IMPORT (BLACKMARKET) DI KOTA PEKANBARU ]]>
<![CDATA[Ahmad Ade Saputra]]>
<![CDATA[ Syari'ah Vol 11 No 1 (2023): Ekonomi Islam ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Islam Indragiri ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15575/syh.v11i1.618
<![CDATA[Menjalankan usaha bisnis usaha seringkali melupakan betapa pentingnya hak-hak konsumen yang harus dipenuhi berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 (UUPK). Penerapan UUPK, diharapkan Indonesia dapat mendidik masyarakat untuk lebih menyadari hak dan kewajibannya baik sebagai pelaku usaha maupun sebagai konsumen. Seiring perkembangan zaman masyarakat mulai berfikir praktis hal tersebut membuat masyarakat sebagai konsumen menjadi lebih konsumtif. Kurangnya ketelitian konsumen tampaknya telah dimanfaatkan oleh para pelaku bisnis elektronika dengan menjual handphone jenis replika dan paraller import (Blackmarket) dengan kualitas yang tidak memenuhi standar nasional. Beredarnya handphone di berbagai wilayah Indonesia khususnya di kota Pekanbaru sangat merugikan konsumen, terutama bagi konsumen yang masih awam dan belum paham tentang elektronik handphone. Berdasarkan pemahaman tersebut penulis merumuskan dua rumusan masalah yaitu pertama, bentuk-bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha di bidang penjualan elektronik handphone dan replika Blackmarket. kedua, tanggung jawab pelaku usaha yang menjual kepada konsumen barang elektronik dan handphone jenis replika Blackmarket. Ada empat masalah utama yang dapat disimpulkan pertama , yaitu , hak konsumen atas informasi yang benar , jelas dan jujur tentang kondisi dan jaminan barang dan / atau jasa . kedua, pelanggaran hak konsumen untuk memperoleh ganti rugi dan/atau penggantian, jika barang dan/atau jasa diterima atau tidak sesuai dengan perjanjian sebagaimana mestinya. Ketiga, pelaku usaha yang melakukan perbuatan yang dilarang yaitu menawarkan barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah-olah barang tersebut dalam keadaan baik dan/atau baru. keempat, pelanggaran klausula eksonerasi melarang pencantuman dalam pengaturan UUPK. aksimalkan pelaksanaannya]]>
