Garuda - Garba Rujukan Digital

JASA LAUNDRY DALAM TINJAUAN ISLAM Studi Kasus Jasa Laundry di Kota Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Fitri, Sintia
Syari'ah Vol 8 No 1 (2020)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Islam Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Artikel ini merupakan penelitian tentang praktik jasa laundry di Kota Tembilahan Kabupaten Indargiri Hilir yang ditinjau dari sisi akadnya. Yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah bagaimana praktek jasa laoundry di kota Tembilahan? Serta bagaiama pandangan Islam terhadap praktek tersebut? Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang menggunakan 20 orang responden sebagai sumber datanya dengan teknik purposive sample. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan dari sisi akad, parktik jasa laundry telah memenuhi unsur syariah

PRODUKSI KOPRA PUTIH DALAM PANDANGAN EKONOMI ISLAM Najamuddin, Najamuddin; Fuad, Ahmad; Zalianava, Zalianava
Syari'ah Vol 8 No 2 (2020)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Islam Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Produksi Kopra Putih Dalam Pandangan Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Lembaga Pelatihan Keterampilan 8 Yan Ekhsan Kecamatan Tembilahan Kota). Dari hasil penelitian didapat bahwa Proses Kopra Putih di Lembaga Pelatihan Keterampilan 8 Yan Ekhsan dapat disimpulkan sudah sesuai dengan tahapan pembuatan Kopra Putih yang baik, namun proses penggunaan bahan sulfur/belerang masih membuat kekhawatiran dilingkungan masyarakat. Waktu kerja pembuatan Kopra Putih setiap hari sesuai dengan jumlah bahan baku yang masuk, jam kerjapun tidak ditetapkan tergantung kapan tenaga kerja mau masuk kerja jam berapa asalkan mereka siap untuk menyelesaikannya karena mereka bukan tenaga kerja tetap melainkan orang-orang yang sama-sama mau belajar, waktu pengerjaan bisa saja sampai malam hari tergantung dari bahan baku yang datang dan proses pengeringan dengan sulfur memang dilaksanakan pada malam hari. Pandangan Ekonomi Islam untuk Usaha milik Bapak Yan Ekhsan sudah menerapkan Prinsip Tauhid, Prinsip Kemanusiaan (al-insaniyyah), Prinsip Adl (Keadilan), Prinsip Kebajikan (al-maslahah), Prinsip Kebebasan (al-khuriyyah) dan Tanggung Jawab (al-mas’uliyah) karena mampu bertanggung jawab untuk individu, sosial dan pada Allah.

TA’WIDH (GANTI RUGI) BAGI NASABAH WANPRESTASI PADA KPR PLATINUM IB PERSPEKTIF FATWA DSN-MUI NO.129/DSN-MUI/VII/2019 DI BANK BTN KCPS KARAWACI Rachman, Abdul; Aini, Fikriana
Syari'ah Vol 8 No 2 (2020)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Islam Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi ta‟widh (ganti rugi) bagi nasabah wanprestasi pada KPR Platinum iB dalam perspektif Fatwa DSN-MUI No.129/DSN-MUI/VII/2019. Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif dengan teknik pengambilan data melalui observasi, wawancara secara mendalam dan dokumentasi. Teknik purposive sampling digunakan dalam pemilihan informan, yakni dengan memilih narasumber yang dianggap paling mengetahui terkait dengan topik penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi ta‟widh (ganti rugi) bagi nasabah wanprestasi pada KPR Platinum iB sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.129/DSN-MUI/VII/2019. Namun dalam praktiknya, terdapat beberapa catatan. Pertama, biaya ta‟widh tidak dibebankan kepada nasabah karena biaya tersebut sudah termasuk dalam harga agunan atau rumah yang akan dilelang. Kedua, biaya riil yang dikenakan oleh Bank kepada nasabah merupakan biaya riil yang dikeluarkan oleh Bank ketika melakukan eksekusi pelelangan agunan. Ketiga, Bank BTN KCPS Karawaci menggunakan jasa Balai Lelang Swasta ketika melakukan eksekusi pelelangan rumah. Keempat, biaya komunikasi, biaya perjalanan serta biaya lembur dan kerja ekstra tidak termasuk dalam kategori biaya riil. Selain itu, penerapan ta‟widh dan ta‟zir di Bank BTN KCPS Karawaci berbeda. Ta‟widh dibebankan kepada nasabah yang mengalami keterlambatan membayar kewajiban selama lebih dari 180 hari dan dana ta‟widh yang diperoleh akan dicatat sebagai pendapatan Bank. Sedangkan ta‟zir akan dibebankan kepada nasabah yang tidak membayar angsuran sesuai dengan tanggal jatuh tempo dan dana ta‟zir yang diperoleh akan dicatat sebagai pendapatan non-halal.

AKAD AL-IJARAH AL-MUNTAHIYAH BIT TAMLIK (IMBT) Qusthoniah, Qusthoniah; Sari, Nurmala
Syari'ah Vol 8 No 2 (2020)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Islam Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

One of the contracts that is interesting to discuss is the ijarah (lease) contract, which is also a contract that is often used in every day life. It is also interesting to discuss, because in this contract there will be modifications and change due to human needs. One of the changes in the form of this lease agreement is the Ijarah Al-Muntahiyah Bi al-Tamlik (IMBT) contract or also known as Al-Ijarah Thumma Al-Ba’i –AITAB- (rent then buy) and hire and purchase. This contract uses two contract in separate ways, namely the lease contract (ijarah/leasing or renting), and the sale and purchase contract (ba’i/purchase). The IMBT contract is similar to the conventional lease agreement which is very popular lately it can be said that IMBT is sharia based leasing.

STRATEGI PEMASARAN HNI-HPAI DALAM MENINGKATKAN JUMLAH KONSUMEN Aisyah, Siti; Sulaiman, Sofyan; Maryah, Maryah
Syari'ah Vol 8 No 2 (2020)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Islam Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana strategi pemasaran HNI-HPAI dalam meningkatkan jumlah konsumen dan bagaimana pandangan syariah terhadap strategi pemasaran HNI-HPAI dalam meningkatkan jumlah konsumen. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Reseach), dengan metode deskriptif kualitatif. Temuan dalam penelitian adalah strategi pemasaran HNI-HPAI dalam meningkatkan jumlah konsumen yang dilakukan oleh Distributor yang berada di Kota Tembilahan, diantaranya adalah 1) GESIT (GEmar SIlaturahmi produkTif), 2) PCA (Pakai Cerita Ajak), 3) Mengadakan Home Sharing, 4) Mengikuti Event (Bazar, CFD, menjadi sponsor diacara seminar), 5) Optimalisasi Sosial Media (Sosmed) seperti Facebook, WhatsApp, Instagram. Berdasarkan tinjauan konsep Pemasaran Syariah strategi pemasaran HNI-HPAI dalam meningkatkan jumlah konsumen yang dilakukan oleh Distributor di Kota Tembilahan dengan starategi pemasaran yang diterapkan telah sesuai dengan konsep Pemasaran Syariah.

KEDUDUKAN HAK WARIS ANAK LUAR KAWIN SETELAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010 Ratnasari, Esyi; Junaidi, Junaidi
Syari'ah Vol 8 No 2 (2020)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Islam Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, anak luar perkawinan tidak memperoleh hak-hak konstitusional sebagai warga negara yang menganut prinsip Negara hukum. Secara konstitusional, hal tersebut telah merugikan hak anak terutama dibidang kewarisan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, menjadikan anak luar kawin sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum terutama dalam perkara kewarisan di Pengadilan. Perumusan masalah dalam penelitian adalah: Pertama, Bagaimana kedudukan hak waris anak luar kawin setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU.VIII/2010? Dan Bagaimana akibat hukum setelah lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap kedudukan hak waris anak luar kawin? Dalam penulisan artikel ini digunakan metode penelitian hukum normatif, yang menitik beratkan pada penelitian pendekatan perundang-undangan. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa kedudukan dan hak waris anak luar kawin setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 memberikan kedudukan yang jelas dimana status anak yang lahir diluar kawin mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. Dan hak waris anak luar kawin yang dapat dibuktikan sesuai pasal 43 ayat 1 setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 memiliki kedudukan yang sama besarnya dengan anak sah

SEJARAH DAN PERKEMBANGAN LEGISLASI WAQAF DI INDONESIA DAN APLIKASINYA Qusthoniah, Qusthoniah; Khairudin, Fiddian
Syari'ah Vol 8 No 1 (2020)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Islam Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Endowment practice in Indonesia has been accepted by the societies (customary law) since the first time of Islam comes to Archipelago. It is designated by the establishment of mosques being built on waqf land. Subsequent to Indonesia's liberty, the government issued several regulations regarding waqf, such as Government Regulation No. 28 of 1977 concerning Perwakafan Tanah Milik (Endowment of freehold estate), PMA No. 1 of 1978 concerning Implementing Regulation Government Regulation No. 28 of 1977 concerning waqf lands, Islamic Law Compilation (KHI), and other regulations. Devining to the enahncement of waqf law, it is necessary to review the historical overview deeply to recognize the development of waqf in the Indonesia

SEJARAH DAN PERKEMBANGAN LEGISLASI WAQAF DI INDONESIA DAN APLIKASINYA Qusthoniah, Qusthoniah; Khairudin, Fiddian
Syari'ah Vol 8 No 1 (2020)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Islam Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Endowment practice in Indonesia has been accepted by the societies (customary law) since the first time of Islam comes to Archipelago. It is designated by the establishment of mosques being built on waqf land. Subsequent to Indonesia's liberty, the government issued several regulations regarding waqf, such as Government Regulation No. 28 of 1977 concerning Perwakafan Tanah Milik (Endowment of freehold estate), PMA No. 1 of 1978 concerning Implementing Regulation Government Regulation No. 28 of 1977 concerning waqf lands, Islamic Law Compilation (KHI), and other regulations. Devining to the enahncement of waqf law, it is necessary to review the historical overview deeply to recognize the development of waqf in the Indonesia

KONSEP NEGARA KESEJAHTERAAN MENURUT M. UMER CHAPRA Junaidi, Junaidi; Saleha, Nisa Us
Syari'ah Vol 9 No 1 (2021): Kajian Tokoh EKonomi Islam
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Islam Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/syh.v9i1.340

Konsep negara kesejahteraan merupakan suatu kondisi yang diinginkan oleh seluruh umat manusia. Di dalam kesejahteraan terkandung kenikmatan hidup yang di inginkan oleh manusia di dunia, seperti kebahagiaan, ketentraman, kemakmuran dan keadilan. Umer Chapra juga mengungkapkan kesejahteraan sejatinya menurut syariat Islam tidak hanya diwujudkan dalam memaksimalkan kekayaan dan konsumsi, ia menuntut kepuasan aspek materi dan spiritual diri manusia dalam satu cara yang seimbang. Konsep negara kesejahteraan merupakan konsep yang ditawarkan sebagai solusi dari kegagalan sistem kapitalisme dan sosialisme, dimana konsep ini berusaha mencampurkan kedua sistem dan menemukan titik temu yang melengkapi kelemahan keduanya. Konsep negara kesejahteraan ini mempunyai tujuan untuk mengurangai penderitaan masyarakat yaitu dalam bentuk kemiskinan, kesehatan, pengangguran dan sebagainya, sehingga kebijakan-kebijakan publik negara bersifat pelayanan, perlindungan, dan pencegahan terjadinya masalah-masalah sosial. Di samping itu negara yang berkonsep negara kesejahteraan ini mengharuskan negara itu harus stabil dalam pemerintahannya, disegala bidang. Kritik M. Umer Chapra terhadap konsep negara kesejahteraan bahwa konsep ini memiliki kelemahan yang terdiri dari 6 aspek, yaitu Regulasi, Nasionalisasi, Gerakan Serikat Buruh, Kebijakan Fiskal, pertumbuhan yang tinggi dan Kesempatan Kerja Penuh. Keenam aspek tersebut merupakan kebutuhan material, sedangkan manusia tidak hanya bergantung dengan kebutuhan itu saja. Beliau juga mengungkapkan kesejahteraan sejatinya menurut syariat Islam tidak hanya diwujudkan dalam memaksimalkan kekayaan dan konsumsi, ia menuntut kepuasan aspek material dan spiritual diri manusia yang diperoleh dari sumber daya yang ada. Kata kunci: Konsep Negara Kesejahteraan, Pemikiran M. Umer Chapra.

Ekonomi Islam dalam teori AL-Kasb Imam Al-Syaibani Najamuddin, Najamuddin
Syari'ah Vol 9 No 1 (2021): Kajian Tokoh EKonomi Islam
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Islam Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/syh.v9i1.341

Al Asyaibani defines al kasb (work) as an effort to find wealth in various lawful ways and economic issues are mandatory worship (fardu ain or Fardu Kipayah) that must be known by Muslims, both in terms of job clarification, natural resource management, production orientation, Utilities, business ethics, so that Al Syaibani gives a sign in whatever Islamic economy is being pursued in the world, don't forget to hope for Allah's blessing (halalan Tayyiban) and clarify economic business into four (Rental, Trade, Agriculture and Industry) and the business sector which should be prioritized is the agricultural sector, because agriculture is a business sector that produces various basic human needs that are very supportive in carrying out various obligations.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kab. indragiri hilir,

Riau

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kab. indragiri hilir, Riau INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kab. indragiri hilir,

Riau

INDONESIA