cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Rizanizarli
Contact Email
rizanizarli@unsyiah.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
anwar.hafidzi@uin-antasari.ac.id
Editorial Address
Jalan Ahmad Yani KM. 4,5 Banjarmasin Kalimantan Selatan
Location
Kota banjarbaru,
Kalimantan selatan
INDONESIA
Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran
Published by Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin
ISSN : 14126303     EISSN : 2549001X     DOI : 10.18592/sjhp.v22i1.4843
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Syariah specializes on Law and Islamic law, and is intended to communicate original research and current issues on the subject. This journal warmly welcomes contributions from scholars of related disciplines.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 370 Documents
 13   14   15   16   17 
AKIBAT HUKUM CACAT KEHENDAK TERKAIT HAKIKAT BENDA PADA PERJANJIAN JUAL BELI BATU AKIK BONGKAHAN Akbar, Ilham
Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Vol 16, No 2 (2016)
Publisher : Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2634.789 KB) | DOI: 10.18592/sy.v16i2.1020

Abstract

Perjanjian jual beli batu akik bongkahan adalah suatu perjanjian, dimana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan batu akik bongkahan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Jual beli dianggap telah terjadi diantara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang tersebut mencapai kata sepakat tentang batu akik bongkahan tersebut dan harganya, meskipun batu akik bongkahan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar. Syarat sahnya sebuah perjanjian ada 4 (empat), yaitu : (1) sepakat, (2) cakap, (3) objek tertentu dan (4) kausa yang tidak dilarang. Tidak terpenuhinya syarat pertama dan kedua akibat hukumnya perjanjian dapat dapat dibatalkan dan tidak terpenuhinya syarat ketiga dan keempat akibat hukumnya batal demi hukum. Cacat kehendak dalam perjanjian batu akik bongkahan terjadi ketika terjadi ketidaksesuaian kehendak para pihak pihak karena adanya kesesatan dan/atau penipuan. Hakikat benda batu akik bongkahan terdiri atas jenis, kualitas dan/atau daerah asalnya. Akibat hukum adanya cacat kehendak ini yaitu : a). perjanjian batal ketika kesepatakan belum tercapai diantara para pihak; b). perjanjian dimohonkan gugatan pembatalan kepada pengadilan ketika kesepakatan sudah tercapai; atau c) perjanjian dimohonkan gugatan pembatalan karena penipuan beserta gugatan ganti rugi ketika kesepakatan yang sudah tercapai terdapat kesengajaan dari salah satu pihak untuk mempengaruhi keputusan pihak lainnya dengan cara melanggar hukum. 
SANDAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA NASIONAL Pristiwati, Endang
Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Vol 14, No 2 (2014)
Publisher : Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (266.061 KB) | DOI: 10.18592/syariah.v14i2.216

Abstract

Sandak is lien land that constitutes sale transaction in culture law (not as assurance institution). However, sandak purchasers could not have sandak land because they have obligation to take back the land at redemption. So, it has not expiration date. In this transaction practice, it has a strong relationship with elements of extortion and it is really disserve the sandak seller. Because of that, it is need to further regulation. On Laws No. 56/PRP/1960, sandak is limited the time period. Beside in that rule, sandak becomes more similar with assurance institution. However, on supreme court decision in 1981 toward sandak land that has passed certain period is not taken back and there is no claim refund, then sandak purchaser can become a sandak owner. While until this time, society is seldom to know about the exist of that rule, so the extortion is continuos. Besides, the new law, Laws No. 4 year 1996 about dependent rights, is not arrange this sandak problem as well.
PROGRESSIVE LAW FUNCTIONS IN REALIZING JUSTICE IN INDONESIA Lisma, Lisma
Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Vol 19, No 1 (2019)
Publisher : Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (466.728 KB) | DOI: 10.18592/sy.v19i1.2543

Abstract

Abstrak: Persoalan hukum yang terjadi di Indonesia seakan menjadi tanda tanya besar karena Indonesia merupakan Negara Hukum yang seharusnya dapat terjaga stabilitas, keamanan dan kesejahteraan masyarakat.  Keadilan menjadi salah satu tuntutan dalam penegakan hukum di Indonesia sehingga menimbulkan pertanyaan dimana letak persoalan ketidak adilan tersebut apakah pada substansi, strukture atau kulturenya ?. penegakan hukum seperti sebila pisau yang tumpul ke atas dan tajam ke bawah, persoalan ketidakadilan inilah yang menjadi dasar dalam penelitian ini sehingga dapat dirumuskan persoalan sebagai berikut, yaitu: (1) Bagaimanakah fungsi hukum progresif sebagai upaya menemukan keadilan?. (2) Bagaimanakah perwujudan Hukum Progresif dalam Hukum di Indonesia ?. penelitian ini bertujuan untuk memberikan sumbangsi pemikiran agar teori hukum progresif dapat dijadikan sebagai salah satu solusi dalam penegakan hukum di Indonesia.Metode penelitian menggunakan penelitian normatif dengan melakukan deskripsi terhadap aturan-aturan, putusan-putusan hakim dan tindakan aparat penegak hukum yang bersifat progresif. Penelitian ini menggunakan 2 sumber hukum yakni bahan hukum primer: Pancasila, Norma atau kaidah-kaidah (UUD NRI 1945 dan UU No 48 Tahun 2009) dan bahan sekunder: literatur-literatur, hasil penelitian ilmiah, makalah dan seminar, artikel, jurnal, buku dan berita. Analisis terhadap permasalah dalam penelitian dapat disimpulkan: (1)  bahwa hukum yang dianggap tidak adil dapat diabaikan demi menumkan keadilan dengan menggunakan pendekatan hukum progresif karena teori ini bisa dipahami sebagai sosiologis normatif sehingga bisa diterapkan dalam tiga komponen hukum yakni substansi, structure, dan kulture. (2) Perwujudan hukum progresif dapat diupayakan dengan beberapa gagasan yakni mempergunakan peran moral dan etika, melakukan penafsiran yang progresif, pendidikan dimulai pada fakultas hukum dan mengangkat orang-orang baik. Perwujudan hukum progresif di Indonesia dapat direlevansikan dengan pembangunan hukum nasional di Indonesia dengan upaya pemeliharaan, pembaharuaan dan penciptaan seperti hukum progresif yang merobohkan dan membangun hukum.Kata Kunci: Negara Hukum, Keadilan, Hukum Progresif Abstract: Legal issues that occurred in Indonesia seemed to be a big question mark because Indonesia is the State of Law that should be able to maintain the stability, security, and welfare of the community. Justice becomes one of the demands in law enforcement in Indonesia that raises the question where the problem of injustice is whether, on substance, structure or culture ?. law enforcement such as blunt knife that is blunt upward and sharp downward, the problem of injustice is the basis of this research so that it can be formulated as follows: (1) How is the function of progressive law as an effort to find justice ?. (2) How is the embodiment of Progressive Law in Indonesian Law ?. this study aims to provide a contribution to the idea that progressive legal theory can be used as one of the solutions in law enforcement in Indonesia. The research method uses normative research with the description of rules, judges' decisions and actions of law enforcement officers that are progressive. This study uses two legal sources: primary law materials: Pancasila, norma or rules (UUD NRI 1945 and UU No 48 the Year 2009) and secondary materials: literature, scientific research results, papers and seminars, articles, journals, books, and news. The analysis of the problems in the research can be concluded: (1) that the law which is considered unfair can be ignored in order to put forward justice by using progressive law approach because this theory can be understood as normative sociology so that it can be applied in three legal components namely substance, structure, and culture. (2) The embodiment of progressive law can be pursued by several ideas, namely, the use of moral and ethical roles, perform progressive interpretations, education begins in law faculties and lifts of good people. The embodiment of progressive law in Indonesia can be pursued by the development of national law in Indonesia with maintenance, reform, and creation such as progressive law that breaks down and builds the law.Keywords: State  of  Law, Justice,  Progressive  of  Law
INTEGRASI HISBAH DAN DAKWAH DALAM PROSEDUR PENGUATKUASAAN UNDANG-UNDANG KESALAHAN MAKSIAT DAN JENAYAH KHALWAT DI MALAYSIA Azhar, Alias
Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Vol 18, No 1 (2018)
Publisher : Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (280.97 KB) | DOI: 10.18592/sy.v18i1.2002

Abstract

Abstrak:Institusi Hisbah merupakan sebuah institusi yang bertanggungjawab dalam melaksanakan prinsip al-amr bil makruf wa nahyu anil munkar. Pihak yang menguatkuasakan institusi ini dikenali sebagai Muhtasib. Objektif artikel secara umumnya membincangkan pelaksanaan konsep hisbah dan dakwah secara integrasi dalam prosedur dan modus operandi pencegahan maksiat dan jenayah khalwat di Malaysia. Sehubungan itu, artikel ini akan meninjau bidang tugas dan bidang kuasa bahagian penguatkuasaan dan pencegahan maksiat dan jenayah khalwat di Malaysia serta seterusnya menganalisis aplikasi konsep hisbah dan dakwah di kalangan pegawai penguatkuasa agama di Malaysia. Selain itu, turut membincangkan pendekatan amar makruf dan nahi mungkar dalam kerangka Hisbah yang mengkhususkan kepada operasi pencegahan maksiat dan jenayah khalwat. Kuasa ini diberikan kepada pegawai-pegawai penguat kuasa jenayah syariah di Jabatan Agama Islam negeri-negeri. Bidangkuasa penguatkuasaan jenayah Syariah khusus kesalahan jenayah khalwat adalah tertakluk kepada bahagian penguatkuasa, jabatan agama Islam negeri-negeri. Kajian literatur dan kepustakaan diaplikasikan secara kondusif bagi menjelaskan prinsip hisbah dan dakwah. Selain itu, kajian deskriptif dan analisis kandungan bersifat tekstualiti dilakukan terhadap peruntukan undang-undang terkandung dalam enakmen jenayah syariah negeri-negeri. Selanjutnya, kajian lapangan secara tembual dan observasi tentang aplikasi konsep hisbah di Bahagian Penguatkuasaan Jenayah Syariah, Jabatan Agama Islam negeri-negeri. Analisis perbandingan turut diaplikasi bertujuan untuk mencari persamaan dan perbezaan antara konsep dan realisasi hisbah dan dakwah oleh pihak penguatkuasa jenayah syariah bagi kesalahan khalwat. Umumnya, prosedur dan modus operandi pihak berkuasa dalam mencegah maksiat dan jenayah khalwat perlu memenuhi kriteria amar makruf nahi mungkar dalam kerangka hisbah. Akhirnya, artikel ini menghasilkan cadangan pendekatan alternatif terbaik yang lebih efektif iaitu integrasi hisbah dan dakwah dalam prosedur  pencegahan dan penguatkuasaan perundangan jenayah khalwat. Kata kunci: Hisbah, Dakwah, Maksiat, Khalwat, Undang-undang Jenayah Islam. AbstractHisbah institution is an institution responsible for implementing the principle of al-amr bil makruf wa nahyu anil munkar. The party that enforces this institution is known as Muhtasib. The purpose of this article is to discuss the implementation of the concept of hisbah and da'wah in an integrated manner in the procedures and operation modus in prevention of immoral and criminal of khalwat in Malaysia. In this regard, this article will review the areas of duty and the jurisdiction of the enforcement and islamic criminal in Malaysia and further analyze the application of the concept of hisbah and da'wah among religious enforcement officers in Malaysia. In addition, it also discusses the approach of the good and evil nature of the Hisbah framework which specializes in the prevention of immorality and the crime of khalwat. This authority is given to shariah criminal enforcement officers in the state Islamic Religious Department. The jurisdiction of Shariah criminal enforcement of special offenses against khalwat is subject to the enforcement division, the state Islamic religious department. Literary studies are applied conducive to explaining the principles of hisbah and da'wah. In addition, descriptive and content analysis of textual content is performed on the provisions of the law contained in the syariah criminal enactment of states. Furthermore, field surveys were conducted and observations on the application of hisbah concept in the Shariah Criminal Enforcement Division, the State Islamic Religious Department. Comparative analysis is also applied to find the similarities and differences between the concepts and realization of hisbah and da'wah by the shariah criminal enforcement of khalwat offense. Generally, the procedures and operation modus of the authorities in preventing immoral and criminal of khalwat should meet the criterion of a false morality.Finally, this article produces a more effective alternative approaches that are integration of hisbah and da'wah in the prevention and enforcement procedures of khalwat crime. Keywords: Hisbah, Da?wah, Immoral, Khalwat, Islamic criminal law.
KEJAHATAN TERHADAP ANAK DAN SOLUSINYA MENURUT HUKUM ISLAM NURWAHIDAH, NURWAHIDAH
Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Vol 15, No 2 (2015)
Publisher : Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (431.756 KB) | DOI: 10.18592/syariah.v15i2.550

Abstract

Children should live a life that is safe and comfortable with their parents and nanny. But the fact is happening, children often face persecution, violence, beatings and harassment, which often lead to death. Islamic law set some rules that may be subject to criminal perpetrators of violence against children committed by parents themselves, not others, while punishment requires an equal position between the perpetrators to the victim. There are scholars argue parents remain exposed qishash, and other scholars argue there is no qishash, just tazir and parents lose their right to inherit property. A lot of cases that occurred in the community in a variety of species, and most perpetrators have been sentenced. However the case that appears only a small part are revealed. In the midst of such conditions should be enforced once hadhanah principles stipulated in Islamic law. Hadhanah emphasize parenting to parents and close family, so that children can be cared for with love and responsibility. So the lives and safety of children will be more secure and protected.
PERANAN PENGADILAN AGAMA DALAM PEMBARUAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA gunawan, edi
Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Vol 16, No 1 (2016)
Publisher : Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2755.291 KB) | DOI: 10.18592/sy.v16i1.1432

Abstract

Tulisan ini menyoroti mengenai konsep hukum Islam di Indonesia yang telah berkembang dengan berbagai proses sosial yang terjadi, namun tidak mengesampingkan metode-metode yang sangat memperhatikan kepentingan lokal(budaya lokal masyarakat Indonesia). Konsep pembaruan hukum Islam di Indonesia banyak dilakukan melalui hasil ijtihad para hakim dan kajian ilmiah dalam bidang al-ahwal al-Syakhsiyah dan ekonomi Islam. Faktor-faktor penyebab terjadinya pembaruan hukum, antara lain: adanya perubahan kondisi, situasi, tempat, dan waktu,untuk mengisi kekosongan hukum karena norma-norma yang terdapat dalam kitab-kitab fikih tidak mengaturnya, sedangkan kebutuhan masyarakat terhadap hukum masalah baru sangat mendesak untuk diterapkan, pengaruh globalisasi ekonomi dan IPTEK,
AQIQAH SETELAH DEWASA (STUDI SANAD DAN MATAN HADIS) Rahmi, Nispan
Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Vol 13, No 2 (2013)
Publisher : Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (249.857 KB) | DOI: 10.18592/syariah.v13i2.175

Abstract

Al-Baihaky and al-Bazzar has narrated the hadith about "'Aqiqah after Adult." This hadith is not only famous among the scholars of hadith, but also on the part of Muslim society to exist among those who practice it, there are allow and do aqiqqah after adults, but some are rejected because they do not correspond to the meaning aqiqah itself. Aqiqah is the hair that grows on the head of the baby when born. Aqiqah also means the name of the slaughter of animals slaughtered for the newborn child. in terms the quality sanad of hadith is dlaif (weak). Then, why some jurists use these traditions to legitimize the permissibility of carrying out aqiqah as an adult? Or maybe the hadith hasan or even authentic quality. This question inspires the author to examine the hadith, whether authentic or dlaif? The findings of this study indicate that the quality is very dlaif and matan (the text of the report) contained irregularities..
KREDIT MURABAHAH DALAM KITAB HADIS KUTUB AL-TIS’AH (ANALISIS JUAL BELI ANGSURAN/TANGGUH DALAM HUKUM SYARIAH) Aksi, Hadi
Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Vol 18, No 2 (2018)
Publisher : Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (669.942 KB) | DOI: 10.18592/sy.v18i2.2204

Abstract

AbstrakTransaksi jual beli dengan memakai sistem kredit (cicilan) merupakan salah satu transaksi yang biasa dilakukan masyarakat Indonesia dewasa ini, transaksi ini sangat diminati masyarakat, karena pembeli bisa langsung memakai produk yang diimpikannya, tanpa harusmembayar kontan. Transaksi ini tentunya sudah sangat merakyat di Indonesia, tapi masih banyak dari mereka yang masih bertanya-tanya, bagaimana hukum sistem jual beli tersebut menurut syari?at Islam, apakah Nabi Muhammad saw pernah melakukannya. Hasil penelitian menemukan dalam Mausu?ah Bukhari ada dua hadis, yaitu Kitab : Jual beli, Bab: Nabi saw membeli dengan cara tempo, No. Hadis: 1926. Kitab : siasat mengelak, Bab: Hibah dan Syuf'ah, No. Hadist: 6462. Mausu?ah Tirmizi ada satu hadis, yaitu Kitab : Jual beli, Bab: Larangan dua akad dalam satu jual-beli, No. Hadist: 1152. Mausu?ah Nasa?i ada empat hadis, yaitu Kitab : Iman dan nadzar, Bab: Perbedaan lafadh yang ma"tsur tentang Muzaro'ah, No. Hadist: 3875. Kitab: Jual-beli, Bab: Membeli perak dengan emas atau membeli emas dengan perak, No. Hadist: 4504. Kitab: Jual-beli, Bab: Menjual hewan dengan hewan yang dibayarkan secara tangguh, No. Hadist: 4541. Kitab: Jual-beli, Bab: Jual beli dengan ahli kitab, No. Hadist: 4571. Mausu?ah Ahmad ada tiga hadis, yaitu Kitab: Musnad sahabat yang banyak meriwayatkan hadits, Bab: Musnad Abdullah bin Mas'ud Radliyallahu ta'ala 'anhu, No. Hadist: 3595. Kitab: Musnad penduduk Madinah, Bab: Hadits Hisyam bin 'Amir Al Anshari Radliyallahu ta'ala 'anhu, No. Hadist: 15663. Kitab: Musnad penduduk Madinah, Bab: Hadits Hisyam bin 'Amir Al Anshari Radliyallahu ta'ala 'anhu, No. Hadist: 15675. Mausu?ah Malik ada dua hadis, yaitu Kitab: Jual-beli, Bab: Dari kakeknya, Malik bin Abu Amir, bahwa Utsman bin Affan. No. Hadist: 1148. Kitab: Jual-beli, Bab: Utang dan pengalihan utang, No. Hadist: 1182.Kata kunci: Hadis-Hadis,  Kredit, Murabahah, Kutub Al-Tis?ah
REMISI TERHADAP KORUPTOR DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM Hasan, Ahmadi; Sulistyoko, Arie; Basri, Bahran
Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Vol 17, No 2 (2017)
Publisher : Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (764 KB) | DOI: 10.18592/sy.v17i2.1973

Abstract

Penelitian ini akan membahas mengenai pelaksanaan remisi di Indonesia menurut Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 174 Tahun 1999 Tentang Remisi, pada dasarnya tidak terlepas dari prinsip-prinsip pokok hukum pidana Islam. Konsep hukum pidana Islam berpangkal pada kemaslahatan untuk pencegahan (ar-radu waz-zajru) pendidikan dan pengajaran (al-Islah al-Tahzib). Tujuan pemberian Remisi di Indonesia merupakan sebagai motivator atau stimulasi untuk berkelakuan baik, untuk mengurangi dampak negatif dari hukuman yang dijatuhkan. Abstract: This study will discuss the implementation of remission in Indonesia according to Presidential Decree No. 174/1999 on Remission, basically not apart from the basic principles of Islamic criminal law. The concept of Islamic criminal law stems from the benefit for prevention (ar-radu waz-zajru) education and teaching (al-Islah al-Tahzib). The purpose of Remission in Indonesia is as a motivator or stimulation to behave well, to reduce the negative impact of the punishment imposed.keywords: Remission, law, criminal, islam, prisoners. 
HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN DI INDONESIA (MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM) RAHMANIAH, AMELIA
Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Vol 15, No 1 (2015)
Publisher : Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (214.388 KB) | DOI: 10.18592/syariah.v15i1.546

Abstract

Joint property in marriage law in Indonesia comes from Indonesian tradition law which isthen used as the written law namely Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 About Marriage and Compila-tion of Islamic Law with the aim to provide balanced position between husband and wife. The objectiveis in line with maqashid al shariah. But, the joint property that occur automatically in the written lawneeds to be reconstructed based on the ownership of Islamic law that the existence of joint property isin line with Islamic law.

Page 15 of 37 | Total Record : 370

 13   14   15   16   17 

Filter by Year

2013 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 25 No 2 (2025): Rekonstruksi dan Integrasi Hukum Islam dalam Menjawab Tantangan Hukum Kontempore Vol 25 No 1 (2025) Vol 24 No 2 (2024) Vol 24 No 1 (2024) Vol 23 No 2 (2023) Vol 23, No 1 (2023) Vol 23 No 1 (2023) Vol 22, No 2 (2022) Vol 22, No 1 (2022) Vol 21, No 2 (2021) Vol 21 No 1 (2021) Vol 21, No 1 (2021) Vol 20, No 2 (2020) Vol 20, No 1 (2020) Vol 19, No 2 (2019) Vol 19, No 1 (2019) Vol 19, No 1 (2019): (in Press) Vol 18, No 2 (2018) Vol 18, No 2 (2018) Vol 18, No 1 (2018) Vol 18, No 1 (2018) Vol 17, No 2 (2017) Vol 17, No 2 (2017) Vol 17, No 1 (2017) Vol 17, No 1 (2017) Vol 16, No 2 (2016) Vol 16, No 2 (2016) Vol 16, No 1 (2016) Vol 16, No 1 (2016) Vol 15, No 2 (2015) Vol 15, No 2 (2015) Vol 15, No 1 (2015) Vol 15, No 1 (2015) Vol 14, No 2 (2014) Vol 14, No 1 (2014) Vol 13, No 2 (2013) Vol 13, No 2 (2013) Vol 13, No 1 (2013) More Issue